Pajak Kendaraan Mati? Praktisi Hukum: Polisi Tidak Bisa TilangPajak Kendaraan Mati? Praktisi Hukum: Polisi Tidak Bisa TilangSenin 27 Nov 2017 11:52Ridha Anantidibaca 596 kaliSemua Kategori

Praktisi hukum Th. Yosep Parera menegaskan polisi tidak berwenang menjatuhkan bukti pelanggaran (tilang) terhadap pengendara yang pajak kendaraan bermotornya terlambat.selengkapnya

 Komisi XI segera membahas RUU Konsultan PajakKomisi XI segera membahas RUU Konsultan PajakSelasa 21 Nov 2017 09:34Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya

 Amnesti Pajak Jilid II: Meski `Kebelet` Eksekusi, Pemerintah Utamakan Kepentingan Lebih LuasAmnesti Pajak Jilid II: Meski `Kebelet` Eksekusi, Pemerintah Utamakan Kepentingan Lebih LuasSenin 20 Nov 2017 15:57Ridha Anantidibaca 409 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah yang akan kembali membuka pintu amnesti bagi wajib pajak,dinilai sebagai pilihan pemerintah untuk melihat kepentingan yang lebih luas, meskipun Ditjen Pajak terlihat 'kebelet' untuk menggencarkan penegakan hukum pasca amnesti jilid satu.selengkapnya

 Selain Penerimaan, Kepatuhan WP Juga Jadi PR Ditjen PajakSelain Penerimaan, Kepatuhan WP Juga Jadi PR Ditjen PajakRabu 15 Nov 2017 12:31Ajeng Widyadibaca 498 kaliSemua Kategori

Tak hanya soal penerimaan, pekerjaan rumah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) tahun ini juga masih belum rampung, bahkan cenderung stagnan dalam kurun waktu dua bulan terakhir.selengkapnya

 Putusan MK soal pajak alat berat bikin polemikPutusan MK soal pajak alat berat bikin polemikRabu 15 Nov 2017 10:18Ajeng Widyadibaca 1285 kaliSemua Kategori

Putusan Mahkamah Konstitusi NO.15/PUU-XV/2017 tentang pajak kendaraan bermotor untuk alat berat masih menimbulkan polemik pada dunia usaha di Tanah Air. Putusan MK tertanggal 10 Oktober 2017 ini dianggap membuat ketidakpastian bagi dunia usaha.selengkapnya

 Putusan MK Belum Berlaku, Pajak Alat Berat Tetap DipungutPutusan MK Belum Berlaku, Pajak Alat Berat Tetap DipungutSelasa 14 Nov 2017 13:57Ajeng Widyadibaca 1631 kaliSemua Kategori

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Kalimantan Utara tetap memberlakukan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada kendaraan alat berat, meski hasil uji materi atau judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan alat berat tidak dikenakan jenis pajak itu.selengkapnya

 Bapenda Sulsel Optimistis Penuhi Target Pajak Kendaraan Rp1,1 TriliunBapenda Sulsel Optimistis Penuhi Target Pajak Kendaraan Rp1,1 TriliunSelasa 14 Nov 2017 13:45Ajeng Widyadibaca 614 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel optimistis mampu memenuhi target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menembus Rp1,1 triliun. Target pajak kendaraan di Sulsel mengalami penambahan Rp50 miliar pada APBD perubahan. Adapun pada APBD pokok, target PKB Sulsel mulanya sebesar Rp1,05 triliun.selengkapnya

 Tidak Bayar Pajak, PHRI Minta Agen Travel Asing DiblokirTidak Bayar Pajak, PHRI Minta Agen Travel Asing DiblokirSelasa 14 Nov 2017 13:17Ajeng Widyadibaca 580 kaliSemua Kategori

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk segera memblokir situs agen travel asing.selengkapnya

 Pengamat: RI Masih Lunak kepada Pengemplang PajakPengamat: RI Masih Lunak kepada Pengemplang PajakSenin 13 Nov 2017 08:54Ajeng Widyadibaca 494 kaliSemua Kategori

Bocoran dokumen Paradise Papers yang diungkap ke publik oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi (ICIJ) pada 6 November lalu menyeret nama-nama politikus dan pejabat Indonesia yang diduga melakukan pengemplangan pajak.selengkapnya

 Pelaku Pidana Perpajakan & Kepabeanan Bisa DimiskinkanPelaku Pidana Perpajakan & Kepabeanan Bisa DimiskinkanSenin 6 Nov 2017 15:18Ajeng Widyadibaca 641 kaliSemua Kategori

Pemiskinan pelaku pidana kepabeanan maupun perpajakan terus digaungkan pemerintah. Langkah itu dinilai ampuh untuk meminimalisir pelanggaran yang umuknya dilakukan importir berisiko tinggi.selengkapnya

 Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusSenin 24 Jul 2017 15:26Ajeng Widyadibaca 923 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

 Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorSelasa 30 Mei 2017 13:49Ajeng Widyadibaca 819 kaliSemua Kategori

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

 Bank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyBank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyJumat 24 Feb 2017 12:41Ajeng Widyadibaca 703 kaliSemua Kategori

Bank OCBC NISP mengincar dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demi mengajak para Wajib Pajak (WP) melaporkan harta kekayaannya lewat program amnesti pajak, OCBC NISP menawarkan insentif kepada nasabah existing yang ingin menempatkan dana repatriasinya.selengkapnya

 PaninBank Catat Laba Naik Jadi Rp2,2 TPaninBank Catat Laba Naik Jadi Rp2,2 TSenin 20 Feb 2017 13:21Ajeng Widyadibaca 527 kaliSemua Kategori

Perseroan pada periode ini mencatat pendapatan bunga Rp15,66 triliun dari Rp14,96 triliun. Pendapatan bunga tersebut berasal dari bunga rupiah menjadi Rp15,06 triliun dari Rp14,3 triliun. Pendapatan bunga valas menjadi Rp604,4 miliar dari Rp627,6 triliiun.selengkapnya

 Adik Ipar disebut dalam Kasus Suap, Presiden Jokowi: Yang gak bener, ya diproses hukum sajaAdik Ipar disebut dalam Kasus Suap, Presiden Jokowi: Yang gak bener, ya diproses hukum sajaJumat 17 Feb 2017 11:21Ajeng Widyadibaca 908 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo menanggapi disebutnya nama adik ipar dalam suap pengurusan pajak.selengkapnya

 Adik Iparnya Terseret Kasus Suap Pajak, Jokowi: Silakan DiprosesAdik Iparnya Terseret Kasus Suap Pajak, Jokowi: Silakan DiprosesJumat 17 Feb 2017 10:57Ajeng Widyadibaca 680 kaliSemua Kategori

Jokowi telah berkali-kali mengingatkan pejabat negara dan direksi BUMN agar menghindari berbagai pencatutan namanya untuk mengejar kepentingan pribadi, seperti meminta proyek.selengkapnya

 Terima suap, Handang eks pejabat pajak akui salahTerima suap, Handang eks pejabat pajak akui salahJumat 17 Feb 2017 10:11Ajeng Widyadibaca 718 kaliSemua Kategori

Tersangka kasus suap pajak Handang Soekarno, mantan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Jenderal Pajak, mengakui melakukan kesalahan. Ia diduga menerima suap dari bos Lulu Group Ramapanicker Rajamohanan Nair alias Rajesh.selengkapnya

 Tolak Pajak, Darmin Sebut Freeport Berfikir Layaknya Perusahaan BesarTolak Pajak, Darmin Sebut Freeport Berfikir Layaknya Perusahaan BesarKamis 16 Feb 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 842 kaliSemua Kategori

PT Freeport Indonesia mengajukan syarat sebelum perubahan status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Freeport ingin agar aturan pajak dan royalti di IUPK bersifat naildown seperti yang ada di Kontrak Karya (KK).selengkapnya

 TA Hampir Rampung, DJP Ingin Pesertanya MembludakTA Hampir Rampung, DJP Ingin Pesertanya MembludakSelasa 14 Feb 2017 11:01Ajeng Widyadibaca 527 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengatakan, dari program ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil mengumpulkan uang tebusan, pembayaran tunggakan, dan pembayaran hasil bukti permulaan sebesar Rp 111 triliun.selengkapnya

 TERPOPULER: REI Positif Thinking soal Pajak Progresif Tanah NganggurTERPOPULER: REI Positif Thinking soal Pajak Progresif Tanah NganggurSabtu 11 Feb 2017 11:34Ajeng Widyadibaca 846 kaliSemua Kategori

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) REI Soelaeman Soemawinata mengaku belum ada konsolidasi antara pemerintah dan pihak REI dalam penerapan pajak progresif tanah nganggur. Padahal, biasanya pemerintah selalu melibatkan dunia usaha saat merencanakan kebijakan baru.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :