Pengampunan Pajak Tanpa Penghapusan Utang Pokok Pajak Sulit DiterapkanPengampunan Pajak Tanpa Penghapusan Utang Pokok Pajak Sulit DiterapkanSenin 27 Jun 2016 14:27Administratordibaca 1622 kaliSemua Kategori

Usulan Tax Amnesty tanpa penghapusan utang pokok pajak dinilai bakal sulit diterapkan. Tanpa penghapusan utang pokok pajak, minat wajib pajak untuk berpartisipasi dalam kebijakan tax amnesty diyakini akan rendah.selengkapnya

 Target Penerimaan Pajak Capai Rp 1.527,1 TriliunTarget Penerimaan Pajak Capai Rp 1.527,1 TriliunKamis 9 Jun 2016 12:40Administratordibaca 817 kaliSemua Kategori

Turunnya target pertumbuhan ekonomi 2016 dari 5,3% menjadi 5,2% tidak memangkas target penerimaan perpajakan. Dalam Rancangan Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016, Badan Anggaran (Banggar) DPR memutuskan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.527,1 triliun. Nilai tersebut sama seperti usulan pemerintah pertama dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3%. Namun dibandingkan dengan APBNselengkapnya

 Tarif Deklarasi & Repatriasi DirumuskanTarif Deklarasi & Repatriasi DirumuskanSelasa 31 Mei 2016 14:43Administratordibaca 3089 kaliSemua Kategori

Sikap pemerintah terlihat kurang jelas terhadap persoalan besaran tarif deklarasi dan repatriasi harta kekayaan dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak, yang saat ini tengah dibahas bersama Komisi XI DPR RI. Dalam draf awal RUU, pemerintah mengajukan usulan tarif berjenjang. Pertama untuk deklarasi, yakni 2% untuk 3 bulan pertama, 4% untuk 3 bulan kedua dan 6%selengkapnya

 DPR Minta Tarif Tebusan DinaikkanDPR Minta Tarif Tebusan DinaikkanSenin 23 Mei 2016 13:43Administratordibaca 636 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat berencana menaikkan tarif uang tebusan yang menjadi salah satu pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Keinginan untuk menaikkan tarif tebusan tersebut disampaikan oleh Muhammad Sarmuji anggota Komisi XI dari fraksi Partai Golkar. “Kami akan mengajukan skema dua tahap, enam bulan. Tahap pertama 5%, tahap kedua 7,5%,” ujar Sarmujiselengkapnya

 RAPIM DITJEN PAJAK: Ini 5 Usulan untuk Optimalisasi Penerimaan PajakRAPIM DITJEN PAJAK: Ini 5 Usulan untuk Optimalisasi Penerimaan PajakSenin 11 Jan 2016 13:18Administratordibaca 1980 kaliSemua Kategori

Perumusan visi dan arah kebijakan perpajakan seyogyanya menciptakan kepastian bagi masyarakat, khususnya mengenai beberapa isu penting seperti transformasi kelembagaan (otonomi Otoritas Perpajakan), revisi UU Perpajakan (khususnya UU KUP dan UU PPh), pelaksanaan pengampunan pajak, Tahun Penegakan Hukum, dan pelibatan aktif para pemangku kepentingan.selengkapnya

 Kemenparekraf usul beri relaksasi pajak untuk hotel dan restoranKemenparekraf usul beri relaksasi pajak untuk hotel dan restoranSelasa 25 Feb 2020 13:33Ridha Anantidibaca 511 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyusun berbagai stimulus atau insentif untuk sektor pariwisata. Pemberian insentif ini sebagai respons atas dampak penyebaran virus corona.selengkapnya

 Ini Komentar Dirjen Pajak Soal Rencana Pajak Laba Ditahan & WarisanIni Komentar Dirjen Pajak Soal Rencana Pajak Laba Ditahan & WarisanRabu 11 Jul 2018 09:46Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Pemerintah menganggap usulan mengenai pajak bagi laba ditahan dan warisan masih dalam proses pembahasan awal. Untuk itu pemerintah sampai saat ini masih berupaya menjaring informasi dari berbagai pihak terkait rencana tersebut.selengkapnya

 Desakan SPS agar Menkeu Bebaskan Pajak Kertas Mentok LagiDesakan SPS agar Menkeu Bebaskan Pajak Kertas Mentok LagiRabu 14 Ags 2019 14:41Ridha Anantidibaca 284 kaliSemua Kategori

Upaya Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat untuk memperjuangkan ‘Bebas Pajak bagi Pengetahuan’ (No Tax for Knowledge) kembali kandas di tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.selengkapnya

 Penurunan PPh Badan perlu pertimbangan potensi kehilangan penerimaan pajakPenurunan PPh Badan perlu pertimbangan potensi kehilangan penerimaan pajakRabu 9 Jan 2019 10:27Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Hingga saat ini pemerintah menyebut masih mengkaji penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Ini dilakukan berbagai usulan yang menyarankan agar tarif PPh badan yang saat ini sebesar 25% diturunkan kembali.selengkapnya

 Indef: Simplifikasi Cukai Berpotensi Matikan Industri Kretek NasionalIndef: Simplifikasi Cukai Berpotensi Matikan Industri Kretek NasionalJumat 27 Sep 2019 12:07Ridha Anantidibaca 739 kaliSemua Kategori

Usulan mendorong penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai hasil tembakau kepada pemerintah mendapatkan tanggapan dari peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati.selengkapnya

 SKK Migas sambut positif kehadiran fasilitas pajak untuk industri migasSKK Migas sambut positif kehadiran fasilitas pajak untuk industri migasSelasa 3 Sep 2019 09:23Ridha Anantidibaca 616 kaliSemua Kategori

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas) menyambut positif kehadiran fasilitas fiskal oleh Kementerian Keuangan yang diklaim semakin menggairahkan industri migas tanah air.selengkapnya

 Finalisasi Pajak Barang Mewah Masih Berproses di KemenkeuFinalisasi Pajak Barang Mewah Masih Berproses di KemenkeuRabu 27 Mar 2019 14:11Ridha Anantidibaca 363 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartato menargetkan hasil ratifikasi tentang pemberian insentif pajak penjualan nilai barang mewah (PPnBM) diharapkan selesai akhir tahun ini. Saat ini, pihaknya masih menunggu proses drafting PPnBM yang sedang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 KPK Usul LHKPN Diitegrasikan dengan SPT, Menkeu Sri Mulyani SetujuKPK Usul LHKPN Diitegrasikan dengan SPT, Menkeu Sri Mulyani SetujuSenin 4 Mar 2019 14:44Ridha Anantidibaca 1004 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan memberi sinyal mendukung usulan agar pelapor kekayaan pejabat negara disatukan dengan SPT.selengkapnya

 Pemerintah sedang berusaha selesaikan pembahasan cukai plastikPemerintah sedang berusaha selesaikan pembahasan cukai plastikSelasa 13 Nov 2018 10:01Ridha Anantidibaca 417 kaliSemua Kategori

Hingga saat ini aturan terkait cukai plastik tak kunjung diberlakukan. Padahal, usulan terkait pengenaan cukai kantong plastik sudah diajukan sejak beberapa tahun yang lalu.selengkapnya

 Ditjen Pajak kantongi daftar WP sasaran prioritas penggalian potensiDitjen Pajak kantongi daftar WP sasaran prioritas penggalian potensiSenin 3 Sep 2018 10:39Ridha Anantidibaca 1032 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak menentukan wajib pajak (WP) yang menjadi prioritas penggalian potensi maupun pemeriksaan. Sebab, kini Ditjen Pajak memiliki daftar sasaran prioritas penggalian potensi (DSP3).selengkapnya

 Pengusaha Usul Aturan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai DirevisiPengusaha Usul Aturan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai DirevisiSelasa 31 Jul 2018 12:26Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua Kategori

Perubahan dalam aturan fasilitas pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau value added tax (VAT) refund berpotensi meningkatkan kedatangan turis asing ke dalam negeri. Indonesia saat ini masih mengenakan pengembalian VAT dengan nilai minimal pajak Rp 500 ribu dan jangka waktu klaim satu bulan.selengkapnya

 Yogyakarta berencana realisasikan pemutihan PBB tahun iniYogyakarta berencana realisasikan pemutihan PBB tahun iniSenin 14 Mei 2018 10:23Ridha Anantidibaca 561 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Yogyakarta berencana merealisasikan rencana yang sudah digagas cukup lama yaitu pemutihan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), meskipun nilai pajak yang akan diputihkan tidak signifikan.selengkapnya

 Ketua DPR: Tidak Mudah Tarik Pajak Over The TopKetua DPR: Tidak Mudah Tarik Pajak Over The TopJumat 27 Apr 2018 11:46Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo memuji keberhasilan pemerintah menarik pajak raksasa penyedia layanan over the top (OTT) asal Amerika Serikat, Google.selengkapnya

 Sistem TI Pajak Perlu DiauditSistem TI Pajak Perlu DiauditSelasa 29 Nov 2016 12:22Ajeng Widyadibaca 666 kaliSemua Kategori

DPR mengusulkan agar sistem teknologi informasi (TI) yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).selengkapnya

 Penerimaan Negara Seret, Defisit Anggaran Bengkak Jadi 2,5 PersenPenerimaan Negara Seret, Defisit Anggaran Bengkak Jadi 2,5 PersenRabu 1 Jun 2016 19:55Administratordibaca 1190 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memperbesar target defisit anggaran dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun ini. Penyebabnya, penerimaan negara masih seret meskipun sudah memasukkan asumsi tambahan penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :