Tax Amnesty Tidak Berpihak Kepada Pengusaha LokalTax Amnesty Tidak Berpihak Kepada Pengusaha LokalAhad 19 Jun 2016 08:04Administratordibaca 1063 kaliSemua Kategori

Pemerintah rencananya ingin menarik pajak dari pengusaha Indonesia di luar negeri demi menambah pemasukan negara. Hal ini dilakukan melalui pengampunan pajak (tax amnesty). Mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasutionmengungkapkan tax amnesty tidak berpihak kepada pengusaha lokal.selengkapnya

 4 Pengaruh Negatif Tax Amnesty versi Mantan DGS Bank Indonesia4 Pengaruh Negatif Tax Amnesty versi Mantan DGS Bank IndonesiaSabtu 18 Jun 2016 09:12Administratordibaca 1941 kaliSemua Kategori

Keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tax amnesty atau pengampunan pajak diharapkan oleh pemerintah akan mampu memberikan pengaruh positif bagi negara. Akan tetapi, menurut mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Anwar Nasution, keberadaan RUU tax amnesty justru disebut akan memberikan banyak pengaruh negatif.selengkapnya

 Pemerintah Yakini RUU Tax Amnesty Tuntas Akhir Juni 2016Pemerintah Yakini RUU Tax Amnesty Tuntas Akhir Juni 2016Sabtu 18 Jun 2016 08:31Administratordibaca 856 kaliSemua Kategori

Pemerintah meyakini proses pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak di Dewan Perwakilan Rakyat bisa segera rampung paling lambat akhir Juni 2016. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan RUU Tax Amnesty bisa disahkan dalam waktu dekat agar dapat menambal penerimaan negara, di tengah perolehan pajak yang tidak sebaik perkiraan sebelumnya.selengkapnya

 Inilah Alasan APBN-P 2016 Tetap DefisiInilah Alasan APBN-P 2016 Tetap DefisiSelasa 14 Jun 2016 08:14Administratordibaca 1150 kaliSemua Kategori

Pemerintah tetap mewaspadai tingkat defisit yang tinggi dalam rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara perubahan 2016. Meskipun kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty disahkan DPR. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan bahwa penerimaan negara pada tahun ini tidak akan sebagus harapan semula. "(Penerimaan negara) Ya, enggak sebagus yang diharapkan,"selengkapnya

 Kemenkeu: Kami tak Halangi Masyarakat Pakai Kartu KreditKemenkeu: Kami tak Halangi Masyarakat Pakai Kartu KreditSabtu 11 Jun 2016 12:01Administratordibaca 715 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan tidak bermaksud menghalangi masyarakat memakai kartu kredit pascakebijakan kewajiban penerbit melaporkan setiap data dan transaksi. "Kami dukung transaksi cashless karena banyak sekali yang namanya transaksi online, e-commerce, dan lain-lain. Jadi, kami tidak halangi masyarakat pakai kartu kredit," katanya saat konferensiselengkapnya

 Dirjen Pajak: Ukuran WP Besar atau Kecil Itu RelatifDirjen Pajak: Ukuran WP Besar atau Kecil Itu RelatifSabtu 11 Jun 2016 10:35Administratordibaca 1528 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menepis stigma yang menyatakan bahwa selama ini instansinya hanya mengejar Wajib Pajak (WP) berskala kecil, dan tidak fokus pada pengejaran terhadap WP kakap yang selama ini selalu mengaku rugi. Stigma seperti ini muncul usai masih ditemukannya perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang selama ini tidak memenuhi kewajibannya kepadaselengkapnya

 Ekonomi Lemah, Dirjen Pajak Yakin Target Penerimaan TercapaiEkonomi Lemah, Dirjen Pajak Yakin Target Penerimaan TercapaiSabtu 11 Jun 2016 10:23Administratordibaca 709 kaliSemua Kategori

Pemerintah tetap menargetkan pendapatan pajak hingga Rp 1.343,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menyatakan target pertumbuhan 13-14 persen ini bisa diraih kendati penerimaan pajak bulan lalu masih lebih rendah tiga persen dibandingkan Mei 2015.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Teruslah Belanja dengan Kartu KreditDitjen Pajak: Teruslah Belanja dengan Kartu KreditSabtu 11 Jun 2016 10:20Administratordibaca 1103 kaliSemua Kategori

Sejumlah perbankan nasional hingga saat ini masih mengeluhkan adanya peraturan Kementerian Keuangan yang dapat mengintip data transaksi para nasabah demi kepentingan perpajakan. Aturan itu dianggap telah membuat kabur para nasabah pengguna kartu kredit. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, mengimbau kepada seluruh elemen pengguna kartu kredit, agar tidak terlaluselengkapnya

 Ini Dampak Gagalnya Kebijakan Pengampunan PajakIni Dampak Gagalnya Kebijakan Pengampunan PajakRabu 8 Jun 2016 14:24Administratordibaca 1384 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memproyeksikan kebijakan pengampunan pajak yang gagal dilaksanakan bisa membuat pemerintah harus melakukan penghematan belanja kementerian lembaga hingga mencapai kurang lebih Rp250 triliun. "Kalau tidak ada tax amnesty, pemotongan belanja bisa Rp250 triliun dan bisa berpengaruh ke ke pertumbuhan ekonomi secara langsung," kata Bambang saat melakukan rapatselengkapnya

 Miliki Banyak Manfaat, Tax Amnesty Harus Segera DieksekusiMiliki Banyak Manfaat, Tax Amnesty Harus Segera DieksekusiSelasa 7 Jun 2016 00:29Administratordibaca 1288 kaliSemua Kategori

Pembahasan RUU Tax Amnesty masih berlangsung di parlemen. Sejauh ini, masih ada beberapa pasal yang masih diperdebatkan. Praktisi perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, perdebatan itu harus diakhiri dan tax amnesty segera diberlakukan. Sebab, tax amnesty bermanfaat bagi Indonesia. Selain bertujuan mendongkrak sisi penerimaan pajak, kebijakan ini dapat memperluas basis data perpajakan, mendorongselengkapnya

 Produsen Kopi Minta Pemerintah Terapkan PPN 0%Produsen Kopi Minta Pemerintah Terapkan PPN 0%Sabtu 4 Jun 2016 10:49Administratordibaca 1058 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini masih menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Kebijakan ini pun dinilai sangat memberatkan bagi produsen kopi di Indonesia. Ridwan salah satunya, produsen kopi asal Aceh ini mengaku sangat keberatan dengan kebijakan ini. Pasalnya, hal ini akan mengancam keberadaan koperasi kopi yang saat ini telah terbentuk pada berbagai daerah.selengkapnya

 Cara Mudah Hitung Pajak bagi Pengusaha MLMCara Mudah Hitung Pajak bagi Pengusaha MLMJumat 3 Jun 2016 20:16Administratordibaca 4172 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai sebetulnya pengusaha Multi Level Marketing (MLM) tidak perlu kesulitan dalam melaporkan pajaknya. Sebab, sudah ada aturan yang memungkinkan mereka melaporkan pembayaran pajaknya atas bonus setelah dikurangi biaya.selengkapnya

 Revisi APBN 2016, Pemerintah Dinilai Terlalu OptimistisRevisi APBN 2016, Pemerintah Dinilai Terlalu OptimistisJumat 3 Jun 2016 20:06Administratordibaca 3114 kaliSemua Kategori

Para ekonom menilai pemerintah masih terlalu optimistis dalam mengelola anggaran negara tahun ini. Hal itu tercermin dari penurunan target penerimaan yang tidak signifikan dalam draf revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Padahal, kondisi ekonomi masih lesu sehingga mengancam penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak.selengkapnya

 Siap-Siap, E-Billing Mulai Berlaku pada 1 JuliSiap-Siap, E-Billing Mulai Berlaku pada 1 JuliJumat 3 Jun 2016 13:20Administratordibaca 1280 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak (WP) harus mulai bersiap dengan sistem pembayaran pajak elektronik atau e-billing system, yang mulai diterapkan per 1 Juli 2016. Dengan e-billing, semua pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan kode billing berupa 15 digit kode angka yang diterbitkan melalui sistem billing pajak.selengkapnya

 Diintip Pajak, Gesekan Kartu Kredit SusutDiintip Pajak, Gesekan Kartu Kredit SusutSelasa 31 Mei 2016 16:51Administratordibaca 827 kaliSemua Kategori

Mulai hari ini (31/5), perbankan wajib melaporkan data transaksi kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaporan data dilakukan saban bulan. Setidaknya ada 13 data yang minimal harus dilaporkan. Antara lain, nomor rekening kartu kredit, nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemilik kartu, rincian transaksi dan pagu kredit.selengkapnya

 Pengemplang Pajak Rugikan Negara Rp1,8 MPengemplang Pajak Rugikan Negara Rp1,8 MSenin 30 Mei 2016 16:54Administratordibaca 1170 kaliSemua Kategori

Pengemplang pajak di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara (Sulselbatra), merugikan negara sebanyak Rp1,8 miliar. "Wajib pajak inisial AH telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melalui dua perusahaan yang dikelolanya," kata Kakanwil DJP Sulselbatra Neilmadrin Noor saat konferensi pers di Makassar, Senin (30/5/2016).selengkapnya

 Pengemplang Pajak di Sulselbatra Rugikan Negara Rp1,8 MiliarPengemplang Pajak di Sulselbatra Rugikan Negara Rp1,8 MiliarSenin 30 Mei 2016 16:34Administratordibaca 744 kaliSemua Kategori

Pengemplang pajak di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara (Sulselbatra), merugikan negara sebanyak Rp1,8 miliar. "Wajib pajak inisial AH telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melalui dua perusahaan yang dikelolanya," kata Kakanwil DJP Sulselbatra Neilmadrin Noor saat konferensi pers di Makassar, Senin.selengkapnya

 Dana Investasi Real Estate tak Kompetitif karena Beban PajakDana Investasi Real Estate tak Kompetitif karena Beban PajakSenin 30 Mei 2016 16:20Administratordibaca 1724 kaliSemua Kategori

Kemenko Perekonomian mencatat kurang berkembangnya Dana Investasi Real Estate (DIRE) di Indonesia karena beban pajak yang harus dibayar dari investor maupun pemegang DIRE itu tidak kompetitif dibandingkan dengan DIRE yang ditentukan di negara-negara tetangga. "Jadi, pemerintah melalui paket kebijakan ke-5 itu sudah mengurangi pajak berganda yang timbul, kemudian dalam paket kebijakan ke-11,selengkapnya

 KPK Periksa 3 `Pemalak` Pajak PT EDMIKPK Periksa 3 `Pemalak` Pajak PT EDMISenin 30 Mei 2016 12:26Administratordibaca 1322 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 tersangka kasus dugaan pemerasan terkait restitusi lebih bayar pajak atau PPh Badan tahun 2012 dan PPn tahun 2013 PT Edmi Meter lndonesia (EDMl). Ketiga 'pemalak' pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru 3 itu diperiksa sebagai tersangka.selengkapnya

 Menkeu: Dengan e-Filling, Masyarakat Lebih Patuh Lapor PajakMenkeu: Dengan e-Filling, Masyarakat Lebih Patuh Lapor PajakSenin 30 Mei 2016 11:31Administratordibaca 1170 kaliSemua Kategori

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2015 melalui e-Filling menembus target 7 juta pengguna. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berpesan agar kepatuhan membayar pajak dan melaporkannya bisa disebarkan semua orang. Bambang mengapresiasi wajib pajak yang telah patuh membayar pajak. Diharapkan ke depan, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya menyetor pajakselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :