Presiden Joko Widodo sangat berharap masyarakat yang ikut pengampunan pajak dapat melakukan repatriasi dana. Sebab, ada begitu banyak dana-dana orang Indonesia yang disimpan di luar negeri.selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan mensosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak di hadapan kalangan pengusaha di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani di Jakarta, Senin, menyebutkan sosialisasi di kalangan pengusaha sudah dilakukan pada 21, 22, 25, dan 28 Juli 2016 yang dihadiri lebih dari 10.000 pselengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan menyosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak di hadapan kalangan pengusaha di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin.selengkapnya
Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah memperkenalkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) kepada bawahannya. Pihaknya menegaskan mendukung upaya Presiden Joko Widodo guna menjaga dan menumbuhkan perekonomian dalam negeri.selengkapnya
Ketua DPR RI Ade Komarudin membacakan Pidato Penutupan Masa Sidang, pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/07/2016).selengkapnya
Menteri keuangan (menkeu) baru Sri Mulyani berjanji melakukan yang terbaik demi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Apalagi kebijakan tax amnesty menjadi fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi).selengkapnya
Kabinet Kerja kembali mengalami perombakan atau reshuffle. Salah satu nama yang seolah jadi “bintang†dalam pengumuman reshuffle oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (27/7/2016) siang adalah Sri Mulyani Indrawati.selengkapnya
Pengadilan pajak menjadi solusi sementara atas sengketa restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III.selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengakui, ada kekhawatiran dari pada calon peserta kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty jika dana mereka dipulangkan ke Tanah Air. Investor menginginkan keuntungan lebih seperti bunga yang masih menguntungkan dibandingkan investasi di luar negeri.selengkapnya
Perekonomian nasional pada kuartal kedua tahun ini menunjukkan beberapa perbaikan dibandingkan kuartal pertama.selengkapnya
Presiden Joko Widodo mengancam para penunggak pajak yang memiliki simpanan uang di luar negeri, jika masih enggan memulangkan uangnya kembali ke Indonesia.selengkapnya
Istilah deklarasi aset atau kekayaan wajib pajak (WP) menurut Pengamat Ekonomi Yanuar Rizki menjadi kelemahan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Menurutnya hal tersebut membuat seolah-olah ada koma dalam penerapan Undang-undang (UU) tax amnesty tersebut.selengkapnya
Pemerintah harus memaksa Warga Negara Indonesia (WNI) menyimpan uangnya yang disimpan di luar negeri ke dalam negeri (repatiasi) melalui kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty).selengkapnya
Penggugat kebijakan tax amnesty menilai dengan berjalannya Undang-undang (UU) pengampunan pajak, patut dicurigai sebagai ajang kembalinya uang ilegal ke Indonesia. Yayasan Satu Keadilan yang juga merupakan lembaga penggugat menerangkan disebut uang ilegal lantaran mereka selama ini menaruh dananya di luar negeri.selengkapnya
Selama ini penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Di tahun 2015 saja, penerimaan pajak hanya 80 persen dari target.selengkapnya
Memasuki akhir pekan pertama pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty, pemerintah telah mendapatkan wajib pajak yang melakukan deklarasi aset hampir mencapai Rp 400 miliar.selengkapnya
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan bahwa para buruh akan mendaftarkan uji materi UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi, Jumat, 22 Juli 2016. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bahaa bersamaan dengan didaftarkannya uji materi tersebut, ratusan buruh juga akan melakukan aksi menolak Tax Amnesty di depan Mahkamah Konstitusi.selengkapnya
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya menahan Andika Waluyo dalam perkara dugaan korupsi pajak senilai Rp 1,7 miliar yang menjadi jaringan notaris Johanes Limardi, Kamis (21/7).selengkapnya
Pemerintah Singapura dikabarkan menawarkan insentif kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di Singapura agar hanya melakukan deklarasi dana dan aset yang dimiliki saja. Namun, mereka diminta tidak melakukan repatriasi atau membawa pulang dananya ke Indonesia.selengkapnya
Pemerintah menyatakan akan memantau aliran uang masuk dari repatriasi dana pengampunan pajak (tax amnesty) ke bank persepsi, termasuk penempatannya di portofolio investasi dalam jangka waktu tiga tahun sesuai amanat Undang-undang (UU) Tax Amnesty. Bagi yang melanggar ketentuan ini, pemerintah tak segan-segan mengenakan sanksi kepada bank persepsi.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya