Setoran Pajak Sampai Ribuan Triliun, Kemana Larinya?Setoran Pajak Sampai Ribuan Triliun, Kemana Larinya?Senin 13 Nov 2017 15:54Ajeng Widyadibaca 363 kaliSemua Kategori

Direktur Jendral (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa STAN. Dalam kuliah umum itu Ken memaparkan peran perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara.selengkapnya

 BPKB `Online` Diberlakukan, Sandiaga Yakin Pendapatan DKI MeningkatBPKB `Online` Diberlakukan, Sandiaga Yakin Pendapatan DKI MeningkatSenin 13 Nov 2017 15:25Ajeng Widyadibaca 471 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yakin pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta akan meningkat dengan adanya sistem digitalisasi penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atau BPKB online.selengkapnya

 Program pertukaran data antar negara diragukan buat pengemplang pajak insafProgram pertukaran data antar negara diragukan buat pengemplang pajak insafSenin 13 Nov 2017 09:13Ajeng Widyadibaca 692 kaliSemua Kategori

Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran informasi perpajakan secara otomatis antar negara akan efektif berlaku pada 2018 mendatang. Pada saat itu, seluruh negara yang berkomitmen termasuk Indonesia secara resmi akan melakukan pertukaran informasi perpajakan antar negara.selengkapnya

 Kemenkeu Akan Berusaha Mati-Matian Kejar Penerimaan PajakKemenkeu Akan Berusaha Mati-Matian Kejar Penerimaan PajakSenin 6 Nov 2017 15:44Ajeng Widyadibaca 464 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar penerimaan pajak.selengkapnya

 BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenKamis 24 Ags 2017 14:22Ajeng Widyadibaca 1379 kaliSemua Kategori

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

 Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahKamis 24 Ags 2017 11:44Ajeng Widyadibaca 1364 kaliSemua Kategori

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

 Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususSenin 14 Ags 2017 14:15Ajeng Widyadibaca 886 kaliSemua Kategori

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

 Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimalSenin 14 Ags 2017 13:49Ajeng Widyadibaca 909 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

 Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorSelasa 30 Mei 2017 13:49Ajeng Widyadibaca 830 kaliSemua Kategori

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

 Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranJumat 26 Mei 2017 15:14Ajeng Widyadibaca 740 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuSenin 20 Mar 2017 12:03Ajeng Widyadibaca 1875 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

 Pidato Trump Disambut Positif, Bursa Wall Street BersinarPidato Trump Disambut Positif, Bursa Wall Street BersinarKamis 2 Mar 2017 13:47Ajeng Widyadibaca 567 kaliSemua Kategori

Indeks saham utama Amerika Serikat ditutup menguat sepanjang Rabu kemarin. Penguatan itu terjadi setelah investor menyambut positif Pidato Presiden Trump di depan Kongres pada Selasa malam waktu New York.selengkapnya

 Djarot: Reklame LED di Jakarta Akan Bebas PajakDjarot: Reklame LED di Jakarta Akan Bebas PajakRabu 1 Mar 2017 13:57Ajeng Widyadibaca 783 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan nantinya Pemprov DKI tidak akan lagi memakai reklame berukuran besar. Nantinya reklame tersebut akan diganti menjadi reklame LED.selengkapnya

 Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratJumat 24 Feb 2017 11:43Ajeng Widyadibaca 1562 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

 Ada Enam Variabel Menentukan Tingkat Kepatuhan Bayar PajakAda Enam Variabel Menentukan Tingkat Kepatuhan Bayar PajakRabu 22 Feb 2017 09:42Ajeng Widyadibaca 622 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi ‎mengungkapkan ada enam variabel yang membuat masyarakat tidak patuh membayar pajak.selengkapnya

 Pegawai Pajak Diminta Ikut AmnestiPegawai Pajak Diminta Ikut AmnestiJumat 17 Feb 2017 12:52Ajeng Widyadibaca 556 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi meminta seluruh jajarannya di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk ikut program pengampunan pajak. Tujuannya sederhana, untuk bisa memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat terkait keikutsertaan dalam amnesti pajak.selengkapnya

 Bagaimana Ipar Jokowi Sampai Disebut-sebut dalam Kasus Suap Pajak?Bagaimana Ipar Jokowi Sampai Disebut-sebut dalam Kasus Suap Pajak?Jumat 17 Feb 2017 11:25Ajeng Widyadibaca 823 kaliSemua Kategori

Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno mengaku mengenal lama ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo.selengkapnya

 Pejabat Pajak Tersangka Suap Mengaku Pernah Bertemu Ipar Jokowi Bicara Tax AmnestiPejabat Pajak Tersangka Suap Mengaku Pernah Bertemu Ipar Jokowi Bicara Tax AmnestiJumat 17 Feb 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 836 kaliSemua Kategori

Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno mengaku mengenal lama ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo.selengkapnya

 Cadangan Klaim Tekan Kinerja AIG di 2016Cadangan Klaim Tekan Kinerja AIG di 2016Kamis 16 Feb 2017 13:11Ajeng Widyadibaca 675 kaliSemua Kategori

American International Group Inc membukukan biaya sebelum pajak US,6 miliar. Hal ini karena meningkatnya cadangan klaim lebih besar dari yang diharapkan manajemen.selengkapnya

 TERPOPULER: REI Positif Thinking soal Pajak Progresif Tanah NganggurTERPOPULER: REI Positif Thinking soal Pajak Progresif Tanah NganggurSabtu 11 Feb 2017 11:34Ajeng Widyadibaca 855 kaliSemua Kategori

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) REI Soelaeman Soemawinata mengaku belum ada konsolidasi antara pemerintah dan pihak REI dalam penerapan pajak progresif tanah nganggur. Padahal, biasanya pemerintah selalu melibatkan dunia usaha saat merencanakan kebijakan baru.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :