3 Kementerian Bergabung dalam Pokja Percepat Roadmap E-Commerce3 Kementerian Bergabung dalam Pokja Percepat Roadmap E-CommerceJumat 8 Des 2017 15:58Ridha Anantidibaca 785 kaliSemua Kategori

Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kehttp://www.klinikpajak.co.id/files/foto-e140dbab44e01e699491a59c9978b924.jpgmenterian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bergabung menjadi satu kelompok kerja atau pokja pada Kamis (7/12/2017).selengkapnya

 Jalankan Roadmap e-Commerce, Ini Langkah PemerintahJalankan Roadmap e-Commerce, Ini Langkah PemerintahJumat 8 Des 2017 13:59Ridha Anantidibaca 592 kaliSemua Kategori

Guna menjalankan roadmap e-Commerce yang sudah dicetuskan, pemerintah kemudian membentuk Kelompok Kerja (Pokja). Ini tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) atau e-Commerce yang diundangkan pada Agustus 2017 lalu.selengkapnya

 Perolehan Pajak Jeblok, Pemkot Bekasi Akan Bongkar Reklame BodongPerolehan Pajak Jeblok, Pemkot Bekasi Akan Bongkar Reklame BodongJumat 8 Des 2017 11:18Ridha Anantidibaca 501 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak reklame yang ditargetkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi nampaknya tidak bisa terpenuhi. Karena hingga awal Desember 2017 ini baru mendapat Rp26 miliar dari target sebesar Rp86 miliar.selengkapnya

 Restitusi cukai melonjak tinggi, ini penyebabnyaRestitusi cukai melonjak tinggi, ini penyebabnyaJumat 8 Des 2017 09:21Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat restitusi cukai yang dibayarkan selama periode 1 Januari-31 November 2017 sebesar Rp 239 miliar. Jumlah itu melonjak dibanding periode sama tahun 2016 yang hanya Rp 1,54 miliar.selengkapnya

 Sri Mulyani Klaim Realisasi Penerimaan Pajak Terkerek NaikSri Mulyani Klaim Realisasi Penerimaan Pajak Terkerek NaikKamis 7 Des 2017 12:22Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit anggaran hingga akhir November telah mencapai 2,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).selengkapnya

 Pro kontra skema keberatan dalam UU KUPPro kontra skema keberatan dalam UU KUPKamis 7 Des 2017 10:49Ridha Anantidibaca 1697 kaliSemua Kategori

Skema keberatan yang berlaku dalam UU KUP dinilai memicu kenaikan jumlah piutang pajak seiring dengan lonjakan kasus sengketa pajak. Mengutip Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama kurun 2012-2016 jumlah piutang pajak naik signifikan.selengkapnya

 Warga Banten Bisa Nikmati Pemutihan Sanksi Pajak KendaraanWarga Banten Bisa Nikmati Pemutihan Sanksi Pajak KendaraanRabu 6 Des 2017 14:48Ridha Anantidibaca 1018 kaliSemua Kategori

Kabar gembira bagi warga Banten. Ya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten memberlakukan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor hingga 31 Desember 2017 mendatang.selengkapnya

 Penerimaan bea cukai gagal capai targetPenerimaan bea cukai gagal capai targetRabu 6 Des 2017 11:04Ridha Anantidibaca 550 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan bea dan cukai sampai akhir tahun ini bakal di bawah target yang ditetapkan. Prediksi ini mencuat karena realisasi penerimaan bea dan cukai hingga akhir November 2017 baru 75,94% dari target APBNP 2017.selengkapnya

 Penerimaan bea dan cukai baru 75% dari targetPenerimaan bea dan cukai baru 75% dari targetRabu 6 Des 2017 10:56Ridha Anantidibaca 780 kaliSemua Kategori

Tinggal sebulan lagi sebelum tutup tahun, realisasi penerimaan bea dan cukai masih jauh dari target. Realisasi penerimaan bea dan cukai hingga akhir November 2017 baru mencapai 75,94% dari target.selengkapnya

 Gubernur BI: Robert Pakpahan Tepat Duduki Kursi Dirjen PajakGubernur BI: Robert Pakpahan Tepat Duduki Kursi Dirjen PajakSenin 4 Des 2017 10:49Ridha Anantidibaca 1033 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai Robert Pakpahan sebagai figur yang tepat mengisi jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Robert dipilih Presiden Joko Widodo menggantikan Dirjen Pajak sebelumnya, Ken Dwijugiasteadi yang memasuki masa pensiun.selengkapnya

 Pajak Tak Capai Target, Kinerja Defisit Masih TerkendaliPajak Tak Capai Target, Kinerja Defisit Masih TerkendaliSenin 4 Des 2017 09:57Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua Kategori

Asumsi penerimaan pajak yang tak mencapai target membuat realisasi defisit diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan outlook APBN P 2017 yakni di kisaran 2,7%. Meski demikian, kinerja defisit masih relatif terkendali karena masih di bawah 3%.selengkapnya

 Sri Mulyani Lantik Robert Pakpahan Jadi Dirjen PajakSri Mulyani Lantik Robert Pakpahan Jadi Dirjen PajakSenin 4 Des 2017 08:59Ridha Anantidibaca 753 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang baru pada Kamis (30/11/2017) malam. Dengan pelantikan ini, Robert resmi menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang memasuki masa pensiun per 1 Desember 2017.selengkapnya

 Google Lunasi Tunggakan Pajak di IndonesiaGoogle Lunasi Tunggakan Pajak di IndonesiaKamis 30 Nov 2017 14:55Ridha Anantidibaca 457 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi memberikan kado istimewa di hari terakhir sebelum mulai masuk masa pensiun, 1 Desember 2017. Kado itu adalah Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil memungut pajak perusahaan Over The Top (OTT), Google.selengkapnya

 Hapus Denda Pajak Kendaraan, Pemprov DKI: Kita Kejar Rp 7,75 THapus Denda Pajak Kendaraan, Pemprov DKI: Kita Kejar Rp 7,75 TKamis 30 Nov 2017 14:26Ridha Anantidibaca 548 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mulai hari ini membebaskan atau menghapus denda dari tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau biasa disebut pemutihan. Salah satu tujuannya ialah mengejar target penerimaan pajak kendaraan bermotor.selengkapnya

 Sri Mulyani: Keputusan Dirjen Pajak Baru Tunggu Surat PresidenSri Mulyani: Keputusan Dirjen Pajak Baru Tunggu Surat PresidenKamis 30 Nov 2017 13:48Ridha Anantidibaca 522 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pengumuman nama Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru masih harus menunggu Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara pembahasan Dirjen Pajak sudah dilakukan Tim Penilai Akhir (TPA) sejak Rabu kemarin (29/11/2017).selengkapnya

 Negara paling bahagia di dunia warganya bayar pajak tinggiNegara paling bahagia di dunia warganya bayar pajak tinggiKamis 30 Nov 2017 11:30Ridha Anantidibaca 1482 kaliSemua Kategori

Negara paling bahagia tahun ini ternyata warganya membayar pajak tinggi. Tiga negara paling bahagia yakni Norwegia, Denmark, dan Islandia memiliki besaran pajak yang tinggi.selengkapnya

 DJP Jateng II Berharap Wajib Pajak Ikut PAS FinalDJP Jateng II Berharap Wajib Pajak Ikut PAS FinalKamis 30 Nov 2017 09:49Ridha Anantidibaca 870 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.03/2017 pascaamnesti pajak. Salah satu yang diatur dalam PMK ini adalah mengenai prosedur Pengungkapan Aset secara Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final).selengkapnya

 Ditjen Pajak Telusuri Paradise Papers, Ini HasilnyaDitjen Pajak Telusuri Paradise Papers, Ini HasilnyaRabu 29 Nov 2017 11:09Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menyatakan pemerintah terus menelusuri dokumen milik firma hukum Appleby dan Asiaciti Trust yang bocor ke publik alias Paradise Papers. Sejumlah nama dinyatakan sesuai dengan data wajib pajak.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan Aturan E-Commerce Bisa EksporPemerintah Siapkan Aturan E-Commerce Bisa EksporRabu 29 Nov 2017 09:46Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang menyiapkan aturan ekspor baru agar platform niaga digital bisa memasuki pasar global. Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ricky Joseph Pesik mengatakan, saat ini kajian mengenai aturan yang memungkinkan e-commerce mengekspor barang secara ritel tersebut sedang berlangsung.selengkapnya

 Optimalisasi Penerimaan, Bea Materai Pun DiperketatOptimalisasi Penerimaan, Bea Materai Pun DiperketatRabu 29 Nov 2017 09:07Ridha Anantidibaca 1944 kaliSemua Kategori

Upaya mengoptimalkan penerimaan pajak terus digencarkan Direktorat Jenderal Pajak. Setelah mengeluarkan PMK.165/PMK.03/2017 tentang Pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, pemasukan dari bea materai juga mulai digarap.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :