Tak Ada Uang Kotor di Amnesti PajakTak Ada Uang Kotor di Amnesti PajakKamis 13 Okt 2016 11:20Administratordibaca 767 kaliSemua Kategori

Ketika proses uji materi masih berjalan di Mahkamah Konstitusi, pemerintah berusaha meyakinkan dunia terkait dengan posisi dan implementasi UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak di Tanah Air.selengkapnya

 `Bebas Pajak Bagi Pengetahuan tak Akan Rugikan Pemerintah``Bebas Pajak Bagi Pengetahuan tak Akan Rugikan Pemerintah`Kamis 15 Ags 2019 10:03Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, bebas pajak bagi pengetahuan (No Tax for Knowledge) untuk industri perusahaan media cetak merupakan insentif yang tepat apabila diberlakukan. Sebab, Indonesia masih membutuhkan dorongan untuk meningkatkan literasi masyarakat, termasuk melalui koran.selengkapnya

 Pebisnis mengaku belum siap aturan wajib cantum identitas di e-fakturPebisnis mengaku belum siap aturan wajib cantum identitas di e-fakturRabu 21 Mar 2018 14:21Ridha Anantidibaca 608 kaliSemua Kategori

Rencananya, mulai tanggal 1 April 2018, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memberlakukan kebijakan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP untuk memberikan informasi atau identitasnya.selengkapnya

 Pelayanan Amnesti Pajak tak Dipungut BiayaPelayanan Amnesti Pajak tak Dipungut BiayaSelasa 19 Jul 2016 19:01Administratordibaca 1468 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi memastikan wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak tidak akan dipungut biaya.selengkapnya

 Jokowi Sebaiknya Serahkan Data WP Kakap ke DJPJokowi Sebaiknya Serahkan Data WP Kakap ke DJPJumat 9 Sep 2016 13:29Administratordibaca 703 kaliSemua Kategori

Di era Joko Widodo-JK, kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) kembali digulirkan. Akankah program ini mengulang gagal seperti halnya 1964 dan 1984?selengkapnya

 Perusahaan Rokok Kecil Desak Seragamkan Proporsi Penaikan Tarif CukaiPerusahaan Rokok Kecil Desak Seragamkan Proporsi Penaikan Tarif CukaiSelasa 17 Sep 2019 11:13Ridha Anantidibaca 507 kaliSemua Kategori

Perusahaan-perusahaan rokok kecil yang tergabung dalam Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) mendesak pemerintah memberlakukan penaikan tarif cukai 2020 dengan proporsi seragam atau sama sehingga memenuhi formula tarif yang berkeadilan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Kasus Suap Jangan Jadi Alasan Tak Bayar PajakSri Mulyani: Kasus Suap Jangan Jadi Alasan Tak Bayar PajakKamis 24 Nov 2016 10:43Ajeng Widyadibaca 680 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat tidak menjadikan korupsi sebagai alasan untuk absen membayar pajak. Sebab, negara membutuhkan penerimaan yang besar untuk mendorong perekonomian.selengkapnya

 Opsi baru pajak bisnis digital disiapkanOpsi baru pajak bisnis digital disiapkanSenin 26 Mar 2018 12:34Ridha Anantidibaca 506 kaliSemua Kategori

Pembahasan pajak untuk ekonomi digital dalam pertemuan G-20 di Argentina beberapa waktu lalu memang belum menjadi kesepakatan global. Meski begitu, Pemerintah Indonesia bakal menyiapkan aturan pajak bisnis digital tanpa harus menunggu lahirnya kesepakatan bersama.selengkapnya

 Ekonom: Subsidi Bisa Tingkatkan Penerimaan PajakEkonom: Subsidi Bisa Tingkatkan Penerimaan PajakSenin 21 Mei 2018 14:06Ridha Anantidibaca 719 kaliSemua Kategori

Pengamat ekonomi energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Kusfiardi menilai subsidi masih diperlukan karena bisa meningkatkan penerimaan pajak. Itu sebabnya, dia menilai Pemerintah bisa kembali memberikan subsidi berbagai komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk premium.selengkapnya

 Sri Mulyani Bakal Ubah Istilah Wajib Pajak Jadi Pembayar PajakSri Mulyani Bakal Ubah Istilah Wajib Pajak Jadi Pembayar PajakKamis 11 Jan 2018 10:18Ridha Anantidibaca 579 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengubah istilah Wajib Pajak (WP) menjadi pembayar pajak. Perubahan tersebut tercantum dalam draft Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang masih dibahas antara DPR dan pemerintah.selengkapnya

 RUU Konsultan Pajak akan dibahas, apa isinya?RUU Konsultan Pajak akan dibahas, apa isinya?Rabu 22 Nov 2017 09:55Ridha Anantidibaca 462 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya

 Pemberlakuan Tarif Cukai Plastik Tunggu Kajian Kementerian TerkaitPemberlakuan Tarif Cukai Plastik Tunggu Kajian Kementerian TerkaitRabu 4 Jul 2018 15:23Ridha Anantidibaca 394 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pengenaan cukai pada kantong plastik di tahun ini.selengkapnya

 PUNGUTAN PPN : Deemed Tax Untuk Seluruh Ritel DikajiPUNGUTAN PPN : Deemed Tax Untuk Seluruh Ritel DikajiSenin 18 Apr 2016 09:50Administratordibaca 6478 kaliSemua Kategori

Sejalan dengan rencana diwajibkannya penggunaan cash register, otoritas pajak tengah mengkaji penerapan deemed tax pungutan pajak pertambahan nilai untuk ritel dengan tarif final pajak terutang sekitar 2%-5%. Irawan, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) mengatakan kajian kebijakan itu sesuai dengan upaya penyederhanaan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) ritel karena langsung menselengkapnya

 Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Tak Menggerus Pelaku IndustriKenaikan Cukai Rokok Dinilai Tak Menggerus Pelaku IndustriSelasa 8 Okt 2019 11:15Ridha Anantidibaca 381 kaliSemua Kategori

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah memastikan bahwa kebijakan kenaikan cukai rokok tidak berdampak besar bagi pelaku industri. Sebab kebijakan tersebut utamanya adalah untuk mengendalikan konsumsi rokok masyarakat.selengkapnya

 Relaksasi Aturan Perpajakan dan Penegakan Hukum Harus SejalanRelaksasi Aturan Perpajakan dan Penegakan Hukum Harus SejalanSenin 9 Sep 2019 09:39Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Upaya pemerintah untuk merelaksasi aturan perpajakan perlu dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas bagi wajib pajak yang masih tidak patuh.selengkapnya

 Tegakkan Tax Amnesty di SingapuraTegakkan Tax Amnesty di SingapuraSenin 19 Sep 2016 16:44Administratordibaca 734 kaliSemua Kategori

Pemerintah Jokowi sedang menghadapi respons negatif dari upayanya menyukseskan program amnesti pajak atau dikenal dengan tax amnesty (TA). Respons negatif ini datang dari negara yang juga sangat dekat secara geografis dengan kita, yaitu Singapura.selengkapnya

 Sempat `Perang` Kata, Menkeu: Singapura Tak Berniat Hambat Tax AmnestySempat `Perang` Kata, Menkeu: Singapura Tak Berniat Hambat Tax AmnestySelasa 26 Jul 2016 11:51Administratordibaca 970 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan telah bertemu Deputi Perdana Menteri Singapura Tharman Shanmugaratnam. Dalam pertemuan itu, dia diyakinkan bahwa negara tersebut tidak memiliki intensi untuk mengganggu pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia.selengkapnya

 Temuan BPK, OJK Miliki Utang Pajak Badan Rp 901,1 MiliarTemuan BPK, OJK Miliki Utang Pajak Badan Rp 901,1 MiliarRabu 3 Okt 2018 13:44Ridha Anantidibaca 305 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki utang pajak badan sebesar Rp 901,10 miliar per 31 Desember 2017. Temuan tersebut merupakan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan (LK) OJK Tahun 2017 yang dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (LHPS I) tahun 2018.selengkapnya

 Tuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalTuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalSenin 23 Jan 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 1278 kaliSemua Kategori

Kini kita berada pada era transparansi sektor pajak. Transparansi pajak pada hakikatnya mencakup tiga dimensi (Owens, 2013). Pertama, akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Kedua, terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).selengkapnya

 DPR: Google Harus Bentuk Badan Usaha Dan Wajib Patuh Bayar PajakDPR: Google Harus Bentuk Badan Usaha Dan Wajib Patuh Bayar PajakSelasa 20 Sep 2016 13:17Administratordibaca 1288 kaliSemua Kategori

DPR mendesak Google untuk patuh kepada RPM tentang Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet dengan cara membuat badan usaha tetap (BUT) paling lambat Maret 2017 atau akan diblokir di Indonesia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :