Penangkal Penghindar Pajak Aktif, Banyak Perusahaan Naikkan HargaPenangkal Penghindar Pajak Aktif, Banyak Perusahaan Naikkan HargaKamis 9 Jun 2016 09:02Administratordibaca 1784 kaliSemua Kategori

Negara-negara dengan ekonomi besar yang tergabung dalam G-20 dan OECD akan menerapkan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project. Karena sistem penangkal penghindaran pajak ini, sejumlah perusahaan berpotensi menaikkan harga produksi untuk merespons beban pajak. Data konsultan pajak internasional, RSM Indonesia, menyebutkan hanya 8,3 persen perusahaan yang dipredksi tidak menaikkan harga.selengkapnya

 Revisi UU KUP, DPR harap Wajib Pajak tak lagi Jadi ObyekRevisi UU KUP, DPR harap Wajib Pajak tak lagi Jadi ObyekKamis 9 Jun 2016 08:48Administratordibaca 2756 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat berharap revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) bisa mendorong kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus atau petugas pajak. Sebab, kesenjangan yang terjadi selama ini menimbulkan tekanan pada wajib pajak. "Revisi UU KUP diharapkan menempatkan wajib pajak dan fiskus secara equal. Setidaknya bisa menempatkan wajib pajak bukan hanya sebagai obyek tapi juga subyekselengkapnya

 ICMI Juga Soroti Google Belum Bayar Pajak di IndonesiaICMI Juga Soroti Google Belum Bayar Pajak di IndonesiaRabu 8 Jun 2016 16:33Administratordibaca 928 kaliSemua Kategori

Selain soal konten berbau pornografi, ICMI juga menitikberatkan status Google di Indonesia yang belum berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT), sehingga tak wajib pajak. Padahal, bisnis Google dan YouTube di Indonesia bisa dibilang tumbuh subur.selengkapnya

 Menkeu Rayu DPR Loloskan RUU Tax Amnesty Tutupi Shortfall Pajak 2016Menkeu Rayu DPR Loloskan RUU Tax Amnesty Tutupi Shortfall Pajak 2016Rabu 8 Jun 2016 16:19Administratordibaca 1116 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membujuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memuluskan rencana pemerintah memberlakukan pengampunan pajak atau tax amnesty. Sebab, tax amnesty berfungsi untuk menutup selisih penerimaan dan target (shortfall) pajak yang diperkirakan mencapai Rp 150 triliun hingga Rp 180 triliun.selengkapnya

 Pembahasan RUU Tax Amnesty Lamban, CITA Ungkap 7 Hal Berikut IniPembahasan RUU Tax Amnesty Lamban, CITA Ungkap 7 Hal Berikut IniRabu 8 Jun 2016 15:51Administratordibaca 978 kaliSemua Kategori

Pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR berlarut-larut. Tak seperti yang dijanjikan Wakil Presiden, Menteri Keuangan, dan Ketua DPR, ternyata pembahasan telah masuk bulan Juni 2016 dan tak dapat dipastikan akan selesai di pertengahan Juni 2016 seperti optimisme Pemerintah. Yustinus Prastowo Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan penyelesaian yang terburu-buruselengkapnya

 Menkeu Akui Lebih Sulit Periksa Data Pajak PribadiMenkeu Akui Lebih Sulit Periksa Data Pajak PribadiRabu 8 Jun 2016 14:30Administratordibaca 779 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini tengah melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak melalui berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan peningkatan penerimaan pajak pada sektor pajak pribadi atau Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Pada tahun lalu, penerimaan negara sektor WPOP hanya mencapai Rp9 triliun. Bambang pun menargetkan tahun ini penerimaan pajak WPOP dapat meningkat hingga 100 persenselengkapnya

 Surya Paloh Bicarakan RUU Pengampunan Pajak dengan JokowiSurya Paloh Bicarakan RUU Pengampunan Pajak dengan JokowiRabu 8 Jun 2016 10:25Administratordibaca 992 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengakui sejumlah elite politik berbicara dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty (pengampunan pajak). Jokowi dan JK datang dalam undangan buka puasa bersama Partai Nasdem, Selasa (7/6). Dalam kesempatan tersebut, Surya Paloh menanyakan kepada Jokowi apakah usulan RUU tersebut akan sesuai dengan ekspektasiselengkapnya

 Sanksi Pelaporan Data Kartu Kredit tak TegasSanksi Pelaporan Data Kartu Kredit tak TegasSelasa 7 Jun 2016 20:33Administratordibaca 1149 kaliSemua Kategori

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/ 2016, bank harus menyerahkan laporan data kartu kredit nasabahnya paling lambat 31 Mei 2016. Namun, Ditjen Pajak melonggarkan kebijakan ini. Ditjen Pajak memberikan batas waktu hingga minggu kedua Juni 2015 untuk pelaporan data kartu kredit. Soalnya, sejauh ini baru tiga bank yang memberikan laporan.selengkapnya

 Menkeu Bambang Selipin Asumsi TA,Berbuntut PanjangMenkeu Bambang Selipin Asumsi TA,Berbuntut PanjangSelasa 7 Jun 2016 09:39Administratordibaca 588 kaliSemua Kategori

Gara-gara memasukkan asumsi tax amnesty ke dalam draf RAPBN-P 2016, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dikritik Komisi XI DPR. Kelihatannya sang menteri sangat bernafsu. Adalah Melchias Markus Mekeng, vokalis Komisi XI DPR asal Golkar yang mempertanyakan masuknya asumsi tax amnesty dalam RAPBN-P 2016. "Tadi saya lihat, sudah dimasukan asumsi dana tax amnesty (RAPBN-P 2016).selengkapnya

 KPK juga Diminta Kawal Pembahasan Tax AmnestyKPK juga Diminta Kawal Pembahasan Tax AmnestySenin 6 Jun 2016 23:52Administratordibaca 992 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, aroma tak sedap yang mewarnai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty berpotensi menjadi bola liar. Hal tersebut lanjut Prastowo, bisa berdampak terhadap rusaknya kredibilitas program pengampunan pajak. Bahkan, dapat dianggap menjustifikasi dugaan bahwa maksud dan tujuan pengampunan pajakselengkapnya

 TAX AMNESTY: UU Tak Kunjung Terbit, Presiden Diminta Ambil Alih KendaliTAX AMNESTY: UU Tak Kunjung Terbit, Presiden Diminta Ambil Alih KendaliSenin 6 Jun 2016 15:50Administratordibaca 882 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo diminta untuk mengambil alih kendali pembahasan RUU Pengampunan Pajak dengan melibatkan multipihak macam DPR, asosiasi pengusaha dan penegak hukum. Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo menuturkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR saat ini masih berlarut-larut. Pembahasan yang bertele-tele, sambungnya, menciptakan ketidakpastian.selengkapnya

 RUU Pengampunan Pajak Dibahas Tertutup Berpotensi Jadi Bola LiarRUU Pengampunan Pajak Dibahas Tertutup Berpotensi Jadi Bola LiarSenin 6 Jun 2016 13:28Administratordibaca 885 kaliSemua Kategori

Panitia Kerja atau Panja DPR melakukan pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak secara tertutup. Wajar jika ini menimbulkan kecurigaan publik. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan pengampunan pajak merupakan isu sensitif. Sehingga pemerintah dan DPR harus membuka saluran untuk publik melakukan kontrol.selengkapnya

 Produsen Kopi Minta Pemerintah Terapkan PPN 0%Produsen Kopi Minta Pemerintah Terapkan PPN 0%Sabtu 4 Jun 2016 10:49Administratordibaca 1056 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini masih menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Kebijakan ini pun dinilai sangat memberatkan bagi produsen kopi di Indonesia. Ridwan salah satunya, produsen kopi asal Aceh ini mengaku sangat keberatan dengan kebijakan ini. Pasalnya, hal ini akan mengancam keberadaan koperasi kopi yang saat ini telah terbentuk pada berbagai daerah.selengkapnya

 Perusahaan MLM Ini Didaulat Sebagai Duta Pajak 2016Perusahaan MLM Ini Didaulat Sebagai Duta Pajak 2016Jumat 3 Jun 2016 19:54Administratordibaca 6542 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan kepada PT Melia Sehat Sejahtera sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan melalui Multi Level Marketing dengan kepatuhan pajak terbaik pada tahun 2015 lalu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, pemberian penghargaan ini sebagaiselengkapnya

 Menkominfo Nyatakan Pajak jadi Isu Penyedia Aplikasi Berbasis InternetMenkominfo Nyatakan Pajak jadi Isu Penyedia Aplikasi Berbasis InternetJumat 3 Jun 2016 14:54Administratordibaca 891 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan isu terkait pajak menjadi pertanyaan para penyedia layanan aplikasi berbasis "internet" (over the top/OTT). "Saya masih berkomunikasi dengan pajak terkait hal ini bagaimana terbaiknya, karena ini masih banyak menjadi pertanyaan. Kita inginnya sih penghitungan pajak yang sederhana, sehingga memudahkan membayar pajak," kata Rudiantaraselengkapnya

 Pengusaha Berbasis Internet Pertanyakan Kepastian Pajak OnlinePengusaha Berbasis Internet Pertanyakan Kepastian Pajak OnlineJumat 3 Jun 2016 14:51Administratordibaca 657 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan isu terkait pajak menjadi pertanyaan para penyedia layanan aplikasi berbasis "internet" (over the top/OTT). "Saya masih berkomunikasi dengan pajak terkait hal ini bagaimana terbaiknya, karena ini masih banyak menjadi pertanyaan. Kita inginnya sih penghitungan pajak yang sederhana, sehingga memudahkan membayar pajak," kata Rudiantaraselengkapnya

 HIPMI: Tax Amnesty Harus Bersifat Jangka PanjangHIPMI: Tax Amnesty Harus Bersifat Jangka PanjangJumat 3 Jun 2016 13:12Administratordibaca 845 kaliSemua Kategori

Cakupan aturan tax amnesty (pajak pengampunan) sebetulnya bisa diperluas, tidak sebatas fokus repatriasi modal semata. "Analoginya, kenapa kaca depan mobil lebih besar ketimbang kaca spionnya. Artinya kita seharusnya berpikir masa ke depan, Jadi tax amnesty juga harus bersifat jangka panjang jadi visi ke depannya jelas," ujar Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center, Ajib Hamdaselengkapnya

 Menko Luhut Sebut Ribuan Triliun Rupiah Pajak Belum TerbayarkanMenko Luhut Sebut Ribuan Triliun Rupiah Pajak Belum TerbayarkanKamis 2 Jun 2016 20:10Administratordibaca 1046 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menyebut potensi pajak Indonesia yang belum dibayarkan mencapai ribuan triliun rupiah. Luhut mengatakan, data tersebut berdasarkan catatan yang dimiliki Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).selengkapnya

 Ditjen Pajak Diminta Intip Kartu Kredit Usai Tax Amnesty DiberlakukanDitjen Pajak Diminta Intip Kartu Kredit Usai Tax Amnesty DiberlakukanRabu 1 Jun 2016 21:44Administratordibaca 914 kaliSemua Kategori

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyetujui langkah pemerintah yang akan melakukan 'intip-intip' data transaksi nasabah dalam kartu kredit. Namun, mesti dilakukan secara bertahap dan bukan dalam waktu dekat ini. "Per 2017 keterbukaan informasi secara internasional kan bisa dihindari, tetapi harus ada step by step. Kalau menurut saya sebagai Kadin tentu kami mengusulkan pemberlakuannya menungguselengkapnya

 OJK: Data Nasabah Bank tak Bebas DibukaOJK: Data Nasabah Bank tak Bebas DibukaRabu 1 Jun 2016 19:50Administratordibaca 2961 kaliSemua Kategori

Program sistem pertukaran informasi otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) tak akan membuat pintu informasi data nasabah bank terbuka lebar. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penjaga gawang (gatekeeper) akan menjaga informasi yang perlu atau tidak untuk dipublikasikan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :