Gopay dan Ovo Bikin Sri Mulyani Cemas, DJP Harus Bisa Menyerap PajakGopay dan Ovo Bikin Sri Mulyani Cemas, DJP Harus Bisa Menyerap PajakRabu 13 Feb 2019 15:09Ridha Anantidibaca 1013 kaliSemua Kategori

Perkembangan pesat perusahaan pembayaran QR code seperti OVO dan GoPay hingga membuat khawatir Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Menurut ekonom, perkembangan uang digital seharusnya bisa dimanfaatkan oleh otoritas pajak untuk menyerapnya dari perusahaan start-up.selengkapnya

 RI Bisa Kehilangan Potensi Pendapatan Cukai, Ini SebabnyaRI Bisa Kehilangan Potensi Pendapatan Cukai, Ini SebabnyaRabu 13 Feb 2019 13:58Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan, pada Desember 2018 lalu, mengeluarkan PMK 156/2018 Tentang Tarif Cukai Tembakau. Dalam beleid tersebut, Kemenkeu menghapus Bab IV pada PMK 146/2017, yang salah satu tujuannya mengatur penggabungan batas produksi SKM dan SPM.selengkapnya

 Sri Mulyani ke Pegawai Kemenkeu: Manusia Kalah dengan RobotSri Mulyani ke Pegawai Kemenkeu: Manusia Kalah dengan RobotRabu 13 Feb 2019 13:50Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa ada beberapa macam jenis pekerjaan konvensional bisa digantikan oleh robot. Hal itu juga menjadi tantangan bagi para birokrat.selengkapnya

 Impor meningkat, e-commerce manfaatkan momentum sebelum aturan pajak berlakuImpor meningkat, e-commerce manfaatkan momentum sebelum aturan pajak berlakuRabu 13 Feb 2019 11:36Ridha Anantidibaca 346 kaliSemua Kategori

Impor barang oleh pedagang elektronik atau e-commerce melonjak di awal tahun. Hal ini tecermin dari penerimaan bea masuk dan penerimaan dalam rangka impor (PDRI) yang dicatat Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dari impor barang e-commerce.selengkapnya

 RI Resmi Bisa Lacak dan Rampas Aset Kasus Korupsi & Pajak di SwissRI Resmi Bisa Lacak dan Rampas Aset Kasus Korupsi & Pajak di SwissJumat 8 Feb 2019 10:49Ridha Anantidibaca 557 kaliSemua Kategori

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter baru saja menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA). Bantuan hukum yang dimaksud termasuk melacak hingga merampas aset hasil kejahatan.selengkapnya

 MLA Bikin Koruptor dan Pengemplang Pajak Tak Mudah Simpan Aset IlegalMLA Bikin Koruptor dan Pengemplang Pajak Tak Mudah Simpan Aset IlegalKamis 7 Feb 2019 15:20Ridha Anantidibaca 321 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik ditandatanganinya Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance antara Pemerintah RI dengan Swiss di Bernerhof Bern, Senin kemarin. Dengan perjanjian ini, KPK dapat lebih mudah bertukar informasi keuangan dengan otoritas di Swiss.selengkapnya

 Menkeu: Indonesia Partner yang Baik dalam BerinvestasiMenkeu: Indonesia Partner yang Baik dalam BerinvestasiSenin 4 Feb 2019 13:54Ridha Anantidibaca 476 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakinkan investor bahwa pemerintah adalah partner yang baik dalam berinvestasi di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam Mandiri Investment Forum 2019 yang dihadiri 600 investor lokal dan asing serta 200 nasabah korporasi Bank Mandiri.selengkapnya

 Larangan Penggunaan Kantong Plastik Bisa Gerus Penerimaan PajakLarangan Penggunaan Kantong Plastik Bisa Gerus Penerimaan PajakSenin 4 Feb 2019 08:57Ridha Anantidibaca 601 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong dan produk plastik, sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Temui Jokowi, Pelaku Marketplace Minta PPN DihapuskanTemui Jokowi, Pelaku Marketplace Minta PPN DihapuskanJumat 1 Feb 2019 09:40Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Pendiri marketplace khusus busana Muslim HijUp, Diajeng Lestari, menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Kamis (31/1) sore ini. Bersama sejumlah perancang busana Muslim kenamaan, Diajeng secara khusus menyampaikan tantangan-tantangan yang ia hadapi dalam berkiprah di industri busana Muslim kepada Presiden Jokowi.selengkapnya

 Insentif Larangan Plastik Bisa Menggerus Penerimaan PajakInsentif Larangan Plastik Bisa Menggerus Penerimaan PajakKamis 31 Jan 2019 15:21Ridha Anantidibaca 523 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong dan produk plastik, sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Sri Mulyani Sebut Banyak Investor Belum Tahu Libur Bayar PajakSri Mulyani Sebut Banyak Investor Belum Tahu Libur Bayar PajakRabu 30 Jan 2019 16:11Ridha Anantidibaca 295 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sudah menerapkan fasilitas libur bayar pajak (tax holiday) yang bisa dinikmati para investor. Sri Mulyani harus menjelaskan kembali apa itu tax holiday karena banyak pelaku usaha yang tidak mendapatkan informasi dengan jelas mengenai fasilitas tersebut.selengkapnya

 Kemperin: Insentif Perda Larangan Plastik Gerus Penerimaan PajakKemperin: Insentif Perda Larangan Plastik Gerus Penerimaan PajakRabu 30 Jan 2019 14:40Ridha Anantidibaca 469 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemperin) menilai, pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong dan produk plastik, sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Insentif Perda Larangan Plastik Bisa Menggerus Penerimaan PajakInsentif Perda Larangan Plastik Bisa Menggerus Penerimaan PajakRabu 30 Jan 2019 11:38Ridha Anantidibaca 531 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong dan produk plastik, sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Beberapa Strategi Ditjen Pajak Kejar Target Pertumbuhan Pajak 20%Beberapa Strategi Ditjen Pajak Kejar Target Pertumbuhan Pajak 20%Senin 28 Jan 2019 15:12Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak pada tahun 2019 sebesar Rp 1.579 triliun. Target tersebut tumbuh sebesar 20,1% dari realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang sebesar Rp 1.315 triliun.selengkapnya

 BEI Gandeng Ditjen Pajak Tukar Menukar Data Keuangan 33 BUMNBEI Gandeng Ditjen Pajak Tukar Menukar Data Keuangan 33 BUMNJumat 25 Jan 2019 14:33Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Bursa Efek Indonesia (BEI) menggandeng Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membuka akses pertukaran data keuangan berbasis Extensible Business Reporting Language (XBRL) pada 33 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).selengkapnya

 Naik 6,62%, Realisasi Pajak Infrastruktur dan Perumahan Capai Rp83,51 TriliunNaik 6,62%, Realisasi Pajak Infrastruktur dan Perumahan Capai Rp83,51 TriliunJumat 25 Jan 2019 13:54Ridha Anantidibaca 560 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat realisasi pajak dari sektor konstruksi dan perumahan pada 2018 sebesar Rp83,51 triliun. Angka tersebut tumbuh 6,62% dibandingkan realisasi pajak dari tahun 2017 lalu.selengkapnya

 Menkeu harapkan dana pengampunan pajak bertahan di IndonesiaMenkeu harapkan dana pengampunan pajak bertahan di IndonesiaKamis 24 Jan 2019 14:24Ridha Anantidibaca 273 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan dana repatriasi dari program pengampunan pajak yang berada dalam instrumen keuangan tidak keluar dari Indonesia, ketika masa kewajiban "periode dana menetap" (holding period) berakhir pada 2019.selengkapnya

 Sri Mulyani Minta Dana Repatriasi Program Tax Amnesti Tak Bocor KeluarSri Mulyani Minta Dana Repatriasi Program Tax Amnesti Tak Bocor KeluarKamis 24 Jan 2019 14:06Ridha Anantidibaca 330 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan dana repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesti yang berada dalam instrumen keuangan tidak keluar dari Indonesia, ketika masa kewajiban "periode dana menetap" (holding period) berakhir pada 2019.selengkapnya

 Sri Mulyani Ingin Dana Pengampunan Pajak Tetap di IndonesiaSri Mulyani Ingin Dana Pengampunan Pajak Tetap di IndonesiaKamis 24 Jan 2019 13:24Ridha Anantidibaca 357 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan dana repatriasi dari program pengampunan pajak yang berada dalam instrumen keuangan tidak keluar dari Indonesia. Hal itu ketika masa kewajiban "periode dana menetap" (holding period) berakhir pada 2019.selengkapnya

 Selebgram Sampai Youtuber Dinilai Tak Perlu Dipajaki, Ini AlasannyaSelebgram Sampai Youtuber Dinilai Tak Perlu Dipajaki, Ini AlasannyaRabu 23 Jan 2019 10:38Ridha Anantidibaca 804 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak Bawono Setiaji mengungkapkan, pemberlakuan pajak khusus bagi pedagang di media sosial, terutama yang dilakukan selebritas Instagram atau Selebgram, dan Youtuber, serta social media influencer, tidak perlu dilakukan pemerintah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :