Pemerintah sediakan Rp 20,4 triliun untuk insentif pajak 2021Pemerintah sediakan Rp 20,4 triliun untuk insentif pajak 2021Rabu 19 Ags 2020 13:42Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021. Dari sisi insentif perpajakan untuk dukungan bagi dunia usaha atau korporasi telah dianggarkan sebesar Rp 20,4 triliun.selengkapnya

 Pajak DWP untuk Pemprov Jakarta Bisa Capai Rp 10 MiliarPajak DWP untuk Pemprov Jakarta Bisa Capai Rp 10 MiliarSenin 16 Des 2019 09:29Ridha Anantidibaca 519 kaliSemua Kategori

Pendapatan pajak dari "Djakarta Warehouse Project" (DWP) 2019 diprediksi mencapai sebesar Rp 10 miliar.selengkapnya

 Soal Penindakan Ranmor Penunggak Pajak, DKI Tunggu Konfirmasi PolisiSoal Penindakan Ranmor Penunggak Pajak, DKI Tunggu Konfirmasi PolisiKamis 25 Okt 2018 11:23Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya berencana menghapus kendaraan penunggak pajak dari daftar registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (ranmor). Untuk itu, Pemprov DKI mengimbau kepada penunggak pajak kendaraan bermotor yang sudah lebih dari lima tahun agar segera melunasi kewajibannya.selengkapnya

 KPK: status pejabat Ditjen Pajak ditentukan hari iniKPK: status pejabat Ditjen Pajak ditentukan hari iniSelasa 22 Nov 2016 10:41Ajeng Widyadibaca 733 kaliSemua Kategori

Hari ini KPK akan mengumumkan status pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan pada Senin (21/11) malam.selengkapnya

 114 Kendaraan Pelat Merah di Bekasi Tunggak Pajak114 Kendaraan Pelat Merah di Bekasi Tunggak PajakKamis 13 Okt 2016 09:37Admindibaca 1050 kaliSemua Kategori

Ratusan pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menunggak pajak kendaraan bermotor. Ironisnya, pajak yang tidak dibayar itu adalah kendaraan berpelat merah alias milik pemerintah yang digunakan oleh pejabat maupun pegawainya.selengkapnya

 Luhut-Sri Mulyani Akan Umumkan Revisi Aturan Pajak MigasLuhut-Sri Mulyani Akan Umumkan Revisi Aturan Pajak MigasSelasa 20 Sep 2016 12:13Administratordibaca 918 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera mengumumkan hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.selengkapnya

 Pelaku OTT Tetap Harus Punya Badan Usaha TetapPelaku OTT Tetap Harus Punya Badan Usaha TetapSenin 19 Sep 2016 20:22Administratordibaca 1754 kaliSemua Kategori

Peraturan menteri (Permen) tentang perusahaan konten berbasis internet asal global atau over the top (OTT) belum juga rampung. Meski begitu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memastikan pelaku OTT tetap harus membentuk badan usaha tetap (BUT) atawa permanent establishment (PE) di Indonesia.selengkapnya

 Kominfo: Jika Indonesia Penting Bagi Google, Bayar PajakKominfo: Jika Indonesia Penting Bagi Google, Bayar PajakJumat 16 Sep 2016 19:27Administratordibaca 986 kaliSemua Kategori

Isu pajak online kembali menyeruak ke permukaan, setelah Google melakukan perlawanan atas upaya Direktorat Jenderal Pajak yang ingin melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan teknologi itu.selengkapnya

 Luhut Bocorkan Poin-Poin Revisi Aturan Pajak MigasLuhut Bocorkan Poin-Poin Revisi Aturan Pajak MigasSelasa 30 Ags 2016 09:40Administratordibaca 836 kaliSemua Kategori

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di hulu minyak dan gas bumi (migas), akhirnya berbuah manis disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ada beberapa poin yang disepakati untuk direvisi dalam PP ini.selengkapnya

 Penerimaan Negara Bukan Pajak DipangkasPenerimaan Negara Bukan Pajak DipangkasJumat 10 Jun 2016 12:45Administratordibaca 773 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) menyepakati penurunan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) non migas sebesar Rp 10,9 triliun. Dengan begitu, target PNBP nonmigas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau RAPBN-P 2016 menjadi Rp 35,4 triliun, dari sebelumnya di APBN 2016 sebesar Rp 46,3 triliun.selengkapnya

 Tunggakan Pajak Inalum Bisa Bangun Jalan 300 KmTunggakan Pajak Inalum Bisa Bangun Jalan 300 KmRabu 11 Mei 2016 13:07Administratordibaca 2061 kaliSemua Kategori

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) masih menunggak Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga mencapai Rp1,33 triliun. Jika diasumsikan dana sebesar itu bisa membangun tiga dermaga atau membangun jalan sepanjang 300 kilometer (km). Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Muchrid Nasution mengatakan, melihat besarnya tunggakan PAP itu, pihaknya mendukungselengkapnya

 Kejar Target Penerimaan Pajak, Pemerintah Diminta Buat Kebijakan yang JelasKejar Target Penerimaan Pajak, Pemerintah Diminta Buat Kebijakan yang JelasRabu 11 Des 2019 14:01Ridha Anantidibaca 547 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo membeberkan beberapa cara agar pemerintah dapat mengejar target penerimaan negara melalui pajak. Salah satunya melalui kebijakan perpajakan yang jelas.selengkapnya

 Tugas KPP Pratama Diubah, Target Ekstensifikasi Masih DihitungTugas KPP Pratama Diubah, Target Ekstensifikasi Masih DihitungSelasa 3 Mar 2020 14:19Ridha Anantidibaca 691 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih berhitung seberapa besar potensi penerimaan pajak dari perombakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan ekstensifikasi yang digenjot lewat perombakan tersebut.selengkapnya

 Pengawasan Data Transaksi Perpajakan Makin KetatPengawasan Data Transaksi Perpajakan Makin KetatRabu 8 Jul 2020 13:49Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya meningkatkan keakurasian data perpajakan dengan implementasi Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System (TPA Modul RAS).selengkapnya

 Alih fungsi KPP Pratama dinilai positif dorong ekstensifikasi pajakAlih fungsi KPP Pratama dinilai positif dorong ekstensifikasi pajakSelasa 3 Mar 2020 15:03Ridha Anantidibaca 706 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi mengubah tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama mulai Senin (2/3).selengkapnya

 Jaring Wajib Pajak Lebih Banyak, Kemenkeu Ubah Fungsi KPP PratamaJaring Wajib Pajak Lebih Banyak, Kemenkeu Ubah Fungsi KPP PratamaSenin 2 Mar 2020 15:24Ridha Anantidibaca 417 kaliSemua Kategori

Demi memperluas Wajib Pajak (WP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengubah tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di seluruh Indonesia.selengkapnya

 Ditjen Pajak Eksekusi Informasi Keuangan senilai Rp1.300 TriliunDitjen Pajak Eksekusi Informasi Keuangan senilai Rp1.300 TriliunRabu 27 Nov 2019 14:16Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan informasi keuangan senilai lebih dari Rp1.300 triliun akan segera dieksekusi untuk menambal shortfall penerimaan pajak yang diproyeksikan melebar dari outlook APBN 2019 senilai Rp1.437,1 triliun.selengkapnya

 Jumlah Penyalahgunaan Wewenang oleh Petugas Pajak MeningkatJumlah Penyalahgunaan Wewenang oleh Petugas Pajak MeningkatRabu 12 Des 2018 14:29Ridha Anantidibaca 561 kaliSemua Kategori

Jumlah pengaduan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak sampai November 2018 terus meningkat dibandingkan dengan tahun lalu.selengkapnya

 RUU Konsultan Pajak akan dibahas, apa isinya?RUU Konsultan Pajak akan dibahas, apa isinya?Rabu 22 Nov 2017 09:55Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya

 Tak Cukup Retorika, CITA Desak Presiden Lindungi FiskusTak Cukup Retorika, CITA Desak Presiden Lindungi FiskusJumat 15 Apr 2016 13:01Administratordibaca 1398 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendesak pemerintah segera mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Perlindungan Hukum Bagi Fiskus menyusul tewasnya dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Selasa (12/4). Kedua petugas pajak nahas itu merupakan Juru Sita Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga, Parado Toga Fransriano Siahaan danselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :