Gandeng Kemenkeu, Tokopedia dan Bukalapak Sediakan Layanan Bayar PajakGandeng Kemenkeu, Tokopedia dan Bukalapak Sediakan Layanan Bayar PajakSelasa 6 Ags 2019 15:07Ridha Anantidibaca 521 kaliSemua Kategori

Perusahaan e-commerce Tokopedia merilis fitur bayar pajak pada hari ini (6/8). Bukalapak juga berencana meluncurkan layanan serupa pada Kuartal III 2019. Fitur tersebut bisa digunakan untuk membayar lebih dari 900 jenis penerimaan negara.selengkapnya

 Pemprov Jatim Beri Pengurangan Pajak Bagi Perusahaan yang Bekerja Sama Program DUDIPemprov Jatim Beri Pengurangan Pajak Bagi Perusahaan yang Bekerja Sama Program DUDIRabu 31 Jul 2019 09:47Ridha Anantidibaca 470 kaliSemua Kategori

Pemprov Jatim giat menjaring Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk bermitra memberikan keahlian pada para siswa, khususnya siswa SMK dan SMA Double Track yang diinisiasi Pemprov Jatim. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas lulusan SMA/SMK di Jatimselengkapnya

 Khofifah Tawarkan Pengurangan Pajak Bagi Perusahaan di Jatim, Syaratnya IniKhofifah Tawarkan Pengurangan Pajak Bagi Perusahaan di Jatim, Syaratnya IniRabu 31 Jul 2019 09:37Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya pendidikan vokasi untuk pelajar SMA dan SMK. Untuk itu, Khofifah mencanangkan berbagai program Double Track agar pelajar yang lulus berkualitas unggul dan siap masuk dunia kerja.selengkapnya

 Jatim Beri Pengurangan Pajak Perusahaan Terima Magang SMKJatim Beri Pengurangan Pajak Perusahaan Terima Magang SMKSelasa 30 Jul 2019 15:20Ridha Anantidibaca 1052 kaliSemua Kategori

Pemprov Jawa Timur terus mendorong dunia usaha dan dunia industri untuk bermitra dan berbagi keahlian pada para siswa yang masih duduk di bangku sekolah, khususnya untuk siswa SMK dan SMA Double Track.selengkapnya

 Waduh! Benarkah Penghasilan Rp3 Jutaan Bakal Kena Pajak?Waduh! Benarkah Penghasilan Rp3 Jutaan Bakal Kena Pajak?Jumat 26 Jul 2019 09:58Ridha Anantidibaca 371 kaliSemua Kategori

Pemerintah diketahui akan mengubah ketentuan baseline penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dalam rancangan UU Pajak Penghasilan.selengkapnya

 Genjot Produktivitas Manufaktur Lewat SDM dan Potongan Pajak SuperGenjot Produktivitas Manufaktur Lewat SDM dan Potongan Pajak SuperSelasa 23 Jul 2019 11:41Ridha Anantidibaca 493 kaliSemua Kategori

Produktivitas di sektor industri manufaktur terus digenjot agar dapat mengisi pasar ekspor. Dengan upaya tersebut, ditargetkan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional semakin meningkat.selengkapnya

 Diskon Pajak Besar-besaran Harus Mampu Tingkatkan InovasiDiskon Pajak Besar-besaran Harus Mampu Tingkatkan InovasiSelasa 16 Jul 2019 14:50Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Kidung Asmara mengharapkan kebijakan potongan pajak super atau super tax deduction mampu memperbanyak aktivitas riset, sehingga dapat meningkatkan inovasi di Tanah Air.selengkapnya

 Ini Dia Tiga Program Prioritas Reformasi PajakIni Dia Tiga Program Prioritas Reformasi PajakSelasa 16 Jul 2019 13:41Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menentukan tiga program prioritas terkait reformasi pajak yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan.selengkapnya

 26 Pejabat Eselon II dan III Pajak Dilantik26 Pejabat Eselon II dan III Pajak DilantikSelasa 9 Jul 2019 11:28Ridha Anantidibaca 661 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan melantik delapan pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Ditjen Perbedaharaan dan Badan Kebijakan Fiskal, serta 18 pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan struktur organisasi yang ideal dan sumber daya manusia diharapkan dapat menciptakan APBN yang sehat dan adil.selengkapnya

 Komisi XI Berkomitmen Selesaikan RUU Bea Materai Sebelum Akhir Masa JabatanKomisi XI Berkomitmen Selesaikan RUU Bea Materai Sebelum Akhir Masa JabatanKamis 4 Jul 2019 09:38Ridha Anantidibaca 1100 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR RI berkomitmen untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Materai sebelum berakhirnya masa jabatan DPR RI 2014-2019.selengkapnya

 Tak Sekadar Obral Insentif, Pemerintah Perlu Beri Kepastian InvestorTak Sekadar Obral Insentif, Pemerintah Perlu Beri Kepastian InvestorSenin 1 Jul 2019 14:15Ridha Anantidibaca 271 kaliSemua Kategori

Obral insentif yang diberikan pemerintah diharapkan mendorong peforma investasi yang menunjukan gejala pelemahan.selengkapnya

 Pamer Kebijakan Pajak ke Perusahaan Jepang, Menkeu Tegaskan Komitmen Dorong InvestasiPamer Kebijakan Pajak ke Perusahaan Jepang, Menkeu Tegaskan Komitmen Dorong InvestasiSenin 1 Jul 2019 13:38Ridha Anantidibaca 609 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan sejumlah kebijakan terkait perpajakan di hadapan 21 perusahaan asal Jepang.selengkapnya

 Bayar Pajak Kendaraan di Banten Saat Ini Bisa Via MinimarketBayar Pajak Kendaraan di Banten Saat Ini Bisa Via MinimarketSenin 13 Mei 2019 12:56Ridha Anantidibaca 668 kaliSemua Kategori

Pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Banten yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di kantor Samsat dan ATM di Banten, saat ini sudah dapat dilakukan melalui Indomaret dan Alfamart yang ada. Hal itu merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam membayar PKB.selengkapnya

 Pengamat: reformasi pajak butuh desain dan dukungan politik yang kuatPengamat: reformasi pajak butuh desain dan dukungan politik yang kuatSenin 6 Mei 2019 10:42Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan Bawono Kristiaji mengatakan bahwa reformasi pajak di Indonesia tidak hanya membutuhkan desain yang bagus namun juga dukungan politik yang kuat.selengkapnya

 YLKI: Pajak Jasa Titip Relevan Asal tak Langgar Hak KonsumenYLKI: Pajak Jasa Titip Relevan Asal tak Langgar Hak KonsumenSenin 6 Mei 2019 09:31Ridha Anantidibaca 378 kaliSemua Kategori

Proses perjalanan reformasi pajak di Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan perubahan serupa yang dilakukan di negara lain.selengkapnya

 Kemenkeu Keluarkan Aturan Pencabutan E-CommerceKemenkeu Keluarkan Aturan Pencabutan E-CommerceSelasa 16 Apr 2019 13:22Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menerbitkan PMK No.31/PMK.010/2019 setelah memutuskan menarik aturan perlakukan perpajakan bagi e-commmerce.selengkapnya

 Pemkab Kobar Gelar Giat Pekan Panutan Pembayaran Pajak PBBPemkab Kobar Gelar Giat Pekan Panutan Pembayaran Pajak PBBJumat 12 Apr 2019 13:59Ridha Anantidibaca 955 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaksanakan kegiatan Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2019 di kompleks Taman Kota Pangkalan Bun, Rabu (10/4/2019) siang.selengkapnya

 Pengamat pajak sebut ada empat kebocoran penyebab rasio pajak rendahPengamat pajak sebut ada empat kebocoran penyebab rasio pajak rendahJumat 5 Apr 2019 11:03Ridha Anantidibaca 521 kaliSemua Kategori

Tahun ini penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp 1.577,6 triliun. Untuk mencapai target tersebut, pengamat pajak DDTC Darussalam melihat pemerintah perlu upaya untuk menutup empat kebocoran penyebab tax ratio dan tax effort rendah.selengkapnya

 Menkeu cabut peraturan mengenai perlakuan perpajakan bagi `e-commerce`Menkeu cabut peraturan mengenai perlakuan perpajakan bagi `e-commerce`Senin 1 Apr 2019 15:51Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau "e-commerce".selengkapnya

 Pemerintah harus cari cara dan pendekatan lain setelah pajak e-commerce batalPemerintah harus cari cara dan pendekatan lain setelah pajak e-commerce batalSenin 1 Apr 2019 10:12Ridha Anantidibaca 432 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) memutuskan untuk menarik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :