Adik Iparnya Terseret Kasus Suap Pajak, Jokowi: Silakan DiprosesAdik Iparnya Terseret Kasus Suap Pajak, Jokowi: Silakan DiprosesJumat 17 Feb 2017 10:57Ajeng Widyadibaca 686 kaliSemua Kategori

Jokowi telah berkali-kali mengingatkan pejabat negara dan direksi BUMN agar menghindari berbagai pencatutan namanya untuk mengejar kepentingan pribadi, seperti meminta proyek.selengkapnya

 Bea Cukai Gandeng Hong Kong Tukar Info dan DataBea Cukai Gandeng Hong Kong Tukar Info dan DataJumat 17 Feb 2017 10:20Ajeng Widyadibaca 721 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Customs and Excise Department of Hong Kong sepakat menandatangani Customs Cooperation Arrangement (CCA), pada Kamis (16/2/2017), di Hong Kong. CCA merupakan bentuk kerja sama pertukaran informasi dan data terkait arus lalu lintas barang dan orang memperketat pengawasan kepabeanan.selengkapnya

 Soal Pajak Freeport, Begini Pesan Agus MartowardojoSoal Pajak Freeport, Begini Pesan Agus MartowardojoKamis 16 Feb 2017 14:49Ajeng Widyadibaca 844 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mengeluarkan peraturan untuk mengubah status PT Freeport Indonesia (PTFI) dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).selengkapnya

 Cadangan Klaim Tekan Kinerja AIG di 2016Cadangan Klaim Tekan Kinerja AIG di 2016Kamis 16 Feb 2017 13:11Ajeng Widyadibaca 666 kaliSemua Kategori

American International Group Inc membukukan biaya sebelum pajak US,6 miliar. Hal ini karena meningkatnya cadangan klaim lebih besar dari yang diharapkan manajemen.selengkapnya

 Pajak Progresif Tanah Nganggur, REI: Itu untuk Spekulan Bukan PengembangPajak Progresif Tanah Nganggur, REI: Itu untuk Spekulan Bukan PengembangSabtu 11 Feb 2017 12:15Ajeng Widyadibaca 954 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah menerapkan pajak progresif tanah nganggur mendapat respons dari pihak Real Estat Indonesia (REI). Diyakini pajak ini berdampak positif bagi kepentingan rakyat.selengkapnya

 Terapkan Pajak Progresif Tanah, Sistem Administrasi Penduduk Perlu DibenahiTerapkan Pajak Progresif Tanah, Sistem Administrasi Penduduk Perlu DibenahiJumat 10 Feb 2017 14:36Ajeng Widyadibaca 780 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menerapkan pajak progresif bagi kepemilikan tanah menganggur atau tidak produktif. Jika diterapkan, dikhawatirkan dapat menyebabkan celah baru bagi pemilik tanah.selengkapnya

 TERPOPULER: Pajak Progresif Tanah Nganggur Harus Win-Win SolutionTERPOPULER: Pajak Progresif Tanah Nganggur Harus Win-Win SolutionJumat 10 Feb 2017 10:52Ajeng Widyadibaca 653 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Pengurus The HUD Institute Zulfi Syarif Koto mengatakan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai tanah menganggur, maka pemerintah lebih dulu harus mengajak lintas institusi pemerintah untuk duduk bersama menggodoknya. Langkah ini bertujuan untuk mendapat rumusan yang tepat dalam menerapkan pajak progresif.selengkapnya

 BRI Jadi Bank Penyalur Terbesar KURBRI Jadi Bank Penyalur Terbesar KURKamis 9 Feb 2017 14:47Ajeng Widyadibaca 593 kaliSemua Kategori

Penyaluran kredit usaha rakyat, atau KUR mencapai Rp94,4 triliun hingga 31 Desember 2016. Angka ini hampir mencapai target sebesar Rp100 triliun yang disalurkan melalui bank tertentu kepada 4,36 juta debitur.selengkapnya

 Rencana Kawasan Industri Terancam Pajak ProgresifRencana Kawasan Industri Terancam Pajak ProgresifKamis 9 Feb 2017 14:07Ajeng Widyadibaca 860 kaliSemua Kategori

Rencana penerapan pajak progresif di tanah menganggur atau idle land, membuat resah pemilik lahan di kawasan industri.selengkapnya

 Terlalu! Spekulan Tanah Buat Rumah Rakyat Sulit DibangunTerlalu! Spekulan Tanah Buat Rumah Rakyat Sulit DibangunSenin 6 Feb 2017 16:06Ajeng Widyadibaca 745 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan hingga saat ini aturan terkait pajak progresif "tanah menganggur" masih terus dirumuskan bersama menteri keuanganselengkapnya

 Pengrajin Perak Bali: `Terima Kasih Bu Mulyani`Pengrajin Perak Bali: `Terima Kasih Bu Mulyani`Senin 6 Feb 2017 13:38Ajeng Widyadibaca 3021 kaliSemua Kategori

Pengrajin perak di Bali gembira lantaran pemerintah menghapuskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk perak. Sehingga, mereka bisa memborong perak dengan harga lebih murah.selengkapnya

 iPhone Selanjutnya Bakal Diproduksi di IndiaiPhone Selanjutnya Bakal Diproduksi di IndiaSenin 6 Feb 2017 13:32Ajeng Widyadibaca 680 kaliSemua Kategori

Apple bakal mulai membuat iPhone di India dalam tiga sampai empat bulan ke depan. Pemerintah negara bagian Karnataka telah menyambut proposal dari Apple untuk memulai operasi manufaktur awal di negara bagian itu.selengkapnya

 Pajak Progresif Tanah Nganggur untuk Kurangi Ketimpangan EkonomiPajak Progresif Tanah Nganggur untuk Kurangi Ketimpangan EkonomiJumat 3 Feb 2017 13:43Ajeng Widyadibaca 896 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengubah pengenaan pajak, khusus tanah menganggur yang awalnya berbasis transaksi menjadi berbasis keuntungan modal (capital gain). Pengubahan ini diyakini dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.selengkapnya

 Tunggu Kepastian Pajak Progresif Lahan, Sektor Properti Masih OverweightTunggu Kepastian Pajak Progresif Lahan, Sektor Properti Masih OverweightJumat 3 Feb 2017 13:38Ajeng Widyadibaca 689 kaliSemua Kategori

Mandiri Sekuritas masih merekomendasikan overweight sektor properti meski target sales marketing perusahaan pengembang konservatif serta adanya sejumlah rencana aturan baru.selengkapnya

 Sri Mulyani: Kepatuhan Bayar Pajak Rendah, Pengaruhi APBNSri Mulyani: Kepatuhan Bayar Pajak Rendah, Pengaruhi APBNSelasa 31 Jan 2017 16:07Ajeng Widyadibaca 1331 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan ‎tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah sehingga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa dihindari.selengkapnya

 Gagal Paham tentang Kenaikan Pajak KendaraanGagal Paham tentang Kenaikan Pajak KendaraanSelasa 31 Jan 2017 15:32Ajeng Widyadibaca 575 kaliSemua Kategori

Terbitnya Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2016 tentang perubahan tarif PNBP di lingkungan kepolisian tak ayal menimbulkan keresahan. Parahnya, perubahan tarif ini dipahami keliru oleh masyarakat. Mereka mengira harus bayar pajak dua sampai tiga kali dari yang biasa mereka bayar setiap tahunnya. Misal, yang biasa bayar 250 ribu rupiah dikira bakal harus membayar 500 sampai 700 ribu rupiahselengkapnya

 Freeport Wajib Bayar Denda Rp3,4 Triliun ke Papua!Freeport Wajib Bayar Denda Rp3,4 Triliun ke Papua!Jumat 27 Jan 2017 14:05Ajeng Widyadibaca 998 kaliSemua Kategori

PT Freeport Indonesia berkewajiban membayar pajak air di atas permukaan ditambah dendanya dengan total Rp3,4 triliun kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Pasalnya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini kalah dalam gugatan di Pengadilan Pajak Jakarta.selengkapnya

 Jangan Palsukan Faktur Pajak, Sanksi Berat MenantiJangan Palsukan Faktur Pajak, Sanksi Berat MenantiKamis 26 Jan 2017 13:23Ajeng Widyadibaca 1325 kaliSemua Kategori

Penyidik Direktorat Jenderal Pajak menyerahkan pelaku tindak pidana di bidang perpajakan atas nama Amie Hamid, yang kali ini didakwa dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang.selengkapnya

 KESDM Kejar Setoran, Amandemen KK&PKP2B DikebutKESDM Kejar Setoran, Amandemen KK&PKP2B DikebutRabu 25 Jan 2017 13:03Ajeng Widyadibaca 728 kaliSemua Kategori

Sebagai informasi saja, saat ini, terdapat 34 KK dan 74 PKP2B. Dari 34 KK tersebut, 9 KK telah menandatangani naskah amendemen, dan 25 KK diantaranya masih dalam proses penyelesaian atas 4 isu strategis. Yakni, kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian serta divestasi saham.selengkapnya

 Tanah Nganggur Bakal Kena Pajak ProgresifTanah Nganggur Bakal Kena Pajak ProgresifSelasa 24 Jan 2017 15:01Ajeng Widyadibaca 707 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan secara produktif. Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :