Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya tengah mencari cara yang lebih tepat untuk penghindaran praktik dumping di Indonesia.selengkapnya

Kementerian Keuangan menyatakan akan mempermudah langkah Badan Layanan Umum (BLU) atau instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang atau jasa tanpa mengutamakan keuntungan untuk bisa meminjam kas antar satu dengan yang lain. Mereka tengah menggodok aturan untuk mempermudah proses peminjaman tersebut.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan meluncurkan sistem elektronik audit (e-audit) untuk kepabeanan. Sistem tersebut dibangun sesuai dengan usulan perusahaan yang menginginkan proses audit dapat lebih cepat.selengkapnya

Pemerintah tengah merumuskan kebijakan untuk kembali membebaskan PPN terhadap sejumlah komoditas pertanian, termasuk kelapa sawit, yang sebelumnya terkena implikasi dari Keputusan Mahkamah Agung No.70P/HUM/2013.selengkapnya

Hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengadakan konferensi pers terkait realisasi insentif ekspor. Dalam acara tersebut turut hadir pengusaha seperti Direktur Great Giant Foods, Welly Soegiono.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku prihatin ketika mayoritas insentif fiskal berupa fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) masih digunakan oleh para perusahaan di wilayah Pulau Jawa.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai memberikan perhatian khusus kepada perusahaan pembayaran QR code seperti OVO dan GoPay. Bahkan ia meminta seluruh pegawai Kementerian Keuangan mempelajari tentang teknologi keuangan digital itu.selengkapnya

Kementerian Keuangan, pada Desember 2018 lalu, mengeluarkan PMK 156/2018 Tentang Tarif Cukai Tembakau. Dalam beleid tersebut, Kemenkeu menghapus Bab IV pada PMK 146/2017, yang salah satu tujuannya mengatur penggabungan batas produksi SKM dan SPM.selengkapnya

Setelah melalui dua kali putaran perundingan, di Bali pada tahun 2015 dan di Bern, Swiss, pada tahun 2017, pada Senin (4/2/2019), di Bernerhof Bern, Swiss, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter. Yasonna mengatakan perjanjian MLA ini bisa digunakan untuk mselengkapnya

Pemerintah Indonesia dan Swiss menyepakati 39 butir perjanjian kerja sama terkait penanganan tindak kejahatan meliputi pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan termasuk di bidang perpajakan.selengkapnya

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly, menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter. Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal ini antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pentingnya instrumen fiskal untuk mengelola dampak ketidakpastian yang dapat terjadi akibat perlambatan ekonomi Cina. Sri Mulyani dalam forum investasi di Jakarta, Rabu (30/1), menyatakan perlambatan ekonomi Cina dapat menyebabkan turunnya harga komoditas dan mempengaruhi kinerja ekspor.selengkapnya

Bea Cukai Makassar bekerja sama dengan Bea Cukai Wilayah Sulawesi Bagian Selatan kembali menunjukkan upaya nyata dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di wilayah Sulawesi Selatan. Pada hari Sabtu (26/01) Bea Cukai menerbitkan izin fasilitas Kawasan Berikat kepada PT Huadi Nickel-Alloy yang beropeasi di Bantaeng Sulawesi Selatan.selengkapnya

Kementerian Perindustrian mengusulkan untuk mengurangi impor mobil listrik utuh atau Completely Build Up (CBU) guna memperkenalkan kendaraan rendah emisi ini di Indonesia.selengkapnya

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengungkapkan Indonesia kekurangan jumlah akuntan publik dan masih membutuhkan profesi tersebut dalam jumlah besar, sebagai antisipasi bertumbuhnya sektor bisnis.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) akhirnya mengimplementasikan sistem terbaru yakni Manifest Generasi III sejak 2018. Ini merupakan langkah DJBC untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan kelancaran arus barang.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) mengeluarkan kebijakan baru terkait logistik dalam sistem kepabeanan, yakni sistem manifest generasi III. Sistem manifest merupakan proses dokumentasi dalam kepabeanan yang berisi semua informasi berkaitan dengan barang-barang niaga (kargo) yang diangkut sarana pengangkut pada saat kedatangan ataupun keberangkatan.selengkapnya

Pemerintah menetapkan biaya batas bea masuk untuk barang-barang impor yang dibawa dari luar negeri. Pembebasan barang bawaan tersebut sebesar USD500 per orang.selengkapnya

Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai (KPU BC) tipe B Batam, terus bergerak memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada 2019 ini, BC Batam berencana akan mengimplementasikan layanan impor berbasis internet yakni Pertukaran Data Elektronik (PDE).selengkapnya

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Kidul mulai memberlakukan penarikan retribusi sejumlah objek wisata baru untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya