Sengketa Restitusi Pajak PKP2B Dibawa Ke PengadilanSengketa Restitusi Pajak PKP2B Dibawa Ke PengadilanJumat 24 Jun 2016 11:35Administratordibaca 1302 kaliSemua Kategori

Sengketa pengembalian atau restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) yang melibatkan perusahaan pemegang lisensi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III akhirnya dibawa ke pengadilan pajak. Jalan tersebut ditempuh lantaran tidak adanya titik temu antara pengusaha dan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.selengkapnya

 Ketua DPR: Pengampunan Pajak Berdampak Besar untuk PerekonomianKetua DPR: Pengampunan Pajak Berdampak Besar untuk PerekonomianJumat 24 Jun 2016 08:47Administratordibaca 964 kaliSemua Kategori

Ketua DPR RI Ade Komaruddin mengatakan aturan mengenai pengampunan pajak akan memberikan dampak yang besar pada perekonomian nasional. Saat mengunjungi kompleks perindustrian di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis, Akom mengatakan bila aturan pengampunan pajak berlangsung secara efektif akan mendorong pendapatan negara.selengkapnya

 DPD: Laksanakan Tax Amnesty untuk Tutup Defisit NegaraDPD: Laksanakan Tax Amnesty untuk Tutup Defisit NegaraJumat 24 Jun 2016 07:43Administratordibaca 1251 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak agar UU yang mengatur kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty bisa segera diberlakukan. Kebijakan tax amnesty diperlukan untuk mengatasi defisit dalam APBN 2016.selengkapnya

 Siap di Ketok, RUU Tax Amnesty Mulai FinalisasiSiap di Ketok, RUU Tax Amnesty Mulai FinalisasiKamis 23 Jun 2016 13:40Administratordibaca 1096 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak antara Pemerintah dan DPR tinggal sedikit lagi, bahkan saat pembahasannya mulai mengerucut. Kepala Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suahasil Nazara mengatakan antara Pemerintah dan DPR sepakat bahwa Indonesia perlu adanya tax amnesty.selengkapnya

 Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp54 Juta Sudah DitandatanganiBatas Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp54 Juta Sudah DitandatanganiKamis 23 Jun 2016 09:12Administratordibaca 1978 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kenaikan mengenai batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya Rp36 juta menjadi Rp54 juta sudah ditandatangani melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). "Mengenai PTKP, PMK-nya sudah saya tandatangani berlakunya untuk pajak tahun ini," kata Bambang disela acara buka bersama media di kantor Kemenkeu di Jakarta, Rabu.selengkapnya

 Menkeu: PMK Kenaikan PTKP Sudah DitekenMenkeu: PMK Kenaikan PTKP Sudah DitekenKamis 23 Jun 2016 08:54Administratordibaca 3537 kaliSemua Kategori

Batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang baru akan berlaku resmi sebentar lagi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku, telah meneken peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengatur mengenai kenaikan tersebut. "PMK sudah saya tandatangan dan berlaku untuk tahun pajak 2016. Jadi otomatis akan ada penyesuaian kantor-kantornya dengan pegawainya," kata Bambang, Rabu (22/6).selengkapnya

 Pembentukan Offshore Financial Center Setelah Tax Amnety RampungPembentukan Offshore Financial Center Setelah Tax Amnety RampungRabu 22 Jun 2016 14:45Administratordibaca 2458 kaliSemua Kategori

Wacana pembentukan offshore financial center akan dieksekusi setelah kebijakan pengampunan pajak selesai diimplementasikan. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan daerah yang menjadi offshore financial center itu nantinya akan mempunyai kekhususan dari sisi pajak sehingga semacam tax haven area.selengkapnya

 Pajak Progresif Mentok, GIMNI: Prancis Masih Akan Cari Cara LainPajak Progresif Mentok, GIMNI: Prancis Masih Akan Cari Cara LainRabu 22 Jun 2016 09:37Administratordibaca 819 kaliSemua Kategori

Kendati pemerintah Prancis sudah menghapus poin pajak progresif terhadap CPO dalam RUU Biodiversitas mereka, pelaku industri menilai negara itu masih akan menempuh jalan lain untuk menghambat CPO masuk ke pasar domestiknya. Namun demikian, para pelaku usaha di sektor kelapa sawit meyakini bukan perkara mudah bagi pemerintah dan parlemen Prancis untuk menerapkan instrumen kebijakan bersifatselengkapnya

 BI Siapkan Instrumen Pengelola Dana Tax AmnestyBI Siapkan Instrumen Pengelola Dana Tax AmnestyRabu 22 Jun 2016 08:18Administratordibaca 985 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menuturkan bila kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty selesai akhir bulan ini, maka diperlukan kesiapan para lembaga keuangan seperti BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).selengkapnya

 ICP USD40/Barel, Menkeu: Penerimaan Pajak Jadi Rp1.539,2 TriliunICP USD40/Barel, Menkeu: Penerimaan Pajak Jadi Rp1.539,2 TriliunSelasa 21 Jun 2016 13:16Administratordibaca 942 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam postur sementara asumsi makro APBN-P 2016 ada dampak dari perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) menjadi USD40 per barel.selengkapnya

 Menkeu Wacanakan Bikin Pulau Khusus Pungutan Pajak RendahMenkeu Wacanakan Bikin Pulau Khusus Pungutan Pajak RendahSelasa 21 Jun 2016 11:27Administratordibaca 608 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melontarkan wacana untuk membentuk sebuah pusat keuangan offshore (Offshore Financial Centers) yang akan ditempatkan di salah satu kepulauan yang berada di yuridiksi Indonesia. “Bentuknya lihat Pulau Labuan di Malaysia. Semacam tax haven (suaka pajak) area,” ujar Bambang saat ditemui di gedung parlemen Jakarta, Senin malam, 20 Juni 2016.selengkapnya

 DJP Siap Penjarakan 700 Pengemplang PajakDJP Siap Penjarakan 700 Pengemplang PajakSelasa 21 Jun 2016 08:21Administratordibaca 746 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menargetkan penyanderaan (gijzeling) 700 Wajib Pajak di seluruh Indonesia. Yang diincar adalah pengemplang pajak di 2016. "Kita targetkan seluruh Indonesia, masing-masing di KPP melakukan gijzeling kepada dua penunggak pajak. Di Indonesia ada 330 KPP, jadi ada 600-700 gijzeling," kata Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Angin Prayitno Ajiselengkapnya

 DJP Targetkan Sandera 700 Penunggak PajakDJP Targetkan Sandera 700 Penunggak PajakSelasa 21 Jun 2016 07:22Administratordibaca 704 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan penyanderaan (gijzeling) kepada 700 Wajib Pajak di seluruh Indonesia, yang diduga masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya pada 2016. "Kita targetkan seluruh Indonesia, masing-masing di KPP melakukan gijzelingkepada dua penunggak pajak. Di Indonesia ada 330 KPP, jadi ada 600-700gijzeling," kata Direktur Pemeriksaan dan Penagihanselengkapnya

 Genjot Target, Ditjen Pajak Bakal Makin Sering Sandera WPGenjot Target, Ditjen Pajak Bakal Makin Sering Sandera WPSenin 20 Jun 2016 14:09Administratordibaca 482 kaliSemua Kategori

Penegakan hukum di bidang perpajakan menjadi misi utama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), dalam upaya untuk mencapai target penerimaan pajak yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp1.360 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, salah satu langkah penegakan hukum yangselengkapnya

 Syarat Tax Amnesty, Aset harus Sesuai Nilai WajarSyarat Tax Amnesty, Aset harus Sesuai Nilai WajarSabtu 18 Jun 2016 09:34Administratordibaca 3394 kaliSemua Kategori

Pemerintah ingin setiap aset yang dilampirkan dalam pengajuan pengampunan pajak didukung oleh dokumen yang valid. Salah satunya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui, hal tersebut sudah disetujui oleh panitia kerja penyusun beleid pengampunan pajak tersebut. "Dengana danya dokumen, otoritas tidak perlu lagi melakukan verifikasi," kata Bambangselengkapnya

 Edukasi Perpajakan Bagi Pengusaha Kost SemarangEdukasi Perpajakan Bagi Pengusaha Kost SemarangKamis 16 Jun 2016 12:34Administratordibaca 1381 kaliSemua Kategori

Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, Kanwil DJP Jawa Tengah I bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang dan Bank Jateng mengadakan talkshow Peluang Permodalan Usaha Kost dan EdukasPerpajakan pada Sabtu (28/05). Sekitar 150 pengusaha kost di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Gunung Pati diundang dalam kegiatan yang berlangsung di aula Kantor Pusat Bank Jateng dan menghadirkan nara sumberselengkapnya

 Mandiri: Tak Ada Gejala Penutupan Akun RekeningMandiri: Tak Ada Gejala Penutupan Akun RekeningKamis 16 Jun 2016 11:35Administratordibaca 992 kaliSemua Kategori

Direktur Treasury and Market Bank Mandiri, Pahala N Mansury menyatakan tidak ada gejala nasabah melakukan penutupan akun rekening. Hal itu terkait kebijakan Kementerian Keuangan mewajibkan penerbit kartu kredit melaporkan data serta transaksinya kepada Direktorat Jenderal Pajak. "Kalau dari menutup akun rekeningnya saya rasa tidak ada sampai sejauh ini. Tidak ada gejala kalau mereka melakukanselengkapnya

 Dituduh Selewengkan Duit Pajak, Gubernur Tokyo Pilih MundurDituduh Selewengkan Duit Pajak, Gubernur Tokyo Pilih MundurRabu 15 Jun 2016 12:34Administratordibaca 874 kaliSemua Kategori

Gubernur Tokyo, Yoichi Masuzoe, berencana untuk mengajukan pengunduran dirinya pada Rabu pagi waktu setempat. Kantor berita NHK melaporkan, keputusan ini dilakukan setelah mencuatnya dugaan penggunaan uang pajak dengan tidak semestinya, antara lain untuk liburan keluarga, Dilansir dari Reuters, Rabu 15 Juni 2016, Masuzoe yang kini berusia 67 tahun memenangkan pemilu pada 2014 dengan dukunganselengkapnya

 KPK: Perusahaan Tambang Masih Utang Rp2,8 Triliun ke NegaraKPK: Perusahaan Tambang Masih Utang Rp2,8 Triliun ke NegaraSelasa 14 Jun 2016 14:20Administratordibaca 3625 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut piutang sektor pertambangan di Indonesia mencapai Rp2,8 triliun. Piutang tersebut berasal dari iuran tetap, royalti, jaminan reklamasi, dan pajak yang belum dibayarkan perusahaan pada negara. Sektor pertambangan juga berada di peringkat dua penyumbang suap tertinggi, setelah sektor konstruksi yang menempati peringkat pertama.selengkapnya

 Astra Tunggu Kebijakan Tax AmnestyAstra Tunggu Kebijakan Tax AmnestySelasa 14 Jun 2016 12:55Administratordibaca 1116 kaliSemua Kategori

Lahirnya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty ternyata bukan hanya ditunggu-tunggu oleh pemerintah tapi juga dunia usaha, salah satunya PT Astra International Tbk (ASII). Investor Relation Astra International Ira Ardianti mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik tax amnesty tersebut. Pasalnya dengan masuknya dana repatriasi maka akan memberikan pengaruh dalam menggerakan rodaselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :