Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menjelaskan alasan memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dari semua 31 Maret 2016 menjadi 30 April 2016. Salah satunya karena terkendala gangguan sistem SPT online atau server down.selengkapnya

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memberikan sanksi tegas untuk perusahaan yang tergolong penanaman modal asing (PMA) jika tidak membayar pajak. Sanksi paling keras adalah pencabutan izin usaha. Seperti diketahui, data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa sekitar 2.000 perusahaan asing tidak membayar pajak selama 10 tahun terakhir.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiastiadi memastikan bahwa pelaporan SPT melalui sistem online (e-filling) tidak akan mengalami kendala berarti. Sebab, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah dapat menerima jumlah data pelaporan pajak hingga 10.000 laporan per detik. Untuk itu, masyarakat dipastikan dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk melakukan pelaporan pajak secara online.selengkapnya

Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti menyatakan pihaknya siap membantu Direktorat Jenderal PajakPajak menindaklanjuti pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro soal adanya 2.000 perusahaan modal asing tidak membayar pajak. "Kami bisa membantu sepanjang ada permintaan dari Dirjen Pajak," katanya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Senin (28/3/2016).selengkapnya

Keberadaan moda transportasi berbasis aplikasi masih belum bisa diterima oleh pelaku industri transportasi konvensional. Salah satunya, penyedia layanan aplikasi transportasi tersebut belum tersentuh mekanisme pajak. Pakar Hukum dan Regulasi Mohamad Mova Al Afghani menilai pemerintah sudah harus mulai merancang aturan pajak bagi penyedia transportasi berbasis aplikasi seperti Uber dan GrabCar.selengkapnya

Lama tak terdengar kabarnya, Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak (TOPP) kembali muncul. Tim yang dibentuk awal tahun lalu itu kini muncul dengan formasi baru setelah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melakukan perombakan. Sejumlah nama lama masih bertengger, seperti Raksaka Mahi yang merupakan peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI)selengkapnya

Pemerintah mencatat terdapat sebanyak 30.044.103 wajib pajak (WP) tahun lalu. Terdiri dari 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Nonkaryawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Ini dinilai cukup memprihatinkan. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang.selengkapnya

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I bekerjasama dengan Ditjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Republik Indonesia menyandera (gijzeling) penanggung pajak yang berinisial HI (50 Tahun), pada Selasa (22/3). Saat ini HI dititipkan di Rumah Tahanan Kelas II A Ambarawa.selengkapnya

Pasar properti di segmen menengah ke atas diproyeksikan akan melanjutkan tren pelemahan bila regulasi terkait tax amnesty atau pengampunan pajak tidak terealisasi. “Kalau sampai tax amnesty tidak jadi, akan ada sedikit kesulitan di properti, terutama di properti premium karena orangnya tidak ada dana atau takut keluarkan dana,” kata Konsultan Pajak Internasional Oscar Budiwidiawan kepadaselengkapnya

Pada masa persidangan IV tahun sidang 2015-2016, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan akan memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty bersama Komisi XI DPR RI. Kemenkeu pun menargetkan peraturan pengampunan pajak ini dapat disahkan menjelang akhir tahun 2016. Sebab, pada tahun 2017 dunia internasional telah memasuki era keterbukaan informasi perpajakan.selengkapnya

Dari total sekitar dua juta wajib pajak yang terdaftar di wilayah Provinsi Jawa Tengah, ditargetkan sekitar 20%-25% di antaranya dapat melakukan pengisian surat pemberitahuan atau SPT tahunan untuk pajak penghasilan melalui sistem online. Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah menargetkan jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh melalui e-filing pada tahun ini bisa mencapai 481.735 wajib pajak (WP)selengkapnya

Pemeriksaan akan menjadi fokus bagi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengejar penerimaan dan peningkatan basis wajib pajak pada 2016. Tentunya bila kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty batal diberlakukan. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Edi Slamet Irianto menyebutkan jumlah pemeriksa sekarang berjumlah 4.551 orang.selengkapnya

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menyatakan siap untuk memberikan data wajib pajak pemilik mobil mewah kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jabar. Hal ini menyusul permintaan DJP Kanwil Jabar karena banyak wajib pajak nakal yang memanipulasi SPT mereka sehingga mereka membayar pajak dengan nilai yang sangat kecil. Padahal para wajib pajak tersebut diketahui memilikiselengkapnya

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan miliknya secara daring (e-filing), untuk membuktikan kemudahan mekanisme tersebut, agar kontribusi masyarakat terhadap penerimaan negara dapat maksimal. "E-Filing ini pada hakikatnya sangat mudah. Realisasi pajak tahun lalu (2015) sudah lumayan sebesar Rp1.066 triliun, saya ingin targetselengkapnya

Seiring dengan rencana implementasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, sering disebutkan ada dana simpanan orang Indonesia di luar negeri sekitar Rp 4.000 triliun. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, meyakini hal tersebut.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat, hingga sekarang baru 27 juta orang yang tergolong menengah ke atas di Indonesia yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jumlah kelas menengah ke atas di Indonesia menurut Ditjen Pajak mencapai 129 juta orang.selengkapnya

Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak. Gagalnya capaian penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar Rp1.294 triliun membuat pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerapkan strategi berbeda pada tahun ini.selengkapnya

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, jika DPR menghambat pembahasan RUU tax amnesty atau pengampunan pajak, pemerintah dapat menggunakan hak kewenangannya sebagai lembaga eksekutif. "Ruang DJP (Direktorat Jenderal Pajak) adalah pemeriksaan. Jika tax amnesty diganjal DPR, tidak apa-apa, kita bisa bermain di sini," ujarnya di Jakarta, Jumatselengkapnya

Caranya dengan mengunjungi situs https://djponline.pajak.go.id saja. Untuk dapat menggunakan fasilitas e-Filing, Wajib Pajak hanya perlu mengikuti langkah berikut seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (24/2/2016).selengkapnya

Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Republik Indonesia di seluruh Indonesia diminta menggunakan fasilitas e-Filing untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Hal ini dilakukan supaya memberi contoh kepada masyarakat atas adanya fasilitas lapor pajak secara online. Arahan ini sesuai dengan Surat Edaranselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya