Main Basket, Menteri Bambang Berharap Masyarakat Patuhi PajakMain Basket, Menteri Bambang Berharap Masyarakat Patuhi PajakSenin 30 Mei 2016 10:33Administratordibaca 885 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro berharap, tingkat kepatuhan masyarakat di Indonesia akan pajak terus meningkat. Hal tersebut diungkapkannya pada saat acara kampanye layanan pajak e-Filing dan e-Billing di Parkir Barat Plaza Sarinah Thamrin, Jalan M.H. Thamrin Nomor 11, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016). "Terimakasih para peserta yang telah berpartisipasi pada acara lari dan basketselengkapnya

 Nunggak Pajak Rp 43 Miliar, Pengusaha Disandera di Rutan SoloNunggak Pajak Rp 43 Miliar, Pengusaha Disandera di Rutan SoloJumat 27 Mei 2016 20:39Administratordibaca 1791 kaliSemua Kategori

Kanwil Dirjen Pajak DJP Jawa Tengah II bersama dengan KPP Pratama Solo melakukan eksekusi penyanderaan (gijzeling) penunggak pajak, Jumat (27/5). Penunggak pajak berinisial SDH (69), seorang pengusaha, terpaksa disandera lantaran menunggak pajak sebesar Rp 43,03 miliar. “Apabila penunggak pajak ini bisa melunasi dalam jangka waktu 2 bulan, sesuai dengan undang-undang No 19 tahun 1997selengkapnya

 KTT G-7, Jokowi lobi Presiden Prancis soal CPOKTT G-7, Jokowi lobi Presiden Prancis soal CPOJumat 27 Mei 2016 16:29Administratordibaca 907 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak pemerintah Prancis mendorong parlemen mereka menghentikan pembahasan rencana pajak sawit. Presiden Jokowi menyampaikan langsung desakan tersebut kepada Presiden Republik Perancis Francois Hollande dalam pertemuan bilateral yang dilakukan di sela-sela pelaksanaan KTT G-7 di Shima, Jepang Jumat (27/5).selengkapnya

 Wapres JK: Sensus Ekonomi Tidak Menjurus ke Pajak!Wapres JK: Sensus Ekonomi Tidak Menjurus ke Pajak!Jumat 27 Mei 2016 13:45Administratordibaca 876 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat tidak khawatir saat didatangi petugas Sensus Ekonomi 2016 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pasalnya, petugas sensus hanya mendata saja, tidak ada hubungannya sama sekali dengan pajak. "Tidak menjurus ke pajak, masyarakat tidak perlu khawatir ini menyangkut masalah pajak," kata Wapres JK usai menjalani pendataan oleh tim Sensus Ekonomi di kediamanselengkapnya

 Jepang Tunda Kenaikan Pajak Penjualan, Bursa Asia MenguatJepang Tunda Kenaikan Pajak Penjualan, Bursa Asia MenguatJumat 27 Mei 2016 13:43Administratordibaca 727 kaliSemua Kategori

Bursa saham Asia menguat pagi ini, dengan indeks saham acuan menuju kenaikan mingguan pertama dalam 5 pekan terakhir. Investor menunggu komentar dari Kepala Federal Reserve. Saham Jepang naik di tengah spekulasi negara tersebut bakal menunda pemberlakuan kenaikan pajak penjualan.selengkapnya

 Pemerintah Usulkan Pajak Deklarasi 4 PersenPemerintah Usulkan Pajak Deklarasi 4 PersenKamis 26 Mei 2016 19:35Administratordibaca 605 kaliSemua Kategori

Pemerintah optimistis pembahasan RUU pengampunan pajak atau tax amnesty akan segera rampung. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut pembahasan tax amnesty ini akan selesai sebelum masa reses DPR atau akhir bulan ini. "Kita harapkan bahwa akhir bulan ini atau setidaknya awal bulan depan sebelum masa reses sebelum berakhir itu sudah disetujui. Yang lagi dibicarakan itu tarifnya, prinsipnya DPRselengkapnya

 Kemplang Pajak 5 Tahun, Bos EO di Bandung Rugikan Negara Rp 1,9 MKemplang Pajak 5 Tahun, Bos EO di Bandung Rugikan Negara Rp 1,9 MKamis 26 Mei 2016 17:22Administratordibaca 1506 kaliSemua Kategori

Bos event organizer (EO) di Bandung harus meringkuk di balik jeruji besi akibat ulahnya menggelapkan pajak selama lima tahun berturut-turut. Tersangka Bayu Gautama yang mengendalikan usaha yang bergerak di bidang hiburan itu sejak 2006. Akibatnya negara merugi Rp 1,9 miliar. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jabar I menyerahkan tersangka Bayu Gautama ke kantor Kejaksaan Tinggiselengkapnya

 Ditjen Pajak: Jangan Takut pakai Kartu KreditDitjen Pajak: Jangan Takut pakai Kartu KreditRabu 25 Mei 2016 17:46Administratordibaca 1786 kaliSemua Kategori

Akhir bulan Mei 2016 ini secara efektif kewajiban perbankan melaporkan data kartu kredit nasabahnya mulai berlaku. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku sudah menyiapkan berbagai hal mengenai teknis pelaporan tersebut. Namun, belum juga beleid itu efektif Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sudah mendapat kritik dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat pengguna kartu kredit hingga kalanganselengkapnya

 Tak Sosialisasi, Ditjen Pajak Dikritik Intip Kartu KreditTak Sosialisasi, Ditjen Pajak Dikritik Intip Kartu KreditRabu 25 Mei 2016 15:23Administratordibaca 594 kaliSemua Kategori

Paling lambat 31 Mei 2016, bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit wajib melaporkan data nasabah yang bersumber dari tagihan (billing statement) baik secara elektronik (online) maupun langsung. Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan.selengkapnya

 Tax Amnesty Kelar, Revisi UU KUP Siap JalanTax Amnesty Kelar, Revisi UU KUP Siap JalanRabu 25 Mei 2016 15:20Administratordibaca 1920 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan sudah menerima surat presiden (Supres) terkait revisi Undang-undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Rencananya beleid ini akan dibahas setelah RUU pengampunan pajak atau tax amnesty disahkan DPR.selengkapnya

 Aksi Mengintip Data Kartu Kredit Hambat Transaksi Non-TunaiAksi Mengintip Data Kartu Kredit Hambat Transaksi Non-TunaiRabu 25 Mei 2016 14:03Administratordibaca 1108 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera bisa mengintip data kartu kredit nasabah. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Akan tetapi, aturan ini meresahkan nasabah pemegang kartu kredit semenjak didengungkan pada tanggal 22 Maret 2016.selengkapnya

 Pemerintah Tak Berniat Revisi Target Penerimaan Dari Tax AmnestyPemerintah Tak Berniat Revisi Target Penerimaan Dari Tax AmnestyRabu 25 Mei 2016 13:33Administratordibaca 1001 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyatakan tak berniat merevisi target penerimaan negara dari hasil kebijakan pengampunan pajak yang dipatok mencapai Rp165 triliun, meski analis menilai jumlah tersebut terlalu fantastis. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tak ingin melakukan perubahan asumsi penerimaan perpajakan yang berasal dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dalam rancangan anggaranselengkapnya

 BI: Penerapan Tax Amnesty Bakal Bikin Rupiah PerkasaBI: Penerapan Tax Amnesty Bakal Bikin Rupiah PerkasaSelasa 24 Mei 2016 15:04Administratordibaca 713 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) memperkirakan rupiah akan menguat Rp 150 pada tahun ini dan Rp 120 rupiah di 2017, usai pemerintah menerapkan pengampunan pajak (tax amnesty). Penguatan rupiah disebabkan adanya aliran dana masuk atau repatriasi. "Nilai tukar semakin kuat Rp 150 tahun 2016 d‎an Rp 120 di 2017," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo saat rapat koordinasi dengan Komisi XI DPR,selengkapnya

 BI yakin Pengampunan Pajak Naikkan Ekonomi 0,3 PersenBI yakin Pengampunan Pajak Naikkan Ekonomi 0,3 PersenSelasa 24 Mei 2016 12:24Administratordibaca 618 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia memperkirakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty apabila disahkan bisa membantu mendorong ekonomi tumbuh 0,3 persen, kata Gubernur BI Agus Martowardojo saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin. Menurut Agus, pengampunan pajak bisa mendorong penerimaan pajak negara sehingga membantu realisasi pendanaan proyek infrastrukturselengkapnya

 Wapres Yakini Pembahasan RUU Tax Amnesty Selesai dalam Hitungan MingguWapres Yakini Pembahasan RUU Tax Amnesty Selesai dalam Hitungan MingguSenin 23 Mei 2016 17:03Administratordibaca 908 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) meyakini bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty (pengampunan pajak) akan selesai dalam beberapa minggu ke depan. "Iya, tentu minggu-minggu inilah," jawab JK ketika ditanya penyelesaian RUU Tax Amnesty di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan (Kemkeu), Jakarta, Senin (23/5).selengkapnya

 BI Pangkas Target, Menkeu Tetap Yakin Ekonomi Tumbuh 5,3 PersenBI Pangkas Target, Menkeu Tetap Yakin Ekonomi Tumbuh 5,3 PersenSabtu 21 Mei 2016 15:49Administratordibaca 907 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) memangkas target pertumbuhan ekonomi nasional di 2016. Namun pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap memasang target pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini pada angka 5,3 persen seperti tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Pemerintah mengandalkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan mampu menarik uangselengkapnya

 Banyak yang Tutup Kartu Kredit, Dirjen Pajak: Biar Enggak TerlacakBanyak yang Tutup Kartu Kredit, Dirjen Pajak: Biar Enggak TerlacakJumat 20 Mei 2016 22:25Administratordibaca 1940 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menuturkan, banyaknya nasabah bank yang menutup transaksi kartu kreditnya lebih dikarenakan agar data-datanya tidak terlacak. Dirjen Pajak Ken Dwijugiastedi mengatakan, pemerintah saat ini gencar menggenjot penerimaan pajak, salah satu upaya yang dilakukan adalah membuka data transaksi para pemegang kartu kredit.selengkapnya

 Indonesia Masih Kurang Konsultan PajakIndonesia Masih Kurang Konsultan PajakJumat 20 Mei 2016 21:13Administratordibaca 1936 kaliSemua Kategori

Konsultan pajak selama ini memberikan andil besar dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Namun sayang, konsultan pajak di Indonesia masih sangat minim, bahkanmasih belum begitu diperlukan dalam mengkonsultasikan Wajib Pajak (WP) dalam melakukan pembayaran pajak.selengkapnya

 Para Konsultan Pajak Siapkan Langkah `Rayu` WPPara Konsultan Pajak Siapkan Langkah `Rayu` WPJumat 20 Mei 2016 21:11Administratordibaca 838 kaliSemua Kategori

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) hari ini menggelar rapat koordinasi bersama seluruh anggota Dewan Pengawas, Pengurus Pusat Daerah dan Pengurus Cabang dari seluruh Indonesia. Dalam rapat koordinasi tersebut, IKPI akan menyusun beberapa langkah-langkah yang akan disusun dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Kemenkeu: APBN Perubahan Tunggu Pembahasan Tax AmnestyKemenkeu: APBN Perubahan Tunggu Pembahasan Tax AmnestyJumat 20 Mei 2016 13:10Administratordibaca 1142 kaliSemua Kategori

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Plt BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara menyatakan APBN Perubahan 2016 menunggu pembahasan RUU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak di DPR RI. "Sebelum APBN Perubahan itu, kami ingin menanti terlebih dahulu hasil dari suatu terobosan yang kami siapkan yaitu pengampunan pajak," kata Suahasil, di Jakarta, Kamis (19/5) malam.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :