OJK Minta Instrumen Keuangan Repatriasi Pajak DisempurnakanOJK Minta Instrumen Keuangan Repatriasi Pajak DisempurnakanJumat 22 Jul 2016 21:59Administratordibaca 816 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai, industri keuangan memiliki waktu tiga tahun untuk menyempurnakan instrumen keuangan yang dapat menampung dana repatriasi amnesti pajak. Hal ini dimaksudkan agar dana tersebut dapat ditahan di dalam negeri dalam waktu lebih dari tiga tahun.selengkapnya

 Kadin Temui Pengusaha Singapura Terkait Program Pengampunan PajakKadin Temui Pengusaha Singapura Terkait Program Pengampunan PajakJumat 22 Jul 2016 06:58Administratordibaca 1573 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengaku sudah bertemu dengan para pengusaha Singapura untuk menanyakan ihwal niatan negara tetangga tersebut untuk menggagalkan program pengampunan pajak Indonesia.selengkapnya

 Gagal Mencapai Target Ekonomi dan Pajak, DPR Tegur PemerintahGagal Mencapai Target Ekonomi dan Pajak, DPR Tegur PemerintahKamis 21 Jul 2016 06:28Administratordibaca 604 kaliSemua Kategori

Siang ini, DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan evaluasi APBN-P 2015. Dalam pembahasan ini, DPR menyoroti kinerja pemerintah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2015.selengkapnya

 Soekarwo: Amnesti Pajak Buka Potensi Ekonomi BaruSoekarwo: Amnesti Pajak Buka Potensi Ekonomi BaruSabtu 16 Jul 2016 14:43Administratordibaca 962 kaliSemua Kategori

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan kebijakan amnesti pajak yang diberlakukan pemerintah pusat akan membuka potensi ekonomi baru dan menumbuhkan perekonomian negara.selengkapnya

 Pengampunan Pajak, BI: Rupiah Jangan Terlalu Kuat Saat RepatriasiPengampunan Pajak, BI: Rupiah Jangan Terlalu Kuat Saat RepatriasiJumat 15 Jul 2016 13:32Administratordibaca 959 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menyatakan akan menjaga nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya dan tidak menjadi terlalu menjadi kuat saat dana valuta asing melimpah ke dalam negeri akibat repatriasi pengampunan pajak.selengkapnya

 Cegah Investor Lari, Inggris akan Potong PajakCegah Investor Lari, Inggris akan Potong PajakSabtu 9 Jul 2016 07:52Administratordibaca 1110 kaliSemua Kategori

Pemerintah Inggris berupaya mencegah investor hengkang dari dalam negeri, setelah keputusan Inggris Raya keluar dari Uni Eropa. Salah satunya dengan memangkas pungutan pajak bagi perusahaan.selengkapnya

 KPK Pastikan Segera Gelar Perkara Kasus Dugaan Korupsi Keberatan Pajak BCAKPK Pastikan Segera Gelar Perkara Kasus Dugaan Korupsi Keberatan Pajak BCARabu 6 Jul 2016 19:13Administratordibaca 1188 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan kembali menggelar perkara kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia.selengkapnya

 Usai Lebaran, Jokowi Panggil Pengusaha Penghindar PajakUsai Lebaran, Jokowi Panggil Pengusaha Penghindar PajakSenin 4 Jul 2016 09:06Administratordibaca 752 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan usai hari raya Lebaran akan memulai pemanggilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini memarkir dananya di luar negeri untuk menghindari pajak.selengkapnya

 Menkeu: Pengampunan Pajak Diterapkan Usai LebaranMenkeu: Pengampunan Pajak Diterapkan Usai LebaranSenin 4 Jul 2016 08:54Administratordibaca 947 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan pengampunan pajak seletal libur Lebaran.selengkapnya

 Menperin: Agar Lebih Menarik Investor, Diskon Pajak Harus Lebih BesarMenperin: Agar Lebih Menarik Investor, Diskon Pajak Harus Lebih BesarJumat 1 Jul 2016 03:48Administratordibaca 1150 kaliSemua Kategori

Insentif untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong harus lebih besar untuk menarik minat investor. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan Sorong masuk kategori wilayah terpencil di Indonesia Timur.selengkapnya

 Keberhasilan Program Pengampunan Pajak MengecewakanKeberhasilan Program Pengampunan Pajak MengecewakanKamis 30 Jun 2016 19:36Administratordibaca 693 kaliSemua Kategori

Tingkat keberhasilan program pengampunan pajak banyak mengecewakan. Hal tersebut terungkap dari data empiris di dalam maupun di luar negeri. Indonesia sudah tiga kali menjalankan program itu dan banyak yang tidak berhasil. Untuk itu, pengampunan pajak perlu dijalankan hati-hati setelah RUU-nya disahkan DPR, kataselengkapnya

 UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunKamis 30 Jun 2016 07:19Administratordibaca 3559 kaliSemua Kategori

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

 UU PENGAMPUNAN PAJAK: Ini Fasilitas Bagi Wajib PajakUU PENGAMPUNAN PAJAK: Ini Fasilitas Bagi Wajib PajakRabu 29 Jun 2016 22:45Administratordibaca 1335 kaliSemua Kategori

Wajib pajak yang telah menerima Surat Keterangan akan memperoleh fasilitas sesuai yang diamanatkan dalam pasal 11 ayat (5) UU tentang Pengampunan Pajak. Berikut ini empat fasilitas bagi wajib pajak.selengkapnya

 Penghasilan Rp54 juta Setahun Resmi Tak Kena PajakPenghasilan Rp54 juta Setahun Resmi Tak Kena PajakSelasa 28 Jun 2016 08:10Administratordibaca 2068 kaliSemua Kategori

Pemerintah secara resmi menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp54 juta atau meningkat sebanyak 50 persen dari besaran PTKP sebelumnya sebesar Rp36 juta.selengkapnya

 Perda Pajak Dibatalkan, Wali Kota Solo akan Temui JokowiPerda Pajak Dibatalkan, Wali Kota Solo akan Temui JokowiSabtu 25 Jun 2016 13:57Administratordibaca 825 kaliSemua Kategori

Setelah mengaku mengirimkan surat protes, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, segera menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rudyatmo akan mempertanyakan pembatalan produk hukum Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, seutuhnya atau hanya beberapa pasal saja.selengkapnya

 Perda Pajak Daerah Dibatalkan, Pembangunan Solo TerancamPerda Pajak Daerah Dibatalkan, Pembangunan Solo TerancamSabtu 25 Jun 2016 07:02Administratordibaca 1368 kaliSemua Kategori

Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) No 4 Tahun 2011tetang Pajak Daerah berdampak pada pembangunan Kota Solo. Alhasil, sejumlah proyek yang saat ini dalam program pengerjaan terancam mandek lantaran kurangnya biaya. “Lalu siapa yang akan tanggung jawab, jika pekerjaan (proyek) tidak rampung? Apa, kontraktor mau nombok? Kan gak mau. Jadi ya mandek,” kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRDselengkapnya

 Temui Jokowi, Pengusaha Karet Minta Penghapusan PPNTemui Jokowi, Pengusaha Karet Minta Penghapusan PPNJumat 24 Jun 2016 14:45Administratordibaca 1318 kaliSemua Kategori

Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jumat (24/6). Dalam kesempatan itu, Gapkindo meminta Presiden agar menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk pertanian dan perkebunan. Ketua Umum Gapkindo Munarji Sudargo mengatakan, produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan di level hulu sebelumnya dibebaskan dari PPN.selengkapnya

 Menkeu Bambang Ingin Bangun Kawasan Tax HavensMenkeu Bambang Ingin Bangun Kawasan Tax HavensKamis 23 Jun 2016 12:21Administratordibaca 994 kaliSemua Kategori

Tak sedang bercanda, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melontarkan ide agar Indonesia memiliki kawasan bebas pajak atau tax haven, seperti halnya Malaysia. "Tax Haven itu legal. Tidak ada yang tidak legal, apabila syarat-syaratnya komplit. Harus sesuai aturan yang ada seperti keterbukaan informasi. Contohnya di Malaysia, ada daerahnya jadi offshore financial centre," kata Menkeu Bambang saatselengkapnya

 Pemberlakuan PTKP Diharap Tingkatkan Daya BeliPemberlakuan PTKP Diharap Tingkatkan Daya BeliKamis 23 Jun 2016 11:55Administratordibaca 1393 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk pekerja sudah ditandatangani dan sudah berlaku. Tepatnya berlaku untuk tahun pajak 2016. Dengan berjalannya kebijakan tersebut, maka nantinya akan ada penyesuaian antara kantor atau perusahaannnya dengan pegawainya.selengkapnya

 Menkeu: `Tax Haven` Legal Apabila Sesuai AturanMenkeu: `Tax Haven` Legal Apabila Sesuai AturanKamis 23 Jun 2016 11:43Administratordibaca 799 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai bahwa pembentukan kawasan bebas pajak atau "tax haven" di Indonesia adalah legal apabila syarat-syaratnya lengkap sesuai aturan. "Tax Haven itu legal. Tidak ada yang tidak legal apabila syarat-syaratnya komplit sesuai aturan yang ada seperti keterbukaan informasi. Contohnya di Malaysia, ada daerahnya jadi offshore financial centre," kata Menkeuselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :