Belanja Negara Dipangkas Lagi Rp 133,8 TBelanja Negara Dipangkas Lagi Rp 133,8 TKamis 4 Ags 2016 09:12Administratordibaca 880 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali memangkas anggaran belanja mereka pada tahun anggaran 2016 ini. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Kantor Presiden, Rabu (3/8), pemerintah memutuskan memangkas anggaran sampai dengan Rp 133,8 triliun atau naik hampir tiga kali lipat jika dibandingkan dengan pemangkasan belanja tahap I beberapa waktu lalu yang hanya sekitar Rp 50 triliun.selengkapnya

 MOMENTUM AMNESTI PAJAK : Pengusaha Daerah Jangan KetinggalanMOMENTUM AMNESTI PAJAK : Pengusaha Daerah Jangan KetinggalanRabu 20 Jul 2016 14:00Administratordibaca 1216 kaliSemua Kategori

Daerah meyakini pemberlakuan program pengampunan pajak akan menggenjot aliran dana ke industri riil berupa investasi langsung dan peningkatan pendapatan pajak pemerintah.selengkapnya

 OJK Jateng: Aliran Dana Tax Amnesty Dorong UKM Daerah BerkembangOJK Jateng: Aliran Dana Tax Amnesty Dorong UKM Daerah BerkembangRabu 20 Jul 2016 11:41Administratordibaca 733 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Jawa Tengah-DIY mendorong usaha kecil dan menengah (UKM) dapat berkembang pesat karena derasnya dana yang masuk ke Indonesia sebagai dampak positif pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 OJK: Pengampunan Pajak Bisa Mendorong UKM BerkembangOJK: Pengampunan Pajak Bisa Mendorong UKM BerkembangRabu 20 Jul 2016 07:31Administratordibaca 1000 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional III Jawa Tengah-DIY menyatakan kebijakan pemerintah mengenai pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong perkembangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM).selengkapnya

 Ditjen Pajak Perluas Cakupan Fasilitas Tax AllowanceDitjen Pajak Perluas Cakupan Fasilitas Tax AllowanceJumat 6 Des 2019 10:19Ridha Anantidibaca 477 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas cakupan fasilitas insentif pajak yakni Tax Allowance sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019. Hal ini sebagai upaya mendorong penanaman modal langsung, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan di daerah-daerah tertentu.selengkapnya

 Insentif Pajak Bakal Diintegrasi dengan Perizinan TerpaduInsentif Pajak Bakal Diintegrasi dengan Perizinan TerpaduRabu 21 Nov 2018 14:07Ridha Anantidibaca 374 kaliSemua Kategori

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan integrasi fasilitas penghapusan pajak (tax holiday) dan pengurangan penghasilan kena pajak (tax allowance) dengan sistem perizinan investasi terintegrasi via elektronik (Online Single Submission/OSS) dalam jangka panjang.selengkapnya

 Menkeu terbitkan aturan penindakan bea cukai di wilayah perairanMenkeu terbitkan aturan penindakan bea cukai di wilayah perairanSenin 9 Des 2019 11:19Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan untuk menindak pelanggaran di bidang kepabenan dan cukai di wilayah perairan.selengkapnya

 Jokowi Teken Aturan Pajak Baru bagi Pengusaha Tambang MineralJokowi Teken Aturan Pajak Baru bagi Pengusaha Tambang MineralKamis 9 Ags 2018 15:00Ridha Anantidibaca 525 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken payung hukum mengenai perlakuan pungutan negara bagi pelaku usaha di sektor pertambangan mineral pada 1 Agustus 2018. Ketentuan tersebut berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Mineral.selengkapnya

 Industri Konveksi hingga Alas Kaki Raih Fasilitas Pajak PenghasilanIndustri Konveksi hingga Alas Kaki Raih Fasilitas Pajak PenghasilanSelasa 10 Mei 2016 20:32Administratordibaca 2229 kaliSemua Kategori

Dengan pertimbangan dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pemerintah memandang perlu mendorong peningkatan investasi pada industri padat karya. Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 15 April 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturanselengkapnya

 Begini Jurus Sri Mulyani Berantas Kasus Pencucian UangBegini Jurus Sri Mulyani Berantas Kasus Pencucian UangSenin 18 Jan 2021 14:04Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) yang terkait dengan tugas Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Realisasi Anggaran Kesehatan Baru 4%, Ini Respons Sri MulyaniRealisasi Anggaran Kesehatan Baru 4%, Ini Respons Sri MulyaniKamis 2 Jul 2020 10:20Ridha Anantidibaca 263 kaliSemua Kategori

Realisasi anggaran kesehatan hingga saat ini tercatat Rp 4,09 triliun atau 4,68% dari pagu sebesar Rp 87,5 triliun. Angka ini dinilai kecil jika melihat fokus pemerintah untuk penanganan pandemi virus Corona atau COVID-19.selengkapnya

 Kejar setoran pajak, Menkeu angkat dua staf ahli bidang pajakKejar setoran pajak, Menkeu angkat dua staf ahli bidang pajakSelasa 4 Feb 2020 08:47Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Demi mengejar penerimaan pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengangkat dua orang menjadi staf ahli yang difokuskan untuk mengejar penerimaan pajak yakni Yon Arsal sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak dan Nufransa Wira Sakti sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak.selengkapnya

 Pemilik Lahan Lebih dari Satu Bidang Bakal Kena Pajak ProgresifPemilik Lahan Lebih dari Satu Bidang Bakal Kena Pajak ProgresifSelasa 20 Ags 2019 13:56Ridha Anantidibaca 500 kaliSemua Kategori

Masyarakat yang telah memiliki atau akan membeli sejumlah bidang lahan baru, harus siap-siap terkena pajak lebih tinggi. Hal ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang baru melalui mekanisme pajak progresif bagi masyarakat yang memiliki lahan lebih dari satu bidang.selengkapnya

 Penguatan Reformasi Layanan Bea dan Cukai Buahkan Hasil PositifPenguatan Reformasi Layanan Bea dan Cukai Buahkan Hasil PositifSelasa 30 Okt 2018 12:57Ridha Anantidibaca 569 kaliSemua Kategori

Memasuki tahun kedua, Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai yang diusung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah banyak membuahkan hasil.selengkapnya

 Bea Cukai RI Hadiri Pertemuan Administrasi Kepabeanan di BelgiaBea Cukai RI Hadiri Pertemuan Administrasi Kepabeanan di BelgiaRabu 4 Jul 2018 13:33Ridha Anantidibaca 598 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Indonesia bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hadir dalam pertemuan 132nd Session of the Customs Co-Operation Council yang diadakan pada 28-30 Juni 2018 di Brussel, Belgia.selengkapnya

 Sri Mulyani Longgarkan Aturan Perpajakan Buat Dongkrak InvestasiSri Mulyani Longgarkan Aturan Perpajakan Buat Dongkrak InvestasiSelasa 13 Mar 2018 13:23Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memimpin rapat koordinasi (rakor) membahas insentif usaha. Rapat tersebut dihadiri bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan.selengkapnya

 Dilema Pajak sebagai Sumber Pendanaan dan Stimulus InvestasiDilema Pajak sebagai Sumber Pendanaan dan Stimulus InvestasiSelasa 6 Mar 2018 13:26Ridha Anantidibaca 1066 kaliSemua Kategori

PRESIDEN Joko Widodo belum lama ini kecewa dengan kinerja investasi Indonesia. Meskipun pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 13 persen pada 2017, yang itu melampui baik target pertumbuhan investasi 11 persen maupun realisasi tahun sebelumnya yang tercatat 12,4 persen, pencapaian itu belum bisa memuaskannya.selengkapnya

 Senegal tawarkan insentif pajak bagi investor IndonesiaSenegal tawarkan insentif pajak bagi investor IndonesiaJumat 12 Jan 2018 09:57Ridha Anantidibaca 484 kaliSemua Kategori

Pemerintah Senegal telah memberlakukan pembebasan pajak 10 tahun bagi investasi di bidang pariwisata dan salah satu kotanya yang berada di wilayah Casamande, Kota Diembiring, menawarkan insentif pembebasan pajak selama 12 tahun bagi investor Indonesia yang berniat menanamkan modal di sana.selengkapnya

 Rayakan HUT Kemenko Perekonomian, Menko Darmin Fokus ke Tax AmnestyRayakan HUT Kemenko Perekonomian, Menko Darmin Fokus ke Tax AmnestySenin 25 Jul 2016 16:23Administratordibaca 770 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution pagi ini kembali menggelar acara peringatan ulang tahun ke-50 Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Acara pada hari ini difokuskan kepada seminar yang membahas mengenai tantangan dan peluang dari ekonomi Indonesia.selengkapnya

 Inilah Poin-poin Penting dalam UU Pengampunan Pajak atau Tax AmnestyInilah Poin-poin Penting dalam UU Pengampunan Pajak atau Tax AmnestyRabu 29 Jun 2016 14:49Administratordibaca 2424 kaliSemua Kategori

Inilah poin-poin UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty 1. Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewahselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :