Kwik: Usai Tax Amnesty Gak Ngemplang Pajak?Kwik: Usai Tax Amnesty Gak Ngemplang Pajak?Rabu 1 Jun 2016 17:35Administratordibaca 1790 kaliSemua Kategori

Masih alotnya pembahasan rancangan Undang-Undang tax amnesty atau pengampunan pajak oleh pemerintah dan anggota dewan, membuat mantan Menko Perekonomian era Gusdur Kwik Kian Gie angkat bicara, menurutnya tax amnesty sangat bisa dilakukan di Indonesia.selengkapnya

 Pengamat: Tax Amnesty Untuk Sekelompok Orang?Pengamat: Tax Amnesty Untuk Sekelompok Orang?Rabu 1 Jun 2016 15:12Administratordibaca 1567 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menganggap pemerintah tidak serius dalam mengungkap nama-nama orang Indonesia yang tercantum dalam dokumen Panama Pappers. "Kalau pemerintah tidak menyelidiki, nanti seolah-olah Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak hanya untuk sekelompok orang," kata Yustinusselengkapnya

 Kemkeu Siapkan Kebijakan Pemangkasan Pajak UMKMKemkeu Siapkan Kebijakan Pemangkasan Pajak UMKMRabu 1 Jun 2016 14:56Administratordibaca 1028 kaliSemua Kategori

Meski capaian paket kebijakan dari satu hingga 12 belum begitu memuaskan, pemerintah sudah mulai menyiapkan paket kebijakan ekonomi lanjutan. Salah satu kebijakan yang tertera dalam peket itu mengenai pemangkasan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM dengan omzet tertentu.selengkapnya

 Mantan Menkue: Tax Amnesty Bukti DJP GagalMantan Menkue: Tax Amnesty Bukti DJP GagalRabu 1 Jun 2016 12:28Administratordibaca 1942 kaliSemua Kategori

Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier menilai tax amnesty adalah bentuk kegagalan Dirjen Pajak selama ini dalam memungut dana untuk memenuhi target penerimaan negara dalam APBN. Walaupun, lanjutnya, saat ini perlu untuk memberlakukan pengampunan pajak atau tax amnesty. "Ini adalah kegagalan pemerintah, kali ini Dirjen Pajak, termasuk juga saya dulu waktu menjabat Dirjen Pajak, dimana tidak adaselengkapnya

 Pengemplang Pajak Rugikan Negara Rp1,8 MPengemplang Pajak Rugikan Negara Rp1,8 MSenin 30 Mei 2016 16:54Administratordibaca 1196 kaliSemua Kategori

Pengemplang pajak di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara (Sulselbatra), merugikan negara sebanyak Rp1,8 miliar. "Wajib pajak inisial AH telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melalui dua perusahaan yang dikelolanya," kata Kakanwil DJP Sulselbatra Neilmadrin Noor saat konferensi pers di Makassar, Senin (30/5/2016).selengkapnya

 Pengemplang Pajak di Sulselbatra Rugikan Negara Rp1,8 MiliarPengemplang Pajak di Sulselbatra Rugikan Negara Rp1,8 MiliarSenin 30 Mei 2016 16:34Administratordibaca 766 kaliSemua Kategori

Pengemplang pajak di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara (Sulselbatra), merugikan negara sebanyak Rp1,8 miliar. "Wajib pajak inisial AH telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melalui dua perusahaan yang dikelolanya," kata Kakanwil DJP Sulselbatra Neilmadrin Noor saat konferensi pers di Makassar, Senin.selengkapnya

 Tax Amnesty: Tampung Repatriasi Dana, Pemerintah Perlu Obligasi Berbasis ProyekTax Amnesty: Tampung Repatriasi Dana, Pemerintah Perlu Obligasi Berbasis ProyekSenin 30 Mei 2016 12:02Administratordibaca 856 kaliSemua Kategori

Pemerintah memerlukan obligasi berbasis proyek untuk menampung repatriasi dana dari pengampunan pajak atau tax amnesty. Kepala Departemen Pengembangan Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia (BI) Nanang Hendarsyah mengatakan pemilik dana bakal memperhatikan kesiapan proyek dan perkembangan proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah.selengkapnya

 Menkeu Bambang: Kepatuhan Bayar Pajak Sangat PentingMenkeu Bambang: Kepatuhan Bayar Pajak Sangat PentingSenin 30 Mei 2016 10:37Administratordibaca 820 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memastikan, peningkatan kepatuhan masyarakat untuk memabayar pajak sangat penting dan memberikan manfaat terhadap pembangunan bangsa. Pemerintah terus berkampanye layanan pajak yang berbasis elektronik seperti e-filling dan juga e-billing. Hingga sekarang ini penggunaan fasilitas pajak seperti e-filling telah menembus sekitar 5,5 juta.selengkapnya

 Kampanye Layanan Pajak, DJP Ajak Lari MasyarakatKampanye Layanan Pajak, DJP Ajak Lari MasyarakatSenin 30 Mei 2016 10:31Administratordibaca 1417 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mensosialisasikan berbagai fasilitas pembayaran pajak kepada masyarakat. Kali ini pihak Ditjen Pajak kampanye mengenai pembayaran pajak yang berbasis elektronik, seperti E-Billing dan E-Filling. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajip pajak (wp) kali ini dengan mengajak masyarakat berolahselengkapnya

 KTT G-7, Jokowi lobi Presiden Prancis soal CPOKTT G-7, Jokowi lobi Presiden Prancis soal CPOJumat 27 Mei 2016 16:29Administratordibaca 943 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak pemerintah Prancis mendorong parlemen mereka menghentikan pembahasan rencana pajak sawit. Presiden Jokowi menyampaikan langsung desakan tersebut kepada Presiden Republik Perancis Francois Hollande dalam pertemuan bilateral yang dilakukan di sela-sela pelaksanaan KTT G-7 di Shima, Jepang Jumat (27/5).selengkapnya

 Jepang Tunda Kenaikan Pajak Penjualan, Bursa Asia MenguatJepang Tunda Kenaikan Pajak Penjualan, Bursa Asia MenguatJumat 27 Mei 2016 13:43Administratordibaca 752 kaliSemua Kategori

Bursa saham Asia menguat pagi ini, dengan indeks saham acuan menuju kenaikan mingguan pertama dalam 5 pekan terakhir. Investor menunggu komentar dari Kepala Federal Reserve. Saham Jepang naik di tengah spekulasi negara tersebut bakal menunda pemberlakuan kenaikan pajak penjualan.selengkapnya

 Tarif Pengampunan Pajak Dinilai Belum Ideal untuk Dorong RepatriasiTarif Pengampunan Pajak Dinilai Belum Ideal untuk Dorong RepatriasiJumat 27 Mei 2016 13:13Administratordibaca 1155 kaliSemua Kategori

Pemerintah disarankan untuk mengubah tarif tebusan pengampunan pajak. Tarif yang diajukan dalam draf RUU Pengampunan Pajak dinilai belum ideal untuk mewujudkan repatriasi dana. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan, perbedaan tarif pengampunan pajak bagi wajib pajak (WP) yang hanya sebatas melakukan deklarasi aset dengan yang mengikuti repatriasiselengkapnya

 Menteri Keuangan Anggap Target Pajak Masih RealistisMenteri Keuangan Anggap Target Pajak Masih RealistisJumat 27 Mei 2016 12:28Administratordibaca 925 kaliSemua Kategori

Banyak pihak melihat bahwa target penerimaan pajak pemerintah di 2017 ini terlalu tinggi mengingat pertumbuhan ekonomi belum pulih benar. Namun berbeda, pemerintah sangat yakin bahwa target tersebut bisa tercapai. Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro mengaku target pajak yang ditetapkan dalam pagu indikatif 2017‎ masih realistis.selengkapnya

 Pengamat: Pertaruhan Jokowi di RepatriasiPengamat: Pertaruhan Jokowi di RepatriasiKamis 26 Mei 2016 19:32Administratordibaca 726 kaliSemua Kategori

Repatriasi menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Yang berguna untuk membiayai pembangunan serta basis data pajak baru. Pengamat Pajak dari Universitas Indonesia Darussalam dan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo di Jakarta, Kamis (26/5/2016), berpendapat bahwa RUU tax amnesty harus mampu mendorong pemilik dana diselengkapnya

 Ditjen Pajak Sosialisasi Pajak di Universitas BakrieDitjen Pajak Sosialisasi Pajak di Universitas BakrieKamis 26 Mei 2016 17:28Administratordibaca 1851 kaliSemua Kategori

Program Studi Akuntansi Universitas Bakrie bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan I mengadakan acara seminar “Tax Goes to Campus”. Acara ini mengundang pemilik atau pengurus yayasan pendidikan, dosen dan mahasiswa se-Jakarta Selatan atau wilayah Kopertis III.selengkapnya

 Pertengahan Juni, DPR Gelar Paripurna Bahas Tax AmnestyPertengahan Juni, DPR Gelar Paripurna Bahas Tax AmnestyRabu 25 Mei 2016 13:45Administratordibaca 975 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak alias tax amnesty masih belum menemui titik terang kapan bisa dimulai. Namun, pembahasan RUU tax amnesty antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mulai buka-bukaan soal data.selengkapnya

 Bank Indonesia Sambut Ditjen Pajak Buka Data Kerahasiaan BankBank Indonesia Sambut Ditjen Pajak Buka Data Kerahasiaan BankSelasa 24 Mei 2016 17:15Administratordibaca 1711 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia, Agus Dermawan Martowardojo menyambut baik rencana pemberlakuan pembukaan bank secrecy (data kerahasiaan). Menurut dia, pihaknya tidak mempermasalahkan pembukaan data itu oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini berkaitan dengan keikutsertaan Indonesia dalam kebijakan Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

 Awas, Setiap Kantor Pajak Ditarget 2 Kali Lakukan PenyanderaanAwas, Setiap Kantor Pajak Ditarget 2 Kali Lakukan PenyanderaanSelasa 24 Mei 2016 12:53Administratordibaca 961 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memastikan pelaksanaan tahun penegakan hukum pada tahun ini sudah semakin siap diterapkan, khususnya di Jawa Barat, seiring telah disosialisasikannya addendum, pedoman kerja, dan implementasi kerjasama antara Ditjen Pajak dan Polri kepada kedua belah pihak hingga level bawah.selengkapnya

 Kinerja Pajak Terkendala Data-DataKinerja Pajak Terkendala Data-DataSenin 23 Mei 2016 17:06Administratordibaca 951 kaliSemua Kategori

Saat ini, isu pajak menjadi isu yang dibicarakan di berbagai negara. Perkembangan ekonomi global, terutama digital ekonomi membuat isu pajak kian kompleks. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini semakin menjamur perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Kehadiran perusahaan tersebut lanjut dia, menimbulkan pertanyaan bahwa ke negara mana peruselengkapnya

 JK: Indonesia di Antara Neraka dan Surga PajakJK: Indonesia di Antara Neraka dan Surga PajakSenin 23 Mei 2016 17:01Administratordibaca 1450 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) mengemukakan, Indonesia merupakan negara yang bukan surga pajak, namun juga bukan negara yang memperketat pajak atauneraka pajak. Indonesia berada di tengah-tengah antara neraka dan surga pajak. Hal ini dibuktikan dengan tax ratio pajak Indonesia yang masih rendah, yakni 11%. Malaysia saat ini 16% dan Singapura 18%. Itu artinya, kata JK, kepatuhan pajakselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :