Pengusulan Pempek Masuk Unesco Terganggu Pajak 10 PersenPengusulan Pempek Masuk Unesco Terganggu Pajak 10 PersenRabu 31 Jul 2019 09:40Ridha Anantidibaca 593 kaliSemua Kategori

Kuliner khas asal Kota Palembang, Pempek, yang sudah terkenal di nusantara akan diusulkan masuk dalam warisan dunia ke Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Unesco, bersaing dengan 24 usulan warisan tak benda lainnya.selengkapnya

 Cerita Sri Mulyani Saat Diminta Pengusaha Tak Gencar Pungut PajakCerita Sri Mulyani Saat Diminta Pengusaha Tak Gencar Pungut PajakKamis 28 Feb 2019 13:51Ridha Anantidibaca 735 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengaku kerap mendapat keluhan dari para pelaku usaha terkait dengan pungutan pajak. Apalagi, pemerintah sendiri menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.781 triliun pada tahun ini.selengkapnya

 Cukai Permudah Pemerintah Kontrol Produksi PlastikCukai Permudah Pemerintah Kontrol Produksi PlastikJumat 30 Nov 2018 16:12Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Iptek, dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Safri Burhanuddin, mengatakan, penerapan cukai plastik akan mampu mengontrol produksi plastik. Hal ini sudah terbukti efektif saat berlaku pada rokok.selengkapnya

 Cukai untuk mengendalikan produksi plastikCukai untuk mengendalikan produksi plastikKamis 29 Nov 2018 09:57Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua Kategori

Rencana pengenaan cukai terhadap plastik ditujukan untuk mengendalikan produksi plastik di dalam negeri.selengkapnya

 Sri Mulyani Akui Penerimaan Pajak dari Freeport Bakal SusutSri Mulyani Akui Penerimaan Pajak dari Freeport Bakal SusutJumat 10 Ags 2018 11:09Ridha Anantidibaca 541 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui beleid baru Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2018 memang akan membuat penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dari PT Freeport Indonesia menyusut, tetapi penerimaan di luar pajak meningkat.selengkapnya

 Potensi pajak hilang capai Rp 10 triliun dari tambang tanpa izinPotensi pajak hilang capai Rp 10 triliun dari tambang tanpa izinRabu 2 Mei 2018 16:11Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Komite Ekonomi Industri Nasional berencana menertibkan aktivitas pertambangan tanpa izin atau Peti. Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) menyambut baik rencana itu.selengkapnya

 Akankah Pembahasan RUU KUP Tertunda?Akankah Pembahasan RUU KUP Tertunda?Kamis 18 Jan 2018 09:55Ridha Anantidibaca 427 kaliSemua Kategori

Proses revisi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi fokus Komisi XI dalam masa sidang III tahun 2017 - 2018.selengkapnya

 Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanSelasa 16 Nov 2021 09:27Ridha Anantidibaca 1882 kaliSemua Kategori

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

 Pertama Kalinya, Ekspor Timah Murni Batangan Langsung dari Bangka BelitungPertama Kalinya, Ekspor Timah Murni Batangan Langsung dari Bangka BelitungRabu 4 Sep 2019 11:38Ridha Anantidibaca 752 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Pangkalpinang ikut dalam acara peluncuran bursa timah dan ekspor perdana timah murni batangan di Pangkalpinang pada Senin (26/08).selengkapnya

 YLKI Minta Cukai Plastik Bukan untuk Gali Pendapatan NegaraYLKI Minta Cukai Plastik Bukan untuk Gali Pendapatan NegaraSelasa 9 Jul 2019 11:11Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi rencana Kementerian Keuangan mengenakan cukai plastik pada pelaku usaha sebesar Rp 200 per lembar atau Rp 30 ribu per kilogram. Ketua YLKI, Tulus Abadi mengatakan jika melihat dampak negatif yang ditimbulkannya, menurutnya plastik pantas dikenai cukai.selengkapnya

 Insentif Larangan Plastik Bisa Menggerus Penerimaan PajakInsentif Larangan Plastik Bisa Menggerus Penerimaan PajakKamis 31 Jan 2019 15:21Ridha Anantidibaca 551 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong dan produk plastik, sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Kemenperin Usulkan Pemotongan PPN untuk Industri Daur UlangKemenperin Usulkan Pemotongan PPN untuk Industri Daur UlangRabu 26 Des 2018 14:42Ridha Anantidibaca 661 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengajukan usulan insentif fiskal berupa potongan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar lima persen untuk industri daur ulang. Tarif PPN yang selama ini mencapai 10 persen dianggap memberatkan industri. Dengan pemotongan, diharapkan industri daur ulang nasional dapat terpacu berkembang.selengkapnya

 Insiden Paus Wakatobi, Bea Cukai Pinta DPR Setujui Cukai PlastikInsiden Paus Wakatobi, Bea Cukai Pinta DPR Setujui Cukai PlastikSenin 26 Nov 2018 10:29Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat menyetujui aturan pengenaan cukai untuk plastik secepatnya.selengkapnya

 Pemerintah Imingi Pembebasan Pajak Bagi Produsen Baterai Mobil ListrikPemerintah Imingi Pembebasan Pajak Bagi Produsen Baterai Mobil ListrikKamis 5 Jul 2018 10:43Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian mendorong pengembangan dan produksi komponen baterai mobil listrik. Kemenperin mengimingi memberikan tax holiday atau pembebasan pajak sebagai insentif untuk mencapai target penggunaan mobil listrik 20% tahun 2025.selengkapnya

 Biji Kopi Kena Pajak 10%, Apa Dampaknya?Biji Kopi Kena Pajak 10%, Apa Dampaknya?Rabu 30 Mei 2018 13:43Ridha Anantidibaca 6881 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk ekspor biji kopi. Kebijakan tersebut menuai protes terutama dari pengusaha eksportir komoditas kopi.selengkapnya

 Industri plastik menilai cukai plastik tidak pro industriIndustri plastik menilai cukai plastik tidak pro industriRabu 11 Apr 2018 10:39Ridha Anantidibaca 810 kaliSemua Kategori

Pelaku industri plastik mengaku siap dilibatkan dalam memecahkan masalah pengelolaan sampah. Namun jika cara mengelola bagian dari motif munculnya cukai plastik, hal tersebut dinilai tidak pro industri.selengkapnya

 Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakJumat 20 Jan 2017 15:50Ajeng Widyadibaca 726 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

 Ada rencana pajak karbon, simak tanggapan Indocement Tunggal Prakarsa (INTP)Ada rencana pajak karbon, simak tanggapan Indocement Tunggal Prakarsa (INTP)Kamis 27 Mei 2021 15:00Ridha Anantidibaca 608 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan sedang menyiapkan pajak emisi karbon alias carbon tax. Rencana tersebut tertuang di dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022.selengkapnya

 Bakal Rugikan Petani, APTI dan AMTI Menentang Keras Rencana Kenaikan Cukai RokokBakal Rugikan Petani, APTI dan AMTI Menentang Keras Rencana Kenaikan Cukai RokokJumat 23 Okt 2020 11:25Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang dikabarkan mendekati angka 17 persen mendapat tentangan keras dari sejumlah kelompok petani tembakau.selengkapnya

 Cukai rokok naik, pemerintah harus kendalikan impor tembakauCukai rokok naik, pemerintah harus kendalikan impor tembakauKamis 22 Okt 2020 14:26Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Wakil Kepala Lembaga Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Abdillah Ihsan mengatakan pemerintah perlu mengendalikan impor tembakau. Cara itu bisa jadi solusi protes petani atas rencana kenaikan rata-rata tarif cukai hasil tembakau (CHT) di tahun depan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :