Perda Dihapus, PAD Makkasar Terancam DefisitPerda Dihapus, PAD Makkasar Terancam DefisitSabtu 25 Jun 2016 09:27Administratordibaca 1791 kaliSemua Kategori

Keputusan Kementerian Dalam Negeri menghapus ribuan Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai menghambat investasi, salah satunya Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Makassar, akan menjadi ancaman defisit Pendapatan Asli Daerah atau PAD.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :


daerah (3) defisit (2) pajak - perda dihapus (1) perda dihapus pad makkasar (1) dihapus pad makkasar terancam (1) pad makkasar terancam defisit (1) makkasar terancam defisit keputusan (1) terancam defisit keputusan kementerian (1) defisit keputusan kementerian dalam (1) keputusan kementerian dalam negeri (1) kementerian dalam negeri menghapus (1) dalam negeri menghapus ribuan (1) negeri menghapus ribuan peraturan (1) menghapus ribuan peraturan daerah (1) ribuan peraturan daerah perda (1) peraturan daerah perda yang (1) daerah perda yang dinilai (1) perda yang dinilai menghambat (1) yang dinilai menghambat investasi (1) dinilai menghambat investasi salah (1) menghambat investasi salah satunya (1) investasi salah satunya perda (1) salah satunya perda nomor (1) satunya perda nomor tahun (1) perda nomor tahun tentang (1) nomor tahun tentang pajak (1) tahun tentang pajak dan (1) tentang pajak dan retribusi (1) pajak dan retribusi daerah (1) dan retribusi daerah kota (1) retribusi daerah kota makassar (1) daerah kota makassar akan (1) kota makassar akan menjadi (1) makassar akan menjadi ancaman (1) akan menjadi ancaman defisit (1) menjadi ancaman defisit pendapatan (1) ancaman defisit pendapatan asli (1) defisit pendapatan asli daerah (1) pendapatan asli daerah atau (1) perda dihapus pad (1) dihapus pad makkasar (1) pad makkasar terancam (1) makkasar terancam defisit (1) terancam defisit keputusan (1) defisit keputusan kementerian (1) keputusan kementerian dalam (1) kementerian dalam negeri (1) dalam negeri menghapus (1) negeri menghapus ribuan (1) menghapus ribuan peraturan (1) ribuan peraturan daerah (1) peraturan daerah perda (1)