Setelah Temui Jokowi, DPR Restui Program Pengampunan PajakSetelah Temui Jokowi, DPR Restui Program Pengampunan PajakJumat 15 Apr 2016 13:13Administratordibaca 837 kaliSemua Kategori

Setelah mengadakan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jumat (14/4), DPR RI akhirnya merestui upaya pemerintah untuk menerapkan program pengampunan pajak. DPR akan berupaya menyelesaikan secepatnya pembahasan RUU Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Tak Cukup Retorika, CITA Desak Presiden Lindungi FiskusTak Cukup Retorika, CITA Desak Presiden Lindungi FiskusJumat 15 Apr 2016 13:01Administratordibaca 1399 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendesak pemerintah segera mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Perlindungan Hukum Bagi Fiskus menyusul tewasnya dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Selasa (12/4). Kedua petugas pajak nahas itu merupakan Juru Sita Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga, Parado Toga Fransriano Siahaan danselengkapnya

 Petugas Pajak Yang Meninggal Ditusuk Tinggalkan Istri Sedang HamilPetugas Pajak Yang Meninggal Ditusuk Tinggalkan Istri Sedang HamilRabu 13 Apr 2016 10:39Administratordibaca 2201 kaliSemua Kategori

Petugas pajak yang tewas ditusuk seorang wajib pajak di Gunung Sitoli, Parada Toga Fransriano S meninggalkan istrinya yang tengah hamil. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Mekar Satria Utama. “Istrinya sedang hamil,” ujar Mekar Satria Utama saat dihubungi, Selasa (12/4/2016).selengkapnya

 Pengusaha Usul PPN Pasca Panen DihapusPengusaha Usul PPN Pasca Panen DihapusKamis 31 Mar 2016 06:30Administratordibaca 1399 kaliSemua Kategori

Pengusaha meminta agar pemerintah bisa membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi para pelaku usaha jasa pasca panen. Pajak tersebut diyakini jadi penghambat investasi di bidang agribisnis. Fransiskus Welirang, Direktur PT Indofood Sukses Makmur mengatakan, langkah ini penting untuk mendorong masuknya investor ke sektor jasa pasca panen untuk beberapa produk pertanian,seperti; ikan, padi,selengkapnya

 Jokowi Bakal Bebaskan PPN bagi Komoditas StrategisJokowi Bakal Bebaskan PPN bagi Komoditas StrategisRabu 30 Mar 2016 16:11Administratordibaca 948 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerapkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada seluruh komoditas pangan strategis yang selama ini belum diterapkan secara merata. Selama ini, bagi para petani yang hasil panennya di simpan di koperasi, maka para pengepul yang membeli hasil produksi tersebut akan dikenakan PPN, sehingga harga jual suatu komoditas di pasar menjadi lebih tinggi karenaselengkapnya

 Presiden Joko Widodo Hadiri Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal PajakPresiden Joko Widodo Hadiri Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal PajakSelasa 29 Mar 2016 12:50Administratordibaca 1756 kaliSemua Kategori

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyempatkan diri hadir di Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengarahan terkait kesiapan Ditjen Pajak mengamankan target penerimaan pada tahun 2016 ini. Sebelumnya, Jokowi juga telah menyampaikan SPT Tahunannya melalui e-filing.selengkapnya

 Potensi Pajak dari Ojek Online Bisa Capai Rp14 Miliar/TahunPotensi Pajak dari Ojek Online Bisa Capai Rp14 Miliar/TahunSenin 28 Mar 2016 06:49Administratordibaca 2827 kaliSemua Kategori

Pemerintah mesti bergerak cepat menyelesaikan izin layanan transportasi online. Pasalnya, ada potensi pajak yang cukup prospektif jika layanan transportasi online tersebut diresmikan. Pengamat pajak Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Reza Hafiz, mengatakan keberadaan transaksi online saat ini telah menjadi salah satu sharing economy di dalam perekonomian masyarakat.selengkapnya

 Jangan Sampai Taksi Online seperti Facebook CsJangan Sampai Taksi Online seperti Facebook CsSenin 21 Mar 2016 17:23Administratordibaca 1158 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta menindak tegas menindak para pelaku transportasi online hingga e-commerce besar di Indonesia untuk membangun Badan Usaha Tetap (BUT) di sini. Dengan begitu para penyelenggara sistem elektronik (PSE) dapat terdaftar sebagai wajib pajak karena memiliki kantor pusat di sini.selengkapnya

 Kasus Pajak, Kerugian Negara bisa Capai Rp 33,1 MiliarKasus Pajak, Kerugian Negara bisa Capai Rp 33,1 MiliarSabtu 12 Mar 2016 10:29Administratordibaca 2324 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I menyebutkan terdapat tujuh kasus penyelidikan pajak dengan perkirakaan kerugian negara mencapai Rp33,1 miliar yang tengah diproses saat ini. Kepala Kanwil DJP Jateng I Dasto Lesdyanto mengatakan pelaksanaan penegakan hukum telah menjadi bagian dari tugas yang dijalankan selama ini. Sejauh ini sudah terdapat tujuh kasus yang telah memperolehselengkapnya

 DJP Ingin Tingkatkan Kapasitas Pemeriksa untuk Wajib PajakDJP Ingin Tingkatkan Kapasitas Pemeriksa untuk Wajib PajakRabu 9 Mar 2016 20:03Administratordibaca 1492 kaliSemua Kategori

Salah satu target dari pemeriksa maupun penyidik pajak mulai tahun 2016 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang selama ini belum membayar Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29 sesuai potensinya. Saat ini, penerimaan PPh Pasal 25 dan 29 hanya mencapai Rp9 triliun dari 900 ribu Wajib Pajak pada 2015, padahal jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP 27 juta dan yang melaporkan SPT Tahunanselengkapnya

 Dispenda Jabar Berikan Data Wajib Pajak Nakal Pemilik Mobil MewahDispenda Jabar Berikan Data Wajib Pajak Nakal Pemilik Mobil MewahSelasa 8 Mar 2016 06:59Administratordibaca 2147 kaliSemua Kategori

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menyatakan siap untuk memberikan data wajib pajak pemilik mobil mewah kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jabar. Hal ini menyusul permintaan DJP Kanwil Jabar karena banyak wajib pajak nakal yang memanipulasi SPT mereka sehingga mereka membayar pajak dengan nilai yang sangat kecil. Padahal para wajib pajak tersebut diketahui memilikiselengkapnya

 Menpan RB Turut Serta Laporkan SPT TahunanMenpan RB Turut Serta Laporkan SPT TahunanRabu 2 Mar 2016 15:57Administratordibaca 1884 kaliSemua Kategori

Sebagai menteri yang mengeluarkan Surat Edaran berisi kewajiban Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, serta Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri) untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perpajakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tak luput harus melaksanakan aturan tersebut.selengkapnya

 PNS, Polri, Hingga TNI Harus Lapor Pajak Pakai e-FilingPNS, Polri, Hingga TNI Harus Lapor Pajak Pakai e-FilingKamis 25 Feb 2016 14:40Administratordibaca 3166 kaliSemua Kategori

Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Republik Indonesia di seluruh Indonesia diminta menggunakan fasilitas e-Filing untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Hal ini dilakukan supaya memberi contoh kepada masyarakat atas adanya fasilitas lapor pajak secara online. Arahan ini sesuai dengan Surat Edaranselengkapnya

 Jalin Kerjasama Dengan BI, DJP Kalbar Terapkan Sistem ElektronifikasiJalin Kerjasama Dengan BI, DJP Kalbar Terapkan Sistem ElektronifikasiSabtu 13 Feb 2016 09:26Administratordibaca 1969 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Kalbar jalin kerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar bertempat di Aula Kantor perwakilan Bank Indonesia Kalbar. Hal tersebut sebagai bentuk kerjasama Kanwil DJP Kalbar dalam mensosialisasikan e-filing dan e-biling kepada perbankan di Wilayah Kalbar.selengkapnya

 Mulai 2017, Wajib Pajak Tak Bisa Sembunyikan Harta di Luar NegeriMulai 2017, Wajib Pajak Tak Bisa Sembunyikan Harta di Luar NegeriKamis 11 Feb 2016 09:25Administratordibaca 8512 kaliSemua Kategori

Dunia akan memasuki era baru transparansi dalam beberapa tahun mendatang. Masing-masing negara nantinya akan mulai memberlakukan Automatic Exchange of Information (AEoI) atau Sistem Pertukaran Informasi Otomatis. Tak terkecuali Indonesia.selengkapnya

 Jika Asing Diizinkan Masuk, Turunkan Pajak untuk E-Commerce LokalJika Asing Diizinkan Masuk, Turunkan Pajak untuk E-Commerce LokalSelasa 2 Feb 2016 09:02Administratordibaca 1508 kaliSemua Kategori

Indonesia sepertinya bakal kebanjiran masuknya perusahaan e-commerce asing. Pasalnya pemerintah telah mengeluarkan wacana untuk membuka pintu seluas-luasnya untuk perusahaan e-commerce asing masuk ke Indonesia.selengkapnya

 Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaSenin 1 Feb 2016 09:38Administratordibaca 50465 kaliSemua Kategori

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

 Pajak dari 26 BUMN Ditaksir Capai Rp 12,4 TriliunPajak dari 26 BUMN Ditaksir Capai Rp 12,4 TriliunSabtu 23 Jan 2016 10:09Administratordibaca 1214 kaliSemua Kategori

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor Pertambangan, Industri Strategis, dan Media (PISM) ditargetkan mampu menyetor pajak sebesar Rp12,4 triliun di 2016. Deputi Usaha Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, kontribusi pajak sebesar Rp12,4 triliun hanya berasal dari 26 BUMN yang di bawah kedeputiannya.selengkapnya

 Gara-gara Pajak Impor, Harga Daging Tembus Rp 130.000 per KgGara-gara Pajak Impor, Harga Daging Tembus Rp 130.000 per KgJumat 22 Jan 2016 13:33Administratordibaca 1396 kaliSemua Kategori

Kenaikan harga tersebut disinyalir lantaran aturan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sapi bakalan dan sapi siap potong impor oleh pemerintah.selengkapnya

 Draf RUU Pengampunan Pajak RampungDraf RUU Pengampunan Pajak RampungSelasa 19 Jan 2016 03:36Administratordibaca 1785 kaliSemua Kategori

Setelah beberapa kali pembahasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak akhirnya telah rampung.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :