Tax Amnesty Harus Kejar Pajak Perusahaan AsingTax Amnesty Harus Kejar Pajak Perusahaan AsingJumat 23 Sep 2016 09:08Administratordibaca 461 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menekankan kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani agar dalam pelaksanaan Undang-undang Tax Amnesty tidak menyebarkan kepanikan kepada pengusaha menengah kebawah. Rieke mengatakan petugas pajak harus bisa menagih utang perusahaan asing yang ada di Indonesia.selengkapnya

 DPR: Google Harus Bentuk Badan Usaha Dan Wajib Patuh Bayar PajakDPR: Google Harus Bentuk Badan Usaha Dan Wajib Patuh Bayar PajakSelasa 20 Sep 2016 13:17Administratordibaca 1288 kaliSemua Kategori

DPR mendesak Google untuk patuh kepada RPM tentang Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet dengan cara membuat badan usaha tetap (BUT) paling lambat Maret 2017 atau akan diblokir di Indonesia.selengkapnya

 DPR Minta OJK Awasi Dana Hasil Pengampunan PajakDPR Minta OJK Awasi Dana Hasil Pengampunan PajakSabtu 23 Jul 2016 07:44Administratordibaca 733 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan sedikitnya ada 19 Bank ditunjuk untuk menyerap dana hasil pengampunan pajak. Dari 19 bank tersebut, beberapa di antaranya adalah bank asing, yaitu Bank Danamon (Singapura), Bank Permata (Inggris), Maybank Indonesia (Malaysia), CIMB Niaga (Malaysia), Citibank (AS), HSBC (Inggris), DBS (Singapura), Standard Chartered (Inggris) dan Deustche Bank AGselengkapnya

 Bank Asing Tampung Dana Amnesti Pajak Dinilai MelencengBank Asing Tampung Dana Amnesti Pajak Dinilai MelencengRabu 20 Jul 2016 10:45Administratordibaca 1424 kaliSemua Kategori

Langkah pemerintah yang memasukkan empat bank asing menjadi bank persepsi penampung dana repatriasi peserta pengampunan pajak atau tax amnesty mendapatkan kritik dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA). Pasalnya, hal itu justru dinilai membuat tujuan dari program pengampunan pajak menjadi melenceng.selengkapnya

 Belum Ketok Palu, Rencana Aturan OTT Masih Bahas Soal PajakBelum Ketok Palu, Rencana Aturan OTT Masih Bahas Soal PajakSelasa 14 Jun 2016 13:17Administratordibaca 850 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengatakan, bahwa pihaknya belum mengetok palu aturan bagi para pemain Over The Top (OTT) asing seperti Facebook, Google, dan lainnya. Padahal, masa uji publik telah diperpanjang dan usai pada bulan lalu. Belum rampungnya aturan OTT asing ini, lantaran masih adanya persoalan pajak yang harus dibahas antar kementerian.selengkapnya

 Menkominfo Nyatakan Pajak jadi Isu Penyedia Aplikasi Berbasis InternetMenkominfo Nyatakan Pajak jadi Isu Penyedia Aplikasi Berbasis InternetJumat 3 Jun 2016 14:54Administratordibaca 903 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan isu terkait pajak menjadi pertanyaan para penyedia layanan aplikasi berbasis "internet" (over the top/OTT). "Saya masih berkomunikasi dengan pajak terkait hal ini bagaimana terbaiknya, karena ini masih banyak menjadi pertanyaan. Kita inginnya sih penghitungan pajak yang sederhana, sehingga memudahkan membayar pajak," kata Rudiantaraselengkapnya

 Pengusaha Berbasis Internet Pertanyakan Kepastian Pajak OnlinePengusaha Berbasis Internet Pertanyakan Kepastian Pajak OnlineJumat 3 Jun 2016 14:51Administratordibaca 664 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan isu terkait pajak menjadi pertanyaan para penyedia layanan aplikasi berbasis "internet" (over the top/OTT). "Saya masih berkomunikasi dengan pajak terkait hal ini bagaimana terbaiknya, karena ini masih banyak menjadi pertanyaan. Kita inginnya sih penghitungan pajak yang sederhana, sehingga memudahkan membayar pajak," kata Rudiantaraselengkapnya

 Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Kamis 26 Mei 2016 17:07Administratordibaca 3595 kaliSemua Kategori

Usai kasus Panama Papers mencuat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin gencar melakukan pendataan para wajib pajak. Kendati sebelumnya, DJP sudah bertindak cukup keras terhadap para wajib pajak yang “nakal”. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, meminta DJP menindak tegas perusahaan atau wajib pajak kategori penanaman modalselengkapnya

 Ada Gerakan Menghambat RUU Tak AmnestyAda Gerakan Menghambat RUU Tak AmnestySenin 25 Apr 2016 10:59Administratordibaca 1269 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan menilai ada gerakan dari pihak asing yang diduga ingin menggagalkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) agar dana yang disimpan di luar Indonesia tidak kembali. Gerakan tersebut makin terlihat jelas menjelang pembahasan RUU itu di DPR, melalui sejumlah LSM dan politisi yang ingin dana-dana milik orang Indonesia tidak kembali karena akan mengancam likuiditas negaraselengkapnya

 E-Commerce Asing Akan Kena Pajak Lebih BesarAhad 17 Jan 2016 00:00Administratordibaca 1508 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang mengkaji aturan untuk perusahaan e-commerce yang berada di Indonesia. Bisnis e-commerce rencananya akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) di mana pajak yang lebih tinggi akan diberikan pada perusahaan asing.selengkapnya

 Menkeu: Indonesia Partner yang Baik dalam BerinvestasiMenkeu: Indonesia Partner yang Baik dalam BerinvestasiSenin 4 Feb 2019 13:54Ridha Anantidibaca 487 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakinkan investor bahwa pemerintah adalah partner yang baik dalam berinvestasi di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam Mandiri Investment Forum 2019 yang dihadiri 600 investor lokal dan asing serta 200 nasabah korporasi Bank Mandiri.selengkapnya

 Bank Besar Berebut Dana Tax AmnestyBank Besar Berebut Dana Tax AmnestyJumat 1 Jul 2016 09:06Administratordibaca 1236 kaliSemua Kategori

Bank besar mempersiapkan diri berebut limpahan dana pengampunan pajak (tax amnesty). Tak hanya bank milik pemerintah (BUMN), sejumlah bank asing dikabarkan berpeluang menjadi bank penampung dana pengampunan pajak.selengkapnya

 Ada UU Pengampunan Pajak, Rupiah Bakal MenguatAda UU Pengampunan Pajak, Rupiah Bakal MenguatKamis 30 Jun 2016 07:28Administratordibaca 1019 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) turut mengapresiasi pengesahan Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak oleh DPR RI. Dengan begitu, dijadwalkan UU ini akan berlaku setelah Lebaran. Deputi Gubern‎ur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, jika UU tersebut diberlakukan akan memberikan dampak positif bagi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.selengkapnya

 Sri Mulyani: Semua negara berebut mendapatkan bagian pajak digitalSri Mulyani: Semua negara berebut mendapatkan bagian pajak digitalKamis 22 Okt 2020 11:06Ridha Anantidibaca 255 kaliSemua Kategori

Kesungguhan pemerintah untuk menagih pajak ke perusahaan digital asing tidak main-main. Bahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bilang, pemerintah Indonesia berkomitmen memperjuangkan hak perpajakan atas kewajiban perusahaan digital asing.selengkapnya

 Pemerintah diminta tetap tarik pajak penghasilan perusahaan digital asingPemerintah diminta tetap tarik pajak penghasilan perusahaan digital asingSenin 19 Okt 2020 13:16Ridha Anantidibaca 445 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun dan pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mendorong pemerintah untuk menjalankan aksi unilateral atas pengenaan pajak penghasilan perusahaan digital asing.selengkapnya

 Genjot Pungutan PPN Digital, Dirjen Pajak Jajaki Komunikasi Dengan 9 PMSE AsingGenjot Pungutan PPN Digital, Dirjen Pajak Jajaki Komunikasi Dengan 9 PMSE AsingRabu 23 Sep 2020 09:23Ridha Anantidibaca 371 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah berkomunikasi secara intens dengan 9 pelaku perdagangan menggunakan sistem elektronik (PMSE) asing yang akan ditunjuk sebagai pemungut PPN barang digital.selengkapnya

 Pemungutan Pajak Digital Perusahaan Asing Dinilai Setengah-SetengahPemungutan Pajak Digital Perusahaan Asing Dinilai Setengah-SetengahRabu 1 Jul 2020 14:51Ridha Anantidibaca 288 kaliSemua Kategori

Pemungutan pajak digital oleh pemerintah terhadap perusahaan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dinilai masih setengah-setengah.selengkapnya

 Ditjen Pajak beri insentif PPN ke-41 Negara atas Jasa Kepelabuhan TertentuDitjen Pajak beri insentif PPN ke-41 Negara atas Jasa Kepelabuhan TertentuKamis 20 Feb 2020 09:37Ridha Anantidibaca 411 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa kepelabuhan tertentu.selengkapnya

 PP 80/2019 Berlaku, TV Asing Harus Setor PajakPP 80/2019 Berlaku, TV Asing Harus Setor PajakKamis 12 Des 2019 14:43Ridha Anantidibaca 313 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan e-commerce akan menjadi basis pajak baru setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) berlaku 25 November 2019. Suryo menyingungg TV asing di Indonesia yang selama ini tidak bayar pajak harus mulai menyetorkannya.selengkapnya

 Penggabungan SKM dan SPM Akan Tingkatkan Penerimaan CukaiPenggabungan SKM dan SPM Akan Tingkatkan Penerimaan CukaiSelasa 6 Ags 2019 16:02Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua Kategori

Pemerintah didesak untuk segera merealisasikan penggabungan batasan produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) menjadi 3 miliar batang. Hal ini untuk mencegah adanya celah tarif cukai rendah yang dinikmati pabrikan besar asing.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :