Pengamat: Usulan TA Demokrat & PKS, Tak Masuk AkalPengamat: Usulan TA Demokrat & PKS, Tak Masuk AkalSelasa 28 Jun 2016 08:24Administratordibaca 665 kaliSemua Kategori

Dua fraksi DPR yakni Demokrat dan PKS mengusulkkan bahwa uang tebusan hanya untuk menghapus sanksi denda administrasi dan pidana perpajakannya. Bagaimana pandangan pengamat? "Itu (usulan fraksi) jelas tidak masuk akal dan tidak mungkin dijalankan," kata Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo di Jakarta, Senin (27/6/2016).selengkapnya

 Yang Ditunggu Mazda Indonesia dari PemerintahYang Ditunggu Mazda Indonesia dari PemerintahSenin 27 Jun 2016 14:18Administratordibaca 1605 kaliSemua Kategori

Pertengahan 2015 lalu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta agar pemerintah bisa menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil jenis sedan. Hal ini dilakukan karena PPnBM sedan saat ini masih tergolong tinggi sehingga menyebabkan harga sedan menjadi mahal.selengkapnya

 Kementerian ESDM Rekonsiliasi Pajak PenambangKementerian ESDM Rekonsiliasi Pajak PenambangSenin 27 Jun 2016 13:59Administratordibaca 1451 kaliSemua Kategori

Sengketa pajak royalti perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi I, II, dan III terus berlanjut. Makanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said angkat bicara. Sudirman menyebut data sengketa pajak itu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hanya,selengkapnya

 Rapat Lima Hari, Inilah Kesepakatan Tim Perumus RUU Pengampunan PajakRapat Lima Hari, Inilah Kesepakatan Tim Perumus RUU Pengampunan PajakSenin 27 Jun 2016 07:43Administratordibaca 869 kaliSemua Kategori

Tim Perumus akhirnya menyelesaikan pembahasan konten semua pasal RUU Pengampunan Pajak. Rekomendasi tersebut rencananya akan dikembalikan ke Panitia Kerja ppada hari senin besok. Sejak rapat konsinyering yang dilakukan di salah satu hotel di Jakarta dari hari Senin hingga Jumat (24/06), terjadi penyusutan pasal dari draft yang diajukan oleh pemerintah yakni 14 Bab dan 27 pasal menjadi 12 Bab 24selengkapnya

 Perda Pajak Dibatalkan, Wali Kota Solo akan Temui JokowiPerda Pajak Dibatalkan, Wali Kota Solo akan Temui JokowiSabtu 25 Jun 2016 13:57Administratordibaca 835 kaliSemua Kategori

Setelah mengaku mengirimkan surat protes, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, segera menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rudyatmo akan mempertanyakan pembatalan produk hukum Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, seutuhnya atau hanya beberapa pasal saja.selengkapnya

 Temui Jokowi, Pengusaha Karet Minta Penghapusan PPNTemui Jokowi, Pengusaha Karet Minta Penghapusan PPNJumat 24 Jun 2016 14:45Administratordibaca 1332 kaliSemua Kategori

Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jumat (24/6). Dalam kesempatan itu, Gapkindo meminta Presiden agar menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk pertanian dan perkebunan. Ketua Umum Gapkindo Munarji Sudargo mengatakan, produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan di level hulu sebelumnya dibebaskan dari PPN.selengkapnya

 Tak Gunakan e-Faktur, Mulai Bulan Depan Bakal Kena DendaTak Gunakan e-Faktur, Mulai Bulan Depan Bakal Kena DendaJumat 24 Jun 2016 14:30Administratordibaca 1116 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan, terhitung mulai 1 Juli 2016, para Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib untuk menggunakan faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur).selengkapnya

 E-Faktur Berlaku 1 Juli, PKP Diminta Siap-SiapE-Faktur Berlaku 1 Juli, PKP Diminta Siap-SiapJumat 24 Jun 2016 12:59Administratordibaca 1865 kaliSemua Kategori

Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib menggunakan faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) mulai 1 Juli 2016 mendatang. Pemberlakuan secara nasional ini menyusul pemberlakuan e-Faktur di wilayah Jawa dan Bali sejak 1 Juli 2015.selengkapnya

 Hari Ini Analis Saham Bahas Tahapan Pengesahan Tax AmnestyHari Ini Analis Saham Bahas Tahapan Pengesahan Tax AmnestyJumat 24 Jun 2016 12:55Administratordibaca 990 kaliSemua Kategori

Dua tahapan pengesahan tax amnesty yang harus dilalui sebelum pengesahan rancangan Undang-Undang dapat menjadi Undang-Undang adalah tahap pembicaraan rapat paripurna atau pembicaraan tingkat II dan pengesahan oleh Presiden. Pembahasan tax amnesty akan memasuki tahapan paripurna DPR RI pekan depan.selengkapnya

 Menkeu Bambang Ingin Bangun Kawasan Tax HavensMenkeu Bambang Ingin Bangun Kawasan Tax HavensKamis 23 Jun 2016 12:21Administratordibaca 1003 kaliSemua Kategori

Tak sedang bercanda, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melontarkan ide agar Indonesia memiliki kawasan bebas pajak atau tax haven, seperti halnya Malaysia. "Tax Haven itu legal. Tidak ada yang tidak legal, apabila syarat-syaratnya komplit. Harus sesuai aturan yang ada seperti keterbukaan informasi. Contohnya di Malaysia, ada daerahnya jadi offshore financial centre," kata Menkeu Bambang saatselengkapnya

 Menkeu: `Tax Haven` Legal Apabila Sesuai AturanMenkeu: `Tax Haven` Legal Apabila Sesuai AturanKamis 23 Jun 2016 11:43Administratordibaca 815 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai bahwa pembentukan kawasan bebas pajak atau "tax haven" di Indonesia adalah legal apabila syarat-syaratnya lengkap sesuai aturan. "Tax Haven itu legal. Tidak ada yang tidak legal apabila syarat-syaratnya komplit sesuai aturan yang ada seperti keterbukaan informasi. Contohnya di Malaysia, ada daerahnya jadi offshore financial centre," kata Menkeuselengkapnya

 Menkeu Usulkan Pembentukan `tax haven`di IndonesiaMenkeu Usulkan Pembentukan `tax haven`di IndonesiaRabu 22 Jun 2016 15:36Administratordibaca 1090 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengusulkan pembentukan kawasan bebas pajak (tax haven) di Indonesia, bagi perusahaan nasional yang telah memiliki aktivitas bisnis di luar negeri. "Ini sedang kita pikirkan untuk dibuat juga di Indonesia, karena kalau tetap ingin berbisnis di luar negeri, ya tidak apa-apa, tapi basisnya di Indonesia," katanya di Jakarta, Selasa.selengkapnya

 Menkeu Usulkan Pembentukan Tax Haven di IndonesiaMenkeu Usulkan Pembentukan Tax Haven di IndonesiaRabu 22 Jun 2016 15:03Administratordibaca 1000 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengusulkan pembentukan kawasan bebas pajak (tax haven) di Indonesia, bagi perusahaan nasional yang telah memiliki aktivitas bisnis di luar negeri. "Ini sedang kita pikirkan untuk dibuat juga di Indonesia, karena kalau tetap ingin berbisnis di luar negeri, ya tidak apa-apa, tapi basisnya di Indonesia," katanya di Jakarta, Selasa (21/6).selengkapnya

 Menkeu Ingin Buat Kawasan Tax HavenMenkeu Ingin Buat Kawasan Tax HavenRabu 22 Jun 2016 14:30Administratordibaca 764 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro melemparkan wacana untuk membuat satu kawasan di Indonesia yang bisa digunakan sebagai tax havens atau surga pajak, bagi para pembisinis Indonesia agar tidak menyimpan dananya di luar negeri. "Selama ini kalau dia (pengusaha) berbisnis di luar negeri yang dijadikan basis itu bukan di Indonesia tetapi tax haven atau Special Purpose Vechile (SPV)selengkapnya

 BI Siapkan Instrumen Pengelola Dana Tax AmnestyBI Siapkan Instrumen Pengelola Dana Tax AmnestyRabu 22 Jun 2016 08:18Administratordibaca 986 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menuturkan bila kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty selesai akhir bulan ini, maka diperlukan kesiapan para lembaga keuangan seperti BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).selengkapnya

 ICP Naik, Penerimaan Negara tak Jadi JeblokICP Naik, Penerimaan Negara tak Jadi JeblokRabu 22 Jun 2016 08:09Administratordibaca 597 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada tambahan penerimaan negara dari kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang dipatok US$/barel.selengkapnya

 Tiru Malaysia, Indonesia Bakal Bangun Pulau Surga PajakTiru Malaysia, Indonesia Bakal Bangun Pulau Surga PajakSelasa 21 Jun 2016 16:07Administratordibaca 1195 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, telah melemparkan wacana akan membentuk sebuah pusat keuangan lepas pantai (offshore financial centre) yang nantinya akan ditempatkan di salah satu kepulauan yang berada di wilayah yuridiksi Indonesia. Bambang pun mengaku, ide untuk membuat pulau lepas pantai ini memang mengadopsi Pulau Labuan,Malaysia, yang telah ditetapkan sebagai offshore financial centreselengkapnya

 ICP USD40/Barel, Menkeu: Penerimaan Pajak Jadi Rp1.539,2 TriliunICP USD40/Barel, Menkeu: Penerimaan Pajak Jadi Rp1.539,2 TriliunSelasa 21 Jun 2016 13:16Administratordibaca 942 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam postur sementara asumsi makro APBN-P 2016 ada dampak dari perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) menjadi USD40 per barel.selengkapnya

 Pembahasan Pasal Tax Amnesty Rampung Malam IniPembahasan Pasal Tax Amnesty Rampung Malam IniSelasa 21 Jun 2016 10:41Administratordibaca 1107 kaliSemua Kategori

Panitia Kerja (Panja) pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak akan mendorong pembahasan tax amnesty selesai dalam beberapa hari ini. Ketua Panja H. Soepriyatno mengatakan, pihaknya akan merampungkan pembahasan pasal yang belum tuntas malam ini juga, Senin (20/6).selengkapnya

 Soal Tax Amnesty, Indonesia Bisa Jadi Negara ke-32Soal Tax Amnesty, Indonesia Bisa Jadi Negara ke-32Selasa 21 Jun 2016 10:39Administratordibaca 1867 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) untuk menarik modal (repatriasi) diyakini bisa mendongkrak perekonomian dalam negeri. Seperti halnya di 31 negara ini. Pengamat perpajakan Universitas Indonesia Danny Darussalam mengatakan, tax amnesty juga berguna untuk memperkuat basis wajib pajak baru.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :