PLN Gunakan Dana PMN untuk Bayar PajakPLN Gunakan Dana PMN untuk Bayar PajakSelasa 26 Apr 2016 22:04Administratordibaca 1469 kaliSemua Kategori

Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir mengatakan menggunakan dana Penyertaaan Modal Negara (PMN) untuk membayar pajak. Sofyan menjelaskan, dana PMN sebesar Rp 13 triliun digunakan untuk menutup kewajiban pajak sebesar Rp 19 triliun. "PMN itu untuk pajak, sisa pajak Rp 6 triliun itu kami akan kita bayar sendiri," ujarnya saat diwawancarai, Selasa (26/4/2015).selengkapnya

 Harga Minyak Melorot, Pemerintah Kaji Bebaskan Pajak EksplorasiHarga Minyak Melorot, Pemerintah Kaji Bebaskan Pajak EksplorasiSelasa 26 Apr 2016 21:55Administratordibaca 1397 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membebaskan pajak eksplorasi, lantaran harga minyak dunia masih melorot, dan gairah eksplorasi sektor minyak dan gas (migas) juga ikut menurun. Direktur Jenderal Migas ESDM I GN Wiratmaja Puja mengatakan, persentase penurunan kegiatan eksplorasi di sektor migas mencapai 15% hingga 20%.selengkapnya

 Penunggak Pajak Rp4,2 Miliar Divonis Satu Tahun PenjaraPenunggak Pajak Rp4,2 Miliar Divonis Satu Tahun PenjaraSenin 25 Apr 2016 20:19Administratordibaca 1928 kaliSemua Kategori

Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memvonis satu tahun penjara dan denda Rp377 juta kepada pengusaha aksesoris dan peralatan komputer Yulianto (36) yang menunggak pajak sebesar Rp4,2 miliar tahun 2010-2011. Pembacaan vonis sidang kasus penunggak pajak tahun 2010 sebesar Rp4,2 milir dipimpin Majelis Hakim PN Pontianak Bonny Sanggah, di Pontianak, Senin sore.selengkapnya

 OJK: Waspadai Kemampuan Penyaluran Dana Hasil RepatriasiOJK: Waspadai Kemampuan Penyaluran Dana Hasil RepatriasiSenin 25 Apr 2016 15:32Administratordibaca 949 kaliSemua Kategori

Kemampuan sektor keuangan untuk menyalurkan kembali dana-dana hasil repatriasi (pemulangan) dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty harus menjadi perhatian pemerintah. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad mengatakan kemampuan sektor keuangan untuk menyalurkan kembali dana yang cukup besar ke pembiayaan pembangunan menjadi satu kesatuan dengan kebijakan tax amnesselengkapnya

 Legislator Sarankan Tebusan Tax Amnesty FlatLegislator Sarankan Tebusan Tax Amnesty FlatAhad 24 Apr 2016 22:47Administratordibaca 1029 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo menyarankan tarif tebusan yang diberlakukan dalam RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty lebih baik dilakukan secara flat atau tidak bertingkat sesuai kurun waktu. "Lebih baik tarifnya sederhana saja, misalnya kalau yang tidak repatriasi atau melakukan pelaporan harta dikenakan 10 persen, sedangkan yang repatriasi 5 persen. Itu kan pembeda yang jauh.selengkapnya

 4 Trik Orang Kaya Bersembunyi dari Pajak4 Trik Orang Kaya Bersembunyi dari PajakSabtu 23 Apr 2016 18:56Administratordibaca 3537 kaliSemua Kategori

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap orang. Namun kadang, masih banyak oknum nakal yang tidak ingin melakukan hal ini. Termasuk diantaranya adalah orang kaya dunia. Walaupun memiliki harta yang banyak, mereka kadang masih sering nakal dan lalai untuk tidak membayar kewajiban ini.selengkapnya

 Dua Pembunuh Petugas Pajak Terancam Hukuman MatiDua Pembunuh Petugas Pajak Terancam Hukuman MatiSenin 18 Apr 2016 11:33Administratordibaca 2935 kaliSemua Kategori

Pembunuh dua pegawai kantor Pajak KPP Pratama Sibolga, Agusman Lahagu alias Ama Tety (45) dijerat pasal 340, diduga melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Humas Polres Nias Aiptu Osiduhugo Daeli mengatakan, penyidik telah menetapkan pasal 340 dengan ancaman hukuman mati kepada tersangka utama kasus pembunuhan dua pegawai pajak itu.selengkapnya

 Gaji Rp 4,5 Juta Bebas Pajak, Negara Kehilangan Rp 18 TriliunGaji Rp 4,5 Juta Bebas Pajak, Negara Kehilangan Rp 18 TriliunKamis 7 Apr 2016 14:31Administratordibaca 1936 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 4,5 juta per bulan. Namun dari kebijakan tersebut, penerimaan pajak dipastikan melayang hingga Rp 18 triliun pada 2016. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan menaikkan PTKP dari semula Rp 36 juta setahun atau Rp 3 jutaselengkapnya

 Gaji Rp 4,5 Juta Bebas Pajak Berlaku Surut di Januari 2016Gaji Rp 4,5 Juta Bebas Pajak Berlaku Surut di Januari 2016Kamis 7 Apr 2016 11:15Administratordibaca 3959 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 4,5 juta per bulan. Aturan tersebut dijanjikan terbit pada Juni 2016 dan berlaku surut mulai Januari 2016. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah akan menaikkan PTKP dari semula Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta sebulan keselengkapnya

 Bisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen PajakBisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen PajakJumat 1 Apr 2016 08:31Administratordibaca 2571 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekarang sudah bisa mengakses data transaksi kartu kredit. Ini berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Apa yang akan dilakukan Ditjen Pajak dengan data tersebut? Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama, menyatakan bahwa data itu akan menjadiselengkapnya

 Jokowi Bakal Bebaskan PPN bagi Komoditas StrategisJokowi Bakal Bebaskan PPN bagi Komoditas StrategisRabu 30 Mar 2016 16:11Administratordibaca 948 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerapkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada seluruh komoditas pangan strategis yang selama ini belum diterapkan secara merata. Selama ini, bagi para petani yang hasil panennya di simpan di koperasi, maka para pengepul yang membeli hasil produksi tersebut akan dikenakan PPN, sehingga harga jual suatu komoditas di pasar menjadi lebih tinggi karenaselengkapnya

 Taksi dan Ojek Online Harus Kena Pajak 10-30%Taksi dan Ojek Online Harus Kena Pajak 10-30%Senin 28 Mar 2016 06:54Administratordibaca 5510 kaliSemua Kategori

Jika pemerintah tidak segera menerapkan aturan terkait layanan transportasi online, maka potensi kehilangan pajak negara akan sangat besar. Oleh karena itu, perusahaan transportasi online yang berbadan hukum, harus segera ditarik pajaknya. Pengamat Pajak Universitas Pelihat Harapan Roni Bako mengatakan, perusahaan layanan transportasi tidak bisa mengelak pajak, jika pemerintah menagih pembayaranselengkapnya

 Pemerintah harus Kenakan Pajak ke Sopir Grabcar dan UberPemerintah harus Kenakan Pajak ke Sopir Grabcar dan UberSenin 28 Mar 2016 06:45Administratordibaca 2143 kaliSemua Kategori

Keberadaan moda transportasi berbasis aplikasi masih belum bisa diterima oleh pelaku industri transportasi konvensional. Salah satunya, penyedia layanan aplikasi transportasi tersebut belum tersentuh mekanisme pajak. Pakar Hukum dan Regulasi Mohamad Mova Al Afghani menilai pemerintah sudah harus mulai merancang aturan pajak bagi penyedia transportasi berbasis aplikasi seperti Uber dan GrabCar.selengkapnya

 Telat Laporkan Pajak Tahunan Bakal Dikenai Denda Rp 100 RibuTelat Laporkan Pajak Tahunan Bakal Dikenai Denda Rp 100 RibuJumat 25 Mar 2016 09:23Administratordibaca 2784 kaliSemua Kategori

WalikotaTanjungpinang Lis Darmansyah mendadak muncul di akun instagram Kantor Pajak, usai mengisi laporan pajak tahunan. Lis terlihat berpose dengan Kepala Kantor Pajak, Agus Pramono, dan sejumlah ikon like terlihat di bawahnya menyukai pose keduanya. Namun ternyata itu adalah sesi photo keduanya, seusai Lis mengisi laporan SPT dan menyerahkan secara simbolis laporan pajaknya.selengkapnya

 Ditjen Pajak Minta Masyarakat Tak Panik Hadapi Keterbukaan InformasiDitjen Pajak Minta Masyarakat Tak Panik Hadapi Keterbukaan InformasiSenin 21 Mar 2016 09:37Administratordibaca 1601 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak meminta agar masyarakat tidak panik dalam menghadapi era keterbukaan informasi mengenai pajak pada 2017 mendatang. Pasalnya, pihaknya tidak akan menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijuasteadi menyatakan, pihaknya sudah bersiap untuk mengusung era keterbukaan informasi pada 2017 mendatang.selengkapnya

 Lapor SPT Bisa Online, Istana: Kita Berharap Target Pajak TercapaiLapor SPT Bisa Online, Istana: Kita Berharap Target Pajak TercapaiSabtu 19 Mar 2016 07:56Administratordibaca 791 kaliSemua Kategori

Sistem pelaporan pajak saat ini semakin memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Menanggapi hal ini, Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, berharap agar kemudahan sistem itu bisa mendorong peningkatan penerimaan pajak. "Kita berharap betul target pajak kita tercapai. Baru pertama kali ini penerimaan pajak kita mencapai Rp 1.000 triliun dan itu akan ditingkatkan,"kata Teten di kantornyaselengkapnya

 Kasus Pajak, Kerugian Negara bisa Capai Rp 33,1 MiliarKasus Pajak, Kerugian Negara bisa Capai Rp 33,1 MiliarSabtu 12 Mar 2016 10:29Administratordibaca 2324 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I menyebutkan terdapat tujuh kasus penyelidikan pajak dengan perkirakaan kerugian negara mencapai Rp33,1 miliar yang tengah diproses saat ini. Kepala Kanwil DJP Jateng I Dasto Lesdyanto mengatakan pelaksanaan penegakan hukum telah menjadi bagian dari tugas yang dijalankan selama ini. Sejauh ini sudah terdapat tujuh kasus yang telah memperolehselengkapnya

 Jateng Dorong Pemanfaatan E-Filing SPT PajakJateng Dorong Pemanfaatan E-Filing SPT PajakJumat 11 Mar 2016 06:44Administratordibaca 1571 kaliSemua Kategori

Dari total sekitar dua juta wajib pajak yang terdaftar di wilayah Provinsi Jawa Tengah, ditargetkan sekitar 20%-25% di antaranya dapat melakukan pengisian surat pemberitahuan atau SPT tahunan untuk pajak penghasilan melalui sistem online. Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah menargetkan jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh melalui e-filing pada tahun ini bisa mencapai 481.735 wajib pajak (WP)selengkapnya

 Ketua BPK Lapor Pajak gunakan e-FilingKetua BPK Lapor Pajak gunakan e-FilingSenin 7 Mar 2016 21:14Administratordibaca 1262 kaliSemua Kategori

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan miliknya secara daring (e-filing), untuk membuktikan kemudahan mekanisme tersebut, agar kontribusi masyarakat terhadap penerimaan negara dapat maksimal. "E-Filing ini pada hakikatnya sangat mudah. Realisasi pajak tahun lalu (2015) sudah lumayan sebesar Rp1.066 triliun, saya ingin targetselengkapnya

 Jusuf Kalla: Masyarakat Harus Disiplin Bayar PajakJusuf Kalla: Masyarakat Harus Disiplin Bayar PajakSenin 7 Mar 2016 20:59Administratordibaca 2451 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla minta masyarakat Wajib Pajak disiplin bayar pajak agar memperkuat perekonomian negara. "Pajak kita, akibat perekonomian dunia yang melemah ini, pasti tidak dapat setinggi seperti apa yang kita harapkan kalau ekonomi membaik. Oleh karena itu, kita perlu disiplin yang lebih tinggi lagi," kata Wapres Kalla saat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2016selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :