Penghentian proses pemeriksaan dan penyelidikan pidana pajak dinilai tak akan mempengaruhi target penerimaan pajak tahun ini. Pemerintah mengklaim, penghentian itu justru mendorong meningkatnya penerimaan pajak dari program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Ada tiga isu krusial dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak yang saat ini sedang dalam pembahasan oleh panitia kerja (panja). Hal itu disampaikan anggota Komisi XI DPR-RI Ecky Awal Mucharam di Kompleks DPR-RI Senayan Jakarta. Pertama, reformasi perpajakan yang harus dilakukan bersamaan dengan tax amnesty.selengkapnya

Pelacakan dan pencegahan ke luar negeri pelaku tindak pidana pajak atau pengemplang pajak makin optimal melalui kerja sama antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Imigrasi. Selain itu, kerja sama ini juga memberi jalan bagi otoritas pajak untuk mendeteksi para pekerja asing yang memperoleh penghasilan di Indonesia.selengkapnya

HIPMI Tax Center menyatakan amnesti pajak yang merupakan program penghapusan pajak terutang bagi setiap wajib pajak melalui pengungkapan harta dan membayar sejumlah uang tebusan tertentu, memberikan berbagai keuntungan. Karena itu, Ketua HIPMI Tax Center, Ajib Hamdani menilai wajib pajak tak perlu khawatir dalam mengikuti program tersebut.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyambut positif atas dibahasnya draf Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Bila diterapkan, dia memprediksi aturan tersebut akan mendorong tingkat kepatuhan dalam pembayaran perpajakan.selengkapnya

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau-Kepulauan Riau, Jatnika, menyatakan setiap orang yang membocorkan data wajib pajak dalam program amnesti pajak akan dijatuhi sanksi pidana penjara lima tahun, untuk memberikan jaminan bahwa kebijakan tersebut memberikan kepastian keamanan bagi wajib pajak yang berpartisipasi.selengkapnya

Wajib pajak yang telah menerima Surat Keterangan akan memperoleh fasilitas sesuai yang diamanatkan dalam pasal 11 ayat (5) UU tentang Pengampunan Pajak. Berikut ini empat fasilitas bagi wajib pajak.selengkapnya

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak tampaknya serius untuk menyeret para pelaku kejahatan pajak ke ranah tindak pidana pencucian uang atau TPPU.selengkapnya

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Selain untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan terorisme, Perpres ini akan membantu Direktorat Jenderal Pajak memburu para pemilik perusahaan yang sengaja menyembunyikan kepemilikannya.selengkapnya

Akhirnya, Peraturan Presiden (Perpres) tentang beneficial ownership (BO), yang mengatur keterbukaan pemilik manfaat dari sebuah korporasi resmi berlaku. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjamin kerahasiaan data para pengemplang pajak yang ikut dalam tax amnesty. Dengan demikian, maka aset dari Wajib Pajak tersebut tidak akan dibocorkan. "Data di tax amnesty tidak bisa dijadikan bukti hukum secara pidana. Artinya jika mau periksa, tidak bisa minta data dari DJP," kata dia di kediamannya, Jakarta (12/5/2016) semalam.selengkapnya

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan masih maraknya potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) di sepanjang 2020 lalu, termasuk di sektor perpajakan.selengkapnya

Kejaksaan Agung telah mengantongi satu nama calon tersangka baru dari unsur pejabat pajak terkait perkara dugaan tindak pidana suap penjualan faktur pajak tahun 2007-2013.selengkapnya

Kejaksaan Agung mendorong Ditjen Pajak menyidik TPPU lainnya supaya harta hasil kejahatan pajak bisa kembali menjadi milik negara.selengkapnya

Pemeriksa Pajak Madya Kanwil DJP Jakarta Khusus Harun Al Rasyid dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan semua proses pemeriksaan dan penyelidikan terhadap para wajib pajak yang diduga menjadi pengemplang pajak yang berujung proses pidana akan dihentikan. Tujuannya, demi mengejar realisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan semua proses pemeriksaan dan penyelidikan pajak akan dihentikan. Tujuannya, program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak terganngguselengkapnya

Ketua Yayasan Satu Keadilan Sugeng Teguh Santoso, penggugat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, undang-undang baru tersebut meruntuhkan prinsif Indonesia sebagai negara hukum.selengkapnya

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ecky Awal Muharam mendorong masyarakat melakukan uji materi atas Undang-Undang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review ini terutama ditujukan atas pasal 20 karena dianggap melindungi sebuah tindak pidana.selengkapnya

Pemerintah menyiapkan satu hotline pengaduan terkait pelaksanaan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di nomor 0811-228-3333. Hotline pengaduan ini bisa dipakai jika para pengusaha atau Wajib Pajak (WP) mendapatkan intimidasi yang dilakukan aparat pajak, saat akan mengikuti program tersebut.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya