Konglomerasi dan Perusahaan Multinasional Rawan Praktik Transfer PricingKonglomerasi dan Perusahaan Multinasional Rawan Praktik Transfer PricingSenin 6 Feb 2017 14:06Ajeng Widyadibaca 1267 kaliSemua Kategori

Konglomerasi dan Perusahaan Multinasional menjadi sektor paling rawan penggelapan pajak sebagai akibat dari praktik transfer pricing hingga tax avoidance.selengkapnya

 TERPOPULER: Begini Nih Rencana Skema Pajak Tanah NganggurTERPOPULER: Begini Nih Rencana Skema Pajak Tanah NganggurSabtu 4 Feb 2017 10:56Ajeng Widyadibaca 619 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana mengubah pengenaan pajak, khusus tanah menganggur yang awalnya berbasis transaksi menjadi berbasis keuntungan modal (capital gain). Pengubahan skema itu dinilai akan mendongkrak pendapatan negara.selengkapnya

 DJP: penerimaan pajak capai Rp69,9 triliunDJP: penerimaan pajak capai Rp69,9 triliunJumat 3 Feb 2017 11:05Ajeng Widyadibaca 515 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga awal Februari 2017 telah mencapai kisaran Rp69,9 triliun atau sedikit lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu.selengkapnya

 Pajak Progresif Tanah, Administrasi dan Pajak Harus TerintegrasiPajak Progresif Tanah, Administrasi dan Pajak Harus TerintegrasiRabu 25 Jan 2017 15:04Ajeng Widyadibaca 1273 kaliSemua Kategori

Pajak progresif untuk tanah tidak produktif atau menganggur boleh saja diterapkan, namun harus ada syarat yang harus dipenuhi pemerintah. Salah satunya administrasi pertanahan dan pajak yang harus terintegrasi.selengkapnya

 Perumnas Tak Masalah Tanah Nganggur Kena Pajak ProgresifPerumnas Tak Masalah Tanah Nganggur Kena Pajak ProgresifRabu 25 Jan 2017 14:56Ajeng Widyadibaca 734 kaliSemua Kategori

PT Perumnas (Persero) mengaku tidak masalah dengan rencana pemerintah untuk mengenakan pajak progresif terhadap tanah yang menganggur dan tidak dipergunakan secara produktif. Wacana pengenaan pajak progresif untuk tanah menganggur dimaksudkan agar tidak ada spekulan tanah yang memainkan harga.selengkapnya

 Tanah Nganggur Bakal Kena Pajak ProgresifTanah Nganggur Bakal Kena Pajak ProgresifSelasa 24 Jan 2017 15:01Ajeng Widyadibaca 707 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan secara produktif. Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.selengkapnya

 Janji Pangkas Pajak Jadi Gebrakan Awal Donald TrumpJanji Pangkas Pajak Jadi Gebrakan Awal Donald TrumpSelasa 24 Jan 2017 12:28Ajeng Widyadibaca 677 kaliSemua Kategori

Baru saja dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump langsung membuat gebrakan. Diundangnya pada Chief Executive Officer (CEO) dan dijanjikannya pemangkasan pajak secara besar-besaran sebagai langkah Trump.selengkapnya

 Periode Akhir, Amnesti Pajak Incar ProfesionalPeriode Akhir, Amnesti Pajak Incar ProfesionalSelasa 17 Jan 2017 11:18Ajeng Widyadibaca 727 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kalangan profesional yang belum melaporkan harta maupun aset untuk kepentingan perpajakan, untuk segera ikut amnesti pajak di tahap ketiga.selengkapnya

 Ditjen Pajak Yakin di Periode III Tax Amnesty Target Akan TercapaiDitjen Pajak Yakin di Periode III Tax Amnesty Target Akan TercapaiSelasa 17 Jan 2017 11:05Ajeng Widyadibaca 968 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II telah berakhir. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan yakin jika masyarakat sudah mengerti akan pentingnya membayar pajak sejak ada program tax amnesty.selengkapnya

 Bos Bea Cukai: Cukai Plastik tak Dongkrak InflasiBos Bea Cukai: Cukai Plastik tak Dongkrak InflasiSabtu 17 Des 2016 10:12Ajeng Widyadibaca 1341 kaliSemua Kategori

Tahun depan, Direktur Jenderal Bea & Cukai, Heru Pambudi sangat berharap cukai untuk plastik bisa diterapkan. Keputusan ini tidak akan berdampak kepada harga barang atau inflasi.selengkapnya

 ESDM dan Kemkeu belum sepakat soal pajak KKKSESDM dan Kemkeu belum sepakat soal pajak KKKSJumat 16 Des 2016 10:16Ajeng Widyadibaca 702 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum juga menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Perpajakan Bagi Industri Hulu Migas. Alasannya karena Kementerian Keuangan belum sependapat dengan ESDM.selengkapnya

 Setelah semalam di Lapas, penunggak akhirnya lunasi pajaknyaSetelah semalam di Lapas, penunggak akhirnya lunasi pajaknyaJumat 16 Des 2016 10:13Ajeng Widyadibaca 526 kaliSemua Kategori

Kanwil Direktoral Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara menyatakan seorang penunggak pajak berinial RT yang sempat disandera telah dibebaskan setelah melunasi kewajibanya..selengkapnya

 Tebusan Amnesti Pajak Tembus Rp 100 TTebusan Amnesti Pajak Tembus Rp 100 TKamis 15 Des 2016 14:18Ajeng Widyadibaca 488 kaliSemua Kategori

Total tebusan amnesti pajak (tax amnesty) yang berhasil didapatkan pemerintah sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak diterapkan hingga menjelang akhir Desember 2016 mencapai Rp 100 triliun atau 60,6 persen dari target Rp 165 triliun. Sedangkan total harta yang dideklarasikan mencapai Rp 4.009,38 triliun.selengkapnya

 Setoran Duit Tebusan Mendekati TargetSetoran Duit Tebusan Mendekati TargetSabtu 10 Des 2016 11:42Ajeng Widyadibaca 980 kaliSemua Kategori

Dari laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, besarnya uang tebusan yang masuk berdasarkan surat setoran pajak (SSP) dan surat pernyataan harta (SPH), masing-masing Rp 100 triliun dan Rp 95,6 triliun.selengkapnya

 Tunggak Bayar Pajak Ratusan Juta Rupiah, Pengusaha Pupuk di Pacitan Disandera di RutanTunggak Bayar Pajak Ratusan Juta Rupiah, Pengusaha Pupuk di Pacitan Disandera di RutanSabtu 10 Des 2016 09:38Ajeng Widyadibaca 787 kaliSemua Kategori

Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II menyandera (gijzeling) pengusaha asal Pacitan berinisial BW (51) di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (9/12/2016) sore.selengkapnya

 DUGAAN SUAP: KPK Periksa 2 Pegawai Ditjen PajakDUGAAN SUAP: KPK Periksa 2 Pegawai Ditjen PajakJumat 9 Des 2016 16:22Ajeng Widyadibaca 1388 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua pegawai pajak terkait dengan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri Ditjen Pajak perihal masalah pajak PT EKP.selengkapnya

 Menkeu Jamin Defisit Anggaran 2016 Tak Lebih dari 2,7%Menkeu Jamin Defisit Anggaran 2016 Tak Lebih dari 2,7%Jumat 9 Des 2016 14:33Ajeng Widyadibaca 795 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kekurangan penerimaan pajak atau shortfall hingga akhir tahun sedikit meleset dari proyeksi awal di angka Rp219 triliun, Meski begitu, defisit anggaran dijamin tetap di kisaran 2,7 persen.selengkapnya

 DUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik BaruDUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik BaruSelasa 6 Des 2016 14:06Ajeng Widyadibaca 882 kaliSemua Kategori

Jaksa Agung M. Prasetyo menegaskan bahwa terkait dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom bukan perkara pajak melainkan perkara korupsi.selengkapnya

 Jokowi Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Tak Bayar PajakJokowi Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Tak Bayar PajakSelasa 6 Des 2016 10:48Ajeng Widyadibaca 742 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo melakukan sosialisasi tax amensty kepada para pengusaha se-Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jokowi ingin kesadaran pengusaha dalam mengungkap harta kekayaan meningkat.selengkapnya

 Peta jalan e-commerce dinilai sudah tepatPeta jalan e-commerce dinilai sudah tepatSelasa 6 Des 2016 09:52Ajeng Widyadibaca 572 kaliSemua Kategori

Situs belanja Bukalapak menilai Paket Kebijakan Ekonomi jilid XIV mengenai peta jalan e-commerce, terutama yang berkaitan dengan pajak sudah tepat.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :