Anggaran Kementerian Dipotong karena Pendapatan Pajak StagnanAnggaran Kementerian Dipotong karena Pendapatan Pajak StagnanSelasa 17 Mei 2016 16:22Administratordibaca 1278 kaliSemua Kategori

Pemerintah memotong anggaran sebesar Rp 50,016 triliun dari APBN 2016 melalui instruksi presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemangkasan anggaran dilakukan karena pendapatan negara dari sektor pajak pada 2016 diprediksi stagnan seperti tahun lalu.selengkapnya

 DPR Usul Pemerintah Beri Diskon kepada Masyarakat Patuh PajakDPR Usul Pemerintah Beri Diskon kepada Masyarakat Patuh PajakSelasa 17 Mei 2016 15:06Administratordibaca 1149 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait mendorong pemerintah untuk memberikan diskon pajak kepada masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak. Pria yang akrab dipanggil Ara itu mengungkapkan diskon pajak ini menjadi bagian dari prinsip keadilan‎ yang dilakukan pemerintah dalam memberlakukan undang-undang pengampunan pajak/tax amnesty.selengkapnya

 PENGGELAPAN PAJAK: Pemerintah Tingkatkan Transparansi Beneficial OwnershipPENGGELAPAN PAJAK: Pemerintah Tingkatkan Transparansi Beneficial OwnershipSelasa 17 Mei 2016 12:29Administratordibaca 939 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan meningkatkan transparansi mengenai Beneficial Ownership atau Pemilik Utama bisnis untuk mencegah tindak pidana korupsi, penggelapan pajak dan pendanaan terorisme. Hal itu dipaparkan pemerintah Indonesia dalam Anti Corruption 2016 di London pada pekan lalu. Beneficial Ownership, atau Pemilik Utama adalah individu yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas bisnis macam royalti,selengkapnya

 Dana Repatriasi Dijamin bisa Biayai Sektor RiilDana Repatriasi Dijamin bisa Biayai Sektor RiilKamis 12 Mei 2016 18:26Administratordibaca 1093 kaliSemua Kategori

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, pemohon pengampunan pajak (tax amnesty) yang mengambil skema repatriasi tidak perlu khawatir dananya tidak akan bisa diputar di sektor riil. "Bisa ke mana-mana di sektor riil. Itu bisa dipakai sebagai jaminan. Jadi orang boleh beli properti, beli toko," kata Sofjan di Jakarta, Kamis (12/5). "Jadi uang itu tidak mati. Uang itu bisa dipakaiselengkapnya

 BKF Kaji Tambah Lapisan Pajak di PPh Pasal 21BKF Kaji Tambah Lapisan Pajak di PPh Pasal 21Rabu 11 Mei 2016 19:43Administratordibaca 1343 kaliSemua Kategori

Pemerintah melakukan kajian terhadap struktur tarif pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi atau PPh Pasal 21. Ini untuk menyiasati penerimaan pajak dari PPh Pasal 21. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara mengatakan, beberapa pihak berpendapat bahwa lapisan kedua tarif PPh Pasal 21 yang kisaran penghasilannya sebesar Rp 50 sampai dengan Rp 25selengkapnya

 Negara Suaka Pajak Masih Ogah Membuka DiriNegara Suaka Pajak Masih Ogah Membuka DiriRabu 11 Mei 2016 12:55Administratordibaca 702 kaliSemua Kategori

Upaya Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk mengakhiri era tax havens atau negara suaka pajak menemui batu sandungan. Sejumlah wilayah di bawah yurisdiksi Inggris atau British Overseas Teritories (BOT) masihberkeras menolak meneken perjanjian keterbukaan informasi terkait kepemilikan perusahaan. Padahal, keterbukaan itu dinilai menjadi kunci memberantas pencucian uang dan penghindaran pajakselengkapnya

 Pajak Jangan Sampai Menjegal KamiPajak Jangan Sampai Menjegal KamiSelasa 10 Mei 2016 20:18Administratordibaca 1380 kaliSemua Kategori

Di mata salah seorang Pendiri (Co-Founder) Tiket.com, Natali Ardianto, pemerintah saat ini menaruh perhatian besar terhadap perkembangan perdagangan secara elektronik (e-commerce). Bahkan, Presiden Joko Widodo menjanjikan akan menyiapkan lingkungan yang mendukung untuk melahirkan e-commerce berskala besar di Indonesia dan diperhitungkan di level dunia.selengkapnya

 DPR ingin Tax Amnesty diikuti revisi UU Lalu Lintas DevisaDPR ingin Tax Amnesty diikuti revisi UU Lalu Lintas DevisaSelasa 3 Mei 2016 19:19Administratordibaca 1210 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menginginkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau "Tax Amnesty" diikuti dengan revisi UU Lalu Lintas Devisa. "DPR menginginkan sekaligus diperbaiki dengan UU Lalu Lintas Devisa supaya nanti pada saat masuk (uangnya) jangan nanti diklaim, dibayar tetapi nanti dikeluarkan lagi kan harusselengkapnya

 Wakil Ketua MPR Minta Masyarakat Sabar Tunggu Keputusan Soal Tax AmnestyWakil Ketua MPR Minta Masyarakat Sabar Tunggu Keputusan Soal Tax AmnestySelasa 3 Mei 2016 18:53Administratordibaca 909 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengingatkan masyarakat menunggu dengan sabar keputusan DPR dan pemerintah soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty. “Biarkan mereka bekerja dan berpikir apa yang terbaik untuk rakyat dan bangsa. Saat ini dalam masa pembicaraan kita tunggu saja bagaimana hasilnya,” kata dia saat menghadiri acara pelantikan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemenselengkapnya

 Pajak Salah Satu yang Utama dalam Pembangunan BangsaPajak Salah Satu yang Utama dalam Pembangunan BangsaSelasa 3 Mei 2016 16:18Administratordibaca 1628 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta, menghadiri undangan acara pelantikan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak ( IAI KAPj ) periode 2016-2018 dengam tema Kupas Tuntas Tax Amnesty Dalam Membangun Perekonomian Indonesia, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa 3 Mei 2016.selengkapnya

 MPR Tegaskan Nyawa APBN Ada di Sektor PajakMPR Tegaskan Nyawa APBN Ada di Sektor PajakSelasa 3 Mei 2016 15:53Administratordibaca 1134 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Oesman Sapta Odang menegaskan, nyawa APBN sangat bergantung pada sektor perpajakan. Perpajakan akan semakin kuat jika pemberlakukan pengampunan pajak dilaksanakan dengan baik. Menurutnya, pengampunan pajak adalah kemampuan untuk memaafkan kesalahan wajib pajak (WP) atas kesalahan masa lalu, dan diberikan kalau WP mau menebus dengan jumlah tebusanselengkapnya

 Tax Amnesty: Pemerintah Tetap Waspadai Defisit AnggaranTax Amnesty: Pemerintah Tetap Waspadai Defisit AnggaranSenin 2 Mei 2016 16:30Administratordibaca 1008 kaliSemua Kategori

Pemerintah tetap mewaspadai tingkat defisit yang tinggi dalam rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara perubahan 2016 seiring ketidakpastian pendapatan dari hasil kebijakan pengampunan pajak. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui target penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang ditetapkan Kementerian Keuangan memang cukup tinggi.selengkapnya

 Buruh: Kok Diampuni yang Ngemplang Pajak?Buruh: Kok Diampuni yang Ngemplang Pajak?Sabtu 30 Apr 2016 15:33Administratordibaca 1534 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty masih dalam tahap penggodokan oleh pemerintah bersama DPR. Meski ini banyak disambut positif oleh beberapa pihak, namun ada pula yang kontra. Salah satunya adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya menolak keras RUU tax amnesty.selengkapnya

 Dirjen Pajak Jadi Ketua Panja Tax Amnesty dari PemerintahDirjen Pajak Jadi Ketua Panja Tax Amnesty dari PemerintahJumat 29 Apr 2016 22:04Administratordibaca 1444 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada masa sidang berikutnya 17 Mei mendatang. Dalam rapat kerja di Ruang Komisi XI pada Kamis (28/4) malam, menetapkan panitia kerja dari pihak pemerintah dan DPR. Adapun dari pemerintah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menunjuk Direktur Jenderalselengkapnya

 TA Lolos di DPR, Menkeu Bambang Tak Percaya DiriTA Lolos di DPR, Menkeu Bambang Tak Percaya DiriKamis 28 Apr 2016 15:44Administratordibaca 661 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro musti bersabar menunggu keputusan politik RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Peluangnya masih fifty-fifty. "Kita belum bisa pastikan. Kita tunggu saja persetujuan politik antara pemerintah dengan DPR. Jadi, bersabar saja ," kata Menkeu Bambang di Kantornya, Jakarta, Rabu (27/04/2016).selengkapnya

 Beda Sikap Pejabat Publik di Panama PapersBeda Sikap Pejabat Publik di Panama PapersKamis 28 Apr 2016 14:02Administratordibaca 2739 kaliSemua Kategori

Keterlibatan pejabat publik, baik langsung maupun melalui saudara dan kerabat dalam The Panama Papers memicu protes serta tuntutan untuk meletakkan jabatan.selengkapnya

 Pakar Pajak se-Dunia Bertemu Di Amsterdam, ini yang DibahasPakar Pajak se-Dunia Bertemu Di Amsterdam, ini yang DibahasKamis 28 Apr 2016 11:22Administratordibaca 911 kaliSemua Kategori

Sejumlah pakar perpajakan internasional akan berkumpul di Amsterdam, Belanda, pada 13 Mei 2016, untuk merumuskan format kebijakan perpajakan global guna merespons perkembangan sekaligus kompleksitas permasalahan perpajakan di berbagai negara. Pertemuan itu direncanakan akan menghasilkan rekomendasi rancangan kebijakan perpajakan yang dapat diterapkan secara global—seperti yang disiapkan lembagaselengkapnya

 Ditjen Pajak Pidanakan Pengusaha jika Bikin e-Faktur FiktifDitjen Pajak Pidanakan Pengusaha jika Bikin e-Faktur FiktifKamis 28 Apr 2016 11:05Administratordibaca 2810 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengingatkan agar pengusaha kena pajak (PKP) yang diwajibkan membuat e-Faktur sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak wajib membuat SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan aplikasi e-Faktur yang telah ditentukan atau disediakan oleh Ditjen Pajak.selengkapnya

 Roy Marten Pertanyakan Pajak Bioskop XXIRoy Marten Pertanyakan Pajak Bioskop XXIRabu 27 Apr 2016 21:28Administratordibaca 2380 kaliSemua Kategori

Aktor film Roy Marten meminta Dirjen Pajak untuk mengecek pajak bioskop XXI (Twenty One) yang selama ini diduga belum membayar pajak sebagaimana seharusnya. Dia mengatakan ada dugaan pengusaha perfilman itu telah melakukan manipulasi pajak, sehingga pajaknya tidak terbayarkan. "Saya tidak bilang bioskop 21 tidak membayar pajak, tapi tolong cek pajaknya selama ini, apakah tidak bermasalah?"selengkapnya

 BI akan Siapkan Instrumen Penyerap Dana Repatriasi Tax AmnestyBI akan Siapkan Instrumen Penyerap Dana Repatriasi Tax AmnestyRabu 27 Apr 2016 21:03Administratordibaca 946 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menilai, dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, nantinya tidak akan mengganggu stabilitas sistem keuangan. Sebab, BI akan mengantisipasi dengan instrumen yang mengatur likuiditasnya. "Begitu ada inflow yang besar dari repatriasi ini kami akan segera merespon dalam bentuk instrumen dan managing likuiditinya. Bisa instrumen baru atau yang sudah ada,"selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :