Pajak sedan dikaji turun, ini tanggapan APMPajak sedan dikaji turun, ini tanggapan APMJumat 20 Apr 2018 14:28Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji rencana perubahan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk jenis mobil sedan. Penurunan tarif PPnBM mobil sedan akan dilakukan karena tarif yang berlaku saat ini sebesar 30% dinilai memberatkan dan melemahkan daya saing di pasar global.selengkapnya

 Pemerintah Ajak Ritel Ikut Program Pengembalian Pajak TurisPemerintah Ajak Ritel Ikut Program Pengembalian Pajak TurisKamis 26 Sep 2019 15:06Ridha Anantidibaca 509 kaliSemua Kategori

Pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT refund) untuk wisatawan mancanegara (wisman) atau turis dinilai menjadi hal yang krusial dalam meningkatkan pemasukan devisa melalu belanja turis. Sebelumnya, pengembalian PPN bagi turis yang berbelanja di Indonesia bisa dilakukan jika turis memiliki nilai PPN minimal Rp 500 ribu dalam satu Faktur Pajak Khusus (FPK) yang dikeluaselengkapnya

 Pembebasan Pajak Devisa Hasil Ekspor Bakal DiperpanjangPembebasan Pajak Devisa Hasil Ekspor Bakal DiperpanjangKamis 4 Okt 2018 15:48Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal memperpanjang ketentuan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pengusaha yang memarkirkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) berdenominasi rupiah dalam bentuk deposito di perbankan nasional.selengkapnya

 Butuh Dana Infrastruktur, Pemerintah Kaji Penurunan Pajak UMKMButuh Dana Infrastruktur, Pemerintah Kaji Penurunan Pajak UMKMSenin 28 Nov 2016 13:10Ajeng Widyadibaca 658 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan masih mengkaji rencana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai keinginan Presiden Joko Widodo. Alasannya, pemerintah sedang membutuhkan anggaran besar untuk membangun berbagai infrastruktur.selengkapnya

 Pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan masih angan-anganPemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan masih angan-anganSelasa 30 Jul 2019 10:49Ridha Anantidibaca 489 kaliSemua Kategori

Sejak tahun lalu, pemerintah mencanangkan pemisahan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, hingga kini wacana tersebut masih jadi angan-angan.selengkapnya

 Komponen Mobil Listrik Mahal, PPnBM Dikenai Nol PersenKomponen Mobil Listrik Mahal, PPnBM Dikenai Nol PersenSelasa 12 Mar 2019 11:37Ridha Anantidibaca 619 kaliSemua Kategori

Untuk mendukung berkembangnya industri otomotif mobil listrik, pemerintah mengusulkan insentif berupa pemberlakuan pajak penjualan nilai barang mewah (PPnBM) sebesar nol persen. Hal itu guna mengimbangi biaya produksi komponen mobil listrik yang cukup mahal.selengkapnya

 Honda Bosan Soal Wacana Penurunan Pajak SedanHonda Bosan Soal Wacana Penurunan Pajak SedanSenin 28 Mei 2018 13:19Ridha Anantidibaca 629 kaliSemua Kategori

Honda Prospect Motor (HPM) tidak mau menanggapi serius soal wacana revisi pajak sedan, selama belum ada regulasi yang terbit dari pemerintah. Jadi, tentang investasi baru atau rencana menurunkan harga sedan, HPM bilang belum tertarik.selengkapnya

 Pemerintah Sahkan Protokol Pertama Ubah Persetujuan Perdagangan Barang AseanPemerintah Sahkan Protokol Pertama Ubah Persetujuan Perdagangan Barang AseanKamis 24 Sep 2020 15:28Ridha Anantidibaca 922 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengesahan First Protocol to Amend the Asean Trade in Goods Agreement (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Asean). Hal ini ditujukan untuk meningkatkan perdagangan barang intra-Asean, serta untuk memajukan perekonomian nasional melalui kerja sama perdagangan internasional.selengkapnya

 Target Penerimaan Perpajakan 2019 Naik Tipis Jadi Rp 1.783 TTarget Penerimaan Perpajakan 2019 Naik Tipis Jadi Rp 1.783 TKamis 20 Sep 2018 11:02Ridha Anantidibaca 518 kaliSemua Kategori

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan persetujuan atas perubahan target penerimaan perpajakan di tahun 2019.selengkapnya

 Diskon Pajak Industri Alas Kaki dan Tekstil, Ini SyaratnyaDiskon Pajak Industri Alas Kaki dan Tekstil, Ini SyaratnyaKamis 27 Okt 2016 07:02Administratordibaca 1396 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo pada 17 Oktober 2016, telah menandatangai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu. Satu lagi fasilitas pajak yang diberikan pemerintah kepada pebisnis untuk mendorong perekonomian.selengkapnya

 Mobil Kapasitas Mesin Besar Bebas PPnBMMobil Kapasitas Mesin Besar Bebas PPnBMSelasa 12 Mar 2019 15:11Ridha Anantidibaca 742 kaliSemua Kategori

Pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) berdasarkan kapasitas mesin kendaraan membuat harga beberapa model mobil diatas mesin 3.000 Cc dibanderol dengan harga sangat tinggi.selengkapnya

 Siap-Siap Aturan Pajak Hiburan dan Hotel Bakal BerubahSiap-Siap Aturan Pajak Hiburan dan Hotel Bakal BerubahSenin 13 Nov 2017 13:39Ajeng Widyadibaca 791 kaliSemua Kategori

Tarif sejumlah pajak daerah Kota Solo akan berubah menyesuaikan aturan baru. Pasalnya, DPRD Solo saat ini tengah menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) yang akan menggantikan Peraturan Daerah (Perda) No. 4/2011 tentang Pajak Daerah.selengkapnya

 Darmin: Tak Perlu Khawatir RI Jadi Negara Surga PajakDarmin: Tak Perlu Khawatir RI Jadi Negara Surga PajakSelasa 26 Apr 2016 21:26Administratordibaca 848 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan pengampunan pajak untuk menarik dana-dana pengusaha yang terparkir di luar negeri. Oleh beberapa pihak, kebijakan tersebut dianggap bisa membuka peluang bagi pengusaha di negara lain untuk melarikan dananya ke Indonesia karena RI akan menjadi negara surga pajak (tax haven).selengkapnya

 Revisi Aturan PPh Final Bagi UKM Belum TuntasRevisi Aturan PPh Final Bagi UKM Belum TuntasRabu 25 Apr 2018 08:24Ridha Anantidibaca 631 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum bisa memberikan kepastian mengenai waktu penyelesaian revisi aturan pengenaan pajak penghasilan (PPh) final bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).selengkapnya

 Pengusaha Desak Batas Minimal Tax Refund DipangkasPengusaha Desak Batas Minimal Tax Refund DipangkasJumat 27 Sep 2019 12:04Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Pengusaha mendesak penurunan batas minimum nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk fasilitas pengembalian pajak (tax refund) bagi turis asing. Pasalnya, pelonggaran ketentuan pengembalian PPN yang diberikan pemerintah dinilai tak cukup ampuh mengerek minat belanja turis asing.selengkapnya

 Cukai Menjadi Instrumen Pengendali Konsumsi TembakauCukai Menjadi Instrumen Pengendali Konsumsi TembakauSenin 12 Ags 2019 09:09Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Cukai merupakan instrumen pengendalian konsumsi tembakau yang digunakan secara efektif dalam kampanye pengendalian tembakau untuk menekan secara eksesif konsumsi rokok dari segi harga.selengkapnya

 Sistem Cukai Ad Volerum Berpotensi Kurangi Pendapatan NegaraSistem Cukai Ad Volerum Berpotensi Kurangi Pendapatan NegaraJumat 9 Ags 2019 11:06Ridha Anantidibaca 481 kaliSemua Kategori

Cukai merupakan instrumen pengendalian konsumsi tembakau yang digunakan secara efektif dalam kampanye pengendalian tembakau, untuk menekan secara eksesif konsumsi rokok dari segi harga.selengkapnya

 Terkena Pajak Ganda, Kontraktor Minta InsentifTerkena Pajak Ganda, Kontraktor Minta InsentifKamis 19 Mei 2016 18:04Administratordibaca 1542 kaliSemua Kategori

Para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) mengeluhkan pengenaan pajak penghasilan (PPh) konstruksi. Mereka menilai pengenaai PPh tersebut memberi beban berat kepada Kontraktor. Zali Yahya, Sekjen AKI mengatakan, beban berat tersebut utamanya bila perusahaan konstruksi mengekspor jasa konstruksi mereka. Dari total nilai kontrak proyek yang didapat olehselengkapnya

 Pakai Gross Split, Perusahaan Migas Tunggu Aturan Tambahan Bagi HasilPakai Gross Split, Perusahaan Migas Tunggu Aturan Tambahan Bagi HasilSelasa 2 Jan 2018 09:32Ridha Anantidibaca 510 kaliSemua Kategori

Pelaku minyak dan gas bumi (migas) yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) menyambut baik terbitnya PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. IPA menilai aturan tersebut cukup mengakomodir beberapa masukan pelaku migas mengenai perpajakan gross split.selengkapnya

 RUU KUP, dunia usaha masih diberatkanRUU KUP, dunia usaha masih diberatkanKamis 7 Des 2017 11:22Ridha Anantidibaca 618 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak menilai, skema keberatan yang berlaku dalam UU KUP saat ini memiliki plus dan minusnya sendiri. Pemerintah sendiri ingin mengubah ketentuan ini dalam RUU KUP yang baru namun hal ini dirasa memberatkan oleh pengusaha.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :