Anggota Komisi VI DPR RI dari Darmadi Durianto mengatakan, pembahasan UU Tax Amnesty harus mengutamakan faktor keadilan. Demikian disampaikannya saat menanggapi RUU Tax Amnesty yang diajukan pemerintah kepada DPR. Lebih lanjut dia menyarankan, agar RUU Tax Amnesty ini membuat para pengemplang pajak yang selama ini mangkir dari kewajibannya diberikan hukuman.selengkapnya

Pada akhir bulan Mei ini, perbankan wajib melaporkan Data Kartu Kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja berharap, pemerintah bisa memberikan relaksasi pelaporan Data Kartu Kredit sebelum waktu pelaporan wajib tersebut tiba.selengkapnya

Sedikitnya 10.686 pendukung mendesak pemerintah tak mengampuni orang dan korporasi pengemplang pajak karena menimbulkan perlakukan yang tak adil kepada pembayar pajak lainnya. Petisi itu dibuat oleh Forum Pajak Berkeadilan (FPB), yang menyaatakan bahwa Indonesia berada dalam posisi ke-9 dari negara-negara dengan aliran uang haram tertinggi di dunia. Mereka menyebtukan Indonesia kehilangan potensiselengkapnya

Diperkirakan saat ini uang sebanyak 8 triliun yen tidak masuk ke kas negara Jepang. Dari jumlah tersebut 5 triliun yen dari pajak (8 persen) uang perusahaan Jepang yang kabur ke luar negeri (65 triliun yen) dan 3 triliun yen dari transaksi saham yang tak melapor pajak. "Kas negara di Jepang seharusnya memperoleh sekitar 8 triliun yen dari pajak masyarakatnya," kata Osan Murakami,selengkapnya

Ditjen Pajak bekerja sama dengan Yayasan ERHA menyelenggarakan operasi katarak gratis yang dimulai pada 14 Mei 2016 hingga 29 Mei 2016. Direktur P2Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga S. mengatakan dari hasil screening yang dilakukan terhadap 650 orang pada 14 Mei 2016, operasi katarak akhirnya dlakukan pada 350 orang pada hari ini (21/5/2016). "Besok akan dilakukan tindakan pasca operasi katarakselengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro baru saja melantik 28 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Para pejabat yang dilantik meliputi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menuturkan, banyaknya nasabah bank yang menutup transaksi kartu kreditnya lebih dikarenakan agar data-datanya tidak terlacak. Dirjen Pajak Ken Dwijugiastedi mengatakan, pemerintah saat ini gencar menggenjot penerimaan pajak, salah satu upaya yang dilakukan adalah membuka data transaksi para pemegang kartu kredit.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memutasi 24 pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Pajak. Mutasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja Ditjen Pajak salah satunya dalam mengejar target penerimaan pajak. Bambang menuturkan, para pejabat Ditjen Pajak harus bisa mengombinasikan aturan perundangan dengan logikanya. Salah satu contohnya adalah hal pemeriksaan dan analisa wajibselengkapnya

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) kurang percaya diri dalam menjalankan tugas kepada masyarakat. Pasalnya, status pekerjaannya mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Para konsultan pajak selama ini hanya berpegangan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014 mengenai konsultan pajak.selengkapnya

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menilai penerimaan pajak negara tidak akan pernah capai target. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak akan sanggup menggaet seluruh wajib pajak (WP) yang jumlahnya mencapai 60 juta orang. Sekretaris Umum IKPI Kismantoro Petrus mengatakan, setiap tahun DJP hanya mampu menerima pembayaran pajak dari 20 juta WP dengan petugas pajak seluruhnya mencapai 32 ribuselengkapnya

Sengketa pajak pertambahan nilai (PPN) pada pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan Batu bara (PKP2B) generasi III masih belum menemui kejelasan. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) Pandu Sjhrir mengungkapkan, ada kelebihan pajak sekira Rp1,5 triliun yang harusnya dikembalikan kepada para kontraktor, karena memang mereka berhak atas restitusi pajak pertambanganselengkapnya

Kementerian Keuangan pada tanggal 23 Maret lalu telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Dalam kebijakan ini, Kementerian Keuangan mewajibkan 23 entitas penyedia kartu kredit, untuk melaporkan setiap data dan transaksi kartu kredit kepadaselengkapnya

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) saat ini mengaku mengalami kerugian setelah adanya aturan Kementerian Keuangan yang mewajibkan penerbit kartu kredit dan bank melaporkan data dan transaksi setiap bulan. Akibat aturan ini, penutupan kartu kredit BCA telah meningkat tiga kali lipat dibandingkan sebelum diterbitkannya aturan tersebut.selengkapnya

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menagih Direktorat ‎Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk segera membayar kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Dalam hitungan APBI, besaran restitusi yang belum dibayarkan mencapai Rp 1,5 triliun. Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan, ada 11 perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B), khususnya padaselengkapnya

Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak yang telat membayar PBB akan dikenakan denda sebesar dua persen setiap bulannya. Aturan mengenai denda tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyandera ARF selaku Direktur PT EJ yang terbukti menunggak pajak sebesar Rp1,57 miliar. Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Harta Indra Tarigan mengatakan, DPJ memberikan batas waktu selama enam bulan kepada ARF untuk melunasi tunggakan utang pajaknya tersebut.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali melakukan tindak penyanderaan (gijzeling) terhadap penunggak pajak. Wajib pajak yang disandera berinisial ARF dengan nilai tunggakan mencapai Rp 1,57 miliar. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama mengatakan, tindak penyanderaan terhadap ARF dilakukan pada 16 Mei 2016.selengkapnya

Sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menyeret perusahaan pemegang Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi ke III tak kunjung selesai. Bahkan, sampai saat ini kelebihan pembayaran pajak (restitusi) yang dilakukan perusahaan batu bara tak kunjung dibayarkan. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, Pandu Sjahrir mengatakan, Direktorat Jenderal Pajakselengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap Rancangan Undang-undang (RUU) tax amnesty selesai pembahasannya diawal masa sidang, namun tidak bisa ditargetkan batas waktunya karena ingin undang-undang tersebut berkualitas. "Kita telah merencanakan agenda rapat-rapat dalam masa sidang ini, masa sidang cukup panjang sehingga kita sepakat untuk menuntaskan tax amnesty," kata anggota Komisi XI DPR RI, Eckyselengkapnya

Sengketa pajak pertambahan nilai (PPN) pada pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) generasi III masih belum menemui kejelasan. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Pandu Sjhrir mengungkapkan, ada kelebihan pajak sekira Rp1,5 triliun yang harusnya dikembalikan kepada para kontraktor, karena memang mereka berhak atas restitusi pajak pertambanganselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya