Cakupan aturan tax amnesty (pajak pengampunan) sebetulnya bisa diperluas, tidak sebatas fokus repatriasi modal semata. "Analoginya, kenapa kaca depan mobil lebih besar ketimbang kaca spionnya. Artinya kita seharusnya berpikir masa ke depan, Jadi tax amnesty juga harus bersifat jangka panjang jadi visi ke depannya jelas," ujar Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center, Ajib Hamdaselengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menyebut potensi pajak Indonesia yang belum dibayarkan mencapai ribuan triliun rupiah. Luhut mengatakan, data tersebut berdasarkan catatan yang dimiliki Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).selengkapnya

Program sistem pertukaran informasi otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) tak akan membuat pintu informasi data nasabah bank terbuka lebar. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penjaga gawang (gatekeeper) akan menjaga informasi yang perlu atau tidak untuk dipublikasikan.selengkapnya

Beberapa bank mengaku rugi lantaran adanya aturan Kementerian Keuangan yang mewajibkan penerbit kartu kredit dan bank melaporkan data dan transaski setiap bulan. Pasalnya, akibat aturan tersebut banyak nasabah yang menutup akun kartu kreditnya. Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan terkait penurunanselengkapnya

Perlambatan ekonomi global yang hingga saat ini masih terjadi telah berdampak pada rendahnya konsumsi rumah tangga di Indonesia. Keadaan ini pun memberikan efek multiplier bagi pertumbuhan bisnis ritel yang juga cenderung mengalami penurunan. Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowadojo, keadaan ini dikhawatirkan dapat menghambat pemerintah untuk dapat mencapai raihan pajak tahun ini.selengkapnya

Pemerintah mengakui hingga saat ini instrumen investasi melalui Dana Investasi Real Estat (DIRE) di Indonesia masih belum banyak berkembang. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus menuturkan, hal itu dikarenakan beban pajak yang harus dibayar terbilang tidak kompetitif.selengkapnya

Pemerintah Prancis akan menempuh segala cara untuk memastikan perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayahnya taat membayar pajak. Ini menyusul setelah Google dan McDonald diduga menggelapkan pajak. "Kami akan terus mengawasi kasus ini juga kemungkinan kasus-kasus lainnya," kata Menteri Keuangan Prancis, Michel Sapin, dilansir darithe Guardian, Senin (30/5).selengkapnya

Rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada tingkat Panitia Kerja (Panja) kembali akan digelar, Senin (30/5). Pembahasan tersebut ditarget kelar pekan depan. Rapat akan membahas tiga hal penting yang telah dipersiapkan. Pertama, Komisi XI dan pemerintah akan melihat secara keseluruhan RUU tax amnesty yang diajukan oleh pemerintah.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro berharap, tingkat kepatuhan masyarakat di Indonesia akan pajak terus meningkat. Hal tersebut diungkapkannya pada saat acara kampanye layanan pajak e-Filing dan e-Billing di Parkir Barat Plaza Sarinah Thamrin, Jalan M.H. Thamrin Nomor 11, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016). "Terimakasih para peserta yang telah berpartisipasi pada acara lari dan basketselengkapnya

Menteri Keuangan Bambang brojonegoro memperingatkan adanya campur tangan asing dalam polemik RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang masih dibahas di DPR. Tak sedang bercanda, Menkeu Bambang melontarkan pernyataan kerasnya. "Ya kami kasih warning (negara-negara tersebut)," kata Menkeu Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/05/2016).selengkapnya

Pemerintah optimistis pembahasan RUU pengampunan pajak atau tax amnesty akan segera rampung. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut pembahasan tax amnesty ini akan selesai sebelum masa reses DPR atau akhir bulan ini. "Kita harapkan bahwa akhir bulan ini atau setidaknya awal bulan depan sebelum masa reses sebelum berakhir itu sudah disetujui. Yang lagi dibicarakan itu tarifnya, prinsipnya DPRselengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menekankan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menindak tegas perusahaan penanaman modal asing (PMA) “nakal” yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar. Kriteria “nakal” ini merujuk kepada perusahaan PMA yang tidak membayar pajaknya dalam sepuluh tahun terakhir, atau perusahaan yang selalu mengaku merugi.selengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan sudah menerima surat presiden (Supres) terkait revisi Undang-undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Rencananya beleid ini akan dibahas setelah RUU pengampunan pajak atau tax amnesty disahkan DPR.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi mengaku telah mengajukan perubahan tarif tebusan untuk kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty. Perubahan tarif tebusan tax amnesty diajukan, saat payung hukum tersebut digodok bersama di tingkat Panitia Kerja secara tertutup di parlemen pada Selasa kemarin, 24 Mei 2016.selengkapnya

Persoalan pajak bukan lagi isu domestik. Kini masalah pajak menjadi isu internasional. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro lantas berkisah mengapa sorotan mata dunia kini mengarah kepada persoalan pajak. "Kenapa isu pajak mendadak jadi isu internasional? Karena di masa lalu, pajak dianggap isu domestik. Masing-masing negara sibuk dengan urusan pajaknya sendiri.selengkapnya

PT Bahana TCW Investment Management meminta pemerintah untuk melakukan pembenahan administrasi pajak agar berinvestasi di dalam negeri menjadi menarik. Direktur Utama PT Bahana TCW Investmnet Management Edward Lubis mengatakan harapan tersebut seiring dengan adanya wacana pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan ditetapkan dalam undang-undang.selengkapnya

Bank Indonesia (BI) memangkas target pertumbuhan ekonomi nasional di 2016. Namun pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap memasang target pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini pada angka 5,3 persen seperti tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Pemerintah mengandalkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan mampu menarik uangselengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro merombak 24 pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Saat upacara pelantikan, Menkeu meminta seluruh pejabat menggunakan logika dan lebih tegas saat melakukan pemeriksaan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi maupun Badan Usaha, khususnya perusahaan asing yang mangkir membayar pajak selama puluhan tahun.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memutasi 24 pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Pajak. Mutasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja Ditjen Pajak salah satunya dalam mengejar target penerimaan pajak. Bambang menuturkan, para pejabat Ditjen Pajak harus bisa mengombinasikan aturan perundangan dengan logikanya. Salah satu contohnya adalah hal pemeriksaan dan analisa wajibselengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro masih optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini sesuai target 5,3 persen. Salah satu yang membuatnya yakin yaitu pemerintah sedang mendorong pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty. Saat ini, Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih dibahas oleh Panitia Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat. Sekalipun gagal, Bambang memastikan pemerintah tetapselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya