BI Pangkas Target, Menkeu Tetap Yakin Ekonomi Tumbuh 5,3 PersenBI Pangkas Target, Menkeu Tetap Yakin Ekonomi Tumbuh 5,3 PersenSabtu 21 Mei 2016 15:49Administratordibaca 924 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) memangkas target pertumbuhan ekonomi nasional di 2016. Namun pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap memasang target pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini pada angka 5,3 persen seperti tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Pemerintah mengandalkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan mampu menarik uangselengkapnya

 Indonesia Masih Kurang Konsultan PajakIndonesia Masih Kurang Konsultan PajakJumat 20 Mei 2016 21:13Administratordibaca 1956 kaliSemua Kategori

Konsultan pajak selama ini memberikan andil besar dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Namun sayang, konsultan pajak di Indonesia masih sangat minim, bahkanmasih belum begitu diperlukan dalam mengkonsultasikan Wajib Pajak (WP) dalam melakukan pembayaran pajak.selengkapnya

 Kemenkeu: APBN Perubahan Tunggu Pembahasan Tax AmnestyKemenkeu: APBN Perubahan Tunggu Pembahasan Tax AmnestyJumat 20 Mei 2016 13:10Administratordibaca 1156 kaliSemua Kategori

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Plt BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara menyatakan APBN Perubahan 2016 menunggu pembahasan RUU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak di DPR RI. "Sebelum APBN Perubahan itu, kami ingin menanti terlebih dahulu hasil dari suatu terobosan yang kami siapkan yaitu pengampunan pajak," kata Suahasil, di Jakarta, Kamis (19/5) malam.selengkapnya

 Ditjen Pajak Lakukan Penyanderaan Terhadap 17 Wajib PajakDitjen Pajak Lakukan Penyanderaan Terhadap 17 Wajib PajakJumat 20 Mei 2016 13:05Administratordibaca 1045 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus melakukan upaya penagihan kepada para wajib pajak yang melakukan tunggakan. Salah satunya caranya yaitu melalui tindak penyanderaan (gijzeling) terhadap para penunggak pajak dengan nilai di atas Rp 100 juta. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama mengatakan, pihaknya telah menerbitkan surat perintahselengkapnya

 Gijzeling Jadi Efek Jera bagi Para Pengemplang PajakGijzeling Jadi Efek Jera bagi Para Pengemplang PajakJumat 20 Mei 2016 12:51Administratordibaca 996 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderap Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tindak penyanderaan atau gijzeling memberikan efek jera bagi para pengemplang pajak di Indonesia. Pasalnya, para wajip pajak (WP) yang kedapatan mengemplang pajak harus merasakan dinginnya lantai jeruji besi. Meskipun tidak berlandasar hukum, namun para pengemplang pajak yang disandera sangat jera bagi para pengemplang.selengkapnya

 Kondisi Direktur Pengemplang Pajak Rp1,57 Miliar SehatKondisi Direktur Pengemplang Pajak Rp1,57 Miliar SehatKamis 19 Mei 2016 18:21Administratordibaca 745 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memastikan kondisi ARF, direktur PT EJ yang terbukti mengemplang pajak sebesar Rp1,57 miliar, saat ini baik dan sehat. Kepala Lapas Kelas IIA Salemba Abdul Karim mengatakan, pihaknya selalu memberikan jaminan kondisi fisik yang sehat bagi para pelaku pengemplang pajak yang telah disandera atau diinapkan di lapas.selengkapnya

 Triliunan Rupiah Kelebihan Pajak Pertambangan Belum DibayarTriliunan Rupiah Kelebihan Pajak Pertambangan Belum DibayarKamis 19 Mei 2016 16:17Administratordibaca 904 kaliSemua Kategori

Sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menyeret perusahaan pemegang Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi ke III tak kunjung selesai. Bahkan, sampai saat ini kelebihan pembayaran pajak (restitusi) yang dilakukan perusahaan batu bara tak kunjung dibayarkan. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, Pandu Sjahrir mengatakan, Direktorat Jenderal Pajakselengkapnya

 DPR golongkan poin permasalahan RUU Tax AmnestyDPR golongkan poin permasalahan RUU Tax AmnestyKamis 19 Mei 2016 15:08Administratordibaca 966 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak, alias Tax Amnesty segera dibahas kembali. Sebelumnya, sejumlah fraksi di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM). Namun, karena terputus masa reses, DIM tersebut hingga kini belum ada tindak lanjutnya alias masih terpecah-pecah berdasarkan pendapat fraksi.selengkapnya

 FPDIP Berharap Tax Amnesty Bukan Pengampunan PajakFPDIP Berharap Tax Amnesty Bukan Pengampunan PajakRabu 18 Mei 2016 15:11Administratordibaca 911 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI, Fraksi PDIP-P, Maruarar Sirait mengatakan RUU Tax Amnesty harus bermanfaat bagi semua pihak. Kata dia, semua yang menjadi barisan pendukung tax amnesty harus mempunyai catatan yang bermanfaat bagi rakyat. Artinya, kata dia, tidak dilihat dari besar atau kecilnya tarif yang ditetapkan. Namun bagaimana yang tidak diampuni pajaknya juga bisa menerima manfaat dari tax amnestyselengkapnya

 Beban Bunga Membengkak, Pemerintah Kaji Surat Utang Bebas PajakBeban Bunga Membengkak, Pemerintah Kaji Surat Utang Bebas PajakRabu 18 Mei 2016 12:06Administratordibaca 885 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan tengah mengkaji rencana penghapusan pajak bunga Surat Berharga Negara (SBN). Pertimbangannya, beban bunga SBN yang harus dibayarkan pemerintah kepada para investor terus membengkak ketimbang pendapatan pajak yang diperoleh dari surat utang tersebut.selengkapnya

 Terbebani PPN, Petani Tebu Tolak Sistem Beli Putus Menteri RiniTerbebani PPN, Petani Tebu Tolak Sistem Beli Putus Menteri RiniRabu 18 Mei 2016 11:58Administratordibaca 3015 kaliSemua Kategori

Petani tebu keberatan dengan sistem beli putus karena memasukkan pajak pertambahan nilai yang harus ditanggung petani. Sekretaris Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Wilayah Pabrik Gula Ngadiredjo Karmadji mengungkapkan Menteri BUMN Rini Soemarno telah mengeluarkan surat penerapan sistem beli putus pada musim giling tahun ini yang berlaku per 12 Mei.selengkapnya

 KPK Tahan 3 Tersangka Pemerasan Pajak PT EDMI IndonesiaKPK Tahan 3 Tersangka Pemerasan Pajak PT EDMI IndonesiaSelasa 17 Mei 2016 16:35Administratordibaca 1937 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka kasus korupsi restitusi lebih bayar pajak atas Pajak Penghasilan Badan Tahun 2012 dan Pajak Pertambahan Nilai masa Februari 2013 PT Electronic Design and Manufacturing International (EDMI) Indonesia. Ketiga tersangka tersebut adalah Supervisor tim Herry Setiadji (HES), Indarto Catur Nugroho alias ICN, dan Slamet Riyana (SR).selengkapnya

 Pemerintah Kembalikan Kelebihan Pajak Rp 46 Triliun Tahun IniPemerintah Kembalikan Kelebihan Pajak Rp 46 Triliun Tahun IniSelasa 17 Mei 2016 11:51Administratordibaca 807 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun ini berencana mengembalikan kelebihan pembayaran pajak (restitusi) sebesar Rp 46 triliun. Angka ini naik dibandingkan tahun lalu. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugisteadi mengatakan, pembayaran restitusi tersebut menjadi kewajiban Direktorat Jenderal Pajak, dan hak wajib pajak yang kelebihan membayar pajak dan hal yangselengkapnya

 Konglomerat Indonesia di Tax HavenKonglomerat Indonesia di Tax HavenJumat 13 Mei 2016 22:30Administratordibaca 4381 kaliSemua Kategori

Dari 320 ribu entitas offshore yang dipublikasikan, terdapat sejumlah nama konglomerat Indonesia beserta keluarganya. Para taipan yang masuk dalam daftar orang terkaya versi Forbes itu tercatat memiliki perusahaan offshore aktif di negeri suaka pajak. Mayoritas taipan itu mendirikan perusahaan di British Virgin Island, wilayah yang menginduk pada Kerajaan Inggris Raya.selengkapnya

 Nama di Panama Papers Mau Ikut Tax Amnesty, Eits Bayar Utang DuluNama di Panama Papers Mau Ikut Tax Amnesty, Eits Bayar Utang DuluJumat 13 Mei 2016 13:43Administratordibaca 1330 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, jika orang Indonesia yang ada dalam Panama Papers ingin ikut kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), maka utang-utang pajaknya harus dibayar terlebih dahulu jika mereka memiliki tunggakan. Sejauh ini, nama-nama yang sudah berhasil dihimpun Ditjen Pajak sebanyak 1038 nama. Dari nama-nama tersebut, 528 nama belum diidentifikasikan apakahselengkapnya

 REVISI PAJAK PENGHASILAN: Jumlah Layer Ditambah, Bracket DiubahREVISI PAJAK PENGHASILAN: Jumlah Layer Ditambah, Bracket DiubahKamis 12 Mei 2016 12:25Administratordibaca 1802 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menambah jumlah layer dan mengubah klasifikasibracket pengenaan pajak penghasilan pada wajib pajak orang pribadi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan skema progresivitas yang ada dalam pajak penghasilan (PPh) akan diperbaiki. Selain itu, perubahan klasifikasi pengelompokkannya atau bracket secara umum akan menjadi lebih ringan.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Revisi Target Penerimaan PajakPemerintah Diminta Revisi Target Penerimaan PajakRabu 11 Mei 2016 15:46Administratordibaca 909 kaliSemua Kategori

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), A. Tony Prasetiantono, menilai target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah pada tahun ini terlalu tinggi. Maka, dia menyarankan, agar pemerintah sebaiknya segera merevisi target tersebut. Menurut Tony, pandangan tersebut sejalan dengan realisasi penerimaan pajak hingga 8 Mei 2016 yang baru mencapai 23 persen atau sekitar Rp419,2 triliun.selengkapnya

 Penerimaan Negara Bisa Terpeleset Harga MinyakPenerimaan Negara Bisa Terpeleset Harga MinyakRabu 11 Mei 2016 15:23Administratordibaca 942 kaliSemua Kategori

Selain memukul pelaku usaha, penurunan harga minyak mentah dunia memengaruhi fundamental penerimaan negara. Pasalnya, penerimaan negara dari sektor migas masih cukup besar. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, pemerintah menyadari dampak yang disebabkan anjloknya harga minyak.selengkapnya

 Pengampunan Pajak Dulu, Baru Penegakan HukumPengampunan Pajak Dulu, Baru Penegakan HukumSelasa 10 Mei 2016 20:54Administratordibaca 1671 kaliSemua Kategori

Kalangan pengamat menilai pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi instrumen efektif terjadinya repatriasi modal dan memperkuat basis pajak baru. Karena itu, tax amnesty harus menjadi pendahuluan sebelum dilakukan penegakan hukum. "Apa lagi database kita belum canggih ya. Ini yang harus diperbaiki ke depannya," ujar pengamat pajak, Ronni Bako di Jakarta, Senin (9/5/2016).selengkapnya

 MPR: Demi Perekonomian, Pro Kontra Mesti Jadi Masukan Bahas RUU Tax AmnestyMPR: Demi Perekonomian, Pro Kontra Mesti Jadi Masukan Bahas RUU Tax AmnestyKamis 5 Mei 2016 19:42Administratordibaca 1365 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang mengatakan bahwa sikap pro dan kontra harusnya menjadi masukan bagi pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) demi kepentingan perekonomian bangsa. Dia mengakui bahwa pembahasan RUU Tax Amnesty antara DPR dan pemerintah masih alot dan terjadi pro dan kontra. Demikian juga di kalangan masyarakat sendiri muncul sikap yang berbeda-beda.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :