Penghasilan Sampai Rp54 Juta/Tahun Tidak Kena PajakPenghasilan Sampai Rp54 Juta/Tahun Tidak Kena PajakJumat 1 Jul 2016 13:40Administratordibaca 2278 kaliSemua Kategori

Dengan pertimbangan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP).selengkapnya

 GUGATAN UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tax Amnesty Tidak DiskriminatifGUGATAN UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tax Amnesty Tidak DiskriminatifRabu 21 Sep 2016 13:34Administratordibaca 1230 kaliSemua Kategori

Pemerintah serius menanggapi gugatan uji materi UU Pengampunan Pajak yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah berkukuh tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak dan tidak diskriminatif seperti yang dipersepsikan oleh para pemohon uji materi.selengkapnya

 MTDL Prediksi Dampak Pengenaan Pajak Impor Tidak SignifikanMTDL Prediksi Dampak Pengenaan Pajak Impor Tidak SignifikanRabu 12 Sep 2018 10:08Ridha Anantidibaca 368 kaliSemua Kategori

Kinerja emiten distribusi, solusi, dan konsultasi teknologi informasi PT Metrodata Electronics Tbk. menilai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pajak bagi sejumlah kendaraan elektronik tidak akan berdampak besar pada target keuangan perseroan tahun ini.selengkapnya

 Simplifikasi Cukai Rokok Hanya Picu Persaingan Tidak SehatSimplifikasi Cukai Rokok Hanya Picu Persaingan Tidak SehatKamis 12 Sep 2019 11:13Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Penerapan simplifikasi tarif cukai rokok dinilai akan memicu persaingan tidak sehat di industri rokok nasional dan menurunkan penerimaan negara.selengkapnya

 Akumindo: Penurunan Pajak UMKM Tidak Berdampak SignifikanAkumindo: Penurunan Pajak UMKM Tidak Berdampak SignifikanKamis 8 Mar 2018 09:18Ridha Anantidibaca 430 kaliSemua Kategori

Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai penurunan pajak UMKM menjadi 0,5 persen tidak akan berdampak apa-apa terhadap pertumbuhan dan juga ketahanan UMKM.selengkapnya

 Sri Mulyani: Petugas pajak akan dicopot jika tidak melayani dengan baikSri Mulyani: Petugas pajak akan dicopot jika tidak melayani dengan baikSenin 17 Sep 2018 09:55Ridha Anantidibaca 580 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengancam petugas pajak yang memberikan pelayanan secara tidak baik atau semena-mena kepada masyarakat wajib pajak akan dicopot dari jabatannya. Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani saat berada di acara seminar nasional yang diselenggerakan di Kempinski Grand Ballroom, Grand Indonesia, Jumat (14/9).selengkapnya

 RUU Konsultan Pajak Tidak Kurangi Peran NegaraRUU Konsultan Pajak Tidak Kurangi Peran NegaraRabu 12 Sep 2018 10:41Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menilai RUU tentang Konsultan Pajak (RUU KP) jika kelak disahkan menjadi undang-undang tidak akan mengurangi peran negara di sektor perpajakan.selengkapnya

 Pajak Impor Dinaikkan, Indonesia Yakin tidak Disanksi WTOPajak Impor Dinaikkan, Indonesia Yakin tidak Disanksi WTOKamis 6 Sep 2018 13:08Ridha Anantidibaca 318 kaliSemua Kategori

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan, upaya pemerintah untuk membatasi impor barang konsumsi tidak memicu sanksi dari Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Menurutnya, kebijakan tersebut masih dalam rambu-rambu yang diatur oleh WTO.selengkapnya

 Pemerintah himbau masyarakat tidak menyalahgunakan fasilitas penurunan pajak imporPemerintah himbau masyarakat tidak menyalahgunakan fasilitas penurunan pajak imporSelasa 18 Sep 2018 10:03Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua Kategori

Pemerintah menekankan kepada masyarakat untuk tidak menyalahgunakan fasilitas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112 tahun 2018. Dalam beleid tersebut terdapat penurunan batas pembebasan bea masuk dan pajak impor (de minimis value) yang sebelumnya US$ 100 menjadi US$ 75.selengkapnya

 Anggota DPR minta kenaikan cukai tidak tinggiAnggota DPR minta kenaikan cukai tidak tinggiRabu 30 Mei 2018 12:34Ridha Anantidibaca 512 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Andreas Eddy Susetyo, meminta pemerintah tidak menaikkan cukai rokok terlalu tinggi pada 2019 mendatang.selengkapnya

 DPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk NelayanDPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk NelayanRabu 8 Jun 2016 21:02Administratordibaca 959 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi IV Fadholi mengaku tidak mengerti dasar Kementerian Kelautan dan Perikanan memangkas anggaran untuk pengadaan dan pemberdayaan nelayan dalam pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjjiastuti di gedung DPR Jakarta, Rabu (8/6/2016)‎.selengkapnya

 Misbakhun: RUU Konsultan Pajak Tidak Mendegradasi Peran NegaraMisbakhun: RUU Konsultan Pajak Tidak Mendegradasi Peran NegaraRabu 12 Sep 2018 15:05Ridha Anantidibaca 486 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun menegaskan, Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak sama sekali tidak mendegradasi peran negara.selengkapnya

 Pajak akan periksa WP yang tidak ikut amnestiPajak akan periksa WP yang tidak ikut amnestiJumat 10 Feb 2017 10:45Ajeng Widyadibaca 1148 kaliSemua Kategori

Batas waktu pelaksanaan amnesti pajak hampir berakhir. Jika dihitung mundur, program amnesti atau pengampunan pajak akan berakhir 48 hari lagi. Dengan makin dekatnya batas waktu tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengaku mulai bersiap-siap memeriksa wajib pajak (WP) yang tidak mengikuti program ini.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Warisan Tidak Perlu Masuk Tax AmnestyDirjen Pajak: Warisan Tidak Perlu Masuk Tax AmnestyRabu 31 Ags 2016 12:02Administratordibaca 2824 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan, jika harta warisan tidak perlu dimasukkan dalam objek untuk pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Pemerintah Janji tidak akan Melakukan Ijon PajakPemerintah Janji tidak akan Melakukan Ijon PajakRabu 26 Okt 2016 15:31Administratordibaca 893 kaliSemua Kategori

Pemerintah tidak akan melakukan ijon pajak untuk mengejar penerimaan pada tahun ini. Janji itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kepada media di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pada Selasa (25/10).selengkapnya

 HM Sampoerna (HMSP) mengeluh cukai rokok tidak adil, ada apa?HM Sampoerna (HMSP) mengeluh cukai rokok tidak adil, ada apa?Senin 28 Sep 2020 10:26Ridha Anantidibaca 834 kaliSemua Kategori

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) cemas, celah dari kebijakan cukai hasil tembakau yang berlaku saat ini akan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.selengkapnya

 Sri Mulyani: Pengelolaan Utang tidak Ugal-ugalanSri Mulyani: Pengelolaan Utang tidak Ugal-ugalanKamis 24 Jan 2019 11:46Ridha Anantidibaca 548 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pengelolaan utang Indonesia tidak dilakukan secara ugal-ugalan, melainkan dengan hati-hati dan transparan. Pernyataan Sri Mulyani ini menanggapi angka utang pemerintah pusat yang terus membengkak ke angka Rp 4.418,3 triliun per Desember 2018.selengkapnya

 Tidak Juga Ikut Tax Amnesty, Ini Ancaman Dirjen PajakTidak Juga Ikut Tax Amnesty, Ini Ancaman Dirjen PajakRabu 1 Feb 2017 15:13Ajeng Widyadibaca 1483 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi terus mengimbau kepada Wajib Pajak (WP) untuk ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) sebelum berakhir di 31 Maret 2017. Jika tidak juga, DJP memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan dasar hukum Pasal 18 Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Stimulus PPh 21 Ditanggung Pemerintah Tidak `Ngefek` untuk Daya BeliStimulus PPh 21 Ditanggung Pemerintah Tidak `Ngefek` untuk Daya BeliRabu 18 Mar 2020 15:01Ridha Anantidibaca 734 kaliSemua Kategori

Stimulus fiskal Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) selama 6 bulan untuk menangkal dampak ekonomi dari Covid-19 dinilai tidak memiliki pengaruh terhadap daya beli.selengkapnya

 Pelapak tidak Wajib Sampaikan NPWPPelapak tidak Wajib Sampaikan NPWPKamis 17 Jan 2019 13:01Ridha Anantidibaca 387 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik tidak mengharuskan untuk menyampaikan NPWP.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :