Respons REI Soal Pembebasan Pajak Proyek Properti MewahRespons REI Soal Pembebasan Pajak Proyek Properti MewahKamis 27 Jun 2019 10:08Ridha Anantidibaca 485 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Umum DPP REI Ignesjz Kemalawarta mengatakan bahwa fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi langkah yang sangat baik untuk menghidupkan sektor properti ke depan, untuk menyambut relaksasi tersebut, Ignesjz mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Hanya Tumbuh 2,43%, APBN Defisit Rp 127,5 TriliunPenerimaan Pajak Hanya Tumbuh 2,43%, APBN Defisit Rp 127,5 TriliunSenin 24 Jun 2019 13:43Ridha Anantidibaca 343 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga akhir Mei 2019 mencapai Rp 496,65 triliun atau baru mencapai 31,48% dari target APBN 2019 sebesar Rp 1.577,56 triliun.selengkapnya

 Pemangkasan PPnBM Properti Bakal Gairahkan Hunian Rp10 Miliar-Rp30 MiliarPemangkasan PPnBM Properti Bakal Gairahkan Hunian Rp10 Miliar-Rp30 MiliarKamis 20 Jun 2019 10:08Ridha Anantidibaca 659 kaliSemua Kategori

Pascapeluncuran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.86/PMK.010/2019 mengenai batasan nilai hunian mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Wakil Ketua Umum DPP REI Ignez Kemalawarta memperkirakan pasar kelas atas akan mulai muncul kembali ke permukaaan.selengkapnya

 Beda Pendapat Pebisnis Homestay dan Hotel Soal PajakBeda Pendapat Pebisnis Homestay dan Hotel Soal PajakKamis 20 Jun 2019 09:37Ridha Anantidibaca 787 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha hotel dan homestay berbeda pendapat soal pajak bagi bisnis homestay. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai menghapuskan kewajiban pajak hotel untuk homestay bisa memukul pendapatan daerah.selengkapnya

 Dukcapil dan Bea Cukai Saling Beri Akses DataDukcapil dan Bea Cukai Saling Beri Akses DataRabu 24 Apr 2019 10:57Ridha Anantidibaca 640 kaliSemua Kategori

Bea Cukai melakukan penandatanganan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Selasa (23/4). Sinergi kedua instansi ini merupakan salah satu upaya peningkatan pengawasan dan keamanan, optimalisasi penerimaan pada e-commerce dan perusahaan jasa titipan, sertaselengkapnya

 Bea Cukai Jateng Tambah Penerima Fasilitas BerikatBea Cukai Jateng Tambah Penerima Fasilitas BerikatKamis 18 Apr 2019 09:25Ridha Anantidibaca 703 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY kembali menambah deretan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini dilakukan, selain untuk menjalankan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai industrial assistance, juga untuk mendukung pelaksaan Peraturan Presdien Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelakasanaan Berusaha.selengkapnya

 Bea Cukai Jateng dan DIY Tambah Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan BerikatBea Cukai Jateng dan DIY Tambah Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan BerikatSelasa 16 Apr 2019 13:55Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY kembali menambah deretan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini dilakukan, selain untuk menjalankan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai industrial assistance, juga untuk mendukung pelaksanaan perpres Nomor 91/2017 tentang percepatan pelakasanaan berusaha.selengkapnya

 Menkeu Ajak Anggota Apindo Susun Kebijakan Insentif FiskalMenkeu Ajak Anggota Apindo Susun Kebijakan Insentif FiskalSelasa 16 Apr 2019 13:48Ridha Anantidibaca 588 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY kembali menambah deretan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini dilakukan, selain untuk menjalankan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai industrial assistance, juga untuk mendukung pelaksanaan perpres Nomor 91/2017 tentang percepatan pelakasanaan berusaha.selengkapnya

 Lima poin PR bagi presiden terpilih di sektor pajak versi HIPMILima poin PR bagi presiden terpilih di sektor pajak versi HIPMIJumat 12 Apr 2019 10:09Ridha Anantidibaca 319 kaliSemua Kategori

Pemilihan Presiden (Pilpres) tinggal menghitung hari lagi. Pun bagi Presiden baru kelak sudah banyak pekerjaan baru yang menanti. Salah satunya di sektor pajak.selengkapnya

 Bukalapak perluas layanan bayar pajak kendaraan onlineBukalapak perluas layanan bayar pajak kendaraan onlineSelasa 9 Apr 2019 16:05Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Bukalapak dalam waktu dekat akan memperluas cakupan pembayaran pajak kendaraan bermotor (samsat) untuk sejumlah daerah di Indonesia, setelah layanan itu hanya tersedia di Jawa Barat.selengkapnya

 BP2D Kota Malang Gencarkan Sosialisasi Pajak DaerahBP2D Kota Malang Gencarkan Sosialisasi Pajak DaerahSenin 8 Apr 2019 09:48Ridha Anantidibaca 585 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menggencarkan pemberian edukasi kepada masyarakat tentang pajak daerah antara lain lewat kegiatan Tax Goes to Mall.selengkapnya

 Bukalapak Perluas Layanan Bayar Pajak Kendaraan OnlineBukalapak Perluas Layanan Bayar Pajak Kendaraan OnlineJumat 5 Apr 2019 11:08Ridha Anantidibaca 25 kaliSemua Kategori

Bukalapak dalam waktu dekat akan memperluas cakupan pembayaran pajak kendaraan bermotor (samsat) untuk sejumlah daerah di Indonesia. Saat ini layanan itu hanya tersedia di Jawa Barat.selengkapnya

 Perluasan ekspor jasa kena PPN 0% berdampak pada penerimaan pajakPerluasan ekspor jasa kena PPN 0% berdampak pada penerimaan pajakJumat 5 Apr 2019 10:49Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Untuk mendorong pengembangan industri jasa dalam negeri, pemerintah mengeluarkan beleid baru yang memperluas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0% untuk sektor ekspor jasa. Sebelumnya pengenaan PPN 0% hanya untuk tiga sektor saja, sekarang menjadi 10 sektor.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Susun Aturan Baru Pajak E-CommercePemerintah Diminta Susun Aturan Baru Pajak E-CommerceKamis 4 Apr 2019 15:33Ridha Anantidibaca 488 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai perlu segera menyusun aturan baru terkait pajak e-commerce. Hal ini menyusul keputusan untuk membatalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.selengkapnya

 Peritel Setuju Sri Mulyani Cabut Aturan Pajak e-Commerce, Tapi...Peritel Setuju Sri Mulyani Cabut Aturan Pajak e-Commerce, Tapi...Kamis 4 Apr 2019 09:50Ridha Anantidibaca 325 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membatalkan berlakunya aturan pajak bagi e-commerce. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 itu tadinya akan efektif berlaku mulai 1 April 2019.selengkapnya

 Pajak e-commerce berlaku 1 April 2019, iDEA ingin medsos juga dikenakanPajak e-commerce berlaku 1 April 2019, iDEA ingin medsos juga dikenakanKamis 28 Mar 2019 15:35Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) akan diberlakukan 1 April 2019. Namun, hingga saat ini aturan teknis berupa Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) tak kunjung diterbitkan.selengkapnya

 Strategi Sri Mulyani Genjot Penerimaan NegaraStrategi Sri Mulyani Genjot Penerimaan NegaraKamis 28 Mar 2019 14:43Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinergikan kinerja tiga institusi di bawah kementeriannya yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Dengan sinergi tersebut, maka tiga institusi bisa melakukan kerja secara bersama-sama.selengkapnya

 Misbakhun: Relaksasi Pajak Pacu Pertumbuhan EkonomiMisbakhun: Relaksasi Pajak Pacu Pertumbuhan EkonomiKamis 28 Mar 2019 13:08Ridha Anantidibaca 334 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) bisa menerjemahkan visi Presiden Joko Widodo di bidang perpajakan. Menurut Misbakhun, ada dua hal penting yang jadi perhatian presiden Jokowi itu di bidang pajak.selengkapnya

 Hadapi Revolusi Industri, Bea Cukai Siapkan CEISA 4.0Hadapi Revolusi Industri, Bea Cukai Siapkan CEISA 4.0Senin 25 Mar 2019 15:22Ridha Anantidibaca 842 kaliSemua Kategori

Selaras dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di dunia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus melakukan penyesuaian proses bisnis terhadap perkembangan TIK, termasuk menyiapkan lompatan teknologi yang akan diadopsi dalam peningkatan efesiensi pelayanan dan efektifitas pengawasan kepabean dan cukai. Era industri 4.0, yang menuntut Bea Cukai untuk antisipatif dengan perubaselengkapnya

 Tax ratio Indonesia rendah, ini yang harus dilakukan otoritas pajakTax ratio Indonesia rendah, ini yang harus dilakukan otoritas pajakSenin 25 Mar 2019 11:06Ridha Anantidibaca 603 kaliSemua Kategori

Isu tax ratio sempat disinggung dalam debat Capres 2019 lalu.Titik krusianya adalah tax ratio Indonesia terbilang masih rendah. Tax ratio Indonesia bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan Afrika Selatan, Brazil, dan Turki. Padahal, setiap 1% peningkatan tax ratio berkorelasi dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.95%.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :