JK: Indonesia bukan Neraka maupun Surga PajakJK: Indonesia bukan Neraka maupun Surga PajakSenin 23 Mei 2016 17:10Administratordibaca 1162 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyatakan, tarif pajak di Indonesia termasuk golongan menengah. Dengan demikian, jika ada negara surga pajak atau tax haven, Indonesia bukan golongan negara neraka pajak. "Indonesia saya kira tengah-tengah, bukan surga, bukan neraka juga," kata Kalla dalam acara pembukaan International Conference on Tax, Investment, and Business 2016 dan 13th Asia Pacific Tax Forumselengkapnya

 BI Pangkas Target, Menkeu Tetap Yakin Ekonomi Tumbuh 5,3 PersenBI Pangkas Target, Menkeu Tetap Yakin Ekonomi Tumbuh 5,3 PersenSabtu 21 Mei 2016 15:49Administratordibaca 909 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) memangkas target pertumbuhan ekonomi nasional di 2016. Namun pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap memasang target pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini pada angka 5,3 persen seperti tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Pemerintah mengandalkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan mampu menarik uangselengkapnya

 Para Konsultan Pajak Siapkan Langkah `Rayu` WPPara Konsultan Pajak Siapkan Langkah `Rayu` WPJumat 20 Mei 2016 21:11Administratordibaca 839 kaliSemua Kategori

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) hari ini menggelar rapat koordinasi bersama seluruh anggota Dewan Pengawas, Pengurus Pusat Daerah dan Pengurus Cabang dari seluruh Indonesia. Dalam rapat koordinasi tersebut, IKPI akan menyusun beberapa langkah-langkah yang akan disusun dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Gijzeling Jadi Efek Jera bagi Para Pengemplang PajakGijzeling Jadi Efek Jera bagi Para Pengemplang PajakJumat 20 Mei 2016 12:51Administratordibaca 983 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderap Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tindak penyanderaan atau gijzeling memberikan efek jera bagi para pengemplang pajak di Indonesia. Pasalnya, para wajip pajak (WP) yang kedapatan mengemplang pajak harus merasakan dinginnya lantai jeruji besi. Meskipun tidak berlandasar hukum, namun para pengemplang pajak yang disandera sangat jera bagi para pengemplang.selengkapnya

 Hati-Hati, Telat Bayar PBB Kena Denda 2 Persen Tiap BulanHati-Hati, Telat Bayar PBB Kena Denda 2 Persen Tiap BulanKamis 19 Mei 2016 18:26Administratordibaca 8028 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak yang telat membayar PBB akan dikenakan denda sebesar dua persen setiap bulannya. Aturan mengenai denda tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.selengkapnya

 Kondisi Direktur Pengemplang Pajak Rp1,57 Miliar SehatKondisi Direktur Pengemplang Pajak Rp1,57 Miliar SehatKamis 19 Mei 2016 18:21Administratordibaca 731 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memastikan kondisi ARF, direktur PT EJ yang terbukti mengemplang pajak sebesar Rp1,57 miliar, saat ini baik dan sehat. Kepala Lapas Kelas IIA Salemba Abdul Karim mengatakan, pihaknya selalu memberikan jaminan kondisi fisik yang sehat bagi para pelaku pengemplang pajak yang telah disandera atau diinapkan di lapas.selengkapnya

 Pemerintah Yakin Tax Amnesty Bisa Turunkan Yield SBNPemerintah Yakin Tax Amnesty Bisa Turunkan Yield SBNKamis 19 Mei 2016 18:16Administratordibaca 681 kaliSemua Kategori

Santer diisukan The Fed bakal kembali menaikan suku bunga. Hal itu diperkirakan bakal menaikan yield dari surat berharga negara (SBN) yang harus dibayar pemerintah. Namun menurut Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan pengaruh dari kenaikan suku bunga The Fed bakal tertutupi dengan adanya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pasalnya dengan banyaknya dana yangselengkapnya

 Punya Tunggakan Rp 1,57 Miliar, Wajib Pajak Ini DisanderaPunya Tunggakan Rp 1,57 Miliar, Wajib Pajak Ini DisanderaKamis 19 Mei 2016 18:10Administratordibaca 1450 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali melakukan tindak penyanderaan (gijzeling) terhadap penunggak pajak. Wajib pajak yang disandera berinisial ARF dengan nilai tunggakan mencapai Rp 1,57 miliar. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama mengatakan, tindak penyanderaan terhadap ARF dilakukan pada 16 Mei 2016.selengkapnya

 FPDIP Berharap Tax Amnesty Bukan Pengampunan PajakFPDIP Berharap Tax Amnesty Bukan Pengampunan PajakRabu 18 Mei 2016 15:11Administratordibaca 901 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI, Fraksi PDIP-P, Maruarar Sirait mengatakan RUU Tax Amnesty harus bermanfaat bagi semua pihak. Kata dia, semua yang menjadi barisan pendukung tax amnesty harus mempunyai catatan yang bermanfaat bagi rakyat. Artinya, kata dia, tidak dilihat dari besar atau kecilnya tarif yang ditetapkan. Namun bagaimana yang tidak diampuni pajaknya juga bisa menerima manfaat dari tax amnestyselengkapnya

 Beban Bunga Membengkak, Pemerintah Kaji Surat Utang Bebas PajakBeban Bunga Membengkak, Pemerintah Kaji Surat Utang Bebas PajakRabu 18 Mei 2016 12:06Administratordibaca 874 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan tengah mengkaji rencana penghapusan pajak bunga Surat Berharga Negara (SBN). Pertimbangannya, beban bunga SBN yang harus dibayarkan pemerintah kepada para investor terus membengkak ketimbang pendapatan pajak yang diperoleh dari surat utang tersebut.selengkapnya

 KPK Tahan 3 Tersangka Pemerasan Pajak PT EDMI IndonesiaKPK Tahan 3 Tersangka Pemerasan Pajak PT EDMI IndonesiaSelasa 17 Mei 2016 16:35Administratordibaca 1926 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka kasus korupsi restitusi lebih bayar pajak atas Pajak Penghasilan Badan Tahun 2012 dan Pajak Pertambahan Nilai masa Februari 2013 PT Electronic Design and Manufacturing International (EDMI) Indonesia. Ketiga tersangka tersebut adalah Supervisor tim Herry Setiadji (HES), Indarto Catur Nugroho alias ICN, dan Slamet Riyana (SR).selengkapnya

 Revisi UU Pajak Penghasilan Terancam MangkrakRevisi UU Pajak Penghasilan Terancam MangkrakSelasa 17 Mei 2016 16:19Administratordibaca 1443 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana akan melakukan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Revisi ini dilakukan terhadap beberapa pasal yang dinilai tidak efisien dalam hal peningkatan penerimaan negara. Namun, Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara, revisi UU PPh ini diperkirakan tidak akan selesai hingga akhir tahun 2016. Pasalnya, saat ini Kemenkeu masih fokusselengkapnya

 Konglomerat Indonesia di Tax HavenKonglomerat Indonesia di Tax HavenJumat 13 Mei 2016 22:30Administratordibaca 4366 kaliSemua Kategori

Dari 320 ribu entitas offshore yang dipublikasikan, terdapat sejumlah nama konglomerat Indonesia beserta keluarganya. Para taipan yang masuk dalam daftar orang terkaya versi Forbes itu tercatat memiliki perusahaan offshore aktif di negeri suaka pajak. Mayoritas taipan itu mendirikan perusahaan di British Virgin Island, wilayah yang menginduk pada Kerajaan Inggris Raya.selengkapnya

 Pengusaha Takut Sensus Ekonomi karena PajakPengusaha Takut Sensus Ekonomi karena PajakKamis 12 Mei 2016 12:16Administratordibaca 2826 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu Aden Gultom mengatakan sebagian pengusaha takut dengan kedatangan petugas Sensus Ekonomi 2016 karena persoalan pajak. "Mereka berpikir kami mengaudit pajak mereka. Tidak, kami hanya menyensus tentang perekonomian saja," kata Aden Gultom, Rabu (11/5).selengkapnya

 Penerimaan Negara Bisa Terpeleset Harga MinyakPenerimaan Negara Bisa Terpeleset Harga MinyakRabu 11 Mei 2016 15:23Administratordibaca 932 kaliSemua Kategori

Selain memukul pelaku usaha, penurunan harga minyak mentah dunia memengaruhi fundamental penerimaan negara. Pasalnya, penerimaan negara dari sektor migas masih cukup besar. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, pemerintah menyadari dampak yang disebabkan anjloknya harga minyak.selengkapnya

 MPR: Demi Perekonomian, Pro Kontra Mesti Jadi Masukan Bahas RUU Tax AmnestyMPR: Demi Perekonomian, Pro Kontra Mesti Jadi Masukan Bahas RUU Tax AmnestyKamis 5 Mei 2016 19:42Administratordibaca 1354 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang mengatakan bahwa sikap pro dan kontra harusnya menjadi masukan bagi pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) demi kepentingan perekonomian bangsa. Dia mengakui bahwa pembahasan RUU Tax Amnesty antara DPR dan pemerintah masih alot dan terjadi pro dan kontra. Demikian juga di kalangan masyarakat sendiri muncul sikap yang berbeda-beda.selengkapnya

 Pengusaha Siap Bawa Pulang Uang dari Luar Negeri, Ini SyaratnyaPengusaha Siap Bawa Pulang Uang dari Luar Negeri, Ini SyaratnyaRabu 4 Mei 2016 05:11Administratordibaca 1426 kaliSemua Kategori

Pengusaha menyatakan sangat antusias membawa pulang dananya yang diparkir di luar negeri apabila pemerintah sunguh-sungguh mampu menciptakan rasa nyaman setelah uang masuk ke Indonesia. Apalagi jika pemerintah dapat menghapus bukan saja sanksi pidana pajak, tapi juga pidana hukum.selengkapnya

 Tax Amnesty Cara Pemerintah Ketuk Hati Wajib PajakTax Amnesty Cara Pemerintah Ketuk Hati Wajib PajakSelasa 3 Mei 2016 19:16Administratordibaca 788 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, rencana dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, tidak semata-mata masalah pajak. Menurut dia, ini merupakan permasalahan ekonomi secara luas. Yang dimaksud oleh Mardiasmo adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah menghadapi masalah serius soal kebutuhan dana. Keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)selengkapnya

 Tax Amnesty Pernah Berlaku di Era Soekarno dan SoehartoTax Amnesty Pernah Berlaku di Era Soekarno dan SoehartoSelasa 3 Mei 2016 16:39Administratordibaca 3839 kaliSemua Kategori

Pengampunan pajak (tax amnesty) sebenarnya pernah berlaku di Indonesia, tepatnya di era pemerintahan mendiang Presiden Soekarno dan Soeharto. Namun, kebijakan itu tidak berlangsung lama. Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan tax amnesty pernah diberlakukan pada tahun 1964 dan 1984. Tapi tidak bisa berkelanjutan karena ada peristiwa besar dan perubahan sisteselengkapnya

 Laporan SPT via e-Filing Lampaui TargetLaporan SPT via e-Filing Lampaui TargetSenin 2 Mei 2016 18:40Administratordibaca 1566 kaliSemua Kategori

Setelah memundurkan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak, Direktorat jenderal Pajak (DJP) berhasil menembus target. Sebelumnya batas waktu penyampaian SPT via elektronik alias e-filing adalah akhir Maret 2016, kemudian diperpanjang menjadi akhir April 2016 kemarin.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :