ICIJ: 6 Perusahaan Eddy Sindoro Tercatat Di Kawasan Suaka PajakICIJ: 6 Perusahaan Eddy Sindoro Tercatat Di Kawasan Suaka PajakRabu 25 Mei 2016 11:17Administratordibaca 1519 kaliSemua Kategori

The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mencatat keterlibatan Eddy Sindoro dalam dokumen Offshore Leaks, yang memuat enam perusahaan di kawasan suaka pajak alias tax haven. Adapun datanya bisa dilihat dalam tautan https://offshoreleaks.icij.org/nodes/45658.selengkapnya

 Tax Amnesty Bisa Tambah Penerimaan Pajak Rp53,4 TriliunTax Amnesty Bisa Tambah Penerimaan Pajak Rp53,4 TriliunSelasa 24 Mei 2016 16:40Administratordibaca 601 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memperkirakan akan ada tambahan dari sisi penerimaan pajak sebesar Rp53,4 triliun jika Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) bisa segera rampung pada Juni 2016 mendatang.selengkapnya

 BI: Penerapan Tax Amnesty Bakal Bikin Rupiah PerkasaBI: Penerapan Tax Amnesty Bakal Bikin Rupiah PerkasaSelasa 24 Mei 2016 15:04Administratordibaca 721 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) memperkirakan rupiah akan menguat Rp 150 pada tahun ini dan Rp 120 rupiah di 2017, usai pemerintah menerapkan pengampunan pajak (tax amnesty). Penguatan rupiah disebabkan adanya aliran dana masuk atau repatriasi. "Nilai tukar semakin kuat Rp 150 tahun 2016 d‎an Rp 120 di 2017," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo saat rapat koordinasi dengan Komisi XI DPR,selengkapnya

 BI yakin Pengampunan Pajak Naikkan Ekonomi 0,3 PersenBI yakin Pengampunan Pajak Naikkan Ekonomi 0,3 PersenSelasa 24 Mei 2016 12:24Administratordibaca 624 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia memperkirakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty apabila disahkan bisa membantu mendorong ekonomi tumbuh 0,3 persen, kata Gubernur BI Agus Martowardojo saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin. Menurut Agus, pengampunan pajak bisa mendorong penerimaan pajak negara sehingga membantu realisasi pendanaan proyek infrastrukturselengkapnya

 JK: Indonesia bukan Neraka maupun Surga PajakJK: Indonesia bukan Neraka maupun Surga PajakSenin 23 Mei 2016 17:10Administratordibaca 1173 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyatakan, tarif pajak di Indonesia termasuk golongan menengah. Dengan demikian, jika ada negara surga pajak atau tax haven, Indonesia bukan golongan negara neraka pajak. "Indonesia saya kira tengah-tengah, bukan surga, bukan neraka juga," kata Kalla dalam acara pembukaan International Conference on Tax, Investment, and Business 2016 dan 13th Asia Pacific Tax Forumselengkapnya

 Wapres Yakini Pembahasan RUU Tax Amnesty Selesai dalam Hitungan MingguWapres Yakini Pembahasan RUU Tax Amnesty Selesai dalam Hitungan MingguSenin 23 Mei 2016 17:03Administratordibaca 916 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) meyakini bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty (pengampunan pajak) akan selesai dalam beberapa minggu ke depan. "Iya, tentu minggu-minggu inilah," jawab JK ketika ditanya penyelesaian RUU Tax Amnesty di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan (Kemkeu), Jakarta, Senin (23/5).selengkapnya

 BI Pangkas Target, Menkeu Tetap Yakin Ekonomi Tumbuh 5,3 PersenBI Pangkas Target, Menkeu Tetap Yakin Ekonomi Tumbuh 5,3 PersenSabtu 21 Mei 2016 15:49Administratordibaca 915 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) memangkas target pertumbuhan ekonomi nasional di 2016. Namun pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap memasang target pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini pada angka 5,3 persen seperti tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Pemerintah mengandalkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan mampu menarik uangselengkapnya

 Banyak yang Tutup Kartu Kredit, Dirjen Pajak: Biar Enggak TerlacakBanyak yang Tutup Kartu Kredit, Dirjen Pajak: Biar Enggak TerlacakJumat 20 Mei 2016 22:25Administratordibaca 1949 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menuturkan, banyaknya nasabah bank yang menutup transaksi kartu kreditnya lebih dikarenakan agar data-datanya tidak terlacak. Dirjen Pajak Ken Dwijugiastedi mengatakan, pemerintah saat ini gencar menggenjot penerimaan pajak, salah satu upaya yang dilakukan adalah membuka data transaksi para pemegang kartu kredit.selengkapnya

 Indonesia Masih Kurang Konsultan PajakIndonesia Masih Kurang Konsultan PajakJumat 20 Mei 2016 21:13Administratordibaca 1945 kaliSemua Kategori

Konsultan pajak selama ini memberikan andil besar dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Namun sayang, konsultan pajak di Indonesia masih sangat minim, bahkanmasih belum begitu diperlukan dalam mengkonsultasikan Wajib Pajak (WP) dalam melakukan pembayaran pajak.selengkapnya

 Para Konsultan Pajak Siapkan Langkah `Rayu` WPPara Konsultan Pajak Siapkan Langkah `Rayu` WPJumat 20 Mei 2016 21:11Administratordibaca 841 kaliSemua Kategori

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) hari ini menggelar rapat koordinasi bersama seluruh anggota Dewan Pengawas, Pengurus Pusat Daerah dan Pengurus Cabang dari seluruh Indonesia. Dalam rapat koordinasi tersebut, IKPI akan menyusun beberapa langkah-langkah yang akan disusun dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Kemenkeu: APBN Perubahan Tunggu Pembahasan Tax AmnestyKemenkeu: APBN Perubahan Tunggu Pembahasan Tax AmnestyJumat 20 Mei 2016 13:10Administratordibaca 1149 kaliSemua Kategori

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Plt BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara menyatakan APBN Perubahan 2016 menunggu pembahasan RUU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak di DPR RI. "Sebelum APBN Perubahan itu, kami ingin menanti terlebih dahulu hasil dari suatu terobosan yang kami siapkan yaitu pengampunan pajak," kata Suahasil, di Jakarta, Kamis (19/5) malam.selengkapnya

 Hati-Hati, Telat Bayar PBB Kena Denda 2 Persen Tiap BulanHati-Hati, Telat Bayar PBB Kena Denda 2 Persen Tiap BulanKamis 19 Mei 2016 18:26Administratordibaca 8034 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak yang telat membayar PBB akan dikenakan denda sebesar dua persen setiap bulannya. Aturan mengenai denda tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.selengkapnya

 Pemerintah Yakin Tax Amnesty Bisa Turunkan Yield SBNPemerintah Yakin Tax Amnesty Bisa Turunkan Yield SBNKamis 19 Mei 2016 18:16Administratordibaca 685 kaliSemua Kategori

Santer diisukan The Fed bakal kembali menaikan suku bunga. Hal itu diperkirakan bakal menaikan yield dari surat berharga negara (SBN) yang harus dibayar pemerintah. Namun menurut Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan pengaruh dari kenaikan suku bunga The Fed bakal tertutupi dengan adanya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pasalnya dengan banyaknya dana yangselengkapnya

 Terkena Pajak Ganda, Kontraktor Minta InsentifTerkena Pajak Ganda, Kontraktor Minta InsentifKamis 19 Mei 2016 18:04Administratordibaca 1541 kaliSemua Kategori

Para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) mengeluhkan pengenaan pajak penghasilan (PPh) konstruksi. Mereka menilai pengenaai PPh tersebut memberi beban berat kepada Kontraktor. Zali Yahya, Sekjen AKI mengatakan, beban berat tersebut utamanya bila perusahaan konstruksi mengekspor jasa konstruksi mereka. Dari total nilai kontrak proyek yang didapat olehselengkapnya

 Triliunan Rupiah Kelebihan Pajak Pertambangan Belum DibayarTriliunan Rupiah Kelebihan Pajak Pertambangan Belum DibayarKamis 19 Mei 2016 16:17Administratordibaca 898 kaliSemua Kategori

Sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menyeret perusahaan pemegang Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi ke III tak kunjung selesai. Bahkan, sampai saat ini kelebihan pembayaran pajak (restitusi) yang dilakukan perusahaan batu bara tak kunjung dibayarkan. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, Pandu Sjahrir mengatakan, Direktorat Jenderal Pajakselengkapnya

 DPR golongkan poin permasalahan RUU Tax AmnestyDPR golongkan poin permasalahan RUU Tax AmnestyKamis 19 Mei 2016 15:08Administratordibaca 953 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak, alias Tax Amnesty segera dibahas kembali. Sebelumnya, sejumlah fraksi di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM). Namun, karena terputus masa reses, DIM tersebut hingga kini belum ada tindak lanjutnya alias masih terpecah-pecah berdasarkan pendapat fraksi.selengkapnya

 FPDIP Berharap Tax Amnesty Bukan Pengampunan PajakFPDIP Berharap Tax Amnesty Bukan Pengampunan PajakRabu 18 Mei 2016 15:11Administratordibaca 905 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI, Fraksi PDIP-P, Maruarar Sirait mengatakan RUU Tax Amnesty harus bermanfaat bagi semua pihak. Kata dia, semua yang menjadi barisan pendukung tax amnesty harus mempunyai catatan yang bermanfaat bagi rakyat. Artinya, kata dia, tidak dilihat dari besar atau kecilnya tarif yang ditetapkan. Namun bagaimana yang tidak diampuni pajaknya juga bisa menerima manfaat dari tax amnestyselengkapnya

 Beban Bunga Membengkak, Pemerintah Kaji Surat Utang Bebas PajakBeban Bunga Membengkak, Pemerintah Kaji Surat Utang Bebas PajakRabu 18 Mei 2016 12:06Administratordibaca 882 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan tengah mengkaji rencana penghapusan pajak bunga Surat Berharga Negara (SBN). Pertimbangannya, beban bunga SBN yang harus dibayarkan pemerintah kepada para investor terus membengkak ketimbang pendapatan pajak yang diperoleh dari surat utang tersebut.selengkapnya

 Terbebani PPN, Petani Tebu Tolak Sistem Beli Putus Menteri RiniTerbebani PPN, Petani Tebu Tolak Sistem Beli Putus Menteri RiniRabu 18 Mei 2016 11:58Administratordibaca 3006 kaliSemua Kategori

Petani tebu keberatan dengan sistem beli putus karena memasukkan pajak pertambahan nilai yang harus ditanggung petani. Sekretaris Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Wilayah Pabrik Gula Ngadiredjo Karmadji mengungkapkan Menteri BUMN Rini Soemarno telah mengeluarkan surat penerapan sistem beli putus pada musim giling tahun ini yang berlaku per 12 Mei.selengkapnya

 Revisi UU Pajak Penghasilan Terancam MangkrakRevisi UU Pajak Penghasilan Terancam MangkrakSelasa 17 Mei 2016 16:19Administratordibaca 1448 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana akan melakukan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Revisi ini dilakukan terhadap beberapa pasal yang dinilai tidak efisien dalam hal peningkatan penerimaan negara. Namun, Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara, revisi UU PPh ini diperkirakan tidak akan selesai hingga akhir tahun 2016. Pasalnya, saat ini Kemenkeu masih fokusselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :