Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kasus penangkapan oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum perbaikan institusi pajak agar perilaku koruptif makin berkurang.selengkapnya

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan jumlah wajib pajak (WP) peserta program amnesti pajak periode kedua akan meningkat pada Desember. Diakui dia hingga saat ini peserta amnesti pajak periode kedua tak seperti pada periode pertama lalu.selengkapnya

Direktrorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengakui progress pengampunan pajak (tax amnesty) pada periode II berjalan lambat. Namun, diproyeksikan pada bulan Desember, wajib pajak mulai mengikuti tax amnesty.selengkapnya

Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2014. PMA ini mengatur bahwa pernikahan gratis jika dilakukan di KUA dan dikenakan biaya Rp600.000 jika dilakukan di luar KUA.selengkapnya

Kanwil DJP Kaltimra mencatat realisasi uang tebusan tax amnesty pada periode kedua baru mencapai Rp1,03 triliun, penerimaan itu terbilang lamban mengingat pada akhir periode pertama realisasi uang tebusan mencapai Rp983 miliar.selengkapnya

Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA Apung Widardi mengindikasi pengelolaan anggaran negara yang menyimpang di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali melakukan sosialisasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) kepada para pelaku UMKM. Kali ini sosialisasi dilakukan pada para pedagang di Pasar Induk Keramat Jati.selengkapnya

Kebijakan perpajakan Internasional menjadi agenda utama negara-negara anggota G-20. Seluruh negara anggota, menyatakan komitmennya untuk mempererat kerja sama dengan mendorong implementasi Automatic Exchange of Information dan Base Erotion and Profit Sharing.selengkapnya

Penerimaan negara dari sektor pajak hingga 30 Oktober 2016 baru sekitar Rp870,95 triliun atau sekitar 64 persen, padahal tahun 2016 tinggal 2 bulan lagi, apakah dengan target Rp1.355,2 triliun pada tahun ini bisa tercapai?selengkapnya

Penerimaan pajak di Sumatra Selatan dan Bangka tercatat baru mencapai 59% pada posisi Senin (7/11) dari target yang dipatok Ditjen Pajak wilayah itu yang senilai Rp16 triliun.selengkapnya

Masih seretnya dana repatriasi yang masuk ke dalam negeri, tak membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani khawatir.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku masih mengkaji mengenai Undang-Undang (UU) Perpajakan. Adapun Undang-Undang (UU) yang berencana untuk dilakukan adalah KUP, UU PPH dan UU PPN.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengakui masih rendahnya kesadaran bayar pajak dari pedagang produk bermerek. Padahal, produk bermerek banyak diminati oleh masyarakat menengah dan ini dapat memicu peningkatan pendapatan negara dari sisi pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi hari ini melakukan blusukan ke mall kelas atas Pacific Place. Kunjungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak dari toko-toko branded dan masyarakat kelas menengah ke atas.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi hari ini menemui ratusan para pedagang di ITC Mangga Dua, Jakarta Utara. Kunjungan ini dilakukan sebagai sosialisasi pada program tax amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur senilai total Rp93,73 triliun yang dapat digunakan untuk menyerap dana repatriasi dan tebusan dari program amnesti pajak.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menyebutkan, keikutsertaan amnesti pajak dari pelaku usaha sektor energi termasuk minyak dan gas bumi (migas) serta pertambangan belum optimal.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat hingga 26 Oktober, dana tebusan dari program amnesti pajak periode II mencapai Rp 716,33 miliar. Di periode II ini, DJP mengkhususkan agar pemasukan amnesti pajak bisa didukung oleh pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM).selengkapnya

Partisipasi dari pekerja di sektor tambang serta minyak dan gas (migas) dalam Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) masih sangat minim. Hal tersebut terbukti dari data surat pernyataan harga program tax amensty yang tidak sebesar wajib pajak di sektor tambang dan migas yang terdaftar.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para pengusaha di sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) dan minyak dan gas (migas) dapat mengikuti program Tax Amnesty atau amnesti pajak. Sebab, kepatuhan dari wajib pajak di sektor tersebut masih jauh dari kata menggembirakan.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya