Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati atas penipuan yang mengatasnamakan DJBC.selengkapnya

Otoritas pajak telah menetapkan tindak pidana perpajakan korporasi yang dilakukan oleh PT Gemilang Sukses Garmindo (GSG) dengan modus pemalsuan faktur pajak. Penyimpangan pajak ini telah merugikan negara sebesar Rp 9 miliar.selengkapnya

Dalam rangka mendukung pariwisata, Bea Cukai Sumatera Utara terbitkan izin fasilitas Toko Bebas Bea (TBB) atau yang lebih dikenal dengan duty free shop. Izin toko bebas bea kedua di Sumatera Utara ini diberikan kepada PT Duta Tirta Gemilang.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak bersiap menyambut komandan baru. Di pengujung Oktober, tepatnya dalam pekan ini, Menteri Keuangan akan melepas Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan memasuki masa pensiunnya dan melantik orang baru untuk menggantikan posisi Robert itu.selengkapnya

Calon pengganti Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak telah mengerucut ke nama Suryo Utomo yang saat ini menjabat Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak.selengkapnya

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indinesia (FEB UI) meraih juara pertama kategori Business Challange pada ajang kompetisi pajak bergengsi bertajuk "Deloitte Tax Challenge South East Asia" yang diselenggarakan di Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok, Thailand.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan mutasi dan melantik 18 pejabat eselon dua di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai upaya penyegaran.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati hadir memimpin apel luar biasa peringatan hari anti korupsi internasional di Kantor Pusat Bea Cukai pada hari Selasa (11/12). Dalam peringatan hari anti korupsi tahun ini yang mengambil tema Menuju Bea Cukai Bebas dari Korupsi, Menkeu menyampaikan amanat kepada seluruh jajaran pegawai Bea Cukai.selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali baru membukukan penerimaan pajak senilai Rp8,5 triliun atau 81,08% dari target Rp10,5 triliun.selengkapnya

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mendatangi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jalan Gatot Subroto pagi ini, Kamis (6/12/2018). Kedatangan Laode ke kantor pajak untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.selengkapnya

Pemerintah akan menambah sektor-sektor jasa yang dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nol persen alias dibebaskan dari pajak, dimana saat ini baru tiga sektor jasa yang dikenakan tarif nol persen.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memperluas sektor ekspor jasa yang diberlakukan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 0%. Namun rencana ini sepertinya belum dikoordinasikan kepada beberapa direktorat di bawah Kemkeu.selengkapnya

Kementerian Keuangan tengah mengkaji penambahan enam jenis ekspor jasa yang akan dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai alias PPN 0 persen. Penambahan enam ekspor jasa ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.selengkapnya

Pemerintah tengah menggodok adanya tambahan jenis ekspor jasa yang terkena aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0 persen. Hal tersebut guna meningkatkan ekspor jasa dan mendatangkan lebih banyak devisa.selengkapnya

Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP I, Pusat Kebijakan Penadapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Rustam Effendi tengah memproses dan mengkaji sektor jasa yang atas ekspornya bisa diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) alias tarif 0 persen.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyambut baik kesepakatan antara DPR dan Pemerintah melalui Rapat Paripurna ke-32 untuk menyetujui Undang-Undang (UU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). UU yang baru ini menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP yang telah berlaku selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun.selengkapnya

Instrumen pemeriksaan bisa menjadi salah satu strategi untuk menopang target pertumbuhan penerimaan pajak yang mencapai kurang lebih 23%.selengkapnya

Pemerintah sedang memfinalisasi aturan pemberian insentif pajak kepada perusahaan yang ikut program vokasi. Kini aturan tersebut sedang dibahas Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah yang tengah mereformasi sistem perpajakan nasional agar dapat menjangkau secara luas potensi pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini rasio pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya