Para wajib pajak besar terus merealisasikan janjinya untuk mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ada 127 wajib pajak besar yang sudah menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) hingga hari ini.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatatkan hingga pekan kedua September ini, atau jelang akhir periode pertama program amnesti pajak sudah ada ada 127 wajib pajak besar yang menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH). Artinya, sudah ada 127 konglomerat yang mengajukan pengampunan pajak.selengkapnya

Distributor truk di Jawa Timur (Jatim) berharap program pengampunan pajak atau tax amnesty sukses. Keberhasilan tax amnesty diyakini bakal memengaruhi kelanjutan proyek-proyek infrastruktur yang diharapkan berimbas pada penjualan truk.selengkapnya

Pengusaha Erick Thohir mengungkapkan alasannya mengikuti program pengampunan pajak. Erick mengaku bahwa sebelumnya pengusaha sempat dibuat bingung untuk melaporkan harga lantaran skema dan syarat administrasi yang berlapis.selengkapnya

Revisi aturan perpajakan dan biaya pemulihan operasi (Cost Recovery) hulu migas akhirnya rampung. Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memaksimalkan pelayanan tax amnesty pada September ini. Termasuk memutuskan untuk membuka layanan akhir pekan.selengkapnya

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhasil menjaring hampir 10 ribu wajib pajak yang selama ini tidak pernah membayar pajak. Hingga awal September 2016, Direktorat Jenderal Pajak mencatat ada 9.588 wajib pajak tak pernah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak lalu mengikuti tax amnesty.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan ada 62 wajib pajak besar yang sudah mengajukan surat pernyataan harta (SPH) untuk mengikuti pengampunan pajak.selengkapnya

Singapura dan Australia telah sepakat untuk secara otomatis bertukar data keuangan wajib pajak dari dua negara dengan September 2018 dalam upaya untuk mencegah penggelapan pajak.selengkapnya

Pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi titik sentral pemberitaan di media massa tahun ini. Program amnesti pajak memiliki arti sangat penting, bahkan menjadi pertaruhan pemerintah, sehingga Presiden Joko Widodo pun turun tangan langsung sosialisasi ke sejumlah kota.selengkapnya

Otoritas pajak telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk segera menindaklanjuti instruksi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak tentang kebijakan pemeriksaan, dalam rangka mendukung pelaksanaan program tax amnesty. Tindak lanjut itu tertuang dalam surat edaran nomor S-1403/PJ.04/2016.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bentuk tim task force yang khusus menangani Wajib Pajak (WP) besar. Tugasnya menyisir dan mendatangi WP kakap untuk ikut program amnesti (pengampunan) pajak.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Jumat (2/9/2016) kemarin mencatat baru 51 wajib pajak besar orang pribadi ‎yang mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

Antusiasme wajib pajak (WP) mengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) masih terlihat, usai 2 bulan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty) disahkan.selengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sejak awal digulirkan pada Juli 2016 terus menuai kritik dari berbagai kalangan. Kali ini, kritik yang dilayangkan masyarakat terkait pelayanan yang lama untuk mengurus pengampunan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).selengkapnya

Kabar bagi masyarakat yang ingin mengikuti Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membuka layanan pengampunan pajak atau tax amnesty di hari Sabtu dan Minggu.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak mengapresiasi para wajib pajak (WP) besar yang bersedia melakukan deklarasi harta dan repatriasi aset mereka dalam program amnesti pajak yang digulirkan pemerintah tahun ini.selengkapnya

Wajib pajak besar adalah salah satu bidikan utama pemerintah dalam mencapai target penerimaan tarif tebusan tax amnesty. Sebab, dana yang dilaporkan oleh wajib pajak besar akan jauh lebih tinggi dibandingkan wajib pajak biasa.selengkapnya

Pemerintah memastikan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus tax amnesty bukan untuk menakut-nakuti wajib pajak. Satgas ini tidak akan memaksa wajib pajak besar ikut program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan dirinya terus mengupayakan penerimaan negara dari pajak dengan menekan jajarannya di Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kinerja.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya