Banyak upaya yang dilakukan negara surga pajak, termasuk perusahaan asing untuk menjegal program pengampunan pajak (tax amnesty). Salah satunya tawaran kemudahan berpindah kewarganegaraan demi mempertahankan dana orang-orang kaya Indonesia di luar negeri. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro tak kaget dengan kabar tersebut.selengkapnya

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Francois Hollande di sela-sela pelaksanaan G7 Summit di Ise-Shima, Jepang, Jumat (27/5). Dalam pertemuan bilateral tersebut, Jokowi meminta pemerintah Prancis membatalkan rencana menaikkan pajak untuk minyak kelapa sawit impor.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak pemerintah Prancis mendorong parlemen mereka menghentikan pembahasan rencana pajak sawit. Presiden Jokowi menyampaikan langsung desakan tersebut kepada Presiden Republik Perancis Francois Hollande dalam pertemuan bilateral yang dilakukan di sela-sela pelaksanaan KTT G-7 di Shima, Jepang Jumat (27/5).selengkapnya

Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Francois Hollande di Shima Kanko Hotel the Classic, Shima Jepang, pada Jumat 27 Mei 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tiga isu bilateral yakni Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa (UE) dan rencana pajak sawit.selengkapnya

Pemerintah disarankan untuk mengubah tarif tebusan pengampunan pajak. Tarif yang diajukan dalam draf RUU Pengampunan Pajak dinilai belum ideal untuk mewujudkan repatriasi dana. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan, perbedaan tarif pengampunan pajak bagi wajib pajak (WP) yang hanya sebatas melakukan deklarasi aset dengan yang mengikuti repatriasiselengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak yang sedang digodok oleh DPR RI dan pemerintah selayaknya perlu didahului dengan langkah reformasi perpajakan yang tepat, kata Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. "Pengalaman negara-negara lain menunjukan tax amnesty (pengampunan pajak) yang dilakukan tanpa reformasi perpajakan selalu gagal, dan kunci keberhasilan mereka yang berhasil karena tax amnesty-nya diselengkapnya

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerbitkan oligasi atau surat utang untuk memperdalam pasar keuangan. Langkah tersebut sebagai antisipasi banjir dana dari luar negeri ketika kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty diterapkan.selengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak yang sedang digodok oleh DPR RI dan pemerintah selayaknya perlu didahului dengan langkah reformasi perpajakan yang tepat, kata Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. "Pengalaman negara-negara lain menunjukan tax amnesty (pengampunan pajak) yang dilakukan tanpa reformasi perpajakan selalu gagal, dan kunci keberhasilan mereka yang berhasil karena tax amnesty-nyaselengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi mengaku telah mengajukan perubahan tarif tebusan untuk kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty. Perubahan tarif tebusan tax amnesty diajukan, saat payung hukum tersebut digodok bersama di tingkat Panitia Kerja secara tertutup di parlemen pada Selasa kemarin, 24 Mei 2016.selengkapnya

Pemerintah menyatakan tak berniat merevisi target penerimaan negara dari hasil kebijakan pengampunan pajak yang dipatok mencapai Rp165 triliun, meski analis menilai jumlah tersebut terlalu fantastis. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tak ingin melakukan perubahan asumsi penerimaan perpajakan yang berasal dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dalam rancangan anggaranselengkapnya

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memperkirakan akan ada tambahan dari sisi penerimaan pajak sebesar Rp53,4 triliun jika Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) bisa segera rampung pada Juni 2016 mendatang.selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan membidik target penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) sekitar Rp 160 triliun hingga Rp 180 triliun. Target tersebut akan dimasukkan dalam revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Sebaliknya, Bank Indonesia lebih pesimistis menghitung target penerimaan dari kebijakan tersebut.selengkapnya

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty diestimasi akan menambah penerimaan pajak sebesar Rp180 triliun. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan potensi penerimaan tersebut dihitung berdasarkan asumsi rata-rata tarif tebusan sebesar 4 persen untuk deklarasi di luar negeri dan 2 persen di dalam negeri.selengkapnya

Rancangan Undang-Undang pengampunan pajak alias tax amnesty masih digodok di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, patut diketahui tidak melulu tax amnesty menuai keberhasilan. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, supaya tax amnesty sukses maka sistem perpajakan di negara harus siapkan. Dia melanjutkan, ada lima kunci sukses jika tax amnesty ingin sukses.selengkapnya

Bank Indonesia memperkirakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty apabila disahkan bisa membantu mendorong ekonomi tumbuh 0,3 persen, kata Gubernur BI Agus Martowardojo saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin. Menurut Agus, pengampunan pajak bisa mendorong penerimaan pajak negara sehingga membantu realisasi pendanaan proyek infrastrukturselengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menggelar rapat kerja terkait potensi penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Dalam kesempatan itu, pemerintah memperkirakan akan ada tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 180 triliun.selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa banyak orang yang menghindar dari pajak. Padahal, pajak sangat penting bagi suatu negara. "Banyak orang menghindar, termasuk mencari negara yang punya surga pajak. Karena punya surga, berarti ada juga negara yang neraka pajak tentunya kan," kata Wapres, dalam pembukaanInternational Conference on Tax, Investment and Business di Gedung Dhanapala,selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro geram dengan pelarian laba (profit shifting) ‎yang dilakukan para konglomerat Indonesia, termasuk pengeruk sumber daya alam di Tanah Air. Mereka justru mengalihkan keuntungannya ke negara-negara surga pajak (tax havens) dengan tujuan menghindari pajak.selengkapnya

Implementasi aturan pengampunan pajak (tax amnesty), tidak akan sesederhana bayangan. Lantaran. aturannya tidak bisa berdiri sendiri. Harus disokong aturan lainnya. Demikian disampaikan Ekonom dari Universitas Mataram (Unram) M Firmansyah kepada wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/5/2016).selengkapnya

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat berencana menaikkan tarif uang tebusan yang menjadi salah satu pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Keinginan untuk menaikkan tarif tebusan tersebut disampaikan oleh Muhammad Sarmuji anggota Komisi XI dari fraksi Partai Golkar. “Kami akan mengajukan skema dua tahap, enam bulan. Tahap pertama 5%, tahap kedua 7,5%,” ujar Sarmujiselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya