Alasan Dana Repatriasi Tax Amnesty Masih Mengendap di BankAlasan Dana Repatriasi Tax Amnesty Masih Mengendap di BankSenin 21 Nov 2016 14:56Ajeng Widyadibaca 945 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mencatat, total dana repatriasi amnesti pajak, atau tax amnesty yang sudah masuk sebesar Rp41,18 triliun. Sayangnya, 99 persen dana tersebut masih mengendap di bank gateway.selengkapnya

 BI Waspadai Gejolak Pasar Berlanjut Hingga Januari 2017BI Waspadai Gejolak Pasar Berlanjut Hingga Januari 2017Jumat 18 Nov 2016 14:16Ajeng Widyadibaca 634 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowadojo memperkirakan gejolak pasar akibat situasi yang tidak kondusif dari luar negeri saat ini masih akan berlanjut hingga Januari tahun depan. Gejolak pasar itu terjadi sejak terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) pada 8 November lalu hingga pelantikannya dan penetapan kabinetnya pada 20 Januari 2017.selengkapnya

 Bursa Eropa Berpotensi PositifBursa Eropa Berpotensi PositifRabu 16 Nov 2016 14:03Ajeng Widyadibaca 738 kaliSemua Kategori

Bursa saham Eropa berpotensi menguat pada awal perdagangan Rabu (16/11/2016). Investor memanfaatkan tren pelemahan dolar AS yang telah naik sejak kemenangan Trump.selengkapnya

 Mayoritas dana repatriasi masuk lewat perbankanMayoritas dana repatriasi masuk lewat perbankanSenin 14 Nov 2016 11:33Ajeng Widyadibaca 909 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak (WP) lebih memilih perbankan untuk membawa masuk asetnya di luar negeri ke dalam negeri melalui skema repatriasi dalam program Tax Amnesty. Menurut catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, pada bulan Oktober 2016, realisasi repatriasi yang masuk sebesar Rp 30,5 triliun.selengkapnya

 PAD Cekak, Pemkab OKU Terbebani Pelunasan Utang Rp60 M Tahun DepanPAD Cekak, Pemkab OKU Terbebani Pelunasan Utang Rp60 M Tahun DepanSenin 14 Nov 2016 11:31Ajeng Widyadibaca 732 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatra Selatan pada 2017 dibebankan wajib membayar utang proyek 2016 senilai Rp60 miliar, sementara pendapatan asli daerah (PAD) tahun depan justru dirancang turun Rp23,5 miliar.selengkapnya

 Misbakhun: Pemerintah Mesti Jaga Momentum Evaluasi Amnesti PajakMisbakhun: Pemerintah Mesti Jaga Momentum Evaluasi Amnesti PajakJumat 11 Nov 2016 14:31Ajeng Widyadibaca 799 kaliSemua Kategori

Kebijakan Amnesti Pajak yang dijalankan pemerintah Jokowi-JK awalnya ada sejumlah keraguan dan pesimisme, namun sampai periode pertama berakhir (30 September 2016), menuai keberhasilan besar hingga akhir periode pertama. Anggota komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menilai keberhasilan ini tidak semata upaya menambal kemungkinan defisit APBN 2016selengkapnya

 Koperasi Diusulkan Mendapat Distingsi PajakKoperasi Diusulkan Mendapat Distingsi PajakRabu 9 Nov 2016 08:13Administratordibaca 642 kaliSemua Kategori

Koperasi diusulkan mendapat perbedaan perlakuan berbeda (distingsi) pajak dengan mempertimbangkan beda mendasar sifatnya dengan badan usaha yang lain. Alasannya, koperasi memiliki perbedaan karena tak semata mengejar keuntungan.selengkapnya

 Koperasi Diusulkan Dapat Perbedaan Perlakuan PajakKoperasi Diusulkan Dapat Perbedaan Perlakuan PajakSelasa 8 Nov 2016 16:01Ajeng Widyadibaca 695 kaliSemua Kategori

Koperasi diusulkan untuk mendapat perbedaan perlakuan (distingsi) pajak dengan mempertimbangkan beda yang mendasar dalam hal sifatnya dengan badan usaha yang lain.selengkapnya

 Pemerintah Belum Sepakat soal Pajak E-CommercePemerintah Belum Sepakat soal Pajak E-CommerceSenin 7 Nov 2016 11:00Ajeng Widyadibaca 620 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan perusahaan berbasis digital (e-commerce), termasuk perusahaan raksasa seperti Google dan Facebook, harus membayar pajak di Indonesia.selengkapnya

 Kemenkominfo Tak Bisa Pastikan Kapan Google Bayar PajakKemenkominfo Tak Bisa Pastikan Kapan Google Bayar PajakJumat 4 Nov 2016 14:03Administratordibaca 755 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur layanan aplikasi dan atau konten melalui internet (over the top/OTT) harus bayar pajak.selengkapnya

 Pajak, Utang dan Kredibilitas APBN di Tahun Ketiga JokowiPajak, Utang dan Kredibilitas APBN di Tahun Ketiga JokowiSelasa 1 Nov 2016 06:56Administratordibaca 647 kaliSemua Kategori

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah menargetkan penerimaan dalam negeri sebesar Rp 1.748,9 triliun. Sebesar Rp 1.271,7 triliun berasal dari penerimaan khusus pajak non minyak dan gas bumi (migas).selengkapnya

 Menkeu: Penerimaan Pajak Cukup AmbisiusMenkeu: Penerimaan Pajak Cukup AmbisiusSabtu 29 Okt 2016 11:15Administratordibaca 614 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan rasio utang pemerintah terhadap PDB akan terus terjaga pada kisaran 27 persen, meski pada APBN 2017 terdapat porsi penambahan utang baru untuk menutup defisit.selengkapnya

 Misbakhun: Pemerintah Mesti Jaga Momentum Evaluasi Amnesti PajakMisbakhun: Pemerintah Mesti Jaga Momentum Evaluasi Amnesti PajakSabtu 29 Okt 2016 07:21Administratordibaca 41 kaliSemua Kategori

Kebijakan Amnesti Pajak yang dijalankan pemerintah Jokowi-JK awalnya ada sejumlah keraguan dan pesimisme, namun sampai periode pertama berakhir (30 September 2016), menuai keberhasilan besar hingga akhir periode pertama.selengkapnya

 Misbakhun: Keberhasilan Amnesti Pajak Kuatkan Kepercayaan MasyarakatMisbakhun: Keberhasilan Amnesti Pajak Kuatkan Kepercayaan MasyarakatJumat 28 Okt 2016 15:36Administratordibaca 666 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun menegaskan keberhasilan Amnesti Pajak menjadi sinyal menguatnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.selengkapnya

 Amnesti Pajak, Pemerintah Diminta Jaga MomentumAmnesti Pajak, Pemerintah Diminta Jaga MomentumJumat 28 Okt 2016 15:16Administratordibaca 814 kaliSemua Kategori

Kebijakan Amnesti Pajak yang dijalankan pemerintah Jokowi-JK awalnya ada sejumlah keraguan dan pesimisme, namun sampai periode pertama berakhir (30 September 2016), menuai keberhasilan besar hingga akhir periode pertama.selengkapnya

 Target Pajak Momok bagi APBNTarget Pajak Momok bagi APBNKamis 27 Okt 2016 12:49Administratordibaca 816 kaliSemua Kategori

Setelah melewati pembahasan lama, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 menjadi UU lewat rapat paripurna.selengkapnya

 Belanja dan Pungutan Pajak Indonesia Masih RendahBelanja dan Pungutan Pajak Indonesia Masih RendahSelasa 25 Okt 2016 08:38Administratordibaca 717 kaliSemua Kategori

Posisi belanja publik dan pungutan pajak Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada pada tingkat pembangunan setara. Posisi belanja Indonesia masih kalah dibandingkan Meksiko, India, Kolombia, Turki, Rusia, Brasil.selengkapnya

 Bisnis Properti Mulai Rasakan Efek Tax AmnestyBisnis Properti Mulai Rasakan Efek Tax AmnestySenin 24 Okt 2016 14:10Administratordibaca 1172 kaliSemua Kategori

Program Tax amnesty atau pengampunan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah diyakini mulai memberikan dampak terhadap iklim bisnis properti di Kota Semarang. Wakil Ketua DPD REI Jateng Bidang Pertanahan Wibowo Tedjo Sukmono mengatakan, sejak berakhirnya program amnesti pajak tahap pertama, sudah mulai ada pergerakan penjualan perumahan.selengkapnya

 Bank Pelat Merah Ini Sedot Duit Repatriasi Rp6,3TBank Pelat Merah Ini Sedot Duit Repatriasi Rp6,3TSenin 24 Okt 2016 13:42Administratordibaca 591 kaliSemua Kategori

Saat ini, bank pelat merah berlomba-lomba menciptakan produk non keuangan untuk menampung duit dari program amnesti (pengampunan) pajak. Termasuk yang dilakukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.selengkapnya

 Dana Repatriasi: Bank Mandiri Bakal Luncurkan Produk Non Keuangan BaruDana Repatriasi: Bank Mandiri Bakal Luncurkan Produk Non Keuangan BaruSenin 24 Okt 2016 13:33Administratordibaca 1072 kaliSemua Kategori

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berencana meluncurkan produk nonkeuangan baru yang akan digunakan sebagai instrument penampung dana repatriasi dalam program amnesti pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :