Pemerintah naikkan tarif cukai 15,3%, emiten bir harus kerja kerasPemerintah naikkan tarif cukai 15,3%, emiten bir harus kerja kerasKamis 20 Des 2018 11:42Ridha Anantidibaca 1123 kaliSemua Kategori

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol 5% atau golongan jenis A sebesar 15,3% nampaknya membuat emiten khamar juga harus bekerja keras di tahun depan untuk dapat mempertahankan margin.selengkapnya

 Chairul Tanjung: Pengusaha dan petugas pajak harus berkolaborasiChairul Tanjung: Pengusaha dan petugas pajak harus berkolaborasiJumat 28 Sep 2018 11:28Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Pemimpin CT Corp Chairul Tanjung mengatakan, ada tiga hal yang perlu diwaspadai Indonesia dalam waktu dekat. Pengusaha maupun wajib pajak harus berkolaborasi dalam menghadapi kondisi ini.selengkapnya

 Menkeu SMI: Pegawai Pajak harus JujurMenkeu SMI: Pegawai Pajak harus JujurJumat 29 Jul 2016 19:06Administratordibaca 1112 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawarti (SMI) langsung dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, yakni penerimaan negara dari sektor pajak harus maksimal.selengkapnya

 Pemerintah Harus Paksa Orang RI Simpan Uang di Dalam NegeriPemerintah Harus Paksa Orang RI Simpan Uang di Dalam NegeriAhad 24 Jul 2016 09:47Administratordibaca 1099 kaliSemua Kategori

Pemerintah harus memaksa Warga Negara Indonesia (WNI) menyimpan uangnya yang disimpan di luar negeri ke dalam negeri (repatiasi) melalui kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty).selengkapnya

 Menko Rizal: RI Harus Belajar dari Negara Lain Soal Tax AmnestyMenko Rizal: RI Harus Belajar dari Negara Lain Soal Tax AmnestySelasa 14 Jun 2016 07:23Administratordibaca 951 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai Indonesia harus belajar dari pengalaman negara lain terkait penerapan kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Hingga kini, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak masih terus berlangsung. Pemerintah berharap uang tebusan yang terkumpul dari kebijakan tersebut akan menutup kekurangan (shortfall) serta mencapai targetselengkapnya

 Berat, Penerimaan Pajak Harus Tumbuh Nyaris 20% Buat Capai Target 2019Berat, Penerimaan Pajak Harus Tumbuh Nyaris 20% Buat Capai Target 2019Jumat 4 Jan 2019 11:26Ridha Anantidibaca 334 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak punya tugas berat pada 2019 ini. Penerimaan pajak harus tumbuh 19,8% dari realisasi tahun lalu untuk bisa mencapai target tahun ini yang sebesar Rp 1.577,57 triliun.selengkapnya

 CITA: Reformasi Pengadilan Pajak Harus Sampai ke DaerahCITA: Reformasi Pengadilan Pajak Harus Sampai ke DaerahJumat 11 Mei 2018 10:48Ridha Anantidibaca 432 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendorong reformasi perpajakan yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah harus diterapkan hingga ke pemerintah daerah.selengkapnya

 Anang: Pemerintah harus Maksimalkan Penerimaan Pajak dari Kalangan ArtisAnang: Pemerintah harus Maksimalkan Penerimaan Pajak dari Kalangan ArtisSabtu 3 Sep 2016 15:00Administratordibaca 955 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan pemerintah harus menyiapkan perangkat yang memadai agar kontribusi pekerja seni khususnya musisi dan artis maksimal dalam mendukung pemasukan negara melalui penerimaan pajak.selengkapnya

 Tax Amnesty Harus Kejar Pajak Perusahaan AsingTax Amnesty Harus Kejar Pajak Perusahaan AsingJumat 23 Sep 2016 09:08Administratordibaca 439 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menekankan kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani agar dalam pelaksanaan Undang-undang Tax Amnesty tidak menyebarkan kepanikan kepada pengusaha menengah kebawah. Rieke mengatakan petugas pajak harus bisa menagih utang perusahaan asing yang ada di Indonesia.selengkapnya

 Pewaris Mendiang Bos LG Harus Bayar Pajak Kematian Rp 11,7 MiliarPewaris Mendiang Bos LG Harus Bayar Pajak Kematian Rp 11,7 MiliarRabu 14 Nov 2018 10:51Ridha Anantidibaca 499 kaliSemua Kategori

Pajak kematian dengan nilai sekitar 9 miliar won atau setara Rp 11,7 miliar (dengan estimasi kurs 1 won = Rp 13) harus dibayar oleh putra-putri mendiang Koo Bon Moo, mantan bos LG yang wafat pada Mei lalu.selengkapnya

 DJP: Penanganan WP Besar Harus Ekstra Hati-HatiDJP: Penanganan WP Besar Harus Ekstra Hati-HatiRabu 31 Ags 2016 08:17Administratordibaca 824 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengakui penanganan kepada wajib pajak besar yang ingin mengikuti program amnesti pajak harus dilakukan dengan ekstra hati-hati karena melibatkan banyak modal maupun aset.selengkapnya

 Pemerintah Harus Jaga Kepercayaan Masyarakat dari Amnesti PajakPemerintah Harus Jaga Kepercayaan Masyarakat dari Amnesti PajakRabu 26 Okt 2016 14:43Administratordibaca 784 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, keberhasilan amnesti pajak menjadi momentum pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat, bahwa pemerintah serius mereformasi sektor perpajakan. Pemerintah, kata dia, harus berjuang menjaga kepercayaan yang sudah diberikan dengan menjalankan UU Amnesti Pajak secara maksimal.selengkapnya

 â€ŽBKPM : Soal Pajak Google Harus Dilakukan Hati-Hati, Jangan Sampai Dipermalukan Seperti Inggris‎BKPM : Soal Pajak Google Harus Dilakukan Hati-Hati, Jangan Sampai Dipermalukan Seperti InggrisSelasa 20 Sep 2016 10:56Administratordibaca 943 kaliSemua Kategori

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memandang persoalan Google yang tidak mau diperiksa pajaknya oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), harus dilakukan secara hati-hati.selengkapnya

 Jika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah HukumJika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah HukumSenin 23 Jan 2017 10:27Ajeng Widyadibaca 752 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah melakukan pendekatan dengan Google untuk membahas mengenai masalah perpajakan. Namun, hingga saat ini belum terdapat titik terang dari Google mengenai utang pajak yang harus dibayarkan.selengkapnya

 Taksi dan Ojek Online Harus Kena Pajak 10-30%Taksi dan Ojek Online Harus Kena Pajak 10-30%Senin 28 Mar 2016 06:54Administratordibaca 5398 kaliSemua Kategori

Jika pemerintah tidak segera menerapkan aturan terkait layanan transportasi online, maka potensi kehilangan pajak negara akan sangat besar. Oleh karena itu, perusahaan transportasi online yang berbadan hukum, harus segera ditarik pajaknya. Pengamat Pajak Universitas Pelihat Harapan Roni Bako mengatakan, perusahaan layanan transportasi tidak bisa mengelak pajak, jika pemerintah menagih pembayaranselengkapnya

 HIPMI: Kebijakan Pajak Harus Tetap Perhatikan Hak Wajib PajakHIPMI: Kebijakan Pajak Harus Tetap Perhatikan Hak Wajib PajakRabu 7 Mar 2018 09:28Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Pada akhir April 2018, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus selesai mendapatkan laporan nasabah bank yang memiliki rekening minimal Rp1 miliar.selengkapnya

 PP 80/2019 Berlaku, TV Asing Harus Setor PajakPP 80/2019 Berlaku, TV Asing Harus Setor PajakKamis 12 Des 2019 14:43Ridha Anantidibaca 289 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan e-commerce akan menjadi basis pajak baru setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) berlaku 25 November 2019. Suryo menyingungg TV asing di Indonesia yang selama ini tidak bayar pajak harus mulai menyetorkannya.selengkapnya

 Omnibus Law Harus Perhitungkan Potensi Shortfall PenerimaanOmnibus Law Harus Perhitungkan Potensi Shortfall PenerimaanKamis 5 Des 2019 11:09Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Rencana omnibus law, dengan pemangkasan sejumlah regulasi serta standardisasi pajak daerah harus memperhitungkan potensi shortfall jangka panjang.selengkapnya

 INDEF: Penurunan harga gas harus diimbangi penambahan pajak industriINDEF: Penurunan harga gas harus diimbangi penambahan pajak industriSenin 2 Mar 2020 13:44Ridha Anantidibaca 264 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai rencana pemerintah untuk menurunkan harga gas industri menjadi US$ 6 per Milion British Thermal Unit (MMBTU ) atau setara dengan Rp 85.662 per MMBTU (asumsi Rp 14,277 per dolar AS) harus diseimbangkan dengan penerimaan pajak industri.selengkapnya

 Pajak Daerah akan Diatur Ulang, Indef: Harus Hati-HatiPajak Daerah akan Diatur Ulang, Indef: Harus Hati-HatiJumat 29 Nov 2019 10:53Ridha Anantidibaca 1119 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menuturkan, rencana pemerintah untuk memasukkan isu pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari omnibus law harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, dampaknya berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah daerah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :