Sensus ekonomi dilakukan untuk mengetahui berapa banyak usaha yang ada di Indonesia. Kepada Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, usai mensensus Jusuf Kalladi rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (27/5/2016), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, menjelaskan bahwa semua jenis tempat usaha akan disambangi.selengkapnya

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pengampunan Pajak Soepriyatno mengatakan ada lima tema pembahasan yang krusial dalam rapat panja pemerintah dengan DPR untuk merumuskan aturan hukum pengampunan pajak. "Lima kluster ini akan dibahas pada Senin (30/5) hingga Rabu (1/6) mendatang," kata Soepriyatno saat ditemui di Jakarta, Kamis.selengkapnya

Seluruh saham emiten Bursa Efek Indonesia akan menjadi salah satu wadah dana hasil repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan hasil koordinasi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) saham bisa digunakan sebagai salah satu instrumen penampung dana repatriasi. Namun, saham tersebut dikunci (lock-up) dalam jangka waktu tertentu.selengkapnya

Hari ini Kementerian Perindustrian melakukan komitmen pencangan nilai dan budaya kerja di lingkungan kementerian. Untuk bertukar pengalaman penerapan pencanang nilai dan budaya kerja, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menceritakan pengalaman Kementerian Keuangan (Kemnkeu) dalam menjalankan prosesnya.selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam acara International Conference on Tax, Investment and Business 2016 pada hari ini meminta Kementerian Keuangan untuk mengembangkan sistem perpajakan berbasis IT. Menurut JK, hal ini nantinya dapat meningkatkan penerimaan negara akibat mudahnya sistem yang digunakan.selengkapnya

Pemerintah terus berupaya berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan pajak yang selama ini tidak terakselerasi secara optimal. Salah satunya, mereformasi sistem perpajakan dalam negeri untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun, kurangnya data informasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dari para wajib pajak (WP) saat ini masih menjadi kendala utama.selengkapnya

Anggota Komisi VI DPR RI dari Darmadi Durianto mengatakan, pembahasan UU Tax Amnesty harus mengutamakan faktor keadilan. Demikian disampaikannya saat menanggapi RUU Tax Amnesty yang diajukan pemerintah kepada DPR. Lebih lanjut dia menyarankan, agar RUU Tax Amnesty ini membuat para pengemplang pajak yang selama ini mangkir dari kewajibannya diberikan hukuman.selengkapnya

Penggunaan layanan cloud computing dan virtualisasi saat ini sedang booming di kalangan pebisnis. Terbukti, berbagai perusahaan besar di global pun mulai menggunakan solusi ini. Tak terkecuali bagi VMWare. Cakupan yang luas dan fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan yang dinamis membuat cloud VMware unggulkan menjadi incaran para pebisnis.selengkapnya

Ditjen Pajak mendesak Kemkominfo untuk segera merampungkan RPM tentang Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet agar seluruh pemain OTT dan e-commerce asing dapat dikenakan wajib pajak. Iwan Djuniardi, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi pada Direktorat Jenderal Pajak mengakui sampai saat ini banyak pemain over the top (OTT) dan e-commerce asing yangselengkapnya

Sekian lama dokumen Panama Papers bikin heboh, Kepala PPATK Muhammad Yusuf baru buka mulut. Dia mengaku punya data yang lebih lengkap ketimbang Panama Papers. Kata Yusuf, data yang telah diverifikasi PPATK pada 2015, terdapat transaksi mencurigakan sebanyak 56 ribu laporan. "Sejauh ini pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap data yang dimiliki baru pada tahapselengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III memblokir 116 rekening wajib pajak. Pemblokiran rekening yang telah dilakukan pada 2-4 Mei lalu ini lantaran mereka menunggak pembayaran pajak. Pemblokiran merupakan bagian dari proses penagihan aktif agar wajib pajak tertib membayar pajak. Ratusan rekening yang diblokir itu tersebar di 21 bank baik BUMN maupun swasta.selengkapnya

Pemerintah dan pengusaha berambisi mendorong kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) berlaku tahun ini. Bahkan pengusaha optimistis kebijakan tersebut akan mampu menarik dana hingga Rp 1.000 triliun dengan syarat tarif tebusan yang rendah. Sayangnya, hal ini justru diragukan Pengamat Valas Farial Anwar. Indonesia menganut rezim devisa bebas dalam menerapkan kebijakan devisa maupun nilai tukarselengkapnya

Badan Intelijen Negara menyatakan akan ikut membantu Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Riau dan Kepulauan Riau untuk mengumpulkan data para pengemplang pajak di daerah tersebut. "BIN siap membantu," kata Kepala BIN Daerah Riau Marsekal Pertama Bambang Yogatama pada pertemuan DJP Wilayah Riau-Kepri dan BIN Daerah Riau, di Pekanbaru, Kamis (12/5).selengkapnya

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), A. Tony Prasetiantono, menilai target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah pada tahun ini terlalu tinggi. Maka, dia menyarankan, agar pemerintah sebaiknya segera merevisi target tersebut. Menurut Tony, pandangan tersebut sejalan dengan realisasi penerimaan pajak hingga 8 Mei 2016 yang baru mencapai 23 persen atau sekitar Rp419,2 triliun.selengkapnya

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, rencana dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, tidak semata-mata masalah pajak. Menurut dia, ini merupakan permasalahan ekonomi secara luas. Yang dimaksud oleh Mardiasmo adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah menghadapi masalah serius soal kebutuhan dana. Keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)selengkapnya

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dinilai perlu dilengkapi dengan dasar hukum lainnya yakni RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad mengatakan jika belum ada perbaikan sistem dan mekanisme perpajakan yang memadai, maka RUU Pengampunan Pajak hanya terfokus pada manfaat jangka pendek.selengkapnya

Pro-kontra soal pengampunan pajak atau tax amnesty masih bergulir. Pengamat Perpajakan dari Universitas Indonesia (UI), Darussalam menegaskan, tax amnesty tidak mencederai rasa keadilan karena semua wajib pajak akan disasar, baik yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Kebijakan tax amnesty juga tidak hanya berlaku bagi orang kaya tapi seluruh wajib pajak, terutama yang belum memiliki NPWPselengkapnya

Pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center, Darussalam mengatakan, kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty tidak hanya ditujukan untuk orang kaya saja. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh wajib pajak, terutama yang belum memiliki NPWP, tidak atau belum mengisi SPT secara benar.selengkapnya

Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier menilai perlunya diberlakukan pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, tidak ada pilihan lain yang lebih baik bagi pemerintah untuk menutup defisit anggaran selain melalui pemberian tax amnesty kepada para pengemplang pajak. "Tidak ada pilihan lain untuk memberlakukan tax amnesty. Tidak ada upaya lain," kata Fuad di Gedung DPR, Jakarta, Selasaselengkapnya

Mantan Menteri Keuangan RI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank mengemukakan, pihaknya mengetahui pasti tidak ada satupun pihak yang suka membayar pajak. Menurut dia, keengganan banyak pihak membayar pajak lantaran mereka takut jika uang pajak yang telah mereka bayarkan, terbuang-buang begitu sajaselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya