Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Jumat (1/7) melakukan pencanangan program pengampunan pajak, alias tax amnesty. Hal ini dilakukan setelah Undang-undang pengampunan pajak disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Selasa lalu.selengkapnya

Kalangan akademisi menilai UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang telah disahkan DPR RI sesuai konstitusi UUD 1945. Pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945. Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, setiap UU yang dibuat dan disahkan oleh DPR RI harus memiliki landasan dan acuan dalam UUD 1945.selengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) kini menjadi program yang lazim dilakukan banyak negara untuk menarik modal (repatriasi) dan memperkuat basis wajib pajak baru. Sejauh ini tercatat sudah lebih dari 31 negara menerapkan tax amnesty. Bahkan Presiden baru Brasil dan Argentina mengeluarkan kebijakan serupa baru-baru ini.selengkapnya

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku geram melihat banyak pengusaha perikanan tangkap yang tak jujur melaporkan hasil lautnya. Hal ini menghambat Indonesia menjadi negara dengan tata kelolaan ikan yang baik.selengkapnya

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai, insentif seperti tax holiday tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengusaha. Sebab, insentif ini cenderung berefek lebih terhadap investasi atau penanaman modal dalam membangun perusahaan di Indonesia.selengkapnya

Demi meningkatkan kepatuhan para pengusaha barang kena cukai (BKC), Bea Cukai selenggarakan focus group discussion dengan tema “Optimalisasi Penerimaan melalui Peningkatan Kepatuhan Pengusaha BKC (Compliance Drives The Revenue)”, pada 16-17 Oktober di Kantor Pusat Bea Cukai.selengkapnya

Bea Cukai menyelenggarakan focus group discussion (FGD) dengan tema Optimalisasi Penerimaan melalui Peningkatan Kepatuhan Pengusaha BKC (Compliance Drives the Revenue) di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, 16-17 Oktober. Tujuannya meningkatkan kepatuhan para pengusaha barang kena cukai (BKC).selengkapnya

Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama Indonesia (Perjakbi) Anggawira menyambut baik kebijakan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak atas diperbolehkannya perusahaan pengguna virtual office menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kebijakan ini merupakan suatu oasis bagi para startup ataupun pengusaha di Indonesia demi kemajuan perekonomian.selengkapnya

Puluhan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berbondong-bondong menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk mengajukan pengampunan pajak.selengkapnya

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah untuk menciptakan pengusaha lebih besar dalam menggenjot penerimaan pajak. ‎Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan, jumlah pengusaha di Indonesia saat ini masih jauh dari kata ideal yaitu baru di bawah 1 persen dari total penduduk.selengkapnya

Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengatakan program Amnesti Pajak yang diberlakukan di Indonesia dimaksudkan agar para pengusaha dapat tidur nyenyak sehingga tidak memikirkan kewajiban pajak yang tidak dibayarkan di dalam negeri.selengkapnya

Sejumlah pengusaha Multi Level Marketing (MLM) mengeluhkan sistem penghitungan pajak yang berlaku saat ini. Terutama Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas bonus yang diperoleh. Salah satu pengusaha MLM yang menyampaikan keluhannya adalah Andrina dari Oriflame. Menurut Andrina, selama ini regulasi mengharuskan pengusaha MLM untuk membayar pajak atas penghasilan atas bonus secara kotorselengkapnya

Pengumpulan penerimaan pajak selama ini terganjal upaya-upaya penghindaran dari Wajib Pajak (WP), termasuk pengusaha kelas kakap. Para pengusaha kerap didampingi preman sampai mengancam punya bekingan saat proses penagihan pajak.selengkapnya

Pemerintah rencananya ingin menarik pajak dari pengusaha Indonesia di luar negeri demi menambah pemasukan negara. Hal ini dilakukan melalui pengampunan pajak (tax amnesty). Mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasutionmengungkapkan tax amnesty tidak berpihak kepada pengusaha lokal.selengkapnya

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menyatakan, pengampunan pajak (tax amnesty) sangat dinantikan para pengusaha baik di dalam maupun di luar negeri. Sebab dengan kebijakan ini, pemohon tax amnesty dapat lolos dari sanksi pidana pajak atas segala ‘dosa’ saat mengemplang pajak. Sementara negara bisa mendapatkan penerimaan pajak yang ditaksir hingga Rp 165 triliun dari kebijakan ini.selengkapnya

Ratusan pengusaha menyambangi kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kemarin untuk mengikuti program tax amnesty. Pasalnya, periode pertama tax amnesty akan segera berakhir.selengkapnya

Pengusaha yang memiliki perusahaan dengan tujuan tertentu atau special purpose vehicle (SPV) di luar negeri yang ingin mengkuti program tax amnesty kini boleh berlega hati. Para pengusaha yang memiliki SPV, yang dalam hal ini menjalankan kegiatan operasional aktif dapat mengikuti Tax Amnesty dengan mudah.selengkapnya

Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI) mengungkapkan, saat ini pengusaha masih menunggu kepastian hukum mengenai amnesti pajak (pengampunan pajak) yang sedang dalam proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pentingnya para pengusaha besar untuk mengikuti program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Karena itu, menurut dia, diperlukan langkah sosialisasi yang lebih jelas serta langkah pendekatan terhadap para pengusaha besar tersebut.selengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak (WP). Kebijakan yang mulai diimplementasikan awal pekan ini tanpa mengecualikan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk merepatriasi atau mendeklarasikan hartanya.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya