POLEMIK PMK 229/2017: Ditjen Bea Cukai Klaim Mayoritas Pengguna Jasa Sudah PatuhPOLEMIK PMK 229/2017: Ditjen Bea Cukai Klaim Mayoritas Pengguna Jasa Sudah PatuhJumat 25 Mei 2018 13:09Ridha Anantidibaca 858 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) belum mengindikasikan memberikan relaksasi terkait implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian dan Kesepakatan Internasional.selengkapnya

 DJBC Sebut 95% Pengguna Jasa Sudah Tahu PMK 229/2017DJBC Sebut 95% Pengguna Jasa Sudah Tahu PMK 229/2017Kamis 24 Mei 2018 14:18Ridha Anantidibaca 560 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merinci data importir yang mendapatkan sanksi karena terlambat menyampaikan Surat Keterangan Asal (SKA) barang impor.selengkapnya

 POLEMIK PMK 229/2017: Persentase Importir yang Terkena Sanksi KecilPOLEMIK PMK 229/2017: Persentase Importir yang Terkena Sanksi KecilKamis 24 Mei 2018 14:15Ridha Anantidibaca 624 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa persentase importir yang dikenai sanksi tarif normal sebesar 10% akibat telat memberikan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) sangat minim.selengkapnya

 Aturan Pajak E-Commerce Segera TerbitAturan Pajak E-Commerce Segera TerbitKamis 24 Mei 2018 09:57Ridha Anantidibaca 519 kaliSemua Kategori

Siap-siap setelah implementasi revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46/2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, aturan lain terkait e-commerce bakal segera dirampungkan.selengkapnya

 Sri Mulyani Pastikan Pajak UKM Turun Jadi 0,5 PersenSri Mulyani Pastikan Pajak UKM Turun Jadi 0,5 PersenSelasa 22 Mei 2018 10:08Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Dari Usaha Yang Diterima atau Diperolah Wajib Pajak Tertentu Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, akhirnya rampung.selengkapnya

 Menkeu pastikan PPh final UKM sebesar 0,5%Menkeu pastikan PPh final UKM sebesar 0,5%Selasa 22 Mei 2018 09:49Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Dari Usaha Yang Diterima atau Diperolah Wajib Pajak Tertentu Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sudah rampung.selengkapnya

 PPh Badan Naik Pesat, Sri Mulyani Sebut Sinyal Positif Kegiatan UsahaPPh Badan Naik Pesat, Sri Mulyani Sebut Sinyal Positif Kegiatan UsahaJumat 18 Mei 2018 13:47Ridha Anantidibaca 461 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak perhasilan (PPh) badan mengalami pertumbuhan pesat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pertumbuhan tinggi terutama terjadi pada PPh Pasal 25. Hal ini menunjukkan kegiatan ekonomi yang menguat.selengkapnya

 Ditjen Pajak Optimistis Penerimaan Pajak Tahun Ini di Atas 90%Ditjen Pajak Optimistis Penerimaan Pajak Tahun Ini di Atas 90%Jumat 18 Mei 2018 09:05Ridha Anantidibaca 319 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memproyeksikan penerimaan pajak tahun ini berada di atas angka 90% dari target sebesar Rp1.424 triliun. Proyeksi ini bisa dicapai dengan catatan, pertumbuhan penerimaan pajak konsisten sampai akhir tahun nanti.selengkapnya

 Aturan Tarif Pajak UKM Turun Jadi 0,5 Persen Diumumkan Minggu DepanAturan Tarif Pajak UKM Turun Jadi 0,5 Persen Diumumkan Minggu DepanKamis 17 Mei 2018 14:49Ridha Anantidibaca 327 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak tengah menggodok revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang penerapan pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).selengkapnya

 Gaikindo Ingin Pajak Mobil Jadi Lebih SederhanaGaikindo Ingin Pajak Mobil Jadi Lebih SederhanaSenin 14 Mei 2018 14:32Ridha Anantidibaca 576 kaliSemua Kategori

Struktur pajak kendaraan roda empat saat ini terbagi-bagi dalam beberapa segmen, mulai dari mobil MPV (Multi Purpose Vehicle), sedan, SUV (Sport Utility Vehicle), mobil 4x2, mobil 4x4 dan lain-lain. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia ingin tarif perpajakan mobil penumpang di Indonesia disederhanakan, cukup dibagi dua saja, antara mobil berkapasitas di bawah 10 penumpang dan di atas 10selengkapnya

 Potongan 50% PBB Lapangan Golf di Jakarta akan DicabutPotongan 50% PBB Lapangan Golf di Jakarta akan DicabutSelasa 8 Mei 2018 15:02Ridha Anantidibaca 948 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koreksi atas Peraturan Gubernur No.141/2014 yang memberikan potongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lapangan golf sebesar 50%.selengkapnya

 Alasan Pemprov DKI Hapus Diskon Pajak Lapangan GolfAlasan Pemprov DKI Hapus Diskon Pajak Lapangan GolfSelasa 8 Mei 2018 14:18Ridha Anantidibaca 421 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan pajak lapangan golf tidak mendapat diskon lagi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.selengkapnya

 Bea Cukai Sosialisasikan KITE IKM Dorong Industri KecilBea Cukai Sosialisasikan KITE IKM Dorong Industri KecilRabu 2 Mei 2018 16:22Ridha Anantidibaca 1096 kaliSemua Kategori

Kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah (KITE IKM) merupakan kebijakan ekonomi pemerintah yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kebijakan tersebut untuk mendukung dan memajukan industri kecil menengah agar dapat bersaing di pasar global.selengkapnya

 Pajak menekan daya beli konsumen atasPajak menekan daya beli konsumen atasRabu 25 Apr 2018 10:48Ridha Anantidibaca 692 kaliSemua Kategori

Target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,4% dinilai sulit tercapai. Sebab, konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi belum pulih. Kebijakan perpajakan dituding jadi salah satu biang keladi terhambatnya pemulihan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok ekonomi menengah ke atas.selengkapnya

 Kejar dobel digit penerimaan pajakKejar dobel digit penerimaan pajakRabu 18 Apr 2018 14:24Ridha Anantidibaca 257 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak selama tiga bulan pertama 2018 mencatatkan pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan periode sama tiga tahun terakhir. Sejumlah pos penerimaan pajak bahkan tumbuh dobel digit.selengkapnya

 Risiko penerimaan pajak tahun ini diperkirakan minimRisiko penerimaan pajak tahun ini diperkirakan minimRabu 18 Apr 2018 14:20Ridha Anantidibaca 820 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat penerimaan pajak pada triwulan I-2018 mampu tumbuh sebesar 9,94% dengan capaian sebesar Rp 244,5 triliun atau 17,6% dari target APBN tahun 2018.selengkapnya

 Industri plastik menilai cukai plastik tidak pro industriIndustri plastik menilai cukai plastik tidak pro industriRabu 11 Apr 2018 10:39Ridha Anantidibaca 796 kaliSemua Kategori

Pelaku industri plastik mengaku siap dilibatkan dalam memecahkan masalah pengelolaan sampah. Namun jika cara mengelola bagian dari motif munculnya cukai plastik, hal tersebut dinilai tidak pro industri.selengkapnya

 Puluhan Kontraktor Migas Berpotensi Tunggak Pajak Rp 4,72 TriliunPuluhan Kontraktor Migas Berpotensi Tunggak Pajak Rp 4,72 TriliunSelasa 10 Apr 2018 14:13Ridha Anantidibaca 800 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 29 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berpotensi menunggak pajak hingga US$ 343 juta atau sekitar Rp 4,72 Triliun. Hal ini terungkap dari hasil pemeriksaan dukungan laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2016 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Tunggakan itu terdiri dari pajak penghasilan (PPh)selengkapnya

 Lima industri prioritas menikmati diskon pajakLima industri prioritas menikmati diskon pajakJumat 6 Apr 2018 10:34Ridha Anantidibaca 288 kaliSemua Kategori

Pemerintah meluncurkan Peta Jalan Strategi Indonesia dalam Memasuki Era Industri 4.0. Dalam peta jalan tersebut, ada lima sektor industri yang akan diprioritaskan pemerintah. Lima sektor itu adalah otomotif, tekstil dan alas kaki, elektronik, kimia, serta industri makanan dan minuman.selengkapnya

 Tanah Laut melawan putusan banding Pengadilan PajakTanah Laut melawan putusan banding Pengadilan PajakKamis 5 Apr 2018 10:03Ridha Anantidibaca 651 kaliSemua Kategori

Kalah di tingkat banding Pengadilan Pajak, PT Tanah Laut Tbk (INDX) melalui anak perusahaannya PT Pelayaran Indx Lines (PIL) memutuskan akan menempuh upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :