Kewajiban Pencantuman Data Pembeli di e-Faktur Pajak Tuai Pro KontraKewajiban Pencantuman Data Pembeli di e-Faktur Pajak Tuai Pro KontraRabu 27 Des 2017 14:28Ridha Anantidibaca 1469 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha kembali mengeluhkan ketentuan baru perpajakan. Kali ini, terkait kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) non-retail untuk mencantumkan identitas pembeli dalam faktur pajak elektronik (e-faktur) yang diterbitkannya.selengkapnya

 HIPMI: Amnesti Pajak Beri Banyak KeuntunganHIPMI: Amnesti Pajak Beri Banyak KeuntunganSabtu 23 Jul 2016 19:52Administratordibaca 1345 kaliSemua Kategori

HIPMI Tax Center menyatakan amnesti pajak yang merupakan program penghapusan pajak terutang bagi setiap wajib pajak melalui pengungkapan harta dan membayar sejumlah uang tebusan tertentu, memberikan berbagai keuntungan. Karena itu, Ketua HIPMI Tax Center, Ajib Hamdani menilai wajib pajak tak perlu khawatir dalam mengikuti program tersebut.selengkapnya

 Wow! Sri Mulyani Catat Uang WNI di Luar Negeri Ada Rp 3.894 TWow! Sri Mulyani Catat Uang WNI di Luar Negeri Ada Rp 3.894 TSelasa 3 Mar 2020 15:36Ridha Anantidibaca 603 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat ada 1,6 juta rekening nasabah warga negara Indonesia (WNI) dengan nilai 246,6 miliar euro yang sudah dikantongi berkat program keterbukaan informasi atau automatic exchange of informasi (AEoI).selengkapnya

 POLEMIK PAJAK E-COMMERCE: Ini Kesepakatan Antara Pemerintah dan Pelaku UsahaPOLEMIK PAJAK E-COMMERCE: Ini Kesepakatan Antara Pemerintah dan Pelaku UsahaRabu 16 Jan 2019 11:15Ridha Anantidibaca 748 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menanggapi polemik implementasi PMK No. 210/PMK.010/2018 tentang Ecommerce dengan menggelar pertemuan antara Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai serta idEA (Asosiasi ecommerce Indonesia).selengkapnya

 Perkuat Komitmen Kepatuhan Pajak, Telkom Menjalankan Program e-Faktur Host to Host dengan Direktorat Jenderal PajakPerkuat Komitmen Kepatuhan Pajak, Telkom Menjalankan Program e-Faktur Host to Host dengan Direktorat Jenderal PajakRabu 5 Des 2018 14:22Ridha Anantidibaca 694 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meresmikan integrasi data perpajakan dimana DJP juga sekaligus mengesahkan Telkom sebagai pengguna e-Faktur Host-to-Host. Peresmian dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Robert Pakpahan dan Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga di Telkom Landmark Tower, Selasa (27/selengkapnya

 CITA Minta Jokowi Segera Ambilalih Kendali Tax AmnestyCITA Minta Jokowi Segera Ambilalih Kendali Tax AmnestySenin 6 Jun 2016 23:50Administratordibaca 1237 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, ‎pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR yang terlalu berlarut-larut membutuhkan peran presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil alih. Pembahasannya sendiri telah masuk bulan Juni 2016 dan tak dapat dipastikan akan selesai di pertengahan Juni 2016 seperti optimisme pemerintah.selengkapnya

 Pengamat pajak menilai P3B jadi pelumas masuknya investasi asingPengamat pajak menilai P3B jadi pelumas masuknya investasi asingSenin 10 Feb 2020 13:51Ridha Anantidibaca 637 kaliSemua Kategori

Sampai saat ini Indonesia telah menjalin perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan 70 negara. Teranyar, pemerintah melakukan renegosiasi bilateral dengan Singapura, harapannya investasi dari Singapura khususnya foregn direct investment (FDI) dari sana bisa mengucur deras.selengkapnya

 Atur Pajak e-Commerce Ingin Damaikan Pedagang Konvensional dan OnlineAtur Pajak e-Commerce Ingin Damaikan Pedagang Konvensional dan OnlineKamis 17 Jan 2019 13:13Ridha Anantidibaca 411 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa munculnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 tahun 2018 tentang e-Commerce adalah untuk mewujudkan kesetaraan antara pedagang konvensional dan pedagang online. Beleid ini dimaksudkan agar ada persamaan perlakuan antara dua pedagang tersebut.selengkapnya

 DJP Sempurnakan Kebijakan Pemeriksaan PajakDJP Sempurnakan Kebijakan Pemeriksaan PajakSenin 17 Sep 2018 11:25Ridha Anantidibaca 1387 kaliSemua Kategori

Direaktorat Jenderal Pajak (DJP) saat initengahmenempurnakan kebijakan pemeriksaan. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.selengkapnya

 Banjir Produk China, Perlakuan Fiskal Barang Kiriman akan DiubahBanjir Produk China, Perlakuan Fiskal Barang Kiriman akan DiubahRabu 25 Des 2019 10:08Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyatakan bahwa perubahan perlakuan fiskal kepada barang kiriman ditujukan untuk mendorong daya saing e-commerce domestik.selengkapnya

 Program konfirmasi status wajib pajak diperluas, rasio pajak bisa capai 13,7% di 2024Program konfirmasi status wajib pajak diperluas, rasio pajak bisa capai 13,7% di 2024Kamis 1 Ags 2019 10:00Ridha Anantidibaca 417 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus mengejar tingkat kepatuhan wajib pajak. Maklum, pemerintah menargetkan tingkat rasio pajak bisa mencapai 13,7% pada 2024 mendatang.selengkapnya

 YLKI: Pajak Jasa Titip Relevan Asal tak Langgar Hak KonsumenYLKI: Pajak Jasa Titip Relevan Asal tak Langgar Hak KonsumenSenin 6 Mei 2019 09:31Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Proses perjalanan reformasi pajak di Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan perubahan serupa yang dilakukan di negara lain.selengkapnya

 Mungkinkah Indonesia Punya Pulau Surga Pajak?Mungkinkah Indonesia Punya Pulau Surga Pajak?Senin 27 Jun 2016 13:33Administratordibaca 1431 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menggodok rencana pendirian pusat keuangan offshore (Offshore Financial Center/OFC) layaknya pulau surga pajak alias tax haven island. Kawasan khusus tersebut akan menjadi basis pendirian perusahaan cangkang dan menampung dana dari pemilik modal Indonesia paska kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) diterapkan.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Bentuk Kawasan Ekonomi Khusus Surga PajakPemerintah Kaji Bentuk Kawasan Ekonomi Khusus Surga PajakJumat 24 Jun 2016 13:29Administratordibaca 930 kaliSemua Kategori

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan tengah mengkaji wacana pembentukan pulau surga pajak atau offshore financial center (OFC) di Indonesia yang dilontarkan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro.selengkapnya

 Jokowi Kerek Tarif STNK&BPKB, Negara Jatuh Miskin?Jokowi Kerek Tarif STNK&BPKB, Negara Jatuh Miskin?Jumat 6 Jan 2017 10:43Ajeng Widyadibaca 775 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60/2016 tentang kenaikan tarif STNK, BPBB dan TNKB sebesar 300%.selengkapnya

 Bos BTN Dukung Pulau Surga Pajak di IndonesiaBos BTN Dukung Pulau Surga Pajak di IndonesiaJumat 24 Jun 2016 09:04Administratordibaca 792 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana mengembangkan Offshore Financial Center (OFC) sebagai wilayah surga pajak di Indonesia. Lokasi khusus tersebut dapat dijadikan basis pemilik modal mendirikan perusahaan cangkang atau Special Purpose Vehicle (SPV) dengan tawaran pajak menarik guna menarik dana masuk ke Indonesia.selengkapnya

 Ingin Punya Wilayah Surga Pajak, RI Harus Penuhi Syarat IniIngin Punya Wilayah Surga Pajak, RI Harus Penuhi Syarat IniKamis 23 Jun 2016 12:24Administratordibaca 1283 kaliSemua Kategori

Pemerintah berniat mengembangkan Offshore Financial Center (OFC) sebagai wilayah surga pajak. Rencananya, wilayah ini akan dikembangkan setelah pengampunan pajak (tax amnesty) disahkan serta mempertimbangkan potensi dari dana repatriasi yang bakal masuk ke Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, OFC ditujukan untuk menarik aset warga Indonesia yang selama ini ditaruhselengkapnya

 PERTEMUAN G20 DI ARGENTINA: Menkeu Sri Mulyani Minta Kesetaraan dalam Pemungutan Pajak DigitalPERTEMUAN G20 DI ARGENTINA: Menkeu Sri Mulyani Minta Kesetaraan dalam Pemungutan Pajak DigitalJumat 23 Mar 2018 09:08Ridha Anantidibaca 611 kaliSemua Kategori

Dalam pertemuan negara-negara G20 di Argentina, pemerintah Indonesia memperjuangkan hak sebagai negara berkembang supaya bisa memperoleh pajak yang adil dari perusahaan-perusahaan digital yang beroperasi global seperti Facebook, Google , Twitter, Amazon, Lazada, Uber, Grab.selengkapnya

 Tak Ada Uang Kotor di Amnesti PajakTak Ada Uang Kotor di Amnesti PajakKamis 13 Okt 2016 11:20Administratordibaca 768 kaliSemua Kategori

Ketika proses uji materi masih berjalan di Mahkamah Konstitusi, pemerintah berusaha meyakinkan dunia terkait dengan posisi dan implementasi UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak di Tanah Air.selengkapnya

 Pemkot Mojokerto-KPK Sosialisasikan Tapping Box Cegah Kebocoran PajakPemkot Mojokerto-KPK Sosialisasikan Tapping Box Cegah Kebocoran PajakJumat 9 Okt 2020 15:18Ridha Anantidibaca 394 kaliSemua Kategori

Pemerintah Mojokerto menggelar sosialisasi pemasangan tapping box (alat perekam transaksi pajak) bagi para pelaku usaha guna memudahkan pengusaha dalam menjalankan kewajibannya saat membayar pajak daerah sekaligus mencegah kebocoran pajak bagi pemerintah daerah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :