Cukai cairan vape bakal naik mulai tahun depan. Kenaikan ini sejalan kebijakan pemerintah mengerek cukai rokok.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan cukai untuk cairan vape tahun depan. Kenaikan ini menyusul cukai rokok yang naik rata-rata 21,56% dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35% pada tahun depan.selengkapnya

Pemerintah kembali merivisi aturan mengenai pembebasan bea masuk atas impor untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.selengkapnya

Kementerian Keuangan berencana mengerek tarif cukai terhadap cairan rokok elektrik atau vape pada tahun depan. Kenaikan cukai vape sejalan dengan naiknya tarif cukai rokok konvensional yang efektif mulai Januari 2020.selengkapnya

Beredar rencana pelarangan rokok elektrik dan vape yang belakangan ini banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Larangan tersebut diusulkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).selengkapnya

Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) usul larangan penggunaan rokok elektrik dan vape di Indonesia. BPOM menilai bahan dasar produk tersebut mengandung senyawa kimia yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggandeng Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (BPPI) KLHK membuat alat identifikasi kayu otomatis (AIKO). Alat ini akan mengefisiensi waktu dan keakuratan pemeriksaan barang atau produk hasil hutan.selengkapnya

Bea Cukai bekerja sama dengan Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (BPPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam meningkatkan efisiensi waktu dan keakuratan pemeriksaan terhadap barang hasil hutan atau produk hasil hutan.selengkapnya

Bea Cukai menutup Operasi Jaring Wallacea 2019.selengkapnya

Pemerintah melakukan sejumlah upaya demi menekan peredaran dan konsumsi rokok elektrik atau vape, salah satunya dengan menerapkan tarif cukai maksimum pada likuid vape sebesar 57%.selengkapnya

Bea Cukai Kantor wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menemukan modus baru dalam distribusi rokok illegal.selengkapnya

Usai mendapatkan tekanan dari regulasi cukai, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 152/2019, industri rokok berpeluang terdampak oleh revisi Peraturan Pemerintah terkait produk rokok. Kabar terkait usulan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk revisi PP No. 109 tahun 2012 menambah polemik di tubuh industri ini.selengkapnya

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menyebut, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 158,7 triliun hingga akhir Oktober 2019.selengkapnya

Pemerintah mengenakan bea masuk safeguard atas impor produk aluminium foil. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 153/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Aluminium Foil yang telah diundangkan 24 Oktober 2019 lalu.selengkapnya

Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menilai ada diskriminasi regulasi penjualan antara rokok konvensional dan rokok elektrik.selengkapnya

Pasal terkait roadmap simplifikasi cukai rokok telah dihilangkan oleh pemerintah. Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.selengkapnya

Konsumsi liquid vape atau cairan rokok elektrik ternyata cukup tinggi di Jawa Barat. Menurut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Barat, Saipullah Nasution, peningkatan konsumsi liquid vape di Jabar mencapai 50 persen.selengkapnya

Bea Cukai Makassar mengadakan pemusnahan terhadap rokok dan tembakau iris, serta minuman mengandung alkohol, pada Kamis (24/10). Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Gusmiadirrahman, menjelaskan peredaran rokok ilegal merupakan benalu bagi target penerimaan negara dari sektor cukai. Bea Cukai gencar melakukan pengawasan berupa penindakan terhadap peredaran barang illegal.selengkapnya

Pemerintah telah menetapkan tarif cukai hasikl tembakau (CHT) atau cukai rokok naik 23% dan Harga Jual Eceran (HJE) 25% pada tahun depan.selengkapnya

Koalisi Tembakau yang beranggotakan petani dan pelaku usaha tembakau pada Senin (28/10/2019) mendatangi DPR untuk menggugat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 152/2019 tentang penaikan cukai yang dinilai menjadi ancam keberlangsungan industri rokok.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya