Soal Pajak 10 Persen di Google Ads, idEA Bilang...Soal Pajak 10 Persen di Google Ads, idEA Bilang...Selasa 3 Sep 2019 14:24Ridha Anantidibaca 317 kaliSemua Kategori

Melalui situs resminya, PT Google Indonesia berencana mengenakan PPN untuk layanan Google Ads pada 1 Oktober 2019. PT Google Indonesia akan mengeluarkan faktur sebagai reseller dari layanan Google Ads. Kebijakan ini akan mempengaruhi akun-akun pengguna layanan Google Ads yang memiliki alamat penagihan di Indonesia.selengkapnya

 Hindari Pajak Google, Tinder Lakukan IniHindari Pajak Google, Tinder Lakukan IniSelasa 23 Jul 2019 11:28Ridha Anantidibaca 247 kaliSemua Kategori

Perusahaan induk Tinder, Match Group, kabarnya sudah tidak lagi mengandalkan Google dalam penjualan aplikasi Tinder. Pasalnya Match Group membangun sistem sendiri yang membuat para penggunanya memasukan informasi kartu kredit untuk pembayaran langsung ke sistem Tinder.selengkapnya

 Banten Aktif Datangi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di PerumahanBanten Aktif Datangi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di PerumahanJumat 28 Jun 2019 10:14Ridha Anantidibaca 718 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) secara 'door to door' mendatangi para wajib pajak yang berada di komplek-komplek perumahan di wilayah Kota Serang, sebagai upaya memaksimalkan pendapatan pajak kendaraan bermotor serta mempermudah pelayanan bayar pajak di Provinsi Banten.selengkapnya

 Pajak terlalu tinggi, asosiasi pengusaha hiburan Jakarta ingin bertemu DPRDPajak terlalu tinggi, asosiasi pengusaha hiburan Jakarta ingin bertemu DPRDKamis 27 Jun 2019 10:25Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) ingin bertemu DPRD Jakarta untuk membahas soal besarnya pajak yang harus dibayar pengusaha hiburan malam.selengkapnya

 Pemerintah Diimbau Tunda Penerapan Pajak E-CommercePemerintah Diimbau Tunda Penerapan Pajak E-CommerceJumat 29 Mar 2019 11:31Ridha Anantidibaca 573 kaliSemua Kategori

Pemerintah diimbau menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada 1 April mendatang. Penundaan dinilai perlu agar ada cukup waktu bagi pemerintah untuk mengkaji lebih jauh, secara cermat dan hati-hati, mengenai dampak negatif dari kebijakan itu terhadap industri maupun pelaku e-commerce dan marketplace yanselengkapnya

 Dirjen Pajak Imbau Tenggat Pengisian SPT Sebelum 16 Maret 2019Dirjen Pajak Imbau Tenggat Pengisian SPT Sebelum 16 Maret 2019Rabu 6 Mar 2019 14:41Ridha Anantidibaca 526 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengimbau pengisian Surat Ppemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Tahun 2018 untuk wajib pajak sebaiknya sebelum 16 Maret 2019. Imbauan tersebut disampaikan melalui surat elektronik kepada para wajib pajak.selengkapnya

 Dirjen Pajak sarankan wajib pajak sampaikan SPT sebelum 16 MaretDirjen Pajak sarankan wajib pajak sampaikan SPT sebelum 16 MaretSelasa 5 Mar 2019 15:52Ridha Anantidibaca 634 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Robert Pakpahan menyarankan para wajib pajak untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2018.selengkapnya

 Pemberi pinjaman fintech P2P lending bakal lebih mudah mengurus pajakPemberi pinjaman fintech P2P lending bakal lebih mudah mengurus pajakSelasa 19 Feb 2019 13:24Ridha Anantidibaca 2213 kaliSemua Kategori

Para investor alias pemberi pinjaman lewat paltform fintech P2P lending bakal dimudahkan untuk mengurus pajak. Pasalnya skema pemotongan pajak sedang diupayakan untuk dirubah.selengkapnya

 Luncurkan e-KITE Ini, Ini Harapan Bea CukaiLuncurkan e-KITE Ini, Ini Harapan Bea CukaiSelasa 19 Feb 2019 10:01Ridha Anantidibaca 258 kaliSemua Kategori

Ditjen Bea Cukai mengembangkan aplikasi elektronik Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) atau e-KITE untuk memfasilitasi pelayanan hak dan kewajiban bagi pengguna jasa secara online.selengkapnya

 Perjanjian MLA Tak Kuat Jadi Dasar RI Cari WP yang `Kabur` ke SwissPerjanjian MLA Tak Kuat Jadi Dasar RI Cari WP yang `Kabur` ke SwissKamis 7 Feb 2019 15:07Ridha Anantidibaca 881 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, perjanjian Mutual Legal Assistance/MLA atau Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dengan Swiss, saat ini belum kuat dijadikan dasar untuk memburu para wajib pajak kategori pengemplang yang melarikan dananya ke Swiss.selengkapnya

 Menteri Susi: Sri Mulyani Marah ke Saya soal Pajak PerikananMenteri Susi: Sri Mulyani Marah ke Saya soal Pajak PerikananJumat 1 Feb 2019 09:53Ridha Anantidibaca 537 kaliSemua Kategori

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku geram melihat banyak pengusaha perikanan tangkap yang tak jujur melaporkan hasil lautnya. Hal ini menghambat Indonesia menjadi negara dengan tata kelolaan ikan yang baik.selengkapnya

 Apresiasi Kerja Bea Cukai di 2018, Menkeu Sampaikan Arahan Hadapi 2019Apresiasi Kerja Bea Cukai di 2018, Menkeu Sampaikan Arahan Hadapi 2019Jumat 25 Jan 2019 14:00Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani berkesempatan menghadiri acara Rapat Koordinasi Gabungan Bea Cukai pada Rabu 23 Januari 2018. Dalam acara tersebut, Sri Mulyani memberikan beberapa arahan kepada seluruh jajaran Bea Cukai dalam mengadapi tahun 2019, di mana beberapa poin penting yang ditekankan adalah penindakan terhadap pelaku usaha yang tidak patuh tetap ditingkatkan dan Bea Cukaiselengkapnya

 Alasan Sri Mulyani Tak Wajibkan Pedagang Online Punya NPWPAlasan Sri Mulyani Tak Wajibkan Pedagang Online Punya NPWPKamis 17 Jan 2019 11:30Ridha Anantidibaca 840 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama pelaku e-Commerce yang tergabung idEA (Asosiasi ecommerce Indonesia) telah mencapai kesepakatan. Salah satunya tidak mewajibkan pedagang atau penyedia jasa toko online untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).selengkapnya

 Pengusaha Komplain Soal Pajak, Sri Mulyani Siapkan Nomor KhususPengusaha Komplain Soal Pajak, Sri Mulyani Siapkan Nomor KhususRabu 5 Des 2018 13:27Ridha Anantidibaca 583 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bakal menyiapkan nomor telephone khusus untuk menangani keluhan seputar perpajakan dari para wajib pajak (WP). Hal ini setelah mantan Direktur Bank Dunia itu mendapatkan komplain dari kalangan pengusaha yang mengaku kesulitan untuk menyampaikan keluhan soal pajak.selengkapnya

 Penerimaan Bea Cukai Capai Rp 160,85 Triliun sampai 26 NovemberPenerimaan Bea Cukai Capai Rp 160,85 Triliun sampai 26 NovemberKamis 29 Nov 2018 15:40Ridha Anantidibaca 544 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan bea cukai mencapai Rp 160,85 triliun hingga 26 November 2018 sebesar. Angka ini setara dengan 82,87 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang dipatok sebesar Rp 194,10 triliun.selengkapnya

 Pemerintah Tegaskan Konsisten Terapkan Roadmap CukaiPemerintah Tegaskan Konsisten Terapkan Roadmap CukaiKamis 5 Jul 2018 10:47Ridha Anantidibaca 307 kaliSemua Kategori

Pemerintah menegaskan konsisten untuk menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). "Dengan adanya simplifikasi ini tentu mampu menaikkan pendapatan dari cukai. Seharusnya begitu. Semoga kepatuhan juga membaik," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara saat dihubungi diselengkapnya

 Pengempelang Pajak Kian Sulit Buron Ke Luar NegeriPengempelang Pajak Kian Sulit Buron Ke Luar NegeriSenin 28 Mei 2018 09:36Ridha Anantidibaca 279 kaliSemua Kategori

Pelacakan dan pencegahan ke luar negeri pelaku tindak pidana pajak atau pengemplang pajak makin optimal melalui kerja sama antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Imigrasi. Selain itu, kerja sama ini juga memberi jalan bagi otoritas pajak untuk mendeteksi para pekerja asing yang memperoleh penghasilan di Indonesia.selengkapnya

 Pengamat: Kenaikan Cukai Rokok Efektif Kurangi Minat KonsumenPengamat: Kenaikan Cukai Rokok Efektif Kurangi Minat KonsumenSenin 7 Mei 2018 10:54Ridha Anantidibaca 372 kaliSemua Kategori

Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan mengatakan kenaikan cukai rokok efektif mengurangi konsumsi rokok.selengkapnya

 Restitusi Pajak Dipercepat Berpotensi Kriminalisasi Petugas PajakRestitusi Pajak Dipercepat Berpotensi Kriminalisasi Petugas PajakJumat 30 Mar 2018 15:38Ridha Anantidibaca 636 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mempercepat pengembalian (restitusi) pendahuluan untuk kelebihan bayar pajak. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyambut positif peraturan ini, namun mengingatkan agar dipersiapkan aturan perlindungan hukum bagi petugas pajak.selengkapnya

 DJP: Ada Aturan Pajak `E-Commerce`, Penjual di Medsos Juga Harus Bayar PajakDJP: Ada Aturan Pajak `E-Commerce`, Penjual di Medsos Juga Harus Bayar PajakSenin 19 Feb 2018 09:41Ridha Anantidibaca 600 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang menggodok aturan perpajakan untuk kegiatan e-commerce yang akan diterapkan agar tidak mengesampingkan kewajiban pajak para pelaku online shop di media sosial.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :