Siang ini, DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan evaluasi APBN-P 2015. Dalam pembahasan ini, DPR menyoroti kinerja pemerintah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2015.selengkapnya

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menargetkan perusahaan pelat merah bisa menampung dana repatriasi warga Indonesia yang mengikuti program pengampunan pajak hingga sekitar Rp 300 triliun. Untuk itu, dia sudah menyiapkan sejumlah jurus untuk menangkap peluang tersebut.selengkapnya

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis, upaya Singapura menggagalkan program pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia dengan tawaran insentif tidak akan mempengaruhi niat Warga Negara Indonesia (WNI) membawa uangnya kembali (repatriasi).selengkapnya

Bursa Efek Indonesia (BEI) pagi ini melakukan penandatanganan kerjasama dengan Bukalapak.com untuk dapat melakukan sosialisasi tax amnesty atau program pengampunan pajak. Kerjasama ini juga dilakukan bersama PT Kliring Penjamin Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.selengkapnya

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pagi ini melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Bukalapak terkait sosialisasi tax amnesty. Market place yang khusus memfasilitasi UMKM ini ditargetkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan UMKM untuk dapat melakukan sosialisasi mengenai program pengampunan pajak.selengkapnya

residen Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Juli 2016 telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. UU Tax Amnesty sendiri, telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada Selasa 28 Juni 2016, sebagai Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Pemerintah Singapura dikabarkan menawarkan insentif kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di Singapura agar hanya melakukan deklarasi dana dan aset yang dimiliki saja. Namun, mereka diminta tidak melakukan repatriasi atau membawa pulang dananya ke Indonesia.selengkapnya

Kebijakan Tax Amnesty yang berlaku Senin (18/7), diperkirakan akan merugikan negara tempat penyimpan dana warga negara Indonesia seperti Singapura. Likuiditas Negeri Singa itu diyakini bakal anjlok jika nasabah Indonesia memulangkan asetnya ke Tanah Air (repatriasi).selengkapnya

Guna menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak, pemerintah memastikan bank Badan Usaha MIlik Negara (BUMN) atau swasta nasional serta bank asing akan menjadi bank persepsi.selengkapnya

Sejumlah bank sudah menyatakan minatnya untuk mau menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Namun demikian, tidak semua bank bisa menjadi penampung dana repatriasi.selengkapnya

Pemerintah menetapkan 19 perusahaan sekuritas menjadi penampung dana repatriasi seiring pemberlakuan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).selengkapnya

Pemerintah Singapura menawarkan insentif kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di Singapura agar hanya melakukan deklarasi dana dan aset yang dimiliki saja. Dengan demikian, para WNI tersebut tidak melakukan repatriasi atau membawa pulang dananya ke Indonesia.selengkapnya

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan, butuh waktu lama bagi pemerintah untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Deputi Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Muhammad Sairi Hasbullah mengatakan, meski pemerintah menjalankan program pengampunan pajak (tax amnesty/TA) tidak akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.selengkapnya

Keberadaan UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty diperkirakan bakal memberikan banyak dampak baik bagi Indonesia. Dengan likuiditas negara yang bertambah karena dana yang masuk dari luar negeri, kemungkinan penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga akan bertambah.selengkapnya

Setelah disahkannya Undang-Undang pengampunan pajak atau tax amnesty, pemerintah terus melakukan sosialisasi terkait kebijakan tersebut. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah mempersiapkan seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melayani bagi para calon peserta yang penasaran akan kebijakan tax amnesy.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, ada perbedaan mendasar dalam dasar proses perhitungan tax amnesty (amnesti pajak) dengan pembayaran pajak biasa.selengkapnya

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mengimbau agar pengusaha segera merepatriasi dananya ke dalam negeri. Hipmi mengimbau agar pengusaha memanfaatkan momentum tax amnesty untuk "membersihkan" asetnya melalui tax amnesty.selengkapnya

Industri keuangan dan regulator kompak menyatakan kesiapan dalam menampung dana pengampunan pajak (tax amnesty). Menyambut kabar baik ini, manajer investasi tidak mau ketinggalan ambil peluang.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mensosialisasikan manfaat dari program pengampunan pajak (tax amnesty) kepada 2.700 pengusaha kecil, menengah hingga kelas kakap di Jawa Timur. Presiden Jokowi meminta kepada para pengusaha untuk membawa pulang uang yang mereka taruh di luar negeri.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkhawatirkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) akan membuat nilai tukar Rupiah terlalu kuat. Itu terjadi mengingat kebijakan ini akan membuat dana yang selama ini berada di luar negeri akan membanjiri Indonesia.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya