Usulan Pembayaran Utang Pokok Pajak Takkan Muluskan Tax AmnestyUsulan Pembayaran Utang Pokok Pajak Takkan Muluskan Tax AmnestySelasa 28 Jun 2016 08:41Administratordibaca 1512 kaliSemua Kategori

Usulan dua fraksi yaitu Demokrat dan PKS soal tax amnesty atau pengampunan pajak dinilai tidak masuk akal. Jika usulan mereka diterapkan, maka minat wajib pajak untuk berpartisipasi dalam kebijakan tax amnesty bakal berkurang drastis sehingga akhirnya kebijakan tax amnesty berpotensi tidak laku atau tidak optimal.selengkapnya

 Pengamat Nilai RUU Tax Amnesty InkonstitusionalPengamat Nilai RUU Tax Amnesty InkonstitusionalSenin 27 Jun 2016 14:23Administratordibaca 1203 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, namun juga karena kekayaan yang “digelapkan” tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan.selengkapnya

 Pengamat: RUU Tax Amnesty InkonstitusionalPengamat: RUU Tax Amnesty InkonstitusionalSenin 27 Jun 2016 13:53Administratordibaca 985 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, namun juga karena kekayaan yang “digelapkan” tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan.selengkapnya

 Kenaikan PBB Setiap Tahun Dianggap Kurang TepatKenaikan PBB Setiap Tahun Dianggap Kurang TepatSenin 27 Jun 2016 13:48Administratordibaca 2465 kaliSemua Kategori

Kenaikan Nilai Pokok Wajib Pajak (NJOP) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap tahun untuk semua wilayah di Kabupaten Majalengka dianggap kurang tepat, karena tidak semua wilayah harga tanah mengalami kenaikan terutama untuk wilayah-wilayah yang perkembangan ekonominya rendah.selengkapnya

 RUU Tax Amnesty InkonstitusionalRUU Tax Amnesty InkonstitusionalSenin 27 Jun 2016 13:38Administratordibaca 677 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, tetapi juga karena kekayaan yang "digelapkan" tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan.selengkapnya

 DPR Masih Kaji Uang Tebusan Tax AmnestyDPR Masih Kaji Uang Tebusan Tax AmnestySenin 27 Jun 2016 13:24Administratordibaca 1318 kaliSemua Kategori

Pengampunan pajak atau tax amnesty sangat diperlukan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan pajak Indonesia di masa depan. Dengan penerimaan pajak yang lebih besar, pemerintah bisa leluasa membangun infrastruktur dan kesejahteraan sosial masyarakat.selengkapnya

 Di Mana Rencana Surga Pajak di Indonesia?Di Mana Rencana Surga Pajak di Indonesia?Sabtu 25 Jun 2016 13:52Administratordibaca 1771 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berniat untuk membentuk suaka pajak di Indonesia. Landasannya adalah agar perputaran uang pengusaha Indonesia yang memiliki perusahaan di luar negeri tetap berada di dalam negeri. Sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Temui Jokowi, Pengusaha Karet Minta Penghapusan PPNTemui Jokowi, Pengusaha Karet Minta Penghapusan PPNJumat 24 Jun 2016 14:45Administratordibaca 1326 kaliSemua Kategori

Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jumat (24/6). Dalam kesempatan itu, Gapkindo meminta Presiden agar menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk pertanian dan perkebunan. Ketua Umum Gapkindo Munarji Sudargo mengatakan, produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan di level hulu sebelumnya dibebaskan dari PPN.selengkapnya

 APBI Belum Terima Laporan Tunggakan Pajak Perusahaan Tambang BesarAPBI Belum Terima Laporan Tunggakan Pajak Perusahaan Tambang BesarKamis 23 Jun 2016 07:41Administratordibaca 777 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) belum mengetahui adanya tunggakan kewajiban pajak oleh pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Jumlah tunggakan pajak tersebut jumlahnya hingga triliunan rupiah. Berdasarkan data yang diperoleh Beritasatu.com, tunggakan pajak beberapa PKP2B hingga akhir 2015 kemarin antara lain; iuran tetap sebesar US$ 617.175.selengkapnya

 Prancis Cabut Pasal Pajak Progresif CPOPrancis Cabut Pasal Pajak Progresif CPORabu 22 Jun 2016 15:19Administratordibaca 1314 kaliSemua Kategori

Pemerintah Prancis dikabarkan telah menghapus poin pajak progresif terhadap minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dalam RUU Keanekaragaman Hayati. Para pelaku usaha di sektor kelapa sawit meyakini bukan perkara mudah bagi pemerintah dan parlemen Prancis untuk menerapkan instrumen kebijakan bersifat restriktif terhadap CPO.selengkapnya

 ICP Naik, Penerimaan Negara tak Jadi JeblokICP Naik, Penerimaan Negara tak Jadi JeblokRabu 22 Jun 2016 08:09Administratordibaca 594 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada tambahan penerimaan negara dari kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang dipatok US$/barel.selengkapnya

 Wilayah Suaka Pajak Digarap Usai Tax AmnestyWilayah Suaka Pajak Digarap Usai Tax AmnestySelasa 21 Jun 2016 11:44Administratordibaca 1307 kaliSemua Kategori

Pemerintah tampaknya serius dengan rencana menyediakan satu wilayah khusus yang memiliki fasilitas seperti di negara-negara surga pajak atau Tax Haven . Bahkan pemerintah menginginkan rencana tersebut bisa terealisasi secepatnya.selengkapnya

 Ditjen Pajak Sandera 25 Pengemplang Pajak Senilai Rp106 MiliarDitjen Pajak Sandera 25 Pengemplang Pajak Senilai Rp106 MiliarSenin 20 Jun 2016 13:04Administratordibaca 1160 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan bantuan Polri telah melaksanakan tindakan penyanderaan (gijzeling) atas 25 penanggung pajak. Adapun nilai tagihan mencapai sebesar Rp106 miliar.selengkapnya

 Tax Allowance: Pelaku Usaha Masih Ragu. Perlu Terus SosialisasiTax Allowance: Pelaku Usaha Masih Ragu. Perlu Terus SosialisasiSenin 20 Jun 2016 11:45Administratordibaca 1325 kaliSemua Kategori

Pemerintah disarankan terus melakukan sosialisasi soal tax allowancekarena pelaku usaha kerap ragu bisa meraih fasilitasi insentif pajak tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan tax allowance lebih menarik bagi investor dibandingkan fasilitas tax holiday karena syaratnya yang lebih ringanselengkapnya

 UMKM Ikut Pengampunan Pajak, Apindo: Iklim Usaha akan Lebih BaikUMKM Ikut Pengampunan Pajak, Apindo: Iklim Usaha akan Lebih BaikSenin 20 Jun 2016 11:39Administratordibaca 1886 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, keikutsertaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) dalam pengampunan pajak (tax amnesty) berpotensi menguntungkan. Sebab akan berpengaruh langsung kepada pencatatan bisnis yang lebih rapi dan tertib dari para pelaku usaha.selengkapnya

 RUU TAX AMNESTY: PPATK, Asal Hapus Pidana Bisa Coreng Citra IndonesiaRUU TAX AMNESTY: PPATK, Asal Hapus Pidana Bisa Coreng Citra IndonesiaAhad 19 Jun 2016 08:48Administratordibaca 884 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso memberi sejumlah masukan soal rencana pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang masih digodok di DPR. Agus menilai ada sejumlah persoalan yang musti diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya jangan sampai kebijakan pengampunan pajak itu dipersepsikan sebagai upaya pencucian uang.selengkapnya

 Terapkan Tax Amnesty, Menkeu Terinspirasi MalaysiaTerapkan Tax Amnesty, Menkeu Terinspirasi MalaysiaSabtu 18 Jun 2016 10:52Administratordibaca 1640 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan latar belajar dibalik tekad pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Salah satunya yaitu belajar dari pengalaman Malaysia menarik aset para pengusahanya kembali ke dalam negeri. Bambang mengungkapkan, pada 1998 sebagian besar negara di Asia terkena dampak dari krisis ekonomi. Dampak paling besar menimpa Indonesia,selengkapnya

 Pemerintah Yakini RUU Tax Amnesty Tuntas Akhir Juni 2016Pemerintah Yakini RUU Tax Amnesty Tuntas Akhir Juni 2016Sabtu 18 Jun 2016 08:31Administratordibaca 862 kaliSemua Kategori

Pemerintah meyakini proses pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak di Dewan Perwakilan Rakyat bisa segera rampung paling lambat akhir Juni 2016. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan RUU Tax Amnesty bisa disahkan dalam waktu dekat agar dapat menambal penerimaan negara, di tengah perolehan pajak yang tidak sebaik perkiraan sebelumnya.selengkapnya

 Ikapi: Pajak Buku Kendala Tingkatkan Minat BacaIkapi: Pajak Buku Kendala Tingkatkan Minat BacaKamis 16 Jun 2016 07:52Administratordibaca 902 kaliSemua Kategori

Pengenaan pajak terhadap buku menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan minat baca di Indonesia. Sebab, pajak 10 persen untuk pajak pertambahan nilai (PPN) ditambah 1,5 persen pajak penghasilan pasal 22 membuat harga buku pun lebih mahal. "Sehingga budaya baca di Indonesia tidak terlalu bagus karena masyarakat jadi susah beli buku," kata Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Hikmat Kurniaselengkapnya

 Era MEA : Indonesia Inc .perlu Mereposisi Digital TradeEra MEA : Indonesia Inc .perlu Mereposisi Digital TradeRabu 15 Jun 2016 12:43Administratordibaca 813 kaliSemua Kategori

Bebincang mengenai ekonomi digital, tentu tak terlepas dari pedagangan digital (digital trade) yang belakangan sangat mengemuka. Revolusi digital telah mengubah sistem perdagangan yang melahirkan micromultinationals. Perdagangan dalam jaringan (online) seperti Alibaba, Instagram dan Facebook telah menjadi eksportir global berskala kecil menengah dengan kapasitas ekspor terselubung tanpa batasanselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :